PROUDLY WE SERVE STAND AND FIGHT..

Ancaman Ranjau Di Choke Points

2011-05-28T09:27:00.000+07:00

All hands,

Bagi negara-negara maju, salah satu ancaman yang diwaspadai pada wilayah choke points adalah ancaman peranjauan. Tidak sulit untuk menemukan kebenaran akan kewaspadaan itu, karena bisa dilacak pada beberapa latihan rutin Angkatan Laut negara-negara maju yang berfokus pada perburuan dan penyapuan ranjau di choke points. Negara-negara itu memang telah memiliki banyak pengalaman tentang ancaman peranjauan di perairan choke points, misalnya di Teluk Persia menjelang Selat Hormuz.

Seperti pernah ditulis sebelumnya, ranjau laut adalah senjata murah dengan daya rusak besar. Tak aneh bila banyak ahli strategi keamanan maritim berpendapat bahwa peperangan ranjau merupakan salah satu pilihan murah bagi aktor non negara untuk menghadapi aktor negara di laut. Oleh karena itu, kini kegiatan operasi perburuan dan penyapuan ranjau di perairan choke points, misalnya di perairan sekitar Eropa, menjadi menu rutin bagi Angkatan Laut negara-negara maju.

Indonesia hendaknya paham dengan isu tersebut. Isu itu sebenarnya juga ditakutkan oleh Negeri Penampung Koruptor, karena apabila terjadi maka kerugian yang harus ditanggung oleh negeri kecil itu berlipat-lipat ganda. Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, isu peperangan ranjau sesungguhnya dapat "dimainkan" oleh Indonesia terhadap beberapa negara di sekitar Indonesia.

Pangkalan Militer Asing Dan Stabilitas Kawasan

2011-05-27T09:15:00.000+07:00

All hands,

Apakah eksistensi sebuah pangkalan militer berpengaruh terhadap stabilitas kawasan? Kalau berpengaruh, apakah berpengaruh positif ataukah negatif? Jawaban atas dua pertanyaan itu pasti beragam, tergantung siapa yang ditanya dan bagaimana kepentingan pihak yang ditanya tersebut?

Isu pangkalan militer asing telah menjadi bahan perbedaan pendapat di Asia Tenggara sejak 1960-an. Soekarno yang menggelar politik Konfrontasi terhadap Negeri Tukang Klaim dan Negeri Penampung Koruptor antara lain menggemakan ketidaksukaannya terhadap eksistensi pangkalan militer asing di kawasan ini. Ketika ASEAN berdiri pada 1967, isu ini kembali mendapat perhatian meskipun beberapa negara anggota ASEAN resisten terhadap diangkatnya isu pangkalan militer asing oleh Indonesia.

Dari sisi kepentingan nasional Indonesia, eksistensi pangkalan militer asing di Asia Tenggara sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan nasional itu. Sebab kehadiran militer asing di kawasan "mengacaukan" arsitektur kawasan. Buktinya bisa dilihat dari ketidakberdayaan dan "ketidakberdaulatan" ASEAN di kawasan ini dalam mengurus keamanan kawasan tanpa campur tangan pihak lain.

Ketika ASEAN berkehendak mewujudkan ASEAN Community yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Security Community, apakah wadah itu akan berhasil mencapai tujuannya untuk menata keamanan kawasan? Menurut hemat saya, selama beberapa negara ASEAN masih diakomodasi untuk menjadikan wilayahnya sebagai tuan rumah pangkalan militer asing, sulit untuk mencapai tujuan itu secara komprehensif. Eksistensi pangkalan militer asing menunjukkan pula betapa confidence building measures antar negara ASEAN belum tercapai, sehingga ada negara ASEAN tertentu yang lebih suka mengandalkan militer asing guna membantu keamanannya.

Redefinisi Pengamanan Choke Points

2011-05-26T09:27:00.000+07:00

All hands,

Selama ini salah satu energi Indonesia dipusatkan pada pengamanan choke points yang berada di wilayah perairan Indonesia. Tindakan demikian tidak keliru, justru sesuai dengan amanat konstitusi negeri ini. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, nampaknya perlu adanya redefinisi pengamanan choke points tersebut. Pertanyaannya, redefinisi seperti apa yang dimaksud?

Kepentingan Indonesia sebagai suatu negara bangsa tidak dapat dibatasi hanya sebatas wilayah yurisdiksi negeri ini saja. Negeri ini berkepentingan untuk melindungi jalur perdagangannya lewat laut yang berada di luar wilayah Indonesia. Jakarta berkepentingan pula untuk melindungi kapal-kapal berbendera Merah Putih beserta WNI yang mengawakinya yang berlayar di luar wilayah perairan Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia, entah itu perairan Indonesia sendiri, perairan negara lain maupun perairan internasional.

Dikaitkan dengan choke points, kepentingan Indonesia dalam mengamankan choke points bukan sekedar empat choke points yang terletak di wilayah perairan negeri ini saja. Tidak dapat dibantah bahwa Jakarta berkepentingan pula untuk mengamankan choke points lainnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jalur perdagangan Indonesia dengan dunia internasional. Misalnya di Selat Hormuz, Selat Bab El Mandeb dan perairan sekitar Somalia. Singkatnya, Angkatan Laut negeri ini ke depan harus dibangun untuk mampu melaksanakan operasi ekspedisionari dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya.

Penyebaran Kapal Perang India Ke Samudera Pasifik

2011-05-25T09:29:00.001+07:00

All hands,

Sebagai realisasi dari ambisi politiknya, India kini secara rutin telah menyebarkan kapal perangnya ke kawasan Samudera Pasifik. Penyebaran dalam rangka patroli sekaligus diplomasi Angkatan Laut tersebut biasanya terpusat di perairan sekitar Asia Timur, seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Laut Filipina dan Laut Jepang. Pesan dari penyebaran itu sangat jelas dan terang benderang, yakni New Delhi mendapuk dirinya sebagai aktor Samudera Pasifik.

Sudah lama India ingin memainkan peran strategis di kawasan Asia Pasifik, meskipun dirinya berada di Samudera India. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan ambisi itu. Terlebih lagi ekonomi India kini adalah salah satu kekuatan baru di dunia, di mana interaksi ekonomi New Delhi dengan ibukota-ibukota nasional di Asia Timur telah jauh meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Selain itu, New Delhi masih bermusuhan dengan Beijing, sehingga masuknya India ke Samudera Pasifik dimaksudkan sebagai peningkatan posisi tawar negeri itu terhadap Cina. Washington yang membutuhkan kawan dan sekutu guna membendung Beijing dengan senang hati menerima kehadiran New Delhi di Samudera Pasifik. Bahkan administrasi Presiden Obama dengan senang hati memfasilitasi pembangunan kekuatan militer India lewat pemberian akses terhadap produk-produk senjata buatan Amerika Serikat.

Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan demikian?

Bahaya Ketergantungan GPS

2011-05-24T09:28:00.000+07:00

All hands,

GPS kini menjadi salah satu andalan dalam sistem navigasi di dunia, termasuk navigasi bagi rudal jelajah. Rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat untuk menggempur berbagai sasaran di Libya beberapa waktu lalu sepenuhnya dipandu oleh GPS. Akan tetapi, India adalah salah satu korban GPS milik Amerika Serikat dalam pengembangan rudal jelajah.

Rudal Brahmos yang merupakan hasil kolaborasi New Delhi-Moskow pada awalnya dirancang menggunakan GPS sebagai pemandunya. Namun dalam suatu uji coba sekitar Agustus 2010, rudal itu meleset 2 km dari sasaran seharusnya. Setelah diteliti, ditemukan adanya "masalah teknis" terkait dengan sistem panduan rudal itu yang mengandalkan pada GPS. Singkatnya, Amerika Serikat sebagai pemilik 24 satelit GPS mengelabui arah terbang rudal India.

Sebagai respon terhadap "masalah teknis" itu, pemerintah India memutuskan bahwa sistem pandu rudal Brahmos dialihkan pada Glonass. Meskipun jumlah satelit Glonal belum ideal di ruang angkasa, tetapi sistem itu masih lebih bisa diandalkan daripada sistem serupa buatan Washington.

Pesan dari kasus ini adalah hati-hati menggunakan GPS bagi aplikasi militer. Pesan ini juga berlaku bagi militer Indonesia, termasuk Angkatan Laut di dalamnya.

Operasi Pengamanan Choke Points

2011-05-23T09:25:00.000+07:00

All hands,

Selama ini untuk pengamanan choke points di Indonesia belum ada suatu operasi khusus, kecuali di Selat Malaka. Adapun pengamanan tiga choke points lainnya masih ditumpangkan dalam operasi lain, seperti Ops Pam ALKI maupun operasi laut sehari-hari. Dampaknya, situasi di choke points tidak dapat dipantau 24 jam.

Pada sisi lain, dinamika keamanan kawasan terus bersifat cair. Dikaitkan dengan choke points, perairan sempit namun strategis itu menjadi rebutan pihak-pihak lain untuk mengendalikannya. Dengan mengendalikan choke points berarti mampu mengontrol akses keluar masuk kapal perang negara lain. Kemampuan yang terakhir inilah yang seharusnya dipunyai oleh Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dikaji secara matang agar ke depan pengamanan choke points merupakan suatu operasi yang berdiri sendiri dan tak lagi ditumpangkan pada operasi lainnya. Dengan demikian, kemampuan pengendalian laut oleh Indonesia di choke points lebih meningkat dibandingkan kondisi saat ini. Pengkajian secara matang dibutuhkan karena operasi itu harus didukung oleh kesiapan unsur, adapun kesiapan unsur harus didukung pula oleh kesiapan anggaran.

Gelar Kekuatan Pertahanan Di Wilayah Choke Points

2011-05-22T09:22:00.000+07:00

All hands,

Indonesia memiliki empat choke points strategis dalam navigasi internasional. Karena sifatnya yang strategis, banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap keamanan di choke points tersebut. Mereka akan melakukan semua cara yang diperlukan untuk mengamankan choke points seandainya Indonesia sebagai tuan rumah tak mampu mengamankannya.

Terkait dengan hal tersebut, ke depan perlu diperhatikan bagaimana gelar kekuatan pertahanan di sekitar keempat choke points tersebut. Gelar kekuatan yang dimaksud di sini bukan saja kekuatan Angkatan Laut, tetapi juga kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Untuk kekuatan udara misalnya, harus dikaji tentang penggelaran skadron tempur di sekitar choke points. Adapun Angkatan Darat mesti dikaji penempatan satuan artileri, khususnya artileri pertahanan udara.

Sementara bagi Angkatan Laut, penggelaran kekuatan bukan semata unsur kapal perang, tetapi mencakup pula unsur pesawat udara dan Marinir. Untuk Marinir, ke depan nampaknya perlu dikaji penempatan batalyon artileri medan yang berfungsi sebagai batalyon pertahanan pantai di wilayah-wilayah choke points negeri ini. Bagi unsur pesawat udara, intensitas patroli di wilayah sekitar choke points perlu untuk ditingkatkan lagi.

Apalagi negeri ini menata ulang gelar kekuatan di sekitar empat choke points, dipastikan akan menimbulkan efek penangkalan yang tidak sedikit. Negeri Tukang Klaim, Negeri Penampung Koruptor maupun Negeri Penindas Aborigin pasti akan berkalkulasi ulang soal tingkah laku mereka terhadap Indonesia. Penataan gelar kekuatan itu sebenarnya tidak memerlukan anggaran yang besar apabila ada political willl dari pemerintah.

Paradigma Pertahanan Maritim

2011-05-21T09:28:00.001+07:00

All hands,

Selama ini banyak pihak di Indonesia tidak paham dengan definisi maritim, apalagi ketika menyentuh isu pertahanan maritim. Pertahanan maritim selalu diidentikkan dengan Angkatan Laut, padahal unsur kekuatan maritim tak semata Angkatan Laut saja. Singkatnya, paradigma tentang pertahanan maritim di Indonesia harus ditata ulang.

Pembangunan kekuatan pertahanan negeri ini harus mengacu pada paradigma pertahanan maritim. Artinya, kekuatan militer selain Angkatan Laut harus siap untuk beroperasi di laut dalam konteks operasi gabungan. Dalam hal ini, kekuatan yang akan menjadi mitra Angkatan Laut dalam operasi maritim gabungan adalah Angkatan Udara.

Kekuatan udara harus menurunkan ego sektoralnya untuk tidak mau beroperasi bersama Angkatan Laut dalam suatu operasi maritim gabungan. Sebab dalam operasi itu, unsur udara adalah unsur pendukung kekuatan laut dan bukan unsur utama. Peran dari unsur udara selain menyangkut pengintaian juga melakukan penyerangan terhadap sasaran-sasaran di permukaan laut, selain menjadi pelindung udara bagi kekuatan Angkatan Laut.

Terkait dengan hal tersebut, perlu ditinjau ulang tentang konsep dan doktrin operasi maritim gabungan yang ada selama ini. Sangat mungkin apa yang dianut selama ini tidak semuanya masih sesuai dengan dinamika zaman sehingga perlu diperbarui. Tak luput pula, intensitas latihan maritim gabungan yang melibatkan kekuatan laut dan udara perlu ditingkatkan agar kohesivitas kedua belah pihak lebih baik dan meningkat.

Harmonisasi Perundang-undangan Tentang Maritim

2011-05-20T09:26:00.001+07:00

All hands,

Salah satu pekerjaan rumah yang hingga kini belum tuntas di Indonesia adalah harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan maritim. Setidaknya ada belasan undang-undang yang terkait dengan maritim, belum lagi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Selama harmonisasi tidak dilaksanakan, maka ego sektoral masih akan terus mewarnai pengaturan manajemen keamanan maritim di negeri ini.

Terjadinya disharmoni dalam berbagai peraturan perundang-undangan tak lepas dari kualitas pembuat undang-undang yang tidak sesuai standar. Penyebab lainnya, instansi-instansi teknis lebih mengedepankan kepentingan sektoralnya daripada kepentingan nasional. Berikutnya, demi kepentingan itu instansi-instansi teknis tutup mata atau bahkan "menabrak" hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sangat disayangkan amanat pemimpin negeri ini untuk harmonisasi itu yang dititahkan beberapa tahun silam sampai kini tidak terlaksana. Padahal sudah jelas lembaga mana di negeri ini yang mempunyai tugas untuk melaksanakan harmonisasi itu. Bisa jadi tidak jalannya titah tersebut karena besarnya tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Belum lagi kenyataan bahwa harmonisasi itu berarti harus melewati pula parlemen, misalnya amandemen undang-undang, di mana logika berpikir yang mengacu pada kepentingan nasional pasti mengalami deviasi yang sangat tajam ketika sampai di tangan parlemen.

Intervensi Dari Laut Dan Kapal Selam

2011-05-19T09:18:00.001+07:00

All hands,

Dalam catatan sejarah kontemporer, intervensi suatu negara ke negara lain lebih banyak dilakukan lewat laut. Bentuk intervensi itu tidak harus selalu identik dengan invasi, tetapi seringkali melalui kehadiran kapal perang suatu negara di dekat perairan teritorial negara lainnya, baik memasuki perairan suatu negara dengan dalih lintas damai. Nyaris tak ada kasus politik yang melibatkan negara pantai atau bahkan negara yang terkunci oleh daratan tanpa pelibatan kekuatan Angkatan Laut suatu negara untuk menekan negara yang sedang menghadapi krisis politik. Lihat saja Afghanistan yang diintervensi dari laut, meskipun negeri kering kerontang itu tak mempunyai laut.

Untuk menghadapi atau merespon intervensi dari laut, suatu negara harus memiliki kekuatan Angkatan Laut yang mumpuni pula. Hanya dengan cara demikian maka pihak yang hobi menggelar intervensi akan berpikir keras untuk melancarkan aksinya. Terlebih jikalau negara yang rawan mengalami intervensi memiliki armada kapal selam, dapat dipastikan negara pelaku intervensi akan melakukan kalkulasi lebih cermat. Lihat saja aksi Australia ketika akan mengintervensi Timor Timur pada 1999.

Oleh karena itu, sebagian besara Angkatan Laut yang mengoperasikan kapal selam menghitung dengan cermat berapa kebutuhan minimal kapal selamnya. Perhitungan itu antara lain agar jangan sampai pada periode tertentu terjadi kekosongan kapal selam, dalam arti tak ada kapal selam yang siap operasional. Terkait dengan Indonesia, pendekatan dengan hanya mengandalkan dua kapal selam dalam armada Angkatan Laut perlu ditinjau kembali.

Pola Pikir Kontinental

2011-05-18T09:29:00.001+07:00

All hands,

Adalah suatu ironi ketika mayoritas penghuni negeri kepulauan terbesar di dunia ini masih

menganut pola pikir kontinental. Pola pikir itu memandang laut sebagai pemisah dan penghalang wilayah darat. Sangat jelas pola pikir demikian bertentangan dengan geopolitik Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Dalam Wawasan Nusantara jelas dinyatakan bahwa laut adalah pemersatu bangsa, meskipun secara fisik memisahkan pulau-pulau di Indonesia.

Gagasan jembatan antar pulau adalah cermin dari pola pikir kontinental. Kesalahan dalam mengelola perhubungan laut antar pulau, misalnya dalam kasus antrian kendaraan di lintas Merak-Bakauhuni, dilimpahkan kepada laut. Gelombang laut tinggi tidak jarang menjadi kambing hitam. Dari situ kemudian muncul gagasan untuk membangun jembatan yang menghubungkan dua pulau yang jaraknya cukup jauh.

Hal-hal seperti ini seringkali tidak dipandang penting oleh banyak kalangan, padahal bersifat krusial. Sebab hal demikian terkait dengan pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Singkatnya, masih banyak pihak di Indonesia, termasuk penyelenggara pemerintahan, yang tak paham dengan pandangan geopolitik bangsanya sendiri.

Begitu pula dengan gagasan propinsi kepulauan yang celakanya disetujui oleh pemerintah. Sekali lagi ini menunjukkan betapa pola pikir kontinental masih kuat menghinggapi pola pikir dan pola tindak bangsa Indonesia. Artinya, Wawasan Nusantara perlu untuk disosialisasikan kembali kepada semua kalangan, tanpa harus meniru cara-cara pemerintahan di masa lalu yang terbukti kontraproduktif.

Kepentingan Singapura Di Kepulauan Riau

2011-05-17T09:26:00.000+07:00

All hands,

Sudah lebih dari 10 tahun terakhir Indonesia bersama Singapura menggelar ISBS alias The Indonesia-Singapore Bhakti Sosial. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Patkor Indosin yang digelar dua kali setahun. Yang menarik untuk diperhatikan adalah sebaran wilayah yang menjadi sasaran ISBS, yaitu pulau tertentu yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Pulau-pulau itu mencakup Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Singapura berfokus pada ketiga pulau tersebut, tentu saja dengan sasaran tertentu. Tak sulit untuk menebak bahwa fokus di ketiga pulau itu tidak lain adalah untuk "menetralisasi" penghuni ketiga pulau agar menjadi bumper bagi keamanan maritim di sekitar Singapura. Selain itu, juga untuk menanamkan pengaruh Negeri Penampung Koruptor di wilayah-wilayah tersebut. Singkat kata, Negeri Penampung Koruptor ingin menciptakan sphere of influence yang melampaui batas wilayah kedaulatannya.

Kondisi seperti ini belum terlambat untuk dicermati dan diwaspadai oleh Indonesia. Sebab bagaimanapun, dalam urusan keamanan maritim sesungguhnya tangan Negeri Penampung Koruptor itu berada di bawah, sedangkan tangan Indonesia berada di atas. Posisi demikian harus dipahami, jangan sampai realita di lapangan malah terbalik. Indonesia dibutuhkan oleh Singapura dalam keamanan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, bukan sebaliknya.

Blokade Angkatan Laut Sebagai Instrumen Politik Internasional

2011-05-16T09:29:00.000+07:00

All hands,

Dalam dunia kontemporer, blokade laut oleh Angkatan Laut telah menjadi instrumen politik internasional. Misalnya dalam kasus penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB, seperti di Irak. Blokade laut biasanya senantiasa dipasangkan dengan no fly zone. Penerapan no fly zone berdasarkan pengalaman selalu bernuansa koersif, seperti pengeboman terhadap sasaran-sasaran militer, sementara implementasi blokade laut cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lunak.

Di masa lalu, blokade laut lebih banyak merupakan instrumen yang bersifat unilateral. Seiring dengan perubahan konstelasi dunia dimana multilateralisme lebih mengedepan, blokade laut kini telah berubah menjadi instrumen politik multilateral. Dalam konteks itu pula maka Angkatan Laut banyak negara kini beroperasi dalam bingkai koalisi, walaupun bingkai unilateral tetap bukan suatu bingkai yang ketinggalan zaman.

Perkembangan seperti itu merupakan tantangan bagi Indonesia dalam merumuskan kembali bingkai kerjasama Angkatan Laut ke depan. Perlu dikaji apakah Indonesia ke depan perlu bergabung dengan koalisi internasional untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB atau tidak? Begitu pula dengan resolusi atau keputusan organisasi keamanan kawasan, misalnya ASEAN Security Community yang bukan tidak mungkin di masa depan akan bertransformasi menjadi organisasi yang mengacu pada Bab VIII Piagam PBB.

Beyond ASEAN Region

2011-05-15T09:28:00.000+07:00

All hands,

Selama ini pemikiran tradisional yang berkembang di Jakarta beranggapan bahwa kepentingan nasional Indonesia cuma sebatas wilayah ASEAN alias Asia Tenggara. Oleh karena itu, para diplomat Indonesia diarahkan untuk bekerja keras untuk merumuskan berbagai konsep tentang ASEAN yang tentu saja harus mengakomodasi kepentingan Indonesia. Pola pikir demikian sudah waktunya untuk diubah, karena dinamika keamanan internasional dewasa ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia ternyata tidak sebatas kawasan Asia Tenggara saja.

Indonesia harus mempersiapkan diri dari aspek politik, ekonomi dan militer untuk mengamankan kepentingan nasionalnya nun jauh dari Asia Tenggara. Misalnya di Teluk Persia, Selat Bab El Mandeb dan perairan Somalia/Samudera India. Kapal perang Angkatan Laut sudah waktunya untuk diproyeksikan ke sana.

Harus dipahami bahwa Indonesia kini statusnya adalah negeri importir minyak. Negeri ini tidak mempunyai cadangan energi strategis seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan lain-lain. Satu minggu saja pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Indonesia terganggu, langsung akan menimbulkan gejolak politik internal yang diawali oleh antrian kendaraan bermotor di SPBU.

Hendaknya dipahami pula bahwa jumlah kapal berbendera Merah Putih makin meningkat. Artinya kewajiban Angkatan Laut Indonesia untuk mengamankan kapal-kapal itu semakin meningkat pula. Kapal-kapal itu trayeknya bukan semata di perairan Indonesia, tetapi pula di perairan internasional nun jauh dari Indonesia.

Penting untuk diketahui juga bahwa lebih dari 30.000 pemegang paspor Indonesia mencari penghidupan di luar negeri dengan berbagai profesi. Konstitusi negeri ini mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk melindungi mereka, kapan pun dan di mana pun. Untuk bisa melaksanakan amanat konstitusi itu, dibutuhkan suatu Angkatan Laut yang mampu diproyeksikan jauh dari wilayah Indonesia.

Ruang Udara Dan Operasi Maritim

2011-05-14T09:29:00.000+07:00

All hands,

Dalam melaksanakan operasi maritim gabungan, salah satu titik kritis bagi Indonesia adalah soal pengendalian ruang udara di Kepulauan Riau oleh negeri penampung koruptor. Kebijakan pemerintah Indonesia yang terkesan "menikmati" penguasaan ruang udara tersebut. Buktinya, upaya modernisasi sistem navigasi udara sebagai modal penting untuk mengambil alih pengendalian ruang udara di Kepulauan Riau selama puluhan tahun kurang signifikan.

Kalau ada ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia di kawasan Kepulauan Riau dan memerlukan respon militer, sudah pasti dibutuhkan operasi maritim gabungan oleh militer Indonesia. Dalam konteks ini Angkatan Laut dan Angkatan Udara harus beroperasi bersama untuk menghancurkan dan menetralisasi sasaran yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan lalu lintas udara di kawasan ini. Rasanya tidak logis serta tak lucu bila operasi maritim gabungan di Kepulauan Riau harus meminta "persetujuan" dari pengendali udara Singapura, sementara pengendali udara itu bekerja di bawah bendera pemerintah negeri penampung koruptor itu. Seharusnya mereka yang harus patuh pada kehendak Indonesia yang dituangkan dalam rencana operasi, akan tetapi hal itu rasanya hal yang mustahil.

Masalah pengendalian ruang udara di Kepulauan Riau oleh pihak asing hendaknya segera dituntaskan. Harus diingat bahwa kepentingan nasional Indonesia yang strategis ada banyak di wilayah ini. Di sana ada Laut Cina Selatan, ada pula Laut Natuna, ada pula sumber minyak dan gas bumi. Sesuai dengan amanat konstitusi, semua itu harus bisa diamankan oleh penyelenggara negara.

Ambisi Besar Minus Dukungan Anggaran

2011-05-13T09:30:00.000+07:00

All hands,

Sesuai dengan letak geografis maupun luasan negaranya, Indonesia sangat amat pantas menjadi kekuatan kawasan. Ambisi itu sudah pernah diimplementasikan di masa lalu dan kini nampaknya akan kembali dilaksanakan. Hanya saja terkadang ambisi itu tidak realistis, karena ada keterputusan antara mimpi dan pelaksanaan.

Saat ini terdapat kesan bahwa ambisi untuk menjadi kekuatan kawasan kurang didukung oleh kebijakan politik anggaran. Singkatnya, ingin menjadi jagoan kawasan tetapi pelit untuk mengeluarkan uang. Untuk menjadi jagoan kawasan dibutuhkan uang yang tidak sedikit, tetapi Indonesia nampaknya ingin menjadi jagoan kawasan dengan pengorbanan uang sesedikit mungkin. Prinsip inilah yang keliru selama ini.

Kalau negeri ini ingin menjadi kekuatan kawasan, harus didukung pula oleh pengorbanan dalam hal anggaran pertahanan. Misalnya, Jakarta harus rela membelanjakan jutaan dolar per tahun untuk operasi Angkatan Laut di perairan Somalia. Jangan cuma mengirimkan kapal perang Angkatan Laut untuk beroperasi di bawah bendera PBB yang ada reimburst-nya. Harap dipahami bahwa tidak semua kepentingan nasional Indonesia bisa diamankan dengan biaya dari pihak lain, khususnya PBB.

Agenda ARF Pada Non Proliferasi Dan Disarmament

2011-05-11T09:12:00.000+07:00

All hands,

ASEAN Regional Forum (ARF) dalam sidangnya di Hanoi 2010 telah menghasilkan Hanoi Plan of Action. Satu di antara agenda itu adalah tentang non proliferasi dan disarmament. Agenda ARF ini menjadi isu menarik untuk dicermati, karena menjadi pertanyaan jenis senjata apa yang disasar dan siapa yang menjadi target.

Seperti diketahui, disarmament mempunyai dua cabang yaitu senjata nuklir dan senjata konvensional. Selalu terjadi tarik menarik antara negara pemilik senjata nuklir dan non senjata nuklir dalam membahas isu disarmament, karena negara nuklir bersikeras bahwa justru senjata konvensional-lah yang menjadi senjata pembunuh terbesar manusia. Sebaliknya negara berkembang berpendapat bahwa eksistensi senjata nuklir harus dihapus dari muka bumi, sebab dianggap membahayakan kelangsungan peradaban manusia. Mencermati agenda ARF dalam isu non proliferasi dan disarmament, isu yang mendominasi adalah senjata nuklir. Namun di situ disinggung pula soal illicit trade in small arms and light weapons. Karena yang mendominasi adalah isu senjata nuklir, dapat ditebak bahwa di situ terselip kepentingan negara mitra dialog ASEAN dalam ARF dibandingkan kepentingan ASEAN sendiri. Membahas tentang senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik dalam ARF pasti menyasar pada negara tertentu di sudut Asia Timur.

Akan tetapi tak bisa diabaikan pula tentang illicit trade in small arms and light weapons, sebab jenis senjata ini yang menjadi alat dalam konflik internal di beberapa negara ASEAN. Indonesia memiliki pengalaman pahit dalam konflik di Aceh, Poso dan Maluku terkait jenis senjata terakhir. Luasnya wilayah perairan Indonesia dan bersifat terbuka membuat pengawasan terhadap penyelundupan senjata ringan belum optimal, meskipun secara politik pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberantasnya.

Terkait dengan Angkatan Laut, tugas mengawasi perairan Indonesia dari masuknya senjata ringan selundupan jelas tak ringan. Perlu peningkatan kinerja Angkatan Laut dalam urusan ini dengan bersinergi dengan pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Parameter Ekspor Senjata

2011-05-10T09:27:00.000+07:00

All hands,

Ekspor senjata adalah salah satu instrumen politik yang banyak digunakan oleh negara maju. Sangat sering negara berkembang menjadi korban dari instrumen politik itu, seperti melalui penjatuhan embargo. Negara-negara maju senantiasa mempunyai parameter sendiri dalam mengekspor senjata kepada negara-negara lain, termasuk negara-negara berkembang.

Amerika Serikat selalu mengaitkan ekspor senjata dengan keamanan nasionalnya. Apakah ekspor senjata itu berkontribusi positif atau tidak kepada kepentingan nasional tersebut. Apabila berkontribusi positif, maka izin akan diberikan.

Kepentingan nasional pun memiliki klasifikasi, ada yang major, important dan lain sebagainya. Sebagai contoh, penjualan senjata Washington ke Tel Aviv dipandang berkontribusi sangat positif terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Sehingga nyaris semua senjata buatan Amerika Serikat diizinkan untuk dijual kepada Israel. Bahkan tidak jarang kepentingan negara-negara NATO ditaruh di belakang oleh Amerika Serikat demi mengedepankan Israel.

Misalnya kapal perang littoral combat ship (LCS) yang sangat mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan diekspor ke Negeri Zionis itu. Padahal negara-negara lain tidak ada yang bisa mendapatkan kapal terbaru Angkatan Laut Amerika Serikat itu. Dalam contoh lain, penjualan senjata ke Venezuela dipandang membahayakan kepentingan nasional Washington. Karena itu pula, Caracas gagal memperoleh pesawat angkut C-295 hanya karena di dalam wahana udara tersebut terdapat komponen buatan Amerika Serikat.

Indonesia dalam porsi yang kecil telah menjadi negara pengekspor senjata pula. Pertanyaannya, apakah parameter dampak penjualan senjata terhadap kepentingan keamanan nasional telah dirumuskan? Sebagai misalnya, apa kontribusi terhadap keamanan nasional Indonesia dengan penjualan pesawat udara kepada Korea Selatan? Jangan sampai Indonesia dalam urusan penjualan senjata terjadi adagium senjata makan tuan seperti yang terkadang dialami oleh Amerika Serikat sendiri. Kalau belum ada perumusan parameternya, belum terlambat untuk Indonesia untuk segera merumuskannya.

Kerjasama Maritim ASEAN Yang Duplikatif

2011-05-09T09:25:00.000+07:00

All hands,

Apabila dicermati, kerjasama maritim di Asia Tenggara terkesan duplikatif karena ada beberapa wadah kerjasama yang menggarap isu yang sama. Lihat saja Agenda ARF yang tertulis dalam Hanoi Plan of Action yang menetapkan keamanan maritim sebagai salah satu area kerjasama. Begitu pula dengan ADMM+ yang menetapkan pula agenda keamanan maritim sebagai satu di antar domain kerjasama yang disepakati. ASEAN Maritime Forum sesuai dengan namanya juga menggarap isu keamanan maritim.

Pertanyaannya, bagaimana realisasi dari kerjasama itu? Sejauh ini kerjasama maritim ASEAN, dari manapun wadahnya, masih lebih banyak berkutat pada hal-hal yang lunak dan belum memasuki domain yang keras. Memang untuk beberapa hal telah ada kemajuan, misalnya ARF yang memiliki agenda latihan keamanan maritim. Namun yang lainnya masih pada wilayah pertukaran-pertukaran gagasan yang operasionalisasinya masih sangat hati-hati.

Mengingat duplikasi yang ada, Indonesia perlu menyatukan sikap antar berbagai instansi terkait yang berbeda. Sebab implementasi kerjasama maritim pada ARF, ADMM+ dan AMF pada dasarnya "itu-itu saja". Jangan sampai implementasi pada satu wadah ASEAN berbeda dengan wadah ASEAN lainnya dalam isu yang sebenarnya sama.

Strategi Energi Amerika Serikat

2011-05-08T09:25:00.000+07:00

All hands,

Selama ini strategi energi Amerika Serikat sudah cukup banyak dikenal oleh berbagai pihak. Penggunaan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan energi Washington merupakan salah satu pendekatan yang cukup populer. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa petualangan militer Amerika Serikat di luar negeri antara lain demi mengamankan akses terhadap energi.

Namun demikian, ada satu pendekatan dalam strategi energi Amerika Serikat yang selama ini sepertinya belum begitu banyak dicermati. Irak zaman Saddam Hussein menjadi korban dari pendekatan itu. Pendekatan itu adalah melalui penerapan sanksi institusi internasional, dalam hal ini PBB, termasuk sanksi pembatasan sangat ketat terhadap ekspor minyak Irak.

Selama 1990-2003, praktis sumur minyak di Irak tidak berproduksi dalam jumlah besar karena sanksi PBB yang diprakarsai oleh Washington. Kondisi itu mencerminkan bahwa pasca invasi militer Amerika Serikat ke Irak, Washington diuntungkan dengan tak berproduksinya ladang minyak Irak selam 13 tahun. Sebab usia produksi sumur minyak di Negeri Seribu Satu Malam itu diperpanjang 13 tahun oleh Washington. Katakanlah dalam perhitungan normal bumi Irak masih akan menyemburkan minyak hingga 200 tahun, dengan adanya kevakuman 13 tahun berarti menambah usia sumur itu selama 13 tahun menjadi 200 tahun.

Sangat mungkin ada negeri penghasil minyak lainnya ke depan yang akan mendapat perlakuan serupa dari Washington.

Transformasi Angkatan Laut Dan Personel

2011-05-07T09:23:00.000+07:00

All hands,

Transformasi Angkatan Laut yang ditempuh oleh banyak negara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tidak semata berfokus pada perubahan paradigma, doktrin, strategi, teknologi dan lain sebagainya. Transformasi tersebut juga memperhatikan aspek personel, sebab personel merupakan kunci dari transformasi. Tanpa penyiapan personel yang sesuai dengan kebutuhan transformasi, maka transformasi Angkatan Laut tak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dengan mengambil contoh beberapa program transformasi Angkatan Laut di beberapa negara, transformasi Angkatan Laut menyentuh pula aspek personel. Substansi pada aspek personel adalah delivering the right skill to the right place in the fleet at the right time. Dari situ tergambar bahwa transformasi Angkatan Laut pada bidang personel pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat armada, sebab armada adalah jantung dari setiap Angkatan Laut.

Bagi negara seperti Indonesia, transformasi di bidang personel merupakan tantangan tersendiri. Sebab personel yang masuk ke dalam Angkatan Laut berasal dari beberapa lembaga pendidikan umum yang standarnya belum sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat sulit untuk menyamakan standar lulusan SMA atau perguruan tinggi di Indonesia Timur dengan lulusan yang sama dari Pulau Jawa. Kondisi itulah yang dihadapi Angkatan Laut negeri ini ketika merekrut personel.

Berikutnya adalah perubahan paradigma dalam organisasi Angkatan Laut sendiri. Dibutuhkan kesamaan cara pandang untuk menuju suatu Angkatan Laut yang diinginkan dalam suatu kerangka waktu. Kesamaan cara pandang itu akan menentukan warna personel yang akan disiapkan untuk kebutuhan Angkatan Laut ke depan. Singkatnya, pembinaan personel bukanlah suatu hal yang stagnan, melainkan dinamis.

Perang Yang Bertumpu Pada Teknologi

2011-05-06T09:23:00.000+07:00

All hands,

Barang siapa yang mempelajari sejarah militer Amerika Serikat dari masa lalu hingga saat ini, akan sampai pada salah satu kesimpulan bahwa Angkatan Bersenjata negeri itu bertumpu pada teknologi untuk memenangkan pertempuran dan perang. Menjadi suatu hal yang wajar bila program riset terus dilaksanakan di negeri tersebut untuk mengembangkan senjata yang lebih modern dan baru agar tidak dapat dikejar dan disaingi oleh negara-negara lainnya. Tak aneh pula bila harga sistem senjata buatan Washington dalam satu dekade meningkat ribuan persen dibandingkan dekade sebelumnya. Lihat saja pengembangan sistem senjata seperti kapal induk, kapal selam dan juga pesawat udara seperti F-35.

Karakter militer Amerika Serikat yang bertumpu pada teknologi mengandung konsekuensi pula. Dalam Perang Vietnam, kecanggihan dan kemodernan teknologi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mampu memenangkan beragam pertempuran selama bertahun-tahun di sana. Akan tetapi kecanggihan dan kemodernan teknologi itu tidak membawa pada kemenangan militer bagi Washington. Bahkan Amerika Serikat kalah dalam perang itu sehingga harus menarik mundur kekuatannya berdasarkan Perjanjian Paris.

Eksploitasi teknologi oleh Amerika Serikat antara lain bertujuan untuk meminimalkan jumlah korban pihak sendiri. Sebab di negara-negara maju, jumlah korban militer bukan sekedar angka atau statistik, namun bernilai politis yang dapat menentukan hidup matinya karir politik pejabat publik yang dipilih lewat pemilihan umum maupun partai politiknya. Lihat saja petualangan militer Amerika Serikat di Irak sejak 2003 yang memakan korban di pihak sendiri yang melebihi 4.000 personel. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah korban serupa di Vietnam, tetapi tetap saja ada protes yang kuat dari masyarakat Amerika Serikat.

Contoh kasus di sini adalah perang darat, di mana militer Amerika Serikat mengeksploitasi teknologi untuk mencapai tujuan militer dan tujuan politiknya. Teknologi yang canggih dan modern itu ternyata seringkali tidak berdaya ketika lawan yang dihadapi adalah kekuatan asimetris. Vietcong, gerilyawan Somalia, Irak, Taliban dan kelompok Al Qaeda merupakan kekuatan bersenjata yang secara teknologi asimetris dihadapkan pada kekuatan militer Amerika Serikat.

Ceritanya berbeda ketika membuka lembaran sejarah perang laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sampai kini tidak memiliki lembaran sejarah hitam soal eksploitasi teknologi. Sejak Perang Dunia Kedua, kedigdayaan teknologi Angkatan Laut Amerika Serikat belum pernah terkalahkan. Hal ini antara lain karena karakter perang di darat dan di laut yang berbeda. Di laut tak dikenal medan tinjau, medan lindung dan lain sebagainya sebab semuanya terbuka, tak ada pula penduduk di sini. Di sini tergambar bahwa eksploitasi teknologi militer secara optimal dalam perang peluangnya untuk sukses lebih terbuka dalam perang di laut daripada di darat.

ReCAAP Dan Kepentingan Negara-negara Kawasan

2011-05-05T09:22:00.000+07:00

All hands,

ReCAAP merupakan salah satu isu yang memecah sikap negara-negara Asia Tenggara di bidang keamanan maritim. Negeri Penampung Koruptor adalah pendukung kuat inisiatif yang dimunculkan oleh Negeri Geisha. Adapun Jakarta dan Negeri Tukang Klaim hingga kini tetap bersikukuh menentang wadah yang dirancang oleh Tokyo tersebut.

Mengapa Jakarta menentang ReCAAP? Wilayah operasional ReCAAP (sebagian besar) adalah di wilayah Asia Tenggara. Semestinya segala sesuatu yang menyangkut Asia Tenggara berada dalam payung ASEAN. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ReCAAP berada di luar bingkai itu.

Negara di kawasan yang mendukung ReCAAP adalah Singapura, Australia dan tentu saja Jepang. Negeri-negeri itu merasa diuntungkan dengan eksistensi ReCAAP. Keuntungan demikian tentu saja dalam konteks keamanan maritim. Pada sisi lain, ReCAAP tidak banyak memberikan kontribusi positif terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara, setidaknya demikian pandangan Jakarta.

Pertanyaannya, bagaimana ReCAAP ke depan? Semua itu tergantung dari Jepang dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk pula bagaimana sikap ASEAN sebagai organisasi.

Kepentingan Korea Selatan Di Asia Tenggara

2011-05-04T09:33:00.000+07:00

All hands,

Kini Korea Selatan dalam kebijakan pertahanannya telah melirik kawasan yang jauh dari wilayah kedaulatannya. Penyebabnya tak lain karena telah menyebarnya kepentingan ekonomi Korea Selatan ke berbagai kawasan dunia. Ketika pada awal 2011 kapal niaga Korea Selatan dibajak di Somalia, Angkatan Laut negeri itu segera memberikan respon dengan cepat dan mematikan.

Mengacu pada kasus di Somalia, Seoul menghendaki agar kasus serupa tidak terjadi pada SLOC-nya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Negeri Ginseng terkesan bersikeras untuk terlibat dalam urusan keamanan maritim di kawasan ini. Terlibat di sini tidak selalu harus dipahami sebagai intervensi Angkatan Laut, tetapi dalam bentuk luas yang lebih lunak secara politik.

Kebutuhan Seoul akan keamanan maritim di perairan Asia Tenggara harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Bentuknya luas, antara lain dengan pertukaran informasi. capacity building kekuatan laut Indonesia dan lain sebagainya. Jadi tidak semata hanya soal urusan jual beli sistem senjata seperti kapal perang belaka.

Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cerdik dan cepat oleh Jakarta. Jangan sampai peluang itu justru direbut oleh Negeri Tukang Klaim maupun Negeri Penampung Koruptor. Sebab kedua negeri luas perairannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luas perairan yang dipunyai oleh Jakarta.

Cara Berperang Amerika Serikat

2011-05-03T09:24:00.000+07:00

All hands,

Amerika Serikat merupakan bangsa yang gemar melakukan perang di luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Pihak yang sinis terhadap negeri ini mungkin lebih suka menyebutnya sebagai petualangan militer. Perang di luar negeri merupakan salah satu doktrin yang selalu dipegang teguh sejak akhir abad ke-19 sampai detik ini. Doktrin ini sesuai pula dengan salah satu tesis dalam strategi, yaitu membawa perang ke halaman musuh.

Perang di luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan bagaimana bangsa ini berperang telah diulas dengan baik oleh Russel F. Weigley dalam The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy. Buku ini diterbitkan 38 tahun silam dan hingga sekarang masih menjadi acuan berbagai pihak untuk memahami karakter perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Soal karakteristik Amerika Serikat dalam berpikir juga telah ditulis dengan baik oleh Collin S. Gray pada 2005, di mana sang ahli strategi asal Eropa ini mengidentifikasi 12 karakter spesifik Amerika Serikat dalam berperang. Pemikiran Gray kini juga didalami di berbagai lembaga pendidikan militer di luar Amerika Serikat, namun nampaknya belum menjalar ke lembaga serupa di Indonesia.

Amerika Serikat adalah kekuatan global, sehingga sebagai kekuatan global Indonesia semestinya mempelajari dan memahami karakter Amerika Serikat. Termasuk dalam soal perang di luar negeri atau petualangan militer di negeri orang lain. Sebab Indonesia akan selalu berinteraksi dengan Amerika Serikat, di mana tidak ada jaminan interaksi tersebut akan selalu mulus tanpa gesekan kepentingan.

Oleh sebab itu, belum terlambat apabila lembaga pendidikan militer di Indonesia untuk mempelajari secara khusus karakter dan cara berperang Amerika Serikat. Sebagaimana belum terlambat pula bagi lembaga yang sama guna mempelajari karakter dan cara perang beberapa negara di sekitar Indonesia, seperti Australia, Jepang, Singapura, India dan Negeri Tukang Klaim. Dari mempelajari karakter dan cara berperang tersebut, akan dapat diidentifikasi apa kekuatan dan apa pula kelemahan masing-masing pihak. Dari sana bisa dikembangkan strategi khusus untuk menghadapi lawan yang berbeda.

Kerjasama Kesehatan Angkatan Laut

2011-05-02T09:11:00.000+07:00

All hands,

Dewasa ini, cakupan kerjasama Angkatan Laut sudah meluas daripada sebelumnya. Bila sebelumnya kerjasama Angkatan Laut lebih banyak berfokus pada hard issues seperti latihan bersama, patroli bersama, pertukaran informasi dan lain sebagainya, kini kerjasama Angkatan Laut telah mencapai pula ranah soft issues seperti kerjasama bidang kesehatan. Kerjasama bidang kesehatan misalnya pertukaran tenaga dokter dan paramedis antar Angkatan Laut dalam suatu operasi bakti kesehatan. Dalam istilah internasional, operasi bakti kesehatan lebih dikenal sebagai operasi HADR.

Pola kerjasama seperti ini telah ditempuh oleh Amerika Serikat dengan Cina. Seperti diketahui, kedua negara seringkali berbeda pendapat dalam isu-isu keras. Misalnya soal aktivitas militer Amerika Serikat di perairan internasional sekitar Cina. Untuk membangun CBM kedua negara, kedua Angkatan Laut sejak beberapa tahun silam telah sepakat menjalin kerjasama pada isu-isu lunak.

Pertukaran tenaga dokter dan paramedis Angkatan Laut perlu dirintis pula oleh Indonesia. Selama ini kerjasama di bidang kesehatan antar Angkatan Laut yang telah terjalin adalah diikutkannya tenaga dokter dan paramedis dari Angkatan Laut negara lain untuk berpartisipasi dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Ke depan, akan lebih baik bila tenaga dokter dan paramedis Angkatan Laut negeri ini ikut berpartisipasi dalam operasi yang serupa dengan SBJ yang digelar oleh negara lain, seperti Pacific Partnership yang rutin dilaksanakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Kesehatan Sistem Global

2011-05-01T09:28:00.000+07:00

All hands,

Terdapat kesepakatan antara para ahli dan para praktisi di bidang keamanan global bahwa kesehatan sistem global tergantung pada jalur laut yang aman dan stabil. Kesepakatan itu sebenarnya bukan hal yang aneh, sebab globalisasi berawal dari laut. Dalam era globalisasi masa kini, laut menjadi tumpuan pergerakan arus barang dan jasa antar negara dan bangsa. Apabila ada ancaman terhadap keamanan maritim, dengan sendirinya hal demikian praktis merupakan ancaman terhadap globalisasi.

Dengan kondisi strategis Indonesia dalam globalisasi, isu kesehatan sistem global yang tergantung pada laut yang aman dan stabil harus dipahami dengan betul. Yang harus paham bukan sekedar insan Angkatan Laut belaka, tetapi juga pengambil keputusan di negeri ini. Kalau selama ini negara-negara lain "berteriak" soal keamanan maritim di Indonesia, harus dipandang dari cara berpikir yang menempatkan laut sebagai bagian dari sistem global.

Sangat disayangkan hingga kini pemahaman soal vital dan strategisnya perairan Indonesia dalam sistem global baru sekedar pada Angkatan Laut belaka. Adapun pada tingkat nasional belum berpikir demikian. Kalaupun ada "perhatian" terhadap keamanan maritim, kondisi itu lebih sebagai reaksi terhadap suatu aksi. Akan tetapi belum menjadi sikap nasional yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.

Lihat saja sudah berapa kali digemakan pandangan akan pentingnya Indonesia mempunyai strategi keamanan maritim. Suara demikian seakan hilang begitu saja ditelan angin. Diskusi, seminar dan lokakarya yang terkait dengan pengelolaan keamanan maritim akan senantiasa menemukan "penyakit" yang itu-itu saja tanpa ada tindak "pengobatan". Resep untuk mengobati "penyakit" sudah diberikan, tetapi tetap tak ada aksi lanjut.

Kalau dalam era globalisasi saat ini Indonesia mungkin lebih banyak menjadi penonton merangkap korban, seharusnya tidak pula menjadi pesakitan dalam isu keamanan maritim.

Fregat Dan Kemampuan Operasi Angkatan Laut

2011-04-30T09:20:00.000+07:00

All hands,

Tak ada pihak yang dapat membantah bahwa Indonesia adalah negara besar. Dari luas wilayahnya saja sudah terlihat betapa negeri ini sangat luas. Hanya saja selama ini potensi menjadi kekuatan kawasan lebih sering diabaikan daripada digarap. Termasuk dalam urusan pembangunan kekuatan Angkatan Laut oleh pengambil kebijakan politik.

Untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas, dibutuhkan kapal perang yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Pemenuhan kuantitas kapal perang memang harus dilakukan, tetapi harus diimbangi pula dengan kualitas. Bila tidak, maka perairan Indonesia yang berhadapan atau berhubungan langsung dengan laut lepas akan sangat jarang merasakan kehadiran kapal perang Angkatan Laut. Misalnya Laut Natuna dan ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan, begitu pula Laut Sulawesi, Laut Banda dan Samudera India. Di perairan itu dibutuhkan kehadiran kapal perang bertonase besar, minimal sekali korvet namun akan lebih baik bila fregat.

Kalau memperhatikan dinamika lingkungan strategis saat ini dan ke depan, nampak jelas bahwa pertarungan kepentingan aktor-aktor negara berada di beberapa perairan tersebut. Dengan demikian, untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia dibutuhkan kapal perang yang secara operasional mampu beroperasi di perairan-perairan itu. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan dari Departemen Pertahanan dalam hal pembangunan kekuatan sudah mengarah ke sana?

Rencana pengadaan kapal fregat sudah disusun, bahkan akan dibangun di galangan perkapalan nasional. Namun konon kabarnya, ada hambatan dalam realisasi rencana itu karena ketidaksiapan galangan perkapalan nasional. Artinya dalam bentuk skenario terburuk, pembangunan kapal perang jenis fregat masih akan mengandalkan pada galangan asing.

Ke depan, pengadaan kapal perang bagi Angkatan Laut hendaknya menyeimbangkan kapal bagi kebutuhan patroli dengan kapal untuk keperluan kombatan. Untuk jenis yang terakhir sangat dibutuhkan eksistensinya dalam jumlah yang "memadai". Sebab kemampuan penangkalan kapal kombatan yang akan diperhitungkan oleh pihak lain. Kapal jenis ini, khususnya fregat, pula yang akan mampu mengamankan kepentingan nasional di perairan-perairan yang telah disebutkan sebelumnya.

Bahkan kapal fregat pula yang akan menjadi ujung tombak bagi kekuatan Indonesia ketika beroperasi di luar wilayah kedaulatan, misalnya dalam operasi perdamaian PBB. Kredibilitas kapal fregat jelas lebih tinggi daripada sekedar kapal patroli biasa. Tentu saja fregat tersebut harus dilengkapi dengan sistem senjata yang memadai, bukan sekedar menyandang status jenis fregat.

Modernisasi Kekuatan Laut Singapura

2011-04-29T09:24:00.000+07:00

All hands,

Secara teknologi, Angkatan Laut Singapura merupakan kekuatan laut termodern di kawasan Asia Tenggara saat ini. Kekuatan laut negeri yang menjadi penampung koruptor asal Indonesia ini melebihi kebutuhan sesungguhnya untuk pertahanan. Konsep demikian memang dikembangkan sedemikian rupa agar tidak ada negara lain yang menyerang negara kota ini.

Yang perlu diketahui adalah siapa dan atau apa yang menjadi otak modernisasi kekuatan Angkatan Laut Singapura? Modernisasi tersebut memang dilaksanakan oleh pemerintah Singapura sendiri, akan tetapi tidak lepas dari adopsi gagasan-gagasan pemikiran ke-Angkatan Laut-an asal negara-negara maju. Negeri ini tidak pelit pula untuk menyewa para ahli Angkatan Laut dan tenaga profesional lainnya dalam mendukung modernisasi kekuatan lautnya. Yang didatangkan bukan sekedar ahli-ahli persenjataan dan rancang bangun kapal perang, tetapi mencakup pula ahli strategi maritim.

Pendekatan demikian perlu untuk dipertimbangkan di Indonesia. Daripada berambisi untuk membangun kapal perang secara lokal tanpa didukung oleh infrastruktur perkapalan yang memadai, mengapa tidak menyewa segelintir ahli untuk memodernisasi galangan perkapalan Indonesia agar dapat mendukung pembangunan kekuatan Angkatan Laut? Kalau alergi dengan orang asing, kenapa tidak memanggil pulang para teknolog Indonesia yang kini mencari hidup di negeri orang. Dengan syarat, setelah sampai di sini mereka tidak diminta untuk "padamu negeri kami berbakti" alias dihargai sekedarnya secara materi.

Begitu pula dengan ahli strategi maritim. Gagasan mendatangkan atau menyewa ahli strategi maritim kontemporer untuk membantu cakrawala pemikiran modernisasi kekuatan Angkatan Laut Indonesia merupakan sebuah hal yang patut dipertimbangkan. Dengan catatan tidak semua ide yang dilemparkan oleh sang ahli diterima begitu saja, namun di sisi lain tak semua gagasan yang disodorkan oleh sang pakar langsung ditolak dan atau tidak direalisasikan karena paradigma berpikir yang berbeda.

SLOC: Hidup Matinya Singapura

2011-04-28T09:27:00.000+07:00

All hands,

Singapura bagaikan negara landlocked. Meskipun memiliki perairan, tetapi untuk bisa mengakses ke Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan, negeri yang menjadi tempat favorit bagi para koruptor asal Indonesia untuk menyembunyikan harta hasil curiannya tersebut harus melewati perairan Indonesia dan Negeri Tukang Klaim terlebih dahulu. Dari sini tanpa perlu berpanjang lebar dapat ditarik kesimpulan bahwa SLOC adalah jalur hidup matinya negeri yang dulunya menjadi tempat sarang perompak itu.

Oleh karena itu, tidak heran bila Singapura membangun kekuatan laut dengan kadar yang melebihi luas perairannya. Sebab kekuatan laut itu digunakan untuk mengamankan SLOC-nya yang berada di perairan Indonesia dan Negeri Tukang Klaim. Tak aneh pula bila negara kota ini selalu lebih nyaman mengundang dan bekerjasama dengan kekuatan ekstra kawasan dalam urusan keamanan maritim dibandingkan dengan Indonesia maupun Negeri Tukang Klaim.

Indonesia senantiasa memiliki permasalahan dengan Singapura. Untuk mencari solusi permasalahan itu, Indonesia hendaknya cerdas dalam memainkan isu SLOC. Sebab SLOC adalah urusan hidup mati alias survival-nya Singapura. Jangan lagi kekeliruan "menyerahkan" Laut Natuna kepada Singapura seperti dalam DCA diulangi kembali. Sebab "penyerahan" itu berarti memperluas "wilayah perairan" Singapura sehingga bisa langsung ke Laut Cina Selatan.

Memainkan isu SLOC terhadap Singapura dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang dibutuhkan oleh Indonesia hanya soal kecerdasan, kecerdikan dan keberanian politik. Kalau SLOC bisa dimainkan, negeri penampung koruptor itu tak akan macam-macam lagi terhadap Indonesia seperti yang selama ini terjadi dan dilestarikan.

Tidak Sekedar Minimum Essential Force

2011-04-27T09:15:00.000+07:00

All hands,

Saat ini dan ke depan pembangunan kekuatan Angkatan Laut mengacu pada minimum essential force (MEF). Pencapaian MEF akan senantiasa menjadi perhatian, sebab tolak ukur keberhasilan atau kegagalan MEF terletak di situ. Namun demikian, hendaknya perhatian besar pada pencapaian MEF tidak mengurangi perhatian pada isu lainnya yang juga penting dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Apa itu?

Yang dimaksud adalah kemampuan setiap unsur yang dibangun dalam MEF. Sebagai contoh, apakah kapal perang yang dibangun dalam MEF mampu melaksanakan beberapa jenis peperangan yang sesuai dengan fungsi asasinya? Misalnya kemampuan peperangan permukaan, apakah sistem senjatanya siap? Kalau siap, berapa persen kesiapan kapal kombatan secara keseluruhan?

Isu ini muncul karena setidaknya dua hal. Pertama, paradigma pengadaan kapal perang tanpa sistem senjata yang melekat sebagaimana seharusnya. Kedua, paradigma penganggaran tahunan yang masih berdasarkan "prioritas", sehingga ada sejumlah kapal perang yang tidak dapat menjalani pemeliharaan sebagaimana mestinya karena tak adanya anggaran untuk kapal tersebut dalam satu tahun anggaran.

Artinya, program penganggaran yang selama ini dianut untuk pemeliharaan kapal perang perlu ditinjau ulang. Peninjauan ulang yang paling efektif dan sekaligus mengobati akar masalahnya adalah peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan dalam APBN. Dengan demikian, pengalaman buruk tidak siap operasi di masa lalu di saat genting tidak terulang kembali di masa depan.

Operasional Kapal Amfibi Buatan Korea Selatan

2011-04-26T09:24:00.000+07:00

All hands,

Sejak beberapa tahun silam kapal amfibi jenis LPD buatan Korea Selatan telah diadopsi oleh Angkatan Laut Indonesia. Banyak harapan dengan perkuatan LPD maka kemampuan operasi amfibi kekuatan laut Indonesia lebih meningkat lagi dibandingkan saat harus bertumpu pada LST yang secara dimensi lebihkecil dan fungsi asasi yang berbeda. Bahkan terkadang LPD produksi Negeri Ginseng tersebut dibandingkan dengan kapal sejenis keluaran galangan kapal Uwak Sam.

Namun demikian, ada beberapa perbedaan dalam hal kemampuan operasional antara kedua LPD. Salah satunya dalam hal debarkasi basah, khususnya debarkasi kendaraan lapis baja amfibi. LPD produksi Amerika Serikat mampu melaksanakan debarkasi basah sambil tetap bermanuver, sedangkan LPD keluaran Korea Selatan tidak mampu melaksanakan debarkasi basah sambil bermanuver. LPD buatan Daewoo itu harus lego jangkar terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan penyesuaian tangki ballast agar posisi buritannya tidak sejajar dengan haluan.

Kondisi demikian bisa jadi merugikan ketika di lapangan dalam kondisi nyata, sebab kapal itu pasti memerlukan waktu untuk kembali ke kondisi awal untuk selanjutnya bermanuver. Khususnya ketika terjadi perubahan situasi taktis di lapangan yang membutuhkan manuver kapal LPD dengan cepat. Dengan kata lain, keharusan lego jangkar dalam debarkasi basah menempatkan LPD buatan Seoul bagaikan sitting duck. Situasi taktis demikian perlu diantipasi sejak dini.

Menanti Kogabwilhan

2011-04-25T09:25:00.000+07:00

All hands, Dalam Peraturan Presiden No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI, pada salah satu pasal diatur tentang Kogabwilhan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi tentang Kogabwilhan tersebut ke depan. Apakah akan merupakan organisasi kerangka ataukah suatu organisasi layaknya Kowilhan di masa lalu? Lalu apakah Kogabwilhan akan dipimpin oleh seorang panglima definitif yang tidak merangkap jabatan lainnya ataukah dipimpin oleh panglima daerah matra tertentu?

Gagasan Kogabwilhan sudah lama muncul, setidaknya sejak 1999 ketika organisasi TNI melakukan penyesuaian menyikapi perubahan politik yang terjadi. Kini secara hukum organisasi itu sudah ada ketentuannya, tinggal bagaimana realisasinya.

Pembentukan Kogabwilhan ke depan hendaknya diikuti atau dibarengi dengan penataan kotama binops TNI. Sebab selama ini jumlah kotama binops antar matra masih ada kesenjangan. Misalnya, apakah jumlah Armada RI cukup hanya dua atau ditambah satu menjadi tiga sesuai dengan aspirasi Angkatan Laut negeri ini sejak beberapa tahun silam? Begitu pula dengan kotama binops kekuatan udara.

Pekerjaan rumah lainnya adalah pemberesan pekerjaan rumah pembangunan kekuatan, khususnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebab Kogabwilhan sesuai dengan karakteristik Indonesia memerlukan pasokan kapal perang dan pesawat udara yang lebih memadai daripada kekuatan yang tersedia saat ini. Tanpa itu, Kogabwilhan hanya akan menjadi organisasi yang "kosong melompong" karena tak didukung oleh sistem senjata matra yang memadai, khususnya ketika tuntutan beroperasi di dua wilayah kontinjensi harus dipenuhi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya Kogabwilhan bisa mengurangi atau bahkan memutus rantai komando yang terlalu panjang seperti selama ini?

Merancang Gelar Unsur Operasi Yang Efektif

2011-04-24T09:14:00.000+07:00

All hands,

Gelar operasi Angkatan Laut di negeri ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah laut yang harus dironda dan jumlah unsur kapal perang dan pesawat udara yang belum memadai. Ditambah lagi dengan karakteristik perairan Indonesia yang berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya di Laut Natuna yang kini semakin menjadi perhatian seiring dengan bangkitnya kekuatan laut Cina.

Gelar operasi di Laut Natuna dewasa ini melibatkan berbagai jenis kapal perang. Masalahnya adalah kondisi alam di sana sepanjang tahun tidak selalu bersahabat, di mana antara bulan Januari-Maret selalu dilanda oleh gelombang tinggi. Sehingga kekuatan yang bisa digelar di perairan itu hanya kapal jenis tertentu saja.

Oleh karena itu, ke depan nampaknya perlu dirancang suatu gelar unsur operasi yang sesuai dengan tantangan yang ada. Di Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang sekaligus merupakan ZEE Indonesia, perlu dihadirkan kapal perang yang minimal jenis korvet kelas FTH dan atau DPN. Akan lebih baik bila jenis fregat yang digelar di perairan tersebut. Sebab selain terkait dengan kemampuan beroperasi di laut dengan sea state yang lumayan besar, pula terkait dengan upaya menimbulkan dampak penangkalan.

Tentu saja nilainya berbeda ketika menggelar unsur kapal korvet non FTH dan atau DPN dan fregat dengan menggelar unsur kapal lainnya. Sebab kekuatan laut yang dihadapi di sana adalah kekuatan laut kawasan. Operasi Angkatan Laut di Laut Natuna tentu saja bukan sekedar untuk menindak pelanggaran hukum oleh aktor-aktor non negara seperti nelayan, penyelundup dan lain sebagainya, tetapi juga untuk menegakkan kedaulatan menghadapi aktor negara. Pesan politik dari menggelar kapal kombatan di Laut Natuna akan berbeda dengan menggelar kapal patroli.

Cina Akan Terus Terikat Dengan SLOC Indonesia

2011-04-23T09:27:00.000+07:00

All hands,

Ketergantungan Cina terhadap Selat Malaka memunculkan istilah Dilema Selat Malaka. Untuk mengurangi ketergantungan kepada Selat Malaka yang berada di bawah kendali Amerika Serikat, Beijing sejak akhir 1990-an telah menggagas perlunya transportasi minyak dan gas dari Asia Barat Daya ke wilayahnya menggunakan pipa. Gagasan demikian karena selain terkena Dilema Selat Malaka, Beijing terjuga terkena Dilema Selat Hormuz. Mungkinkah Cina bisa mengalihkan transportasi minyak dan gas dari Asia Barat Daya via pipa?

Jawabannya mungkin, tetapi dampaknya tidak signifikan. Sebab daya muat kapal tanker plus biaya operasional kapal tanker masih jauh lebih murah daripada menggunakan pipa minyak dan gas sebagai alat transportasi. Kapasitas muat pipa jelas lebih kecil daripada satu kapal ULCC atau VLLC, begitu pula biaya operasional transportasi minyak dan gas tersebut. Kecuali pengambilan keputusan di Cina lebih mengedepankan aspek politik dan mengorbankan perhitungan aspek ekonomis.

Bisa saja Beijing menghindari Selat Malaka, tetapi tidak mudah bagi Cina untuk menghindari Selat Sunda dan Selat Lombok. Itu pun dengan catatan bahwa biaya berlayar via kedua selat terakhir lebih mahal dibandingkan menggunakan Selat Malaka. Tetapi di sisi lain harus diperhatikan pula bahwa kapal tanker tipe ULCC tidak bisa melintas di Selat Malaka.

Cina memang memiliki aspirasi untuk membangun terusan di Semenanjung Kra, Thailand. Namun untuk mewujudkan gagasan itu tidak mudah, sebab Cina harus berhadapan dengan kelicikan Singapura. Karena Singapura nantinya akan menjadi korban pertama apabila ada terusan di Semenanjung Kra. Sebagai negara yang hidup matinya dari jasa pelabuhan, Negeri Penampung Koruptor asal Indonesia itu akan berusaha secara maksimal untuk menggagalkan pembangunan terusan di Semenanjung Kra atau minimal mengkooptasi proyek terusan itu.

Situasi ini menggambarkan betapa SLOC Indonesia masih merupakan kebutuhan strategis Cina. Tak mustahil suatu saat nanti Beijing akan menyebarkan kekuatan lautnya di sekitar SLOC Indonesia untuk petantang-petenteng. Skenario demikian hendaknya diantisipasi sejak dini oleh Indonesia pada aspek operasional dan tidak semata mengandalkan skenario diplomatik yang polanya "itu-itu saja".

Mempelajari Sejarah Di Wilayah Sendiri

2011-04-22T09:31:00.000+07:00

All hands,

Harus diakui bahwa Indonesia mempunyai rujukan yang kurang sekali terkait dengan pertempur laut, karena sejarah bangsa ini tidak memiliki pengalaman pertempuran laut yang banyak. Pertempuran laut yang sangat sering diungkap adalah di Laut Aru, itu pun dalam posisi pertempuran asimetris dari sisi kekuatan. Memang sejarah kekuatan laut Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman pertempuran laut besar sebagaimana teori maupun pengalaman bangsa-bangsa lain.

Akan tetapi, di perairan Indonesia bukan berarti tidak pernah terjadi pertempuran laut yang dahsyat dan mempengaruhi sejarah dunia dan sejarah Indonesia sendiri. Pertempuran Laut Jawa pada Februari 1942 merupakan sejarah pertempuran laut yang hendaknya menjadi salah satu sumber atau inspirasi dalam merancang strategi maritim di Indonesia. Walaupun Indonesia bukan menjadi negara pihak dalam pertempuran itu, tetapi peristiwa pertempuran yang terjadi di Laut Jawa tersebut patut untuk dicermati, khususnya dari aspek strategi dan operasi.

Selama ini pertempuran Laut Jawa sudah sering dikaji dan dipelajari, setidaknya pada pendidikan penjenjangan tingkat Sesko. Akan lebih baik lagi bila hal itu juga dipelajari di luar itu. Sebab pertempuran Laut Jawa sesungguhnya memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia, khususnya tentang bagaimana bertempur di halaman dalam Indonesia. Posisi Laut Jawa yang menjadi benteng Pulau Jawa sebagai pusat Indonesia sangat strategis, sehingga kemenangan dan kekalahan di perairan tersebut akan menentukan pula nasib Pulau Jawa dan republik ini.

Potensi terjadinya konflik dengan Angkatan Laut negara lain di Laut Jawa tak dapat ditutupi. Sebab selalu ada kapal perang asing yang melaksanakan lintas damai di sana. Masalahnya adalah tak ada jaminan bahwa lintas damai yang dilakukan berada dalam makna yang sebenarnya. Di sinilah potensi konflik dengan Indonesia, sehingga kekuatan laut Indonesia harus selalu siap dengan skenario terburuk.

Harap diingat bahwa Laut Jawa merupakan perlintasan tradisional kapal perang asing dari barat ke timur dan sebaliknya. Karena itu pula maka Washington dan Canberra hingga kini masih bersikeras menuntut ditetapkannya ALKI Timur-Barat. Ada atau tidak ada ALKI jalur itu, Laut Jawa tetap saja berpotensi menjadi wadah konflik antara kekuatan laut Indonesia dengan kekuatan laut asing yang melintas apabila pihak yang terakhir dinilai "sudah melanggar batas".

Memelihara Fasilitas Pangkalan

2011-04-21T09:14:00.000+07:00

All hands,

Fasilitas pangkalan Angkatan Laut dirancang untuk mendukung operasi Angkatan Laut, khususnya kapal perang. Hal itu karena fungsi utama pangkalan Angkatan Laut adalah untuk dukungan operasi, bukan lainnya. Dewasa ini, penyediaan fasilitas pangkalan maupun pemeliharaan fasilitas pangkalan masih menjadi tantangan bagi Angkatan Laut negeri ini.

Sudah menjadi pengetahuan bahwa mayoritas pangkalan Angkatan Laut yang tersebar di berbagai penjuru negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi 4R. Misalnya saja ada pangkalan Angkatan Laut yang tak mempunyai dermaga sendiri dan ini banyak jumlahnya. Ada pula pangkalan Angkatan Laut yang fasilitasnya nyaris memenuhi 4R, tetapi jumlahnya sangat amat sedikit. Kondisi tersebut baru ditinjau dari aspek penyediaan fasilitas, belum lagi ketika menyentuh aspek pemeliharaan fasilitas.

Pemeliharaan fasilitas pangkalan merupakan tantangan pula, khususnya bagi pangkalan Angkatan Laut yang nyaris memenuhi 4R. Fasilitas pangkalan yang kelihatannya item kecil tetapi bernilai penting kadangkala nyaris luput dari perhatian. Misalnya dukungan air tawar dari dermaga ke kapal perang, dukungan listrik aliran darat, dukungan BBM, perlengkapan-perlengkapan terkait fasilitas sandar dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini terkesan kecil dan remeh, tetapi dampaknya besar bagi dukungan terhadap kapal perang.

Setiap fasilitas yang dibangun pasti memiliki usia masa pakai. Situasi demikian perlu dipahami bersama, sehingga pemeliharaan rutin maupun penggantian fasilitas lama dengan fasilitas baru yang jauh lebih baik seharusnya bisa diprogramkan dengan baik dalam penyusunan anggaran. Jangan sampai fokus anggaran hanya pada pengadaan sistem senjata baru dengan melupakan soal pemeliharaan sistem senjata maupun fasilitas-fasilitas pangkalan.

Tantangan Modernisasi Kekuatan Angkatan Laut

2011-04-20T09:21:00.000+07:00

All hands,

Modernisasi kekuatan Angkatan Laut merupakan sebuah kecenderungan yang terus berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Modernisasi adalah jawaban terhadap tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, pula jawaban terhadap kemajuan teknologi sistem senjata Angkatan Laut. Namun untuk melaksanakan modernisasi, jelas bukan hal yang mudah sebab sejumlah tantangan menghadang di depan.

Pertama, paradigma berpikir. Modernisasi kekuatan Angkatan Laut akan menjadi arus utama apabila paradigma berpikir nasional pro kepada Angkatan Laut. Secara internal, setiap Angkatan Laut dituntut untuk mampu menjadikan paradigma modernisasi sebagai arus utama dalam pemikiran internal Angkatan Laut. Hal ini penting sebelum menularkan paradigma ini kepada lingkungan di luar Angkatan Laut, khususnya pada pengambil keputusan nasional.

Kedua, kondisi politik. Banyak Angkatan Laut di kawasan diuntungkan dengan kondisi politik ---baik internal maupun eksternal--- yang menguntungkannya dalam rangka modernisasi kekuatan. Tetapi tetap saja ada Angkatan Laut yang tidak diuntungkan dengan kondisi politik untuk melaksanakan modernisasi kekuatan. Hal yang terakhir inilah yang membuat modernisasi kekuatan Angkatan Laut penuh dengan tantangan, sebab kondisi politik akan berpengaruh terhadap penyediaan anggaran bagi modernisasi dimaksud.

Ketiga, dukungan negara sekutu dan sahabat. Pemegang teknologi Angkatan Laut di dunia hanya beberapa gelintir saja dan mayoritas adalah negara-negara maju. Oleh karena itu, modernisasi kekuatan Angkatan Laut suatu negara secara umum membutuhkan dukungan dari negara sekutu dan sahabat. Dukungan itu bisa berupa dukungan politik, dapat pula berbentuk dukungan teknologi.

Dari ketiga parameter itu, bagaimana dengan kondisi modernisasi kekuatan laut Indonesia? Mana saja yang sudah terpenuhi? Mana pula yang belum terpenuhi?

Ketiga,

Poros Selat Makassar

2011-04-19T09:26:00.000+07:00

All hands,

Mengacu pada catatan sejarah, poros Selat Makassar adalah salah satu perairan strategis di Indonesia. Jepang ketika menyerbu Hindia Belanda lewat Operasi Gurita masuk lewat pintu utara Selat Makassar. Kekuatan laut Sekutu bertempur melawan invasi kekuatan laut Jepang di perairan ini. Kini poros utara Selat Makassar juga menjadi wilayah konflik antara Indonesia dan Negeri Tukang Klaim.

Dari sisi selatan, alur Selat Lombok bersambung dengan pintu selatan Selat Makassar. Selat Lombok merupakan salah satu pintu hidup matinya Australia. Sejarah membuktikan bahwa dalam Perang Dunia Kedua, negeri penindas Aborigin itu banyak bertempur di wilayah Indonesia Timur, termasuk Selat Makassar. Hal demikian tidak lepas dari doktrin Canberra yang sebagaimana halnya Washington, ingin menjauhkan wilayah perang dari wilayahnya sendiri.

Bagi Indonesia, tidak dapat dibantah pula nilai strategi Selat Makassar. Perairan itu bukan saja merupakan salah satu ALKI, tetapi juga penghubung antara kawasan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Selat Makassar merupakan salah satu pintu pendekat pula untuk menuju ke Laut Jawa. Dengan situasi seperti itu, strategi maritim dan pembangunan kekuatan Angkatan Laut ke depan sudah sepantasnya tidak mengabaikan nilai strategis Selat Makassar.

Penyeimbangan Anggaran Pengadaan Dan Pemeliharaan

2011-04-18T09:25:00.000+07:00

All hands,

Dalam penyusunan anggaran pertahanan, salah satu tantangan bagi Angkatan Laut negeri ini adalah menyeimbangkan antara anggaran bagi keperluan pengadaan sistem senjata dengan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan sistem senjata. Penyeimbangan di sini bukan berarti besaran antara keduanya harus sama, tetapi lebih pada disparitas kedua anggaran tidak terlalu lebar.

Selama ini, karena banyaknya sistem senjata yang telah melampaui usia ekonomis, maka alokasi anggaran lebih banyak pada pengadaan sistem senjata baru. Tetapi alokasi anggaran untuk pemeliharaan sistem senjata yang ada (termasuk yang baru dibeli) belum menjadi fokus tersendiri. Akibatnya, ada sistem senjata yang usianya belum lima tahun tetapi mulai mengalami masalah yang sama dengan sistem senjata yang umurnya sudah di atas 20 tahun karena kurangnya anggaran pemeliharaan. Sebab selama ini ada persepsi yang salah pada penentu anggaran bahwa sistem senjata baru tidak memerlukan biaya pemeliharaan.

Pola berpikir seperti ini belum terlambat untuk diubah. Apabila tidak diubah, maka sistem senjata yang baru dibeli usia efektifnya mungkin hanya lima tahun saja. Setelah itu sistem senjata tersebut akan menjadi beban. Pendeknya masa efektivitas itu karena soal ketersediaan dukungan anggaran. Tentu suatu kerugian besar apabila sistem senjata yang usianya baru lima tahun tetapi sudah mulai "sakit-sakitan" karena kurangnya anggaran pemeliharaan.

Memposisikan Kapal Cepat

2011-04-17T09:20:00.000+07:00

All hands,

Sejak menjelang akhir 2010 kedua Armada RI telah mempunyai Satuan Kapal Cepat dalam jajarannya. Seperti diketahui, sebelumnya satuan itu cuma eksis di salah satu armada saja. Eksistensi Satuan Kapal Cepat hendaknya tidak melupakan fungsi asasi jenis kapal tersebut, sebab kapal itu dirancang untuk melaksanakan misi tertentu saja.

Sesuai dengan namanya, ciri-ciri kapal cepat antara lain dimensi platform yang berada di bawah korvet, kecepatan jelajah rata-rata di atas 25 knot, membutuhkan sedikit pengawakan dan dipersenjatai dengan senjata strategis seperti rudal dan atau torpedo. Bertolak dari ciri-ciri tersebut, kapal jenis ini hanya dapat dieksploitasi pada perairan tertentu saja, yakni perairan yang semi terbuka.

Terkait dengan hal tersebut, eksploitasi kapal cepat hendaknya tidak diarahkan pada perairan terbuka, misalnya perairan di Laut Natuna dan sekitarnya. Sebaliknya, kapal jenis tersebut sangat cocok untuk digunakan di perairan sekitar Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Riau dan sekitarnya. Tantangannya adalah bagaimana melengkapi sistem senjata kapal cepat yang berpangkalan di Tanjung Uban dengan senjata yang lebih mematikan. Apabila tantangan itu bisa dilalui, akan memberikan dampak bagi pihak lain yang letaknya berada di sekitar Tanjung Uban, sebab selama ini kapal yang berpangkalan di situ sekedar kapal patroli belaka.

Ancaman Torpedo

2011-04-16T09:24:00.000+07:00

All hands,

Salah satu sistem senjata Angkatan Laut yang cukup mematikan adalah torpedo, baik yang diluncurkan dari kapal permukaan maupun kapal selam. Kasus tenggelamnya ROKS Chon An (PC-772) pada 26 Maret 2010 merupakan salah satu bukti mutakhir terhadap keandalan torpedo. Setahun setelah kasus ROKS Chon An berlalu, isu ancaman torpedo masih menjadi topik penting di sejumlah Angkatan Laut dunia.

Dewasa ini ---jauh sebelum tragedi di Laut Kuning itu terjadi--- telah terdapat sejumlah sistem untuk menangkal torpedo. Misalnya AN/SLQ-25 Nixie yang dari sistem penamaannya saja sudah dapat ditebak buatan negara mana. AN/SLQ-25 Nixie telah diujicoba untuk menghadapi serangan torpedo secara simultan pada Maret dan April 2006. Sistem lainnya adalah SLAT yang merupakan kolaborasi antara Prancis dan Italia. Adapun Angkatan Laut Australia telah melengkapi empat fregat kelas Adelaide dengan sistem pertahanan torpedo Sea Defender Mk 1.

Dalam konteks Indonesia, dalam rangka meningkatkan profesionalisme Angkatan Laut maka isu ancaman torpedo perlu diperhatikan dengan seksama. Kawasan perairan bagian barat yang meskipun "dangkal" tetap ideal bagi kinerja torpedo seandainya muncul konflik dengan negara lain. Singkatnya, kekuatan laut Indonesia memerlukan sistem senjata anti torpedo.

Sistem senjata anti torpedo perlu mendapat perhatian secara seksama, sebab jangan sampai kesibukan dalam meningkatkan profesionalisme dalam penggunaan torpedo malah secara tidak langsung mengurangi perhatian terhadap sistem anti torpedo, khususnya pada kapal permukaan. Belum terlambat untuk memulai fokus pada sistem anti torpedo tanpa mengabaikan sistem lainnya.

Pendekatan Ala Amerika Serikat Versus Indonesia

2011-04-15T09:19:00.000+07:00

All hands,

Organisasi pertahanan dan militer senantiasa menghadapi urusan klasik yaitu ketersediaan anggaran. Kondisi itu dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Untuk merespon situasi demikian, pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan yang ditempuh oleh Indonesia dapat dijadikan perbandingan.

Anggaran pertahanan Amerika Serikat yang ratusan ribu trilyun dollar dirasakan tidak cukup untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia. Hal itu karena militer Om Sam tengah menghadapi kampanye militer di Afghanistan yang menguras dana besar dan sebelumnya baru saja menyelesaikan misi di Irak. Untuk menghadapi tekanan anggaran, Menteri Pertahanan Robert Gates menempuh pendekatan "tangan besi". Korbannya bukan saja jumlah alutsista pengadaan baru yang dipotong dari rencana awal, tetapi juga organisasi pertahanan dan militer Amerika Serikat.

Misalnya, U.S. Joint Forces Command pada Januari 2011 silam telah disetujui oleh Presiden Barack Obama untuk dihapuskan. Sebagian kemampuan JFCOM dialihkan pada organisasi lain yang telah eksis untuk mengembannya. Diharapkan dengan penghapusan JFCOM maka beban anggaran bagi organisasi itu bisa dialihkan bagi modernisasi kekuatan maupun membiayai operasi yang tengah berjalan di berbagai belahan dunia.

Indonesia sejak lama telah mengalami isu keterbatasan anggaran. Bedanya, keterbatasan anggaran itu mempengaruhi modernisasi kekuatan, sehingga sebagian sistem senjata yang memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia merupakan sistem senjata yang sudah layak dimuseumkan. Untuk mensiasati hal itu, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berupaya menaikkan anggaran pertahanan.

Pendekatan demikian patut dihargai karena merupakan salah satu solusi yang tepat. Akan demikian solusi itu diikuti dengan kebijakan lain yang justru kontraproduktif dengan kebijakan peningkatan anggaran pertahanan. Kebijakan kontraproduktif yang dimaksud adalah memperbesar organisasi Mabes TNI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembesaran organisasi itu untuk menampung kelebihan personel yang ada, khususnya pada strata perwira. Lihat saja di Peraturan Presiden No.1o Tahun 2010 yang mensyahkan beberapa organisasi baru di lingkungan Mabes TNI.

Organisasi baru berarti memerlukan anggaran baru, yang selain digunakan untuk menjalankan roda organisasi, dimanfaatkan pula bagi pemberian tunjangan jabatan bagi personel yang mengawakinya. Dengan adanya berbagai organisasi baru tersebut, timbul beberapa pertanyaan. Seperti apakah pembentukan organisasi baru benar tidak menyedot anggaran? Berikutnya, apakah Mabes TNI kini tidak menyimpang dari maksud awal pembentukannya yaitu sebagai organisasi pengguna kekuatan? Urusan pembinaan kekuatan adalah tanggungjawab matra.

Dari contoh kasus di Indonesia dan Amerika Serikat, tergambar ada dua pendekatan berbeda menyikapi keterbatasan anggaran di organisasi pertahanan dan militer.

Sistem Penganggaran Yang Keliru

2011-04-14T09:28:00.000+07:00

All hands,

Selama ini tanpa banyak disadari banyak hal yang keliru dalam sistem penganggaran di militer Indonesia. Kekuatan laut Indonesia merupakan salah satu korban dari sistem penganggaran yang salah itu dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang dimaksud dengan sistem penganggaran yang keliru tersebut?

Pembagian anggaran bagi ketiga matra militer Indonesia didasarkan pada rasio personel, bukan pada rasio alutsista. Kalau memakai rasio alutsista, Angkatan Laut (dan Angkatan Udara) akan mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar daripada Angkatan Darat. Sebab pemeliharaan alutsista kedua matra ribuan persen lebih mahal daripada pemeliharaan alutsista kekuatan darat.

Namun yang terjadi dan dipraktekkan di dunia nyata adalah sebaliknya, Angkatan Darat yang jumlah personelnya lebih banyak mendapatkan anggaran yang berkali-kali lipat daripada dua matra lainnya. Lihat saja besaran APBN untuk renumerasi beberapa waktu lalu, di mana gabungan anggaran renumerasi bagi kekuatan laut dan udara bahkan hanya mencapai ratusan milyar rupiah. Sementara besaran renumerasi kekuatan darat nilainya lebih dari Rp.1 trilyun.

Dengan kondisi begini, sulit mengharapkan kemajuan dalam kekuatan militer Indonesia. Sebab tuntutan tugas yang besar tidak diimbangi dengan anggaran yang proporsional bagi kekuatan laut dan udara. Untuk mengakhiri sistem penganggaran yang keliru ini, dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah yang harus dimulai dari Departemen Pertahanan. Pertanyaannya, pantaskah berharap kepada Departemen Pertahanan?

Memberdayakan Skuadron Helikopter Angkatan Laut

2011-04-13T09:35:00.000+07:00

All hands,

Sejarah kelahiran skudron helikopter Angkatan Laut tidak lepas dari tuntutan kebutuhan operasional Angkatan Laut untuk melaksanakan tugas pokoknya. Skuadron 400 dibentuk untuk mendukung satuan kapal permukaan dalam melaksanakan peperangan anti kapal selam. Helikopter pertama yang memperkuat skuadron ini adalah pesawat sayap putar buatan Uni Soviet, yang entah kenapa kemudian tidak dilengkapi dengan peralatan anti kapal selam. Padahal para kru helikopter itu telah dilatih di Uni Soviet untuk mengoperasikan berbagai peralatan peperangan anti kapal selam.

Seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan skuadron helikopter mengalami penurunan dalam bisnis peperangan anti kapal selam. Penyebabnya tak lain karena tak tersedianya berbagai peralatan peperangan anti kapal selam di helikopter, seperti dipping sonar dan lain sebagainya. Skuadron ini sempat bangkit dalam bisnis utamanya yaitu peperangan anti kapal selam ketika sejumlah heli Wasp produksi Inggris memperkuat kekuatan udara Angkatan Laut Indonesia saat Jakarta membeli fregat kelas Van Speijk dari Den Haag. Tetapi pada akhir 1990-an helikopter itu kemudian harus dipensiunkan karena pertimbangan teknis sehingga kemampuan skuadron helikopter kembali menurun terkait dengan bisnis utamanya.

Kini helikopter kekuatan udara Angkatan Laut praktis berfungsi sebagai satuan angkut saja sambil menunggu realisasi pengadaan helikopter anti kapal selam sebagaimana diatur dalam Renstra Angkatan Laut. Meskipun demikian, sebenarnya tetap ada cara untuk memberdayakan kekuatan helikopter Angkatan Laut dalam rangka mempersiapkan satuan ini kembali ke bisnis utamanya sebagai satuan anti kapal selam. Misalnya dengan meningkatkan intensitas skuadron ini dalam patroli maritim, dengan catatan harus dilengkapi peralatan optis. Sehingga kekuatan helikopter Angkatan Laut tidak semata berkutat dalam angkutan udara.

Gunboat Diplomacy Masih Relevan

2011-04-12T09:15:00.000+07:00

All hands,

Beberapa waktu lalu seorang diplomat Dunhill dengan percaya diri menyatakan bahwa gunboat diplomacy sudah tidak relevan lagi. Hal itu menandakan bahwa sang diplomat Dunhill tidak melihat ke dunia nyata dan hanya berada di menara gading. Tidak susah sebenarnya untuk melihat praktek gunboat diplomacy saat ini. Contohnya terang benderang di depan mata, yaitu apa yang dipraktekkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di dunia dan kawasan Asia Pasifik.

Apa yang dilaksanakan oleh kekuatan laut Washington dengan menyebarkan kapal perang dengan sasaran yang spesifik guna mendukung diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negerinya merupakan contoh nyata gunboat diplomacy. Soal gunboat diplomacy saat ini akar masalahnya bukan soal relevan atau tidak relevan lagi, tetapi apakah ada kemauan untuk melaksanakan jenis diplomasi itu atau tidak.

Kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk menggelar gunboat diplomacy. Dalam konteks Indonesia, menyiapkan kapal perang yang layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan gunboat diplomacy sebenarnya tidak sulit, asalkan ada kemauan politik. Harap dibedakan antara gunboat diplomacy dengan naval diplomacy, sebab keduanya serupa tapi tak sama. Gunboat diplomacy mengandung unsur suasi, sedangkan naval diplomacy minus unsur suasi.

Kalau memperhatikan dengan seksama gelar kekuatan laut beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, sebagian dari gelar itu berada dalam kerangka gunboat diplomacy. Sangat disayangkan bila para diplomat Dunhill tidak bisa menbaca pola demikian. Akibatnya, kebijakan diplomasi yang dihasilkan pun naif, di awang-awang dan tidak membumi.

Nasib DOC Laut Cina Selatan Ke Depan

2011-04-11T09:36:00.000+07:00

All hands,

Pada 2002 negara-negara yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan menyepakati DOC Laut Cina Selatan. DOC merupakan deklarasi yang tidak mengikat yang digagas oleh ASEAN, sebab bila mengikat maka dapat dipastikan Cina tak akan mau menjadi pihak di dalamnya. Dalam DOC, diatur tentang tata laku negara-negara yang terlibat maupun tidak terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Kini dengan menguatnya kekuatan laut Cina, menjadi pertanyaan bagaimana nasib DOC ke depan. Masihkah Beijing akan berlaku "sopan" ataukah sudah beralih unjuk otot dan kekuatan berbekal Angkatan Laut yang kuat? Kalau melihat rekam jejak Beijing di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya kemungkinan yang kedua yang akan menjadi kecenderungan ke depan. Lihat saja kasus-kasus yang melibatkan kapal perang dan kapal pemerintah Cina versus kapal perang dan kapal Angkatan Laut negara-negara lain dalam beberapa tahun belakangan.

Pertanyaannya, apa langkah preventif dari ASEAN terhadap kemungkinan kecenderungan demikian? Masih tepatkah menangani isu Laut Cina Selatan dengan selalu menghindari pendekatan formal dan mengikat? Lalu bagaimana pula sikap Indonesia terkait kecenderungan ini?

Memutus Lingkaran Tantangan Operasional

2011-04-10T09:25:00.000+07:00

All hands,

Kehadiran di laut merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Angkatan Laut, sebab kehadiran itu merupakan parameter terhadap eksistensi suatu Angkatan Laut. Dalam konteks Indonesia, kehadiran di laut merupakan salah satu tantangan besar. Sebab bukan saja karena jumlah kapal perang yang belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah negeri ini, tetapi juga dukungan anggaran bagi Angkatan Laut yang belum memadai.

Tentang hal terakhir, kendala yang dihadapi oleh kekuatan laut negeri ini bagaikan lingkaran setan. Kehadiran di laut secara teknis setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kesiapan unsur kapal perang dan ketersediaan bahan bakar. Dua hal tersebut tidak selamanya berbanding lurus, malah lebih sering berbanding terbalik sehingga mempengaruhi kehadiran di laut.

Kesiapan teknis kapal perang dipengaruhi oleh ketersediaan dan kecukupan anggaran pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan selama ini belum memadai dan hal itu sudah menjadi pengetahuan umum. Akibatnya, jadwal pemeliharaan kapal perang tidak selalu terpenuhi sesuai dengan manual dari pabrikan.

Ketersediaan bahan bakar masih merupakan kendala berikutnya yang harus dipecahkan. Sebab setiap tahunnya jumlah bahan bakar telah dikuota, sementara kebutuhan operasional seringkali tidak berbanding lurus dengan kuota itu. Misalnya ada suatu operasi yang harus digelar dan tidak terencana sebelumnya. Soal bahan bakar ini pada tingkat atas masih menjadi pekerjaan rumah antara Departemen Pertahanan dengan perusahaan penyedia bahan bakar, karena ada peninggalan utang di masa lalu.

Untuk memutus lingkaran setan ini, perlu terobosan politik dari pemerintah. Menyangkut ketidaksiapan unsur kapal perang, pilihannya ada dua. Yang moderat adalah menaikkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sehingga jumlah kapal yang dianggarkan untuk dipelihara setiap tahunnya lebih meningkat. Adapun pilihan yang lebih maju adalah mempercepat modernisasi kekuatan kapal perang Angkatan Laut sesuai yang telah digariskan dalam MEF.

Tentang masalah bahan bakar, tentu saja perlu ditingkatkan pagu anggaran oleh pemerintah. Pilihan mengganti mesin pendorong kapal perang dengan menggunakan mesin diesel perlu dicermati dengan seksama, sebab kapal perang merupakan unsur yang memerlukan kecepatan gerak di laut dalam merespon situasi yang berkembang di lapangan. Secara teknis, mesin diesel tidak tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut. Harap diingat kasus penolakan Brunei terhadap kapal perang yang dipesannya dari Inggris karena kapal perang itu menggunakan mesin yang tidak cocok bagi keperluan peperangan anti kapal selam.

Kemampuan Penerjunan Barang

2011-04-09T09:33:00.000+07:00

All hands,

Kekuatan udara Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan misi-misi yang terkait dengan kepentingan operasional Angkatan Laut, termasuk di antaranya untuk penerjunan barang. Kemampuan melakukan dropping barang harus dipunyai oleh kekuatan udara Angkatan Laut, khususnya skadron udara yang tugas pokoknya adalah angkutan udara. Dropping barang lewat udara adalah kemampuan yang serbaguna, bisa dimanfaatkan baik untuk operasi tempur maupun non operasi tempur.

Terkait dengan hal tersebut, sebaiknya kekuatan udara Angkatan Laut mengasah kembali kemampuan dropping itu. Misalnya menggunakan metode CDS yang sudah sangat umum diadopsi di dunia. Metode CDS bisa pula diadopsi oleh kekuatan udara Angkatan Laut, terlebih pesawat angkut yang ada dalam jajarannya dirancang untuk mampu mengadopsi CDS. Sebagai informasi, pesawat angkut Casa C-212 telah digunakan di Afghanistan oleh Amerika Serikat untuk keperluan suplai ulang logistik memakai moda CDS.

Untuk mengasah kemampuan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kemampuan penerbang itu sendiri dalam hal penerjunan barang. Penerjunan barang membutuhkan keterampilan tersendiri, sebab dalam hitungan sekian detik kondisi stabilitas pesawat berada dalma kondisi kritis karena adanya berat bertumpu pada bagian pintu rampa pesawat dan tidak pada CG-nya. Situasi kritis ini bisa berubah menjadi malapetaka andaikan ada yang tidak beres dalam proses penerjunan CDS itu, misalnya dalam kasus CN-235 IPTN dalam ujicoba CDS di Lanud Gorda, Serang pada 1996 yang merenggut nyawa awak pesawat.

Kedua, kemampuan tim aju di darat. Penerjunan barang, termasuk menggunakan metoda CDS, membutuhkan adanya tim aju di darat yang akan memberikan koordinat titik pendaratan pada DZ. Untuk bisa menentukan DZ, tentu saja dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan hal tersebut harus dipahami oleh tim aju, misalnya luasan kawasan DZ, arah angin, kemungkinan tembakan dari lawan dan lain sebagainya. Singkatnya, sumberdaya manusia Angkatan Laut harus diberi keterampilan pula dalam memandu penerjunan barang.

Melalui penerjunan barang dari udara, ada sejumlah keuntungan yang dapat dipetik oleh Angkatan Laut. Misalnya kemampuan menggelar suplai ulang terhadap unsur Angkatan Laut yang tengah beroperasi di sekitar wilayah DZ, entah itu pasukan Marinir maupun kapal perang. Untuk kapal perang, dapat saja di-drop suku cadang kritis sehingga tak perlu kembali ke pangkalan utama. Keuntungan lainnya dapat pula dipetik ketika menggelar operasi kemanusiaan, di mana unsur kekuatan udara Angkatan Laut dapat men-drop bantuan ke wilayah bencana yang sulit dicapai dengan moda transportasi lainnya. Dengan kata lain, kemampuan penerjunan barang dari udara akan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan operasional Angkatan Laut, baik untuk operasi tempur maupun non tempur.

Masalah Angkatan Laut Adalah Masalah Bangsa

2011-04-08T09:28:00.000+07:00

All hands,

Angkatan Laut negeri ini sudah terlalu lama mengalami kemunduran dalam hal pembangunan kekuatan. Kemunduran itu mencerminkan bahwa ada yang salah dalam kebijakan nasional menyangkut pengelolaan Angkatan Laut. Singkatnya, kebijakan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada pembangunan kekuatan Angkatan Laut.

Salah satu masalah krusial dan kritis yang dihadapi kekuatan laut negeri ini adalah kebijakan pembatasan akses terhadap sistem senjata buatan Barat. Masalah ini sebenarnya memiliki implikasi luas terhadap kemampuan operasional Angkatan Laut saat ini dan ke depan. Sebab apabila Indonesia terlibat konflik, maka ketahanlamaan operasionalnya sangat terbatas. Bisa jadi kekuatan laut Indonesia hanya bisa bertempur pada setengah hari dan hanya pada satu kawasan pelibatan karena jumlah rudal, torpedo dan munisi meriam yang boleh dimilikinya terbatas.

Sangat disayangkan banyak pihak di tingkat nasional tidak paham soal ini. Seharusnya masalah ini menjadi masalah nasional, bukan sekedar masalah Angkatan Laut. Untuk mencari solusi terhadap masalah ini, tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada Angkatan Laut saja.

Langkah Angkatan Laut membeli beberapa jenis rudal buatan non Barat merupakan salah satu solusi jitu. Akan tetapi apabila solusi jitu didukung pula oleh sistem nasional yang pro kepada Angkatan Laut. Misalnya penyediaan dana dalam jumlah besar sehingga Angkatan Laut dapat membeli rudal tersebut dalam jumlah banyak. Dengan demikian,ketahanlamaan operasional Angkatan Laut dalam hal rudal (juga torpedo dan munisi meriam) jauh lebih meningkat daripada kondisi saat ini.

Tantangan Penerbangan Angkatan Laut Di Wilayah Barat

2011-04-07T09:32:00.000+07:00

All hands,

Eksistensi Pangkalan Udara Angkatan Laut Tanjung Pinang sebenarnya sudah diawali ketika republik ini masih menjadi wilayah koloni Belanda. Sebelum Jepang menyerbu Indonesia pada 1942, ancaman yang dihadapi oleh Angkatan Laut Belanda di Kepulauan Riau adalah penyelundupan dari Singapura. Untuk menghadapi ancaman itu maka tidak heran bila Angkatan Laut Belanda membangun pangkalan di Tanjung Pinang yang bukan saja pangkalan bagi kapal perang, tetapi mencakup pula pangkalan udara bagi pesawat udara. Pasca pengakuan kedaulatan, Angkatan Laut Belanda menyerahkan semua fasilitas yang ada di Tanjung Pinang ---termasuk Pangkalan Udara Angkatan Laut--- kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan kondisi kekinian, tantangan yang dihadapi oleh Penerbangan Angkatan Laut di wilayah Barat, khususnya Kepulauan Riau bukan lagi terbatas pada isu penyelundupan. Di sana kini telah berdiri negara dengan kekuatan militer yang luar biasa. Situasi demikian tentunya harus direspon dengan bijak sekaligus proporsional.

Misalnya, Penerbangan Angkatan Laut yang berpangkalan di Tanjung Pinang ke depan perlu dilengkapi dengan helikopter anti kapal selam yang dipersenjatai dengan lengkap. Begitu pula dengan kemampuan pertahanan pangkalan yang sampai saat ini masih belum memadai. Dengan demikian, eksistensi kekuatan udara Angkatan Laut lebih dirasakan oleh pihak lain daripada kondisi saat ini.

Angkatan Laut Harus Visioner

2011-04-06T09:27:00.000+07:00

All hands,

Sifat laut adalah dinamis. Perubahan cuaca, gelombang, arus dan lain sebagainya di laut bisa terjadi dalam rentang waktu yang tak panjang. Dinamika demikian merupakan tantangan bagi para pelaut untuk dapat "menyesuaikan diri" dengan laut.

Dalam konteks Angkatan Laut, Angkatan Laut di mana pun senantiasa dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis. Ancaman dan tantangan yang muncul bisa berubah dalam suatu kurun waktu. Guna merespon keadaan seperti itu, Angkatan Laut di dunia selalu dituntut untuk mempunyai pandangan visioner.

Pandangan visioner adalah salah satu tantangan dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut Indonesia ke depan. Tidak mudah untuk menggagas pandangan visioner dalam organisasi Angkatan Laut, sebab Angkatan Laut merupakan subsistem dalam kehidupan nasional. Visi yang visioner dari Angkatan Laut harus didukung oleh atmosfir kehidupan nasional yang visioner pula.

Perkembangan lingkungan strategis ke depan akan semakin menempatkan kawasan Asia Pasifik bersifat strategis dalam percaturan politik, ekonomi dan keamanan dunia. Menghadapi situasi tersebut, bangsa Indonesia perlu mereposisi dirinya agar mempunyai visi yang panjang yang berada dalam bingkai kepentingan nasional. Makin strategisnya kawasan Asia Pasifik menempatkan pilihan bagi Indonesia cuma dua, yaitu apakah menjadi salah satu pemain penting ataukan menjadi salah satu korban.

Dikaitkan dengan kekuatan laut negeri ini, pandangan yang visioner sebagaimana telah dicontohkan oleh generasi terdahulu yang pernah mengawaki Angkatan Laut perlu untuk dibangun kembali. Pandangan yang visioner bisa tercipta apabila sejumlah persyaratan terpenuhi, salah satunya adalah keunggulan sumberdaya manusia.

Industri Perkapalan Nasional Masih Akan Tetap Tergantung Asing

2011-04-05T09:25:00.000+07:00

All hands,

Ambisi dan mimpi sebagian pihak di Indonesia agar negeri ini mandiri dalam memproduksi kapal perang masih akan lama terwujud. Hal ini kalau yang dimaksud kapal perang adalah kapal kombatan jenis korvet, fregat dan yang lebih besar lagi yang dilengkapi dengan sistem senjata yang modern dan memadai. Sebaliknya, bukan kapal perang yang hanya dilengkapi dengan meriam 12.7 mm atau 40 mm serta minus radar pengamatan sewaco dan mesin turbin standar militer.

Mengapa masih perlu waktu yang lama untuk terwujud? Subsistem sewaco, radar pengamatan dan mesin turbin masih harus dipasok dari luar negeri. Untuk mudahnya lihat saja rencana pembangunan fregat di galangan perkapalan nasional di Surabaya yang dikenal sebagai Proyek PKR. Dari enam modul fregat kelas Sigma itu, minimal dua modul mau tak mau dan suka tidak suka harus dibangun di Belanda.

Dua modul itu meliputi modul No.3 dan 5, yaitu combat information center dan mesin pendorong. Belum lagi terhitung senjatanya yang juga masih harus tetap dipasok dari produsen di benua Eropa. Situasi ini hendaknya mampu mengubah pendapat sebagian kalangan di Indonesia agar lebih realistis dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Pesan dari kasus ini singkat dan sederhana, yaitu tidak ada kemandirian absolut dalam era globalisasi saat ini dan ke depan.

Kasus ini juga menjadi pelajaran betapa Indonesia tidak mempunyai basis industri pertahanan yang kuat. Industri pertahanan Indonesia selama ini baru mampu menghasilkan platform, tetapi belum mampu memproduksi otak dan otot dari sistem senjata tersebut. Otak yang dimaksud adalah CMS, sedangkan ototnya berupa sistem pendorong maupun senjata. Dengan demikian, minimal dibutuhkan waktu 25 tahun untuk membangun suatu basis industri pertahanan yang kokoh dan komprehensif.

Modernisasi Kapal Buru Ranjau Kelas Tripartites

2011-04-04T09:21:00.000+07:00

All hands,

Indonesia merupakan salah satu negara operator kapal buru ranjau kelas Tripartites. Kapal buru ranjau yang memperkuat Angkatan Laut Indonesia sejak era pertengahan 1980-an ini merupakan desain bersama tiga negara Eropa, yaitu Belgia, Prancis dan Belanda. Kekuatan laut Indonesia sendiri membeli kapal buru ranjau modern tersebut dari Belanda.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketiga negara pembuat kapal ranjau kelas Tripartites telah melaksanakan modernisasi kapal itu. Cakupan modernisasi utamanya pada perlengkapan yang terkait dengan fungsi asasi sebagai kapal buru ranjau, seperti mine-identification and disposal system, combat system (untuk buru ranjau), pengurangan signature dan berat pada ruang mesin, penghematan konsumsi power dan penggantian bilah daun baling-baling dan lain sebagainya. Dengan modernisasi tersebut, diharapkan kinerja kapal buru ranjau kelas Tripartites meningkat, terlebih dihadapkan pada ancaman asimetris saat ini berupa ancaman peranjauan oleh aktor-aktor non negara guna mendestabilisasikan keamanan maritim.

Kapal buru ranjau kelas Tripartites merupakan kapal andalan bagi Angkatan Laut Indonesia, karena kemampuan kapal kelas ini lebih tinggi daripada kapal serupa kelas Kondor. Kapal kelas Kondor buatan Jerman adalah kapal penyapu ranjau, sementara kemampuannya untuk buru ranjau sangat terbatas. Adapun kelas Tripartites mampu melaksanakan perburuan dan penyapuan ranjau sekaligus.

Mengingat usia kapal buru ranjau kelas Tripartites, belum terlambat untuk melaksanakan modernisasi kapal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga negara pembuatnya. Modernisasi itu dapat mengambil modernisasi yang telah ditempuh oleh ketiga negara Eropa sebagai pembandingnya. Bagaimanapun, ancaman ranjau tetap tidak dapat diabaikan di Indonesia. Masih banyak ranjau peninggalan masa lalu yang terkubur di bawah air dan rata-rata ranjau itu berada di alur pelayaran. Artinya, operasi perlawanan ranjau masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi Angkatan Laut negeri ini.

Tantangan Peperangan Ranjau

2011-04-03T09:30:00.000+07:00

All hands,

Peranjauan tetap merupakan salah satu metode yang murah untuk mengancam keamanan maritim dalam masa damai maupun merusak kapal perang lawan dalam masa perang. Oleh karena itu, peran satuan ranjau di masa damai pun tidak dapat diabaikan. Negeri seperti Singapura yang hidup matinya tergantung pada terbukanya akses laut menempatkan satuan ranjau Angkatan Laut dalam posisi penting, di mana kapal-kapal buru ranjau negara itu secara rutin menggelar patroli di alur-alur masuk Singapura. Patroli itu ditujukan untuk mencari ranjau yang mungkin saja ditebarkan oleh pihak tertentu.

Di Indonesia, dalam masa damai seperti saat ini pun ranjau merupakan salah satu ancaman yang tersembunyi bagi kepentingan navigasi. Masih banyak ranjau yang bertebaran di beberapa perairan, khususnya yang menjadi alur laut keluar masuk pelabuhan. Ranjau-ranjau itu merupakan peninggalan perang di masa lalu.

Sebagai satuan Angkatan Laut, satuan ranjau senantiasa dituntut untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan profesionalisme mereka dalam bidangnya. Upaya tersebut dalam situasi sekarang tidak mudah, sebab tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sistem senjata. Semua kapal ranjau yang ada usianya sudah di atas 2o tahun, sehingga mempengaruhi kesiapan operasi dan latihan karena kesiapan kapal maupun peralatan yang ada di dalamnya menjadi menurun. Salah satu akibatnya, sebagian kapal itu dialih fungsikan menjadi kapal patroli dan kapal hidrografi.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi kekuatan laut Indonesia. Modernisasi kekuatan kapal ranjau sudah waktunya dilaksanakan. Modernisasi merupakan jawaban terbaik untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme pengawak satuan ranjau.

Responsibility To Protect Di Libya

2011-04-02T09:28:00.000+07:00

All hands,

Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1973 tidak lepas dari semangat responsibility to protect. Hal demikian bisa dilihat dari salah satu amanat resolusi tersebut, yakni melindungi penduduk sipil Libya dari amukan militer Moammar Khadafy sebagai tercantum dalam butir No.4-5 resolusi. Perlu dipahami bahwa ada perbedaan antara no fly zone dengan protection of civilians dalam resolusi No.1973. Tindakan militer NATO dan beberapa negara Arab menyerang pasukan Libya di daratan yang tengah bertempur melawan oposisi bukanlah bagian dari no fly zone, namun bagian dari protection of civilians.

Aturan tentang no fly zone tercantum dari butir No.6-12 dari resolusi tersebut. Meskipun demikian, memang ada perpotongan antar keduanya. Fokus dari no fly zone adalah menetralisasi kemampuan operasional Angkatan Udara Libya sehingga tak lagi membom sasaran sipil dan kekuatan militer lawannya.

Apabila ditelusuri lebih jauh, apa yang dilaksanakan oleh negara-negara koalisi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB N0.1973 adalah implementasi dari konsep responsibility to protect. Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep human security. Kalau suatu negara tidak mampu lagi melindungi warganya sendiri, pihak lain berhak untuk melindungi warga tersebut dengan cara apapun. Bahwa dalam pelaksanaannya konsep ini seringkali tidak menggunakan parameter yang sama, itu soal lain.

Kematangan ASEAN Maritime Forum

2011-04-01T09:30:00.000+07:00

All hands,

ASEAN Maritime Forum (AMF) masih memerlukan jalan yang panjang untuk menjadi sebuah wadah kerjasama yang matang. Sebab tempat kerjasama keamanan maritim ini dalam pertumbuhan awalnya menganut pendekatan memulai kerjasama antar negara-negara ASEAN dari isu-isu lunak yang tak sensitif. Pendekatan demikian dapat dibenarkan, karena apabila pendekatan yang dianut adalah memulai dari isu-isu sensitif seperti kedaulatan pasti wadah itu akan gagal dari fase awal.

Berangkat dari kondisi demikian, setidaknya dibutuhkan waktu minimal 25 tahun bagi AMF untuk bisa menjadi wadah kerjasama maritim yang matang. Sebab fondasi dasar AMF adalah saling ketidakpercayaan antar negara-negara ASEAN. Meskipun para pemimpin ASEAN tampak rukun di permukaan, tetapi di bawah karpet saling ketidakpercayaan masih kuat.

Artinya, AMF akan menjadi wadah penyelesaian masalah maritim yang melingkupi kawasan Asia Tenggara apabila isu-isu sensitif sudah dapat disentuh. Masalahnya adalah isu-isu sensitif yang ada selalu terkait dengan politik dan keamanan, di mana pilihan pendekatan yang dapat digunakan sangat terbatas dibandingkan dengan ranah ekonomi. Singkat, ide-ide liberal seperti penyampingan kedaulatan masih merupakan hal sulit untuk dibayangkan dalam waktu dekat.

Indonesia tentu paham dengan kondisi demikian. Pertanyannya, apa agenda yang akan dibawa oleh Indonesia dalam AMF? Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 adalah jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan bagi kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim.

Connectivity Dalam ASEAN Maritime Forum

2011-03-31T09:13:00.001+07:00

All hands,

Dalam ASEAN Maritime Forum (AMF) saat ini terdapat tiga isu yang tengah dikembangkan. Ketiga isu tersebut pada dasarnya masih merupakan isu lunak. Yakni connectivity, understanding maritime security dan search and rescue. Menarik untuk mendalami apa yang dimaksud dengan connectivity.

Connectivity pada dasarnya merupakan integrasi sistem transportasi laut ASEAN, termasuk di dalamnya pelabuhan, perkapalan dan keselamatan pelayaran. Kalau dicermati lebih jauh, connectivity sebenarnya merupakan bentuk lain dari liberalisasi dalam bidang jasa maritim. Dari sini Indonesia perlu berhati-hati dalam memainkan isu tersebut.

Mengapa? Pertama, harus tetap diingat bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat, termasuk berdaulat untuk menerapkan asas cabotage. Asas cabotage adalah kebijakan proteksionisme, sehingga berlawanan dengan connectivity. Kedua, efisiensi pelabuhan. Connectivity apabila tidak diikuti dengan pembenahan internal akan menjadikan Indonesia sebagai pecundang dalam AMF. Sebab pelabuhan Indonesia sebagai mata rantai transportasi maritim masih penuh dengan ketidakefisienan, sehingga tak menjadi pilihan utama bagi perkapalan asing untuk menggunakan jasanya.

Ketiga, manajemen keamanan maritim. Connectivity terkait pula dengan penerapan ISPS Code. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas pelabuhan Indonesia tidak comply dengan aturan internasional tersebut. Semrawutnya praktek penerapan ISPS Code adalah contoh dari amburadulnya manajemen keamanan maritim di Indonesia.

Dari sini tergambar betapa Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan apabila ingin menjadi pemain utama dalam AMF. Pembenahan itu harus bersifat nyata dan bukan kosmetik belaka.

Pola Lunak ASEAN Maritime Forum

2011-03-30T09:20:00.000+07:00

All hands,

ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai wadah kerjasama maritim negara-negara ASEAN kini tengah mencari bentuk. Pendirian kelembagaan tersebut penuh dengan dinamika dari negara-negara ASEAN, karena secara historis kecurigaan antar negara Asia Tenggara masih tinggi. Karena kecurigaan itu pula maka pola kerjasama yang dicoba dirintis oleh AMF berangkat dari isu-isu lunak. Singkatnya, AMF belum mau menyentuh isu-isu keamanan maritim yang keras seperti sengketa batas laut.

Pola lunak yang dirintis oleh AMF dapat dipahami. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, jangka waktu. Sampai kapan AMF akan menjauhkan diri untuk tidak menyentuh isu-isu keamanan yang sensitif. Kedua, apakah benar agenda yang berpola lunak senantiasa digunakan untuk segelintir negara? Ketiga, seberapa jauh peran body AMF unuk merumuskan pola lunak dapat mengurangi potensi konflik internal sesama negara ASEAN.

Perlu dipahami bahwa pola lunak AMF tidak lepas dari isu sengketa maritim antara negara ASEAN. Isu sengketa maritim akan berujung pada isu kedaulatan, di mana sebagian negara ASEAN masih sensitif terhadap isu kedaulatan. Pertanyaannya, apa agenda yang disodorkan oleh Indonesia dalam menyikapi pola lunak itu?

Menggagas Latihan Multinasional

2011-03-29T09:34:00.000+07:00

All hands,

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai aktif berpartisipasi dalam latihan militer multinasional. Misalnya dalam AMAN Exercise, begitu pula dengan COBRA GOLD dan RIMPAC. Partisipasi demikian patut untuk diacungi jempol karena merupakan suatu kemajuan dibandingkan sebelumnya. Di masa lalu Indonesia terkesan tidak mau ikut dalam latihan militer multinasional, apalagi bila sponsornya adalah Amerika Serikat.

Terkait dengan hal tersebut, ada baiknya bila ke depan Indonesia bukan sekedar berpartisipasi dalam latihan militer multinasional, tetapi turut pula menggagas dan menjadi sponsor dari latihan serupa. Dengan kata lain, Indonesia membuat suatu latihan militer multinasional dengan melibatkan negara-negara kawasan. Latihan demikian akan mempunyai nilai politik dan non politik yang besar bagi Indonesia.

Nilai politik yaitu menunjukkan inisiatif Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Adapun nilai non politiknya adalah meningkatkan interaksi militer Indonesia dengan militer asing, selain meningkatkan profesionalisme kekuatan militer Indonesia. Kalau negeri ciprit seperti Singapura bisa menyelenggarakan latihan tahun Angkatan Laut yang bersifat multinasional di Laut Cina Selatan, mengapa Indonesia tidak bisa?

Tema latihan Angkatan Laut yang tersedia cukup luas dan banyak. Entah itu MCMEX, latihan penyelamatan kapal selam, latihan peperangan elektronika, HADR, NEO ataupun latihan tempur di laut dengan manuver berbagai jenis kapal perang seperti halnya dalam RIMPAC. Kalau soal dukungan anggaran bisa diajukan kepada Departemen Pertahanan. Soal anggaran sepertinya tidak sulit, toh latihan ini berdampak positif bagi Indonesia baik secara politik maupun profesionalisme Angkatan Laut. Belum terlambat bagi Indonesia untuk berinisiatif menggelar latihan Angkatan Laut multinasional.

Fotografi Angkatan Laut

2011-03-28T09:25:00.003+07:00

All hands,

Sudah menjadi pemahaman umum betapa sebuah atau serangkaian foto bisa mengubah opini publik yang bisa jadi berujung pada terjadinya perubahan politik yang dahsyat. Foto seorang aparat keamanan Vietnam Selatan menembak seorang tersangka Vietcong di tengah kota dalam Perang Vietnam merupakan arus balik dalam dukungan publik Amerika Serikat terhadap Perang Vietnam. Sebaliknya, foto pengibaran (ulang) bendera Amerika Serikat pada hari kelima Pertempuran Iwojima juga merupakan momen menguatnya dukungan publik Amerika Serikat terhadap Perang Pasifik, termasuk dalam soal pengumpulan war bound. Itu adalah gambaran peristiwa ketika arus informasi di dunia belum sedahsyat saat ini, ketika apa yang terjadi di belahan bumi lain saat ini dapat segera diketahui oleh manusia di belahan bumi lainnya hanya dalam hitungan menit.

Dalam era globalisasi saat ini, ada adagium bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia yang menang. Pembentukan opini publik kini menjadi salah satu pekerjaan utama bagi para pejabat pertahanan dan militer untuk menggalang dan mendapatkan dukungan terhadap kebijakan yang mereka tempuh. Lihat contoh betapa media massa dieksploitasi sedemikian rupa di Amerika Serikat guna mendukung kebijakan Perang Afghanistan dan Irak di era Administrasi George W. Bush, Jr. Terkait dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, bisa dilihat betapa urusan pembentukan opini publik sama pentingnya dengan memenangkan perang atau operasi yang tengah mereka gelar.

Keseriusan itu bisa diintip misalnya pada situs U.S. Navy yang setiap hari foto-fotonya dimutakhirkan, begitu pula pada situs-situs armadanya, misalnya situs Armada Ketujuh. Dari foto-foto itu bisa dilihat berbagai kegiatan operasional yang mereka gelar saat ini, misalnya kesibukan beberapa orang awak kapal induk menentukan persiapan tinggal landas pesawat tempur lewat pemberian aba-aba menggunakan tangan. Atau di kesempatan lain, awak kapal perang Amerika Serikat yang sedang berpatroli di Teluk Persia memberikan bekal makanan dan minuman kepada awak kapal ikan Iran yang tengah terapung-apung di tengah laut.

Sangat disayangkan di Indonesia eksploitasi fotografi operasional Angkatan Laut masih jauh dari yang diharapkan. Sangat susah menemukan foto-foto personel Angkatan Laut negeri ini yang tengah sibuk dengan tugas pokoknya di laut, misalnya mengawaki PIT atau mengawaki anjungan dalam suatu operasi. Atau bisa pula beberapa personel yang tengah mempersiapkan penembakan torpedo dalam sebuah latihan, dapat juga foto sebuah kapal perang yang tengah menerjang ombak besar dengan haluan tengah masuk ke dalam air. Sebaliknya, sangat mudah menemukan foto-foto kegiatan protokoler di negeri ini.

Dalam peperangan informasi saat ini, fotografi Angkatan Laut sebaiknya dieksploitasi sedemikian rupa. Misalnya dalam kasus di Laut Sulawesi, foto-foto operasional yang tengah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negeri ini dapat dimunculkan kepada publik supaya mereka paham dan tahu apa saja yang dilakukan Angkatan Laut di sana. Dari situ diharapkan dukungan mereka kepada Angkatan Laut akan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.

Mengembangkan Doktrin Dari Sejarah

2011-03-27T09:25:00.000+07:00

All hands,

Doktrin militer bukanlah suatu kitab suci yang tidak dapat diubah. Doktrin militer bukan pula sesuatu yang turun dari langit. Sebaliknya, doktrin militer harus senantiasa mengalami penyesuaian atau perubahan seiring berjalannya waktu, sebab perjalanan waktu berarti adanya perubahan terhadap hal-hal yang terkait dengan dunia militer. Singkatnya, kebenaran dalam doktrin militer adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang berlaku dalam suatu ruang dan waktu.

Bertolak dari keyakinan demikian, banyak kekuatan Angkatan Bersenjata di dunia senantiasa merevisi doktrin yang mereka anut. Lihat saja doktrin U.S. Navy dari era Perang Dingin hingga pasca 11 September 2011. Perubahan doktrin tersebut salah satunya dikaitkan dengan faktor sejarah, khususnya pengalaman operasi terbaru yang mereka hadapi. Operasi di Afghanistan dan Irak banyak mempengaruhi revisi doktrin militer Amerika Serikat masa kini.

Semua itu terjadi karena salah satu sumber doktrin adalah sejarah militer. Tak heran bila para ahli sejarawan mendapat tempat khusus di lembaga-lembaga militer negara-negara maju, sebab mereka-lah yang mengkompilasi berbagai arsip operasi militer untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga produk akhirnya adalah doktrin. Lihat saja para pengajar di U.S. Naval War College, sebagian di antaranya adalah para profesor sejarah.

Dalam konteks Indonesia, sayangnya revisi doktrin yang bersumber pada sejarah terbaru masih belum dilakukan. Padahal sejarah operasi militer Indonesia sudah banyak sekali, sehingga sejarah pengalaman operasi militer selama Perang Kemerdekaan 1945-1949 sebagian besar sudah tidak valid lagi. Pasca Operasi Trikora dan Dwikora, kekuatan Angkatan Bersenjata Indonesia memiliki pengalaman Operasi Seroja 1975 dan berbagai operasi lanjutan di Timor Timur hingga 1999, ada pula operasi militer di Aceh dari 1976 hingga 2005, begitu pula operasi militer di Papua. Semua operasi yang digelar tersebut sangat jelas merupakan lumbung sejarah sekaligus sumber bagi revisi doktrin militer Indonesia.

Meskipun operasi-operasi tersebut sebagian besar lebih berat pada operasi di daratan, akan tetapi bukan berarti tak ada ruang bagi Angkatan Laut di sana. Sebab Angkatan Laut memainkan peran pula di sana, walaupun porsinya tidak sebesar kekuatan darat. Dari peran yang dimainkan tersebut, sebenarnya memberikan jendela kesempatan untuk meninjau, mengkaji dan kemudian merevisi doktrin-doktrin yang selama ini dianut. Bahkan operasi di Laut Sulawesi (Ambalat) dapat menjadi sumber lainnya bagi revisi doktrin Angkatan Laut.

Untuk bisa menuju ke arah sana, salah satu hal penting yang harus tersedia adalah tersedianya arsip-arsip operasi tersebut. Arsip-arsip itu akan dikumpulkan dan kemudian dikaji oleh para sejarawan militer (bahkan mungkin sejarawan sipil) untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut dengan para perwira yang berlatar belakang satuan operasional. Sebab dari kajian tersebut pasti akan ditemukan banyak lesson learned yang dapat menjadi dasar bagi revisi doktrin Angkatan Laut.

Geopolitik Dan Keamanan Pasokan Rudal

2011-03-26T09:29:00.000+07:00

All hands,

Sistem senjata Angkatan Laut di masa depan bagi Indonesia salah satunya akan tergantung pada kondisi geopolitik. Sebab bagaimanapun Indonesia masih akan tergantung pada pasokan asing untuk sistem senjatanya, khususnya pada senjata kinetik yaitu rudal, torpedo dan meriam. Yang perlu menjadi perhatian sejak dini adalah soal rudal, sebab situasi saat ini menggambarkan dengan jelas betapa ada embargo terselubung terhadap Indonesia untuk memperoleh rudal anti kapal maupun rudal jenis lainnya. Kondisi ini ke depan nampaknya tidak akan berubah banyak.

Dikaitkan dengan geopolitik, produsen rudal Angkatan Laut dapat dikelompokkan dalam kubu geopolitik yang berbeda. Selain kubu NATO, ada pula kubu Rusia, tak ketinggalan pula kubu Cina. Masih ditambah pula kubu India, negara yang kini menjadi ajang perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Rusia.

Selama puluhan tahun, kubu NATO menjadi andalan sebagai pemasok rudal bagi kekuatan laut Indonesia. Monopoli itu baru terpatahkan beberapa tahun silam ketika Cina dan Rusia dipercaya memasok rudal bagi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. Ke depan, sepertinya Indonesia akan lebih bertumpu pada Beijing dan Moskow dalam hal rudal Angkatan Laut. Mungkin pula India menjadi alternatif lainnya, sebab dalam kunjungannya ke Jakarta Januari 2011 silam Kasal India kembali menawarkan rudal buatan Negeri Sungai Gangga kepada Angkatan Laut Indonesia.

Ke depan, perlu kehatian-hatian dalam menyeimbangkan sumber pasokan rudal bagi Angkatan Laut. Sebab kebangkitan Cina yang secara kasat mata bersifat ekspansif dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pasokan rudal Beijing kepada Jakarta. Sebab sulit membayangkan Jakarta akan mengorbankan kepentingan nasionalnya demi mendapatkan rudal dari Beijing. Bagaimanapun soal potensi konflik dengan Cina tidak boleh dinolkan.

Dari sana pilihan lainnya adalah Rusia. Moskow ke depan sepertinya akan berbenturan dengan Jakarta, berbeda dengan Beijing dan Jakarta. Kondisi ini diharapkan kondusif bagi Indonesia dalam rangka menjamin keamanan pasokan rudal bagi Indonesia. Hanya saja perlu dicermati masalah karakter berbisnis dengan Rusia yang berbeda dengan karakter berbisnis dengan NATO.

New Delhi patut pula dijadikan alternatif lainnya, dengan catatan perlu diperhatikan seberapa besar kemampuan India untuk tidak tunduk kepada Amerika Serikat. Sebab interaksi New Delhi-Washington semakin meningkat beberapa tahun terakhir, termasuk penjualan sistem senjata Amerika Serikat guna menggantikan sistem senjata buatan Uni Soviet/Rusia. Yang perlu diwaspadai adalah apabila India tunduk kepada Amerika Serikat, sebab situasi itu akan berimplikasi "merepotkan" Indonesia ke depan.

Demokrasi Dan Militer

2011-03-25T09:26:00.000+07:00

All hands,

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menegaskan bahwa penjatuhan rezim Moammar Khadafi di Libya merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Untuk menjatuhkan rezim yang telah berkuasa sejak 1969 di tanah Afrika Utara itu, Obama telah memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer. Tentang demokrasi memang senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari kepentingan nasional Amerika Serikat, siapapun yang menjadi presiden. Lihat saja U.S. National Security Strategy yang dirumuskan di masa administrasi Obama.

Peran militer Amerika Serikat dalam penegakan demokrasi di Libya memperlihatkan betapa demokrasi menjadi bagian integral dari to promote American values. Militer adalah instrumen dalam promosi tersebut. Soal dalam implementasi promosi demokrasi digunakan kekerasan, hal itu merupakan urusan lain. Kasus Afghanistan dan Irak sering dijadikan acuan soal tidak compatible-nya penggunaan kekuatan militer untuk penegakan demokrasi.

Yang patut pula untuk dicermati adalah peran Angkatan Laut Amerika Serikat dalam promosi demokrasi itu. Kekuatan laut Paman Sam selalu setia berada pada lini terdepan dalam penegakan demokrasi. Entah itu caranya persuasif, represif maupun koersif. Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa berada pada garda terdepan dalam mengamankan American values. Suatu hal yang patut dipelajari di Indonesia.

Penegasan Nilai Strategis Kapal Selam Di Libya

2011-03-24T09:26:00.000+07:00

All hands,

Pemboman yang dilakukan oleh negara-negara koalisi terhadap Libya berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1973 bukan saja mengandalkan pada kekuatan udara, tetapi bertumpu pula pada kekuatan laut. Kapal selam menjadi salah satu senjata strategis negara-negara koalisi untuk melumpuhkan kemampuan militer Muammar Khadafi, melalui peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari lautan lepas menuju sasaran-sasaran militer di negeri penghasil minyak itu. Sebagaimana dalam Perang Teluk, Perang Afghanistan dan Perang Irak, kapal selam selalu diandalkan untuk meluncurkan serangan mematikan dari balik kolom air.

Apa yang terjadi di Libya hendaknya menjadi salah satu pelajaran bagi Indonesia. Jangan sampai negeri ini suatu saat nanti nasibnya seperti Libya dan pendahulunya yaitu Afghanistan dan Irak. Yakni digempur oleh militer negara-negara maju tanpa daya. Sebagai negara kepulauan, dengan mudahnya kapal selam negara-negara lain memasuki perairan Indonesia.

Bagi Angkatan Laut, di antara pekerjaan rumah yang tersedia adalah membenahi kemampuan pepeperangan kapal selam. Kemampuan mendeteksi kapal selam asing yang memasuki perairan Indonesia harus ditingkatkan. Meskipun bisa saja rudal yang diluncurkan dari kapal selam itu berada di luar wilayah Indonesia, bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah untuk negeri ini.

Kasus Libya menunjukkan pula nilai strategis kapal selam bagi serangan surge terhadap pihak lain. Nilai pendadakan yang diciptakan oleh kapal selam nyaris tak tertandingi oleh sistem senjata lainnya. Singkatnya, proses pengadaan kapal selam baru bagi kekuatan laut Indonesia hendaknya tidak lagi berputar bagaikan lingkaran setan. Keputusan politik yang tegas dibutuhkan di sini.

Dibutuhkan Ketegasan Di Somalia

2011-03-23T09:21:00.001+07:00

All hands,

Kasus pembajakan kapal berbendera Merah Putih oleh para perompak Somalia secara kasat mata menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia terancam. Ada beberapa alasan mengapa kepentingan nasional itu terancam. Pertama, kapal yang dibajak merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kedua, warga Indonesia terancam keselamatan harta dan jiwanya. Ketiga, sistem perkapalan nasional yang merupakan bagian dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan berada pada posisi terancam.

Untuk merespon situasi itu, dibutuhkan ketegasan sikap dari Jakarta. Ketegasan sikap tidak cukup dengan pernyataan keras pada nota diplomatik, tetapi harus tercermin melalui penyebaran dan penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk membebaskan kapal yang dibajak tersebut. Setidaknya ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi pembajakan MV Sinar Kudus di Somalia.

Pertama, jangka pendek. Caranya dengan menyebarkan kapal perang Indonesia ke perairan Somalia untuk melaksanakan operasi pembebasan. Mengingat jarak yang jauh, kapal perang Indonesia yang tengah melaksanakan misi PBB di perairan Lebanon dapat ditarik ke perairan Somalia untuk sementara waktu. Pejabat Indonesia harus cerdas untuk menjelaskan alasan kepada pejabat PBB/UNIFIL soal penyebaran ulang itu.

Kedua, jangka menengah. Adapun untuk jangka menengah, Indonesia sudah saatnya mengirimkan kapal perang untuk berpatroli di perairan Somalia, setidaknya operasi unilateral meskipun tetap bekerjasama dengan kekuatan Angkatan Laut lainnya di sana. Mengenai biaya operasi, "bisa diatur" apabila sudah ada direktif politik.

Dengan beroperasi di Somalia, Angkatan Laut Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan. Seperti meningkatnya kemampuan interoperability dengan Angkatan Laut negara-negara lain, juga memperkuat basis bagi kekuatan laut Indonesia untuk menjadi post-modern Navy. Seperti dinyatakan oleh Geoffrey Till, salah satu tugas post-modern Navy adalah maintenance good order at sea.

Pahlawan Nasional Angkatan Laut

2011-03-22T09:35:00.000+07:00

All hands,

Cara pandang bangsa Indonesia yang masih berorientasi kontinental bisa dilihat pula dari jumlah pahlawan nasional. Jumlah pahlawan nasional yang berasal dari Angkatan Laut sangat amat sedikit sekali. Bandingkan dengan pahlawan nasional dari matra militer lainnya.

Mau tahu berapa jumlah pahlawan nasional dari Angkatan Laut? Tidak lebih dari lima jari saja.

Situasi itu menggambarkan betapa dari urusan penetapan pahlawan nasional pun, dunia maritim belum dilirik. Memang dari aspek sejarah, operasi Angkatan Laut Indonesia yang berupa pertempuran heroik tidak banyak. Namun perlu dipahami bahwa kepahlawanan seseorang tidak harus dilihat dari urusan pertempuran, khususnya bagi personel militer. Toh berjasa kepada bangsa dan negara tidak berarti harus selalu gugur di medan tempur.

Sedikitnya pahlawan nasional dari Angkatan Laut bisa jadi menunjukkan pula betapa kepahlawan dari laut belum digali secara komprehensif. Misalnya operasi kapal selam dalam rangka operasi Trikora patut untuk digali kembali. Sebab dalam pelaksanaan operasi itu seringkali ada kontak langsung dengan musuh, meskipun tidak pecah menjadi pertempuran laut.

Kalau melihat sejarah Angkatan Laut negeri ini, tidak sedikit personel Angkatan Laut yang berjasa kepada bangsa dan negara, hanya saja status mereka bukan (atau belum) pahlawan nasional. Nama mereka hanya diabadikan di lingkungan pendirian darat Angkatan Laut, pula di kapal perang.

Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah paradigma kepahlawanan bangsa ini masih berbau kontinental. Orang-orang yang berjasa dari matra non kontinental belum dilirik untuk diteliti lebih lanjut akan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara ini.

Rencana Kontinjensi Menghadapi Non-Combatant Evacuation Operation

2011-03-21T09:27:00.000+07:00

All hands,

Indonesia kaya akan sumber daya alam, kaya pula dengan entitas pertambangan asing yang berada di dalam wilayah kedaulatan. Entitas asing yang menyedot sumber daya alam Indonesia tersebut sudah pasti membutuhkan rasa aman. Merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk mampu memberikan rasa aman tersebut.

Apabila Indonesia dipandang tak mampu memberikan rasa aman, negara-negara di mana entitas itu berasal tidak pernah ragu untuk menyebarkan kekuatan militernya untuk melindungi entitas mereka di sini. Entitas itu terletak di berbagai tempat di Indonesia, seperti anjungan minyak dan gas di ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan, anjungan serupa di Selat Makassar dan Laut Jawa, pula kawasan Freeport di Tembaga Pura. Kalau sudah begini kondisinya, pihak yang paham akan berkesimpulan bahwa keamanan obyek-obyek vital tersebut secara ril bukan tanggungjawab sipil bersenjata seperti yang selama ini diklaim. Mana mungkin sipil bersenjata ditugaskan untuk menghadapi intervensi militer asing, sebab urusan keamanan nasional secara luas dan pertahanan secara khusus bukanlah wewenang dan tanggungjawab sipil bersenjata.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuatan di kawasan seperti Amerika Serikat dan Australia sudah memiliki rencana kontijensi untuk melaksanakan non-combatant evacuation operation (NCEO)di Indonesia. Tantangannya adalah Indonesia harus mempunyai rencana untuk meng-counter kemungkinan operasi itu digelar di beberapa wilayah Indonesia yang menjadi kawasan entitas asing. Lalu bagaimana meng-counter rencana kontinjensi itu?

Kekuatan militer Indonesia, termasuk kekuatan Angkatan Laut, dituntut untuk mampu merebut inisiatif. Setiap ancaman keamanan di wilayah entitas asing harus segera ditangani, situasi keamanan di wilayah itu harus dipulihkan as soon as possible. Artinya, maksimal dalam 24 jam sejak terjadinya ancaman keamanan yang serius maka situasi di wilayah tersebut harus diamankan dengan cara apapun. Apabila tidak, maka ada alasan kuat bagi kekuatan militer asing untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia.

Rencana kontinjensi yang ada saat ini ada baiknya dimutakhirkan, khususnya menyangkut kemampuan untuk memulihkan kedaulatan negara di wilayah yang terkena ancaman keamanan. Semakin cepat kedaulatan negara dipulihkan ---artinya antara lain situasi bisa dikendalikan, aparat militer cepat menguasai situasi dan wilayah--- maka kemungkinan akan adanya intervensi militer asing melalui non-combatant evacuation operation bisa diminimalisasikan secepat mungkin. Kuncinya terletak pada waktu, seberapa cepat kekuatan militer merespon ancaman yang muncul.

Masa Depan Operasi Keamanan Maritim Di Somalia

2011-03-20T09:24:00.000+07:00

All hands,

Setelah beroperasi selama hampir tiga tahun, masa depan operasi keamanan maritim yang digelar oleh beberapa Angkatan Laut dunia di perairan Somalia patut untuk dipertanyakan kontinuitasnya. Hal ini tidak lepas dari komitmen politik setiap negara yang menyebarkan kapal perangnya ke sana. Sementara komitmen politik akan selalu senantiasa terkait dengan kemampuan anggaran untuk mendukung operasi tersebut.

Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa negara-negara yang menyebarkan kapal perangnya ke perairan Somalia dan sekitarnya akan menarik diri dari misi anti pembajakan. Hanya saja perlu ditarik pelajaran dari operasi di Irak dan Afghanistan, di mana satu persatu negara yang mengirimkan kekuatan militernya di sana menarik diri dengan beragam alasan. Dari aspek ekonomi, sangat jelas bahwa biaya operasi maritim di perairan Somalia dan sekitarnya sangat murah dibandingkan dengan operasi stabilisasi di Irak dan Afghanistan.

Negara-negara Uni Eropa kini tengah bergulat dengan tekanan ekonomi karena adanya beberapa negara anggota yang ekonominya kritis. Akibatnya, anggaran pertahanan mereka sejak dua tahun silam mengalami pengetatan. Mungkin hanya Amerika Serikat yang masih akan terus bertahan di perairan Somalia dan sekitarnya hingga waktu tak terbatas. Sedangkan negara-negara lainnya yang secara individual mengirimkan kapal perangnya, kontinuitas operasi Angkatan Laut mereka di perairan negeri yang terus dilanda perang saudara itu perlu dipertanyakan.

Keamanan maritim memang prasyarat bagi globalisasi. Semua negara akan mengeluarkan semua sumberdaya untuk menciptakan kondisi keamanan maritim yang aman dan stabil. Tetapi kemampuan setiap negara berbeda-beda, ada yang "nafasnya" panjang, ada pula yang "nafasnya" tidak terlalu panjang. Pertanyaannya, bagaimana dinamika keamanan maritim di perairan Somalia dan sekitarnya dalam beberapa tahun ke depan ketika sebagian negara yang kini menyebarkan kapal perangnya ternyata mulai mempertimbangkan kembali misi mereka di sana. Sementara di daratan Somalia hingga kini tak ada tanda-tanda akan adanya resolusi konflik.

Somalia Nun Jauh Di Sana

2011-03-19T09:14:00.001+07:00

All hands,

Somalia adalah suatu negeri yang nun jauh di sana dari Indonesia, ribuan mil jaraknya. Jauhnya Somalia dari Indonesia bukan sekedar dari aspek jarak, tetapi jauh pula dari aspek kepentingan nasional Indonesia. Indikatornya tak sulit untuk mencarinya, yaitu tidak adanya perhatian besar terhadap pembajakan kapal Indonesia di pantai timur Afrika oleh para pembajak asal negeri yang sejak 1991 dilanda perang saudara.

Negeri Tukang Klaim telah lama menyebarkan kapal perangnya ke perairan Somalia untuk mengamankan armada niaganya di sana. Sementara Jakarta nampaknya memandang bahwa tidak ada eksistensi kepentingan nasional Indonesia di negeri Tanduk Afrika itu. Jakarta sepertinya tidak paham bahwa eksistensi Angkatan Laut adalah untuk melindungi kepentingan nasional, di antaranya perdagangan dan pelayaran.

Negeri ini telah membuktikan betapa kemauan politik mampu mendorong penyebaran kapal perang Indonesia ke Lebanon untuk melaksanakan salah satu kepentingan nasional Indonesia. Kalau kemauan politik itu eksis, sebenarnya tak sulit untuk menyebarkan kapal perang ke perairan Somalia. Soal anggaran, "bisa diatur" kalau ada arahan politik.

HADR Dan Kesiapan Operasi

2011-03-18T09:19:00.002+07:00

All hands,

Bencana alam dahsyat yang melanda Jepang seminggu silam telah menelan ribuan korban jiwa, selain kerusakan material yang tak sedikit pula. Gempa, tsunami dan ledakan reaktor nuklir Jepang segera direspon oleh militer Jepang dan Amerika Serikat dengan cepat. Hanya dalam hitungan jam setelah gempa dan tsunami melanda Negeri Matahari terbit, kekuatan militer kedua negara segera melaksanakan operasi HADR. Meskipun beberapa pangkalan militer Jepang juga terkena gempa dan tsunami, tetapi situasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan operasi HADR Jepang.

Amerika Serikat yang mempunyai beberapa pangkalan di wilayah Jepang juga segera bereaksi cepat untuk melaksanakan operasi HADR. Kapal induk yang beroperasi di sekitar perairan Jepang segera diperintahkan menggelar operasi HADR. Reaksi yang begitu cepat dari militer kedua negara yang beraliansi itu menunjukkan bahwa kemampuan melaksanakan operasi HADR sangat tergantung dari kesiapan operasi militer, termasuk Angkatan Laut, itu sendiri.

Militer Jepang maupun Amerika Serikat telah menunjukkan tingkat kesiapan mereka dalam operasi HADR. Artinya, logistik yang akan didistribusikan untuk operasi itu juga telah siap. Baik logistik yang berada di kapal perang maupun logistik yang berada di pendirian darat. Tentu saja tidak mudah untuk mencapai tingkat kesiapan yang demikian?

Pertanyaannya, seberapa siap kekuatan laut Indonesia untuk melaksanakan operasi HADR?

Kapabilitas Versus Kapabilitas

2011-03-17T09:25:00.000+07:00

All hands,

Dalam perkembangan terkini menyangkut pembangunan kekuatan Angkatan Laut, paradigma yang berlaku adalah kapabilitas versus kapabilitas. Paradigma ini menggantikan paradigma lama yang berbasis pada kapal perusak versus kapal perusak, fregat versus fregat dan seterusnya. Sayangnya, banyak pihak di Indonesia yang tidak paham soal paradigma ini. Apalagi pihak-pihak di luar Angkatan Laut yang masih sangat kuat menganut paradigma kapal perusak versus kapal perusak dan seterusnya.

Untuk bisa memahami paradigma kapabilitas versus kapabilitas, setiap pihak harus paham aspek strategi dan operasi Angkatan Laut. Sebab kapabilitas yang harus dipunyai oleh Angkatan Laut pasti dan harus terkait dengan hal tersebut. Seperti kapabilitas peperangan permukaan, peperangan udara, peperangan kapal selam, peperangan amfibi dan peperangan elektronika. Kapabilitas Angkatan Laut harus dibangun terkait soal itu.

Dalam membahas soal kapabilitas versus kapabilitas, akan sangat terkait dengan kesiapan berbagai subsistem senjata Angkatan Laut, khususnya kapal perang. Misalnya untuk peperangan kapal selam dan anti kapal selam, kinerja sonar merupakan salah satu parameter di samping keterampilan pengawak sonar. Inilah kerumitan yang dihadapi oleh Angkatan Laut negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam paradigma kapabilitas versus kapabilitas, karena pembangunan dan pemeliharaan kapabilitas antara lain ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Perencanaan jangka panjang yang disusun akan lebih bermanfaat apabila didukung oleh dukungan anggaran yang berlanjut, sehingga kapabilitas bukan saja dapat dibangun tetapi mampu pula dipelihara dalam suatu kurun waktu.

Tantangan Memelihara Kemampuan Angkatan Laut

2011-03-16T09:24:00.000+07:00

All hands,

Pembangunan kekuatan Angkatan Laut senantiasa menjadi tantangan bagi setiap Angkatan Laut di dunia, karena akan terkait dengan keterbatasan sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan kekuatan di manapun, baik secara teoritis maupun pada tataran empiris. Ketika tantangan itu berhasil dihadapi, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana memelihara kemampuan Angkatan Laut.

Kemampuan Angkatan Laut terkait dengan berbagai kemampuan tempur, seperti peperangan permukaan, peperangan kapal selam dan lain sebagainya. Upaya mempertahankan kemampuan itu tidak mudah, sebab salah satunya akan tergantung pada kesiapan sistem senjata, baik kapal perang maupun pesawat udara. Kemampuan personel dalam menguji dan mengasah keterampilan mereka secara berkelanjutan dalam peperangan kapal selam, peperangan udara, peperangan permukaan, peperangan amfibi dan peperangan elektronika sangat tergantung pada kesiapan sistem senjata.

Inilah kendala yang banyak dihadapi oleh Angkatan Laut negara berkembang, termasuk Indoneisa. Sebagai contoh, bagaimana memelihara kemampuan personel kapal perang dalam hal peperangan anti kapal selam apabila kinerja sonar sudah menurun. Bagaimana pula kemampuan itu bisa dipertahankan bisa link antara sonar dan sistem senjata bawah air tidak sesuai kondisi awalnya.

Singkatnya, untuk memelihara kemampuan Angkatan Laut dibutuhkan dukungan anggaran yang berkesinambungan. Tanpa itu, sulit untuk mengharapkan kemampuan tersebut terpelihara seiring berjalannya waktu dan usia kapal perang makin bertambah.

Mempertimbangkan Efektivitas Biaya Sistem Senjata

2011-03-15T09:29:00.000+07:00

All hands,

Dalam pengadaan sistem senjata, banyak hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Baik dari aspek teknis, operasional , ekonomis hingga politik. Hal itu dapat dipahami karena sistem senjata merupakan perpaduan berbagai aspek tersebut. Karena itu, tidak jarang perencanaan pengadaan sistem senjata memakan waktu cukup lama, minimal dua atau tiga tahun sebelum direalisasikan dalam bentuk kontrak.

Dari aspek ekonomis, negara-negara maju sangat memperhitungkan efektivitas biaya. Maksudnya, mereka menghitung dengan cermat perbandingan antara harga beli sistem senjata dengan biaya selama daur hidupnya. Meminjam istilah yang lebih teknis, life cycle cost dihitung dengan cermat. Pemahaman dan penguasaan mereka terhadap life cycle cost analysis sudah sangat tajam.

Dalam life cycle cost analysis, variabel yang dihitung mencakup biaya investasi awal, biaya operasional sistem senjata, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penggantian dan residual value. Ketika menghitung life cycle cost analysis, nilai konstan mata uang yang digunakan dalam pengadaan dan pasca pengadaan (operasional dan pemeliharaan) turut dihitung pula. Bahkan biaya penghapusan pun tak luput untuk dihitung.

Meskipun Indonesia masih berstatus negara berkembang, alangkah baiknya apabila life cycle cost analysis juga diterapkan dalam pengadaan sistem senjata, termasuk sistem senjata Angkatan Laut. Dengan demikian, diharapkan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan oleh negara untuk membeli suatu jenis sistem senjata ---misalnya kapal selam--- akan setimpal dengan biaya-biaya lanjutan yang harus dikeluarkan dalam daur hidup sistem senjata itu. Singkatnya, tidak ada jaminan bahwa suatu sistem senjata yang harganya "murah" otomatis biaya yang harus dikeluarkan dalam siklus hidupnya lebih murah daripada sistem senjata yang lebih "mahal".

Pelajaran Dari Pulau Pagai

2011-03-14T09:44:00.000+07:00

All hands,

Tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai menjelang akhir 2010 memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dari bangsa ini. Satu di antaranya adalah soal kesiapan data hidrografi titik-titik pantai di kawasan tersebut. Angkatan Laut negeri ini yang terlibat dalam operasi bantuan di Kepulauan Mentawai menemui berbagai kendala untuk mendaratkan bantuan, antara lain disebabkan oleh tingginya ombak dan tidak lengkapnya data hidrografi tentang morfologi pantai di kepulauan itu. Sehingga dalam satu kasus, kapal perang Angkatan Laut tidak dapat melakukan pemantaian di Pulau Pagai karena miskin data yang dialami.

Kondisi itu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh komunitas hidrografi Angkatan Laut. Untuk membereskan pekerjaan rumah tersebut memang tidak mudah, antara lain karena biaya survei hidrografi yang tidak sedikit sementara alokasi anggaran survei rutin juga terbatas. Guna menghadapi kendala demikian, perlu dilaksanakan terobosan.

Terobosan itu antara lain melalui pencarian anggaran survei yang dialokasi pada APBN lembaga negara lainnya. Lewat cara tersebut, Angkatan Laut dapat mensiasati keterbatasan yang ada. Menurut informasi, Bappenas dalam alokasi anggarannya juga memiliki pos untuk survei. Tentu saja hal itu merupakan peluang bagi Angkatan Laut untuk melaksanakan survei di wilayah-wilayah yang selama ini belum pernah disurvei dan atau minimal data-data morfologi pantainya sudah lama tak dimutakhirkan.

Dengan memanfaatkan alokasi anggaran pihak lain, sedikitnya ada dua keuntungan bagi Angkatan Laut, khususnya Dishidros. Pertama, memperkaya data-data hidrografi bagi kepentingan militer Angkatan Laut. Kedua, secara bersamaan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga survei hidrografi nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah saatnya Hidrografi Angkatan Laut menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam soal survei dan pemetaan laut.

Kemampuan Operasi Amfibi Australia

2011-03-13T09:22:00.000+07:00

All hands,

Seperti diketahui Australia memiliki doktrin Go North karena kepentingannya dipertaruhkan di kawasan sebelah utara dari Australia. Untuk mengamankan kepentingan itu, Angkatan Laut Australia sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanannya harus mampu melaksanakan proyeksi kekuatan dalam rangka pengendalian laut. Dalam proyeksi kekuatan itu, kekuatan darat Australia didesain untuk menduduki wilayah-wilayah di sekitar choke point strategis.

Guna memproyeksikan kekuatan tersebut, dibutuhkan kemampuan peperangan amfibi yang memadai. Latar belakang itulah yang mendasari pengadaan kapal amfibi LHD kelas Canberra. Kapal itu diproyeksikan baru akan masuk ke jajaran kekuatan laut Australia beberapa tahun ke depan. Ketika kapal amfibi LHD belum masuk jajaran Angkatan Laut Australia, secara tiba-tiba pada Februari silam Departemen Pertahanan Negeri Kangguru mempensiunkan kapal amfibi LPA HMAS Manoora karena "persoalan teknis" yang akut. Pada saat yang bersamaan, HMAS Kanimbla yang satu kelas dengan HMAS Manoora harus menjalani pemeliharaan yang diprediksikan baru akan selesai April 2012.

Membuka kembali lembaran sejarah, kedua LPA merupakan tumpuan utama proyeksi kekuatan Australia ketika menggelar intervensi di Timor Timur pada 1999. Dengan kehilangan HMAS Manoora dan masih "sakitnya" HMAS Kanimbla, maka kemampuan proyeksi amfibi Australia hingga setengah tahun ke depan cukup lemah. Kelemahan itu baru akan tertutupi apabila rencana pengadaan kapal pengganti sementara dari Inggris yaitu kelas Bay terlaksana.

Artinya, hingga pertengahan 2011 Indonesia aman dari ancaman invasi (invasi terbatas) Australia. Negeri penindas kaum Aborigin itu hanya bisa menginvasi Indonesia apabila menumpang pada kemampuan proyeksi kekuatan Amerika Serikat.

Radford-Collins Agreement

2011-03-12T09:22:00.000+07:00

All hands,

Australia sangat berkepentingan dengan SLOC di Indonesia, sehingga dengan cara apapun harus dipertahankan. Terkait hal tersebut, salah satu langkah yang ditempuh adalah bekerjasama dengan Amerika Serikat. Bentuknya adalah Radford-Collins Agreement yang ditandangani pada Maret 1951 oleh Laksamana Arthur Radford CinC U.S. Pacom dan Laksamana Muda John Collins Kepala Staf Angkatan Laut Australia. Cakupan Radford-Collins Agreement meliputi Samudera India dan Samudera Pasifik, dengan salah satu fokus adalah SLOC di Asia Tenggara (baca: Indonesia).

Hingga sekarang Radford-Collins Agreement masih berlaku, hanya saja memang jarang disebut. Bahkan dalam konteks Indonesia, nampaknya tidak banyak pihak yang paham soal perjanjian itu. Radford-Collins Agreement dalam beberapa tahun terakhir kembali menjadi perhatian di Australia seiring adanya ancaman keamanan maritim di perairan Asia Tenggara, khususnya Asia Tenggara. Keluaran dari perbincangan tentang perjanjian tersebut adalah Australia tidak akan ragu menggunakan klausul dalam Radford-Collins Agreement apabila Indonesia tidak mampu mengamankan SLOC yang berada di wilayahnya.

Pertanyaannya adalah apakah Persetujuan Lombok tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk "menangkis" Radford-Collins Agreement? Secara kasat mata terdapat beberapa peluang dalam Persetujuan Lombok yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia terkait pengamanan SLOC.

Mengebiri Kekuatan Laut Indonesia

2011-03-11T09:22:00.000+07:00

All hands,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa kekuatan utama dunia berupaya mengebiri kekuatan laut Indonesia. Sebagai contoh adalah pembatasan jumlah rudal permukaan ke permukaan dan rudal permukaan ke udara dan torpedo yang boleh dibeli untuk memperkuat kapal perang Negeri Nusantara. Kalaupun rudal itu boleh dibeli, ada sederet persyaratan yang harus disetujui oleh Indonesia terlebih dahulu. Situasi ini sudah terlihat ketika Angkatan Laut Indonesia mengakuisisi kapal perang kelas Sigma beberapa tahun lalu.

Upaya mengebiri kekuatan laut Indonesia tak lepas dari potensi Indonesia yang seharusnya menjadi kekuatan laut terbesar di kawasan Asia Tenggara karena luasan geografisnya. Potensi itu dianggap membahayakan negara-negara di sekitar Indonesia, khususnya negeri penyiksa kaum Aborigin, Negeri Tukang Klaim dan Negeri Penampung Koruptor. Lihat saja betapa mudahnya ketiga negara memperoleh berbagai jenis rudal dari beberapa negara produsen nyari tanpa pembatasan dan syarat yang ketat.

Guna menghadapi situasi demikian, solusi paling realistis adalah membeli rudal dan torpedo dari negara yang tidak menerapkan persyaratan ketat kepada Indonesia. Untuk melaksanakan solusi itu sebenarnya tidak sulit selama keterbatasan anggaran tidak lagi dijadikan pembenaran oleh pengambil kebijakan nasional dalam hal pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Berpalingnya Indonesia ke negara-negara lain akan merugikan negara-negara yang selama ini berupaya mengebiri pembangunan kekuatan laut Indonesia, sebab pasar mereka berkurang karena kebijakan mereka sendiri.

Selain rudal dan torpedo, isu pembatasan peluru meriam pun tidak boleh dilewatkan. Untuk peluru meriam ini memang agak rumit, karena meriamnya adalah merek tertentu sehingga munisinya pun harus yang sama dengan itu. Tidak jarang untuk mendapatkan jumlah munisi yang cukup sesuai dengan persyaratan logistik, pengadaannya dilakukan lewat jalur belakang.

Selain solusi itu. perlu pendekatan Indonesia kepada negara-negara yang selama ini berupaya mengebiri pembangunan kekuatan laut Indonesia. Indonesia harus mampu membujuk mereka untuk mengubah kebijakannya. Guna membujuk, kartu-kartu seperti Cina bisa dimainkan sebab negara-negara itu memerlukan Indonesia dalam membendung hegemoni Cina. Apapun kartu yang tersedia di atas meja, semua harus dimainkan demi kepentingan nasional Indonesia khusus pembangunan kekuatan Angkatan Laut.

Kawasan Membutuhkan Indonesia

2011-03-10T09:26:00.000+07:00

All hands,

Dengan posisi strategis Indonesia, banyak negara di kawasan Asia Pasifik ---bahkan yang berada di Samudera India--- yang merayu Indonesia agar mau menjalin hubungan lebih erat dengan mereka melalui berbagai kerjasama. Misalnya pada 2010 Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan melawat ke Indonesia. Tidak mau kalah dengan musuh bebuyutannya, Kepala Staf Angkatan Laut India pun kemudian berkunjung pula ke Indonesia pada awal 2011. Belum lagi kunjungan para petinggi Angkatan Laut negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik ke Indonesia, atau minimal mereka meminta waktu berdiskusi dengan pemimpin Angkatan Laut Indonesia apabila ada suatu kegiatan multinasional di suatu negara, misalnya simposium.

Situasi ini hendak menggambarkan bahwa peran Indonesia dibutuhkan di kawasan Asia Pasifik. Artinya, peran Angkatan Laut Indonesia juga diperlukan di kawasan yang penuh dengan kekuatan besar ini. Dengan kondisi seperti itu, lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia?

Sudah seharusnya bila Indonesia pintar memanfaatkan jendela kesempatan tersebut. Misalnya dengan meminta bantuan dan kerjasama dengan negara-negara itu di luar bantuan dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Seperti kerjasama intelijen maritim, bisa pula bantuan peralatan sensing, bahkan kalau perlu sistem senjata Angkatan Laut. Niscaya negara-negara yang "ditodong" oleh Indonesia tidak akan menolak sepanjang Indonesia mengakomodasi pula kepentingan mereka. Tantangannya adalah kekuatan laut Indonesia harus bisa mengidentifikasi daftar kebutuhannya, sebab daftar itulah yang nantinya akan disodorkan kepada negara-negara lain yang membutuhkan Indonesia.

Libya Dan Pertarungan Kepentingan Geopolitik

2011-03-09T09:32:00.000+07:00

All hands,

Krisis politik di Libya melibatkan pula keterlibatan aktor-aktor luar. Kepentingan aktor-aktor luar terhadap negeri yang dulu pernah berstatus kerajaan itu bukan semata soal siapa yang akan menggantikan Moammar Khadafy bila sang tiran terpaksa turun, tetapi meliputi soal sumber energi yang dipunyai oleh negeri yang pernah menjadi tempat pertempuran antara kekuatan Jerman versus Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Siapa saja aktor yang berhadapan dalam soal perebutan energi di Libya?

Amerika Serikat sudah jelas merupakan salah satu aktor itu. Pertanyaannya, siapa aktor berikut? Jawabannya tak bukan dan tidak lain adalah Cina. Soal kepentingan Cina dalam isu sumber energi Libya bisa dilihat dari berapa ribu warga negeri tirai internet tersebut yang bekerja di tambang minyak Libya dan kini tengah dievakuasi keluar dari negeri yang pernah dibom oleh Ronald Reagan itu. Singkatnya, seiring dengan gejolak politik internal yang menentang kediktatoran Khadafy, Amerika Serikat jauh berpikir ke depan.

Dalam perkiraan Washington, apabila Amerika Serikat tak turut campur dalam prahara di negeri padang pasir itu, maka keuntungan pasca konflik akan diraih oleh Beijing. Keuntungan yang dimaksud tak lain adalah akses ke ladang-ladang minyak Libya, siapapun penguasa baru yang akan naik takhta di Tripoli. Kebijakan Khadafy yang memberikan akses besar kepada Cina dalam isu energi memunculkan kekhawatiran besar dari Washington yang tak pernah rela Beijing memperkuat pijakannya di benua Afrika.

Penyebaran kekuatan Angkatan Laut Amerika Serika ke Laut Tengah di sekitar Libya berada dalam bingkai tersebut. Gunboat diplomacy yang dilaksanakan oleh dua Gugus Tugas Angkatan Laut Amerika Serikat antara lain untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat ke depan dalam hal akses kepada ladang minyak Libya. Pertanyaannya, apakah Cina juga akan melaksanakan penggelaran kapal perangnya ke Laut Tengah guna mengamankan kepentingannya di Libya? Secara geografis, gugus tugas kapal perang Cina yang terdekat dengan Libya adalah di perairan Somalia. Untuk mencapai Laut Tengah, pilihan tercepat adalah melintasi Terusan Suez di bawah pengamatan Angkatan Laut Amerika Serikat secara ketat.

Datang, Duduk Manis Dan Kemudian Pulang

2011-03-08T09:33:00.000+07:00

All hands,

Kesalahan Indonesia dalam menentukan diri menyangkut focal point agenda ADDM+ tidak lepas dari kinerja pihak terkait, khususnya Departemen Pertahanan. Sebab "lelang" focal point agenda ADMM+ di Vietnam pada 2010 dilakukan secara terbuka di mana Indonesia juga turut hadir. Ketika lelang memasuki babak akhir, hanya tinggal agenda yang tersisa yaitu counter-terrorism dan military family. Dalam kondisi itu, pilihan terbaik dari yang terburuk adalah counter-terrorism.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia bernasib demikian? Jawabannya tak lain karena perwakilan delegasi Indonesia yang hadir hanya bersikap datang, duduk manis dan kemudian pulang. Apapun pendapat dan pandangan yang disampaikan delegasi pihak terkesan diiyakan saja dan tidak proaktif. Dari sini bisa jadi ada dua kemungkinan mengapa sang perwakilan delegasi menjadi pihak yang pasif dalam pertemuan ADDM+. Pertama, tidak menguasai bahasa asing dan yang kedua, tidak menguasai materi sidang.

Keluaran dari kinerja perwakilan delegasi Indonesia kini dapat dirasakan oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara sekaligus terluas perairannya menyerahkan pengaturan keamanan maritim kepada Negeri Tukang Klaim. Jelas hal ini merupakan kerugian besar bagi Indonesia, khususnya bagi yang paham terhadap kepentingan nasional.

Cerita latar belakang "kekalahan" Indonesia dalam urusan focal point ADMM menggambar betapa penentuan jabatan-jabatan strategis di Departemen Pertahanan belum memiliki suatu standar kompetensi. Tidak lucu bila ada yang membidangi isu kerjasama kawasan justru tak paham dengan agenda-agenda keamanan kawasan. Lebih lucu lagi bila juga tak fasih berbahasa asing.

HADR Bukan Sekedar Reaktif

2011-03-07T09:31:00.000+07:00

All hands,

Di antara agenda kerjasama ADMM+ adalah HADR. Ambisinya, ADMM akan menyiapkan suatu standby force untuk HADR. Ambisi itu boleh saja, akan tetapi hendaknya tetap realistis dengan kondisi nyata di lapangan.

Pertama, standby force pasti akan menyinggung soal komando dan kendali. Isu komando dan kendali akan terkait langsung dengan kedaulatan suatu negara. Soal kedaulatan masih sensitif di lingkungan ASEAN. Misalnya, apakah Singapura rela menempatkan komando dan kendali pasukannya untuk HADR di bawah Indonesia?

Kedua, eksistensi standby force. Adanya standby force menunjukkan bahwa kekuatan tersebut disiapkan untuk merespon suatu bencana. Artinya, operasi HADR yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat reaktif. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam kerjasama HADR perlu berpikir ulang tentang hal ini.

Perlu diketahui bahwa HADR bukan sekedar reaktif saja, tetapi ada pula yang proaktif. Bentuk proaktif selama ini sebenarnya sudah dipraktekkan di Indonesia oleh Angkatan Laut dalam bentuk Ops Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Ada baiknya bila Indonesia dalam ADMM+ mempromosikan pula pengalamannya dalam operasi proaktif dengan salah satu studi kasus adalah Ops SBJ. Pengalaman Indonesia dalam SBJ bisa menjadi modalitas dalam kerjasama HADR, bahkan Jakarta sebaiknya menggagas pula operasi HADR proaktif masuk dalam cakupan kerjasama itu.

Mewaspadai Skenario No Fly Zone

2011-03-06T09:32:00.000+07:00

All hands,

Skenario No Fly Zone selalu digunakan oleh negara-negara maju dalam merespon krisis di negara berkembang yang mengancam kepentingannya. Irak era Saddam Hussein adalah korban No Fly Zone, Libya pun yang saat ini di mana Moammar Khadafy sibuk mempertahankan tahtanya sangat mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dari sini terlibat bahwa No Fly Zone kini telah berubah menjadi instrumen politik.

Sebenarnya, gagasan No Fly Zone pada awalnya dirancang pada kawasan tertentu yang sensitif terhadap keamanan nasional. Misalnya pangkalan Angkatan Laut, istana kepresidenan dan lain sebagainya. Namun kemudian No Fly Zone kini diterapkan pada negara-negara yang dianggap bandel dalam tata pergaulan internasional, sehingga berubah menjadi instrumen politik.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu mewaspadai pula soal No Fly Zone. Jangan sampai di masa depan terjadi krisis politik internal yang mendorong pihak asing menerapkan No Fly Zone di negeri ini. Sebab krisis di Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas kawasan, sebab perairan Indonesia merupakan jalur yang strategis dan vital bagi stabilitas kawasan sekaligus kepentingan negara-negara maju. No Fly Zone dapat pula diterapkan apabila Indonesia berkonflik dengan kekuatan ekstra kawasan.

Krisis Libya Dan Respon Angkatan Laut Amerika Serikat

2011-03-05T09:14:00.000+07:00

All hands,

Krisis Libya yang merupakan rangkaian revolusi di Tanah Arab menimbulkan keprihatinan dan perhatian dari banyak negara. Sebab kepentingan asing di Libya ada berbagai macam, mulai dari mengamankan warga negara mereka di negeri itu, pasokan minyak dan gas Libya hingga pada bahan senjata kimia yang dipunyai oleh negeri kelahiran Omar Mokhtar tersebut. Amerika Serikat dan NATO adalah pihak yang berkepentingan besar terhadap krisis di Libya, sehingga mereka bersiap untuk melaksanakan intervensi.

Sudah merupakan hal yang lumrah bila Angkatan Laut menjadi kekuatan utama untuk merespon krisis dan sekali lagi hal itu dipraktekkan pula di Libya. Amerika Serikat merasa perlu untuk menyebarkan satu Gugus Serang Amfibi dan satu Gugus Ekspedisi Serang Kapal Induk ke perairan Laut Tengah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa apa yang ditempuh oleh Amerika Serikat bukan lagi diplomasi Angkatan Laut, tetapi sudah mencapai tingkat gunboat diplomacy. Dikategorikan gunboat diplomacy sebab dalam dua gugus tugas yang disebarkan itu telah mengandung unsur suasi aktif.

Kedua gugus tugas tersebut sangat mungkin pula akan menggelar operasi HADR dalam bentuk Non-Combatant Evacuation Operation (NEO). Bahkan lebih jauh, eskalasi konflik di Libya akan mendorong pula penerapan No Fly Zone di Libya sebagaimana dulu diterapkan di Irak. Penegakan No Fly Zone akan lebih efektif bila dilaksanakan dari kapal induk daripada pangkalan di darat, sebab Washington tak memerlukan lagi beragam prosedur diplomatik di negara tuan rumah pangkalan udara Amerika Serikat. Sekaligus memperkecil peluang meningkatnya kebencian terhadap Amerika Serikat di Tanah Arab.

Krisis Libya sekali lagi membuktikan betapa karakter kekuatan laut yang unik menjadikan Angkatan Laut sebagai perespon krisis. Itulah keunggulan Angkatan Laut yang seharusnya juga dieksploitasi seoptimal mungkin di Indonesia sebagai negeri yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan.

Pengembangan Industri Pertahanan India

2011-03-04T09:29:00.000+07:00

All hands,

India merupakan satu dari sedikit negara berkembang yang sejak dahulu gigih dan konsisten membangun industri pertahanan nasional dengan berbagai cara. Sejauh ini, kegigihan dan konsistensi India sudah bisa dinikmati negeri yang berpenduduk lebih dari satu milyar tersebut. Berbagai sistem senjata modern dan canggih seperti kapal perang telah mampu diproduksi oleh New Delhi. Namun demikian, bukan berarti tak ada hambatan dalam pengembangan industri pertahanan nasional negeri tersebut.

Satu di antara hambatan itu terkait dengan produksi mesin pendorong. Kemampuan produksi mesin pendorong bagi sistem senjata buatan sendiri masih belum sesuai target dan harapan, antara lain karena adanya hambatan dari negara pemilik teknologi itu. Hambatan yang dialami oleh India berupa akses terhadap teknologi dan kurang tersedianya material dan perlengkapan kritis. Dua hal tersebut masih dikuasai oleh negara pemilik teknologi dan India ternyata tak diberi keleluasaan untuk bisa mengaksesnya.

Dikaitkan dengan Indonesia, salah satu hal yang kritis dalam pengembangan industri pertahanan nasional adalah pengembangan sistem pendorong, baik untuk kapal perang maupun sistem senjata lainnya (di luar sistem senjata darat). Selama ini Jakarta masih 100 persen tergantung kebaikan hati negara lain yang memiliki teknologi tersebut guna mengaksesnya, itu pun dengan status Indonesia hanya sebagai pengguna saja. Industri pertahanan nasional belum mampu menghasilkan sistem pendorong sendiri. Kalau ke depan Jakarta hendak meniru langkah India untuk berswasembada dalam soal sistem pendorong, pengalaman India sebaiknya dijadikan pelajaran.

Jembatan Nusantara

2011-03-03T09:26:00.000+07:00

All hands,

Sampai kapan pun selama Indonesia masih berbentuk negara kepulauan seperti sekarang ini, jembatan Nusantara yang sesungguhnya adalah kapal laut. Meskipun pesawat udara bisa menghubungkan berbagai wilayah Nusantara, tetapi tetap tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Di samping itu, daya muat kapal laut menjadi keunggulan komparatif terhadap pesawat udara dalam transportasi barang dan jasa, bahkan manusia.

Di masa lalu ketika Nusantara masih dijajah oleh kolonial Belanda, ada sebuah perusahaan pelayaran penjajah yang menjadi jembatan negeri ini. Perusahaan itu dikenal sebagai KPM, di mana generasi orang tua kita yang lahir pasca 1945 masih mengenal dan familiar dengan nama itu. Sejak 1888, KPM menjelajahi berbagai pelosok Nusantara untuk mengangkut manusia dan barang yang tentu saja dalam kerangka kepentingan kolonial Belanda. Dalam penjelajahannya, kapal-kapal KPM tidak mengenal rute basah dan rute kering.

Riwayat KPM di Indonesia tamat seiring kebijakan merebut kembali Irian Barat dari kolonial Belanda, sehingga semua aset KPM di negeri ini dinasionalisasi dan dioperasikan oleh Pelni. Namun nasionalisasi tidak mencakup barang bergerak yaitu kapal karena telah terlebih dahulu diamankan oleh Belanda dari Indonesia. Sampai kini, Pelni adalah satu-satunya perusahaan pelayaran yang melayari seluruh pelabuhan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Yang sering menjadi masalah adalah masih belum sesuainya misi Pelni dengan status perusahaan itu. Harus diingat bahwa misi perusahaan tersebut adalah menjadi jembatan Nusantara, tak peduli apakah jalur pelayaran yang dilayari merupakan rute basah atau kering. Karena hal itu terkait dengan misi politik bangsa yaitu mempersatukan transportasi laut Nusantara. Namun misi politik itu seringkali tidak didukung oleh status perusahaan yang bermisi ekonomi alias mencari untung karena statusnya sebagai BUMN.

Ke depan, perlu terobosan dalam pengelolaan pelayaran negeri ini. Merupakan hal yang tidak lucu kalau perusahaan pelayaran nasional justru merugi di Nusantara yang demikian luas wilayahnya ini, terlebih lagi ketika asas cabotage telah diterapkan. Dibutuhkan implementasi nyata dari kebijakan pemerintah untuk mewujudkan asas Wawasan Nusantara yang satu di antaranya adalah satu kesatuan wilayah.

Kebijakan Hibah Sistem Senjata

2011-03-02T09:25:00.000+07:00

All hands,

Dalam pembangunan kekuatan, terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapi. Satu di antaranya adalah mencukupkan atau menyeimbangkan antara kebutuhan sumber daya dihadapkan dengan ancaman dan tantangan yang dihadapi. Termasuk di dalamnya soal kecukupan kuantitas sistem senjata.

Hibah adalah salah satu metode mudah dan tidak selalu murah dalam pembangunan kekuatan, termasuk hibah sistem senjata. Saat ini dalam prakteknya di Indonesia Departemen Pertahanan masih membuka pintu bagi hibah sistem senjata dari pihak asing kepada militer Indonesia. Di sinilah titik kritis yang perlu dicermati dalam kontek berpikir jangka panjang.

Hibah sistem senjata penuh dengan perhitungan politik dari negara penyedia hibah. Sistem senjata yang dihibahkan pasti selalu sistem senjata bekas, kemudian daya pukulnya juga rendah. Tentang daya pukul rendah antara lain diatur melalui perlucutan senjata aslinya dan atau senjata aslinya sudah berusia mendekati batas usia efektif.

Kalau awal 1990-an kekuatan laut Indonesia mendapat hibah 39 kapal perang eks Jerman Timur, kini Angkatan Laut negeri ini akan memperoleh hibah dua kapal perang eks Brunei Darussalam. Pertanyaannya, apakah hibah itu memberikan peningkatan daya pukul bagi Angkatan Laut? Bagaimana pula dengan efektivitas biaya operasionalnya nanti?

Terlalu sederhana bila Departemen Pertahanan hanya berhitung soal hibah dari aspek diplomatik saja, begitu pula hanya dari aspek penambahan kuantitas kapal perang yang memperkuat Angkatan Laut negeri ini.

Agenda Indonesia Dalam ADMM: Antara Idealisme Dan Realita

2011-03-01T09:26:00.002+07:00

All hands,

Minggu lalu di Surabaya telah diadakan pertemuan ADMM di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Dalam ADMM, setelah secara sadar Indonesia tidak mengambil posisi focal point untuk keamanan maritim, Jakarta rupanya lebih memilih agenda counter-terrorism. Bukan seperti dugaannya sebelumnya yaitu peacekeeping operation.

Pemilihan agenda counter-terrorism baik-baik saja. Namun demikian, ada masalah yang menjadi bentangan kesenjangan antara idealisme dengan realitas di lapangan. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ADMM adalah forum komunitas pertahanan dengan kekuatan militer sebagai komponen utamanya. Ketika membahas soal counter-terrorism, berarti mengupas tentang peran militer dalam counter-terrorism.
Yang menjadi masalah di Indonesia adalah isu counter-terrorism dimonopoli oleh pihak tertentu saja. Posisi militer dalam counter-terrorism bagaikan menunggu Godot. Nampaknya mustahil pihak tertentu itu akan meminta bantuan militer dalam counter-terrorism, sebab permintaan itu dapat dipersepsikan akan ketidakmampuan institusi sang peminta. Padahal pelaku monopoli itu selama ini sudah berupaya membangun citra bahwa mereka berkompeten dan mampu menghadapi terorisme kapan saja, di mana saja dan seberapa berat pun eskalasinya.

Dengan demikian, kemampuan militer dalam counter-terorism hanya akan teruji dalam latihan-latihan saja. Tetapi sangat sulit untuk teruji dalam situasi sebenarnya. Sebab dalam situasi sebenarnya, militer nampaknya bagaikan menunggu Godot untuk mengharapkan adanya bantuan dari pelaku monopoli penanganan terorisme. Pertanyaannya, apakah idealisme Indonesia dalam ADMM bisa diterapkan di Indonesia?

Menghadapi Perang Masa Depan

2011-02-28T09:28:00.001+07:00

All hands,

Sebagai kekuatan militer paling jumawa dan perkasa di dunia, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selalu dijadikan salah satu acuan dalam pembangunan kekuatan oleh negara-negara lain. Dengan pengalaman operasi, kampanye militer dan perang yang selalu termutakhirkan setiap 10-15 tahun, Washington kaya akan bahan pelajaran soal bagaimana menghadapi semua konflik tersebut dalam situasi kekinian. Berbeda dengan Jakarta di mana masih ada pihak yang menjadikan pengalaman perang gerilya di tahun 1940-an sebagai referensi bagi perang di masa depan. Walaupun kini militer Amerika Serikat tidak terlalu sibuk lagi di Irak dan masih sangat sibuk di Afghanistan, tetapi petinggi Pentagon ---baik militer maupun sipil--- sudah memikirkan tentang bagaimana perang di masa depan.

Singkatnya, para pejabat teras Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak terpaku pada pengalaman perang di Irak dan Afghanistan sebagai referensi tunggal akan konflik di masa mendatang. Pengalaman yang mereka tarik dari perang di kedua negara Muslim itu mereka jadikan sebagai bahan untuk me-reka konflik dan perang seperti apa yang mungkin akan Amerika Serikat hadapi si dekade mendatang. Semua itu bisa terwujud karena mereka mempunyai sistem dokumentasi operasi yang lengkap yang meliputi kejadian dari hari ke hari di medan operasi, selain didukung pula oleh kemauan berpikir out of the box, begitu pula dengan atmosfir politik nasional yang selalu menghendaki kepemimpinan Amerika Serikat di dunia, termasuk dalam bidang pertahanan dan militer.

Kalau mempelajari pengalaman Amerika Serikat dari satu perang ke perang berikutnya, misalnya dari Perang Dunia Kedua ke Perang Korea, kemudian berlanjut ke Perang Vietnam, diteruskan dengan invasi ke Guatemala, berikutnya penyerbuan ke Panama, Perang Teluk 1991, Perang Kosovo, Perang Irak dan Perang Afghanistan, maka akan ditemukan benang merahnya. Benang merahnya yaitu tak ada perang yang sama antara satu perang dengan perang lainnya. Sangat disayangkan di Indonesia masih ada pihak yang terlalu mengagung-agungkan masa lalu, padahal mereka sendiri tidak terlibat secara fisik dan emosional dengan masa lalu tersebut.

Menyatukan Bahasa Yang Berbeda

2011-02-27T09:29:00.000+07:00

All hands,

Dalam mengamankan kepentingan nasional, semua instrumen kekuatan nasional harus berbicara dalam bahasa yang sama. Hal itu merupakan keharusan yang tak bisa ditawar, sebab bila tidak yang terjadi adalah kerugian terhadap kepentingan nasional. Dalam konteks Indonesia, masih ada bahasa yang berbeda antar instrumen kekuatan nasional tersebut. Perbedaan bahasa tersebut seringkali muncul ketika ada konflik-konflik fisik dengan negara di sekitar Indonesia, khususnya yang menyangkut domain maritim.

Setidaknya ada dua bahasa yang dapat diidentifikasi berbeda di Indonesia, yaitu bahasa yang digunakan oleh Medan Merdeka Barat dengan bahasa yang dipakai oleh Pejambon. Bahasa yang digunakan oleh Medan Merdeka Barat pada dasarnya sama dengan bahasa yang dipakai oleh Cilangkap, yaitu bahasa realis. Adapun bahasa yang dipergunakan oleh Pejambon nampaknya adalah bahasa liberal dan atau neoliberal. Perbedaan bahasa ini seringkali muncul dalam menyikapi persoalan nyata yang muncul, walaupun seringkali tidak muncul ke publik secara vulgar.

Sudah saatnya perbedaan bahasa ini disatukan, agar semua instrumen kekuatan nasional berbicara dalam bahasa yang sama. Bukan waktunya lagi ada instrumen kekuatan nasional yang bekerja di luar kepentingan nasional seperti yang selama ini disinyalir. Kesamaan bahasa antar instrumen kekuatan nasional akan mempermudah pencapaian kepentingan nasional.

Mengacu Kekuatan Laut Eropa

2011-02-26T09:36:00.001+07:00

All hands,

Pembangunan kekuatan laut Eropa memiliki mazhab yang berbeda dengan pembangunan kekuatan laut sekutunya di seberang Samudera Atlantik yaitu Amerika Serikat. Mazhab Angkatan Laut adalah adalah Angkatan Laut middle power yang pemikirnya antara lain yaitu Sir Jullian Corbett, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat menganut mazhab global power dengan Laksamana Muda A.T. Mahan sebagai acuan. Apa perbedaan utama antara kedua mazhab tersebut? Mahan mengedepankan sea control, sementara Corbett mengarusutamakan sea denial.

Kalau ditilik, kekuatan laut Eropa merupakan kekuatan laut yang proyek kekuatannya dirancang sebatas wilayah Eropa dan sekitarnya. Sebab paradigma mereka yaitu mereka akan bertempur di wilayah mereka sendiri, bukan di benua lain. Hanya saja pasca Perang Dingin dan 11 September 2001, ancaman keamanan yang berubah mendorong kekuatan itu diproyeksikan ke kawasan yang jauh dari Eropa untuk kepentingan operasi maritim menghadapi ancaman perompakan, pembajakan dan terorisme maritim. Pada sisi lain, saat ini tidak ada ancaman dari aktor negara terhadap Eropa, sehingga kekuatan Angkatan Laut Eropa dapat diproyeksikan keluar wilayahnya.

Indonesia secara alamiah adalah middle power, sehingga kekuatan lautnya pun harus berstatus middle power. Sebagai ilustrasi, ada beberapa istilah berbeda soal kekuatan laut middle power, tergantung siapa pemikir strategi maritim yang dijadikan acuan. Pertanyaannya, postur Angkatan Laut yang seperti apa yang harus dibangun Indonesia ke depan agar menjadi pemimpin ASEAN?

Pertama, Angkatan Laut harus dirancang untuk dibangun guna mengamankan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang bisa diidentifikasi dan didefinisikan akan menentukan postur Angkatan Laut. Kedua, pendekatan kapabilitas harus menjadi acuan, bukan kapabilitas. Ketiga, menjadikan MEF sebagai sasaran antara dalam pembangunan kekuatan laut dan bukan sebaliknya sebagai sasaran akhir.

Mengacu pada negara-negara Eropa, secara kuantitas jumlah kapal perang mereka tidak banyak dibandingkan dengan luasan Eropa. Memang di Eropa ada saling melengkapi kemampuan antar Angkatan Laut untuk mendukung operasi multinasional. Dibawa dalam ruang Indonesia, mempunyai 10-20 kapal kombatan sekelas fregat plus 4-8 kapal selam sudah cukup memadai selama kapabilitas kapal perang tersebut diperhatikan secara berkelanjutan. Sisanya diisinya oleh jenis kapal perang lainnya.

Kapal perang Indonesia akan diprioritaskan untuk mengamankan wilayah Nusantara, dengan tugas secondary untuk terlibat dalam misi Angkatan Laut multinasional. Untuk mengamankan wilayah Nusantara, dengan mudah dapat ditetapkan wilayah prioritas bagi kepentingan operasional. Tidak semua perairan Indonesia harus dicakup oleh kapal perang, sebab Indonesia belum memiliki dukungan anggaran yang cukup untuk itu. Dengan kekuatan sebesar itu plus kapabilitas yang senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, Indonesia dapat merebut kembali posisi sebagai Angkatan Laut terkuat di Asia Tenggara.

Kekuatan Laut Yang Diperhitungkan Di Asia Tenggara

2011-02-25T09:25:00.001+07:00

All hands,

Tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak berhak menjadi pemimpin de facto ASEAN, sebab hal itu merupakan keharusan sejarah dan geografis. Secara geografis, Indonesia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak terkait di Indonesia hendaknya jangan naif. Antara lain soal kekuatan Angkatan Laut, sebab tak ada kekuatan regional yang berjaya minus Angkatan Laut.

Oleh karena itu, marilah bangsa ini berpikir outward looking. Dahulu Indonesia berjaya di ASEAN, termasuk dalam urusan kekuatan laut. Artinya, sejarah mewajibkan Indonesia ke depan untuk memiliki Angkatan Laut terkuat di kawasan Asia Tenggara bila ingin kembali merebut kepemimpinan ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut, belum terlambat bila kebijakan pertahanan negeri ini tidak semata berfokus pada MEF. MEF penting secara internal, tetapi akan lebih lengkap pula kalau pembangunan kekuatan pertahanan hingga 2024 atau 2029 diarahkan pula secara eksternal untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Memang hingga tahun itu sulit untuk menandingi secara kualitas kekuatan laut Negeri Penampung Koruptor, tetapi mendekati secara kualitas bukan hal yang tak mungkin. Misalnya dengan memperkuat kemampuan peperangan asimetris (dalam arti luas).

Misalnya, penguatan kembali kemampuan-kemampuan peperangan Angkatan Laut. Hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia. Dengan menguatkan kembali kemampuan-kemampuan tersebut, diharapkan Angkatan Laut dapat menggelar peperangan asimetris dari aspek kualitas. Sebagai contoh, untuk menghadapi kapal permukaan negara-negara lain pada perairan tertentu tidak harus selalu diperlukan kapal perang kelas korvet atau fregat.

Untuk menjadi Angkatan Laut yang unggul dan diperhitungkan di Asia Tenggara, ada baiknya bila Indonesia mengambil pengalaman pembangunan kekuatan laut negara-negara Uni Eropa. Pengalaman yang seperti apa?

Batu Ganjalan Kepemimpinan Indonesia Di ASEAN

2011-02-24T09:28:00.000+07:00

All hands,

Indonesia sudah sepantasnya dan semestinya menjadi pemimpin ASEAN, sebab negeri ini merupakan negeri terbesar di kawasan Asia Tenggara. Artinya, stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara juga tergantung pada stabilitas keamanan Indonesia itu sendiri. Di masa lalu peran kepemimpinan itu telah dimainkan dengan baik antara lain berkat kepemimpinan di Indonesia yang kuat. Sekarang dengan posisi Indonesia sebagai ASEAN Chairman selama 2011, peluang untuk merebut kembali tampuk kepimpinan yang lepas sebenarnya terbuka lebar.

Peluang tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia, sehingga pada tahun-tahun berikutnya Jakarta tetap menjadi pemimpin de facto ASEAN walaupun ASEAN Chairmanship telah beralih ke negara anggota ASEAN lainnya. Apabila ada niat Indonesia untuk merebut kembali posisi kepemimpinan ASEAN, perlu diperhatikan dengan seksama tantangan yang dihadapi. Satu di antaranya adalah mengidentifikasi dengan jelas siapa musuh dalam selimut di ASEAN.

Kalau diperhatikan secara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, musuh dalam selimut di ASEAN terkait kepemimpinan de facto ASEAN bagi Indonesia ada dua, yaitu Negeri Tukang Klaim dan Negeri Penampung Koruptor. Ada Manila, Bangkok dan ibukota-ibukota lainnya di Asia Tenggara cukup tahu diri. Yang tidak tahu diri adalah dua negeri tetangga Indonesia tersebut.

Banyak contoh soal itu, seperti dalam isu keamanan maritim. Selain kasus ADMM+ 2010 di Hanoi, inisiatif Singapura untuk menjadi tempat bermarkasnya ISC bagi keamanan maritim adalah contoh berikutnya. Kedua negara juga berkolaborasi dalam FPDA yang sangat jelas ditujukan untuk mengecilkan lebensraum Indonesia.

Guna menghadapi tantangan ini, dibutuhkan kesamaan persepsi dan pola tindak dari berbagai elemen di Indonesia. Selama ini ego sektoral lebih mengedepan di Indonesia, termasuk dalam soal keamanan maritim, sehingga dengan gampang disusupi oleh pihak-pihak yang tidak suka bila Indonesia kuat dan menjadi pemimpin de facto ASEAN.

Pemaduan Aspek Operasi Dan Logistik

2011-02-23T09:24:00.000+07:00

All hands,

Dalam strategi pertahanan suatu negara, biasanya dinyatakan dengan jelas kemampuan kekuatan pertahanan yang dibangun. Secara strategis, kemampuan itu antara lain menyangkut kemampuan terlibat dalam berapa kawasan pelibatan dalam waktu yang sama. Apakah satu pelibatan, dua pelibatan atau lebih dari itu?

Kawasan pelibatan terkait dengan aspek operasional. Apabila suatu Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Laut di dalamnya, dirancang untuk mampu bertempur di lebih dari satu kawasan pelibatan, maka salah satu hal kritis yang harus diantisipasi sejak dini adalah aspek logistik. Aspek logistik dituntut harus mampu menyediakan logistik bagi dua kekuatan ---katakanlah Gugus Tugas--- di dua kawasan pelibatan secara simultan. Satu di antara yang kritis dari aspek logistik adalah ketersediaan munisi, khususnya munisi untuk meriam, rudal dan torpedo bagi Angkatan Laut.

Soal yang satu ini kritis karena terkait beberapa hal. Pertama, persediaan di arsenal. Apakah pengadaan selama ini sudah dirancang untuk mengantisipasi dua kawasan pelibatan. Begitu pula dengan mempertimbangkan aspek penyusutan kemampuan sistem senjata itu karena termakan oleh usia, sehingga harus ada pemusnahan yang secara ideal diikuti dengan penggantian munisi baru dalam jumlah yang sama.

Kedua, otorisasi penjualan dari negara produsen. Bisa jadi rencana pengadaan munisi untuk meriam, rudal dan torpedo sudah dirancang untuk mengantisipasi dua kawasan pelibatan secara simultan, namun negara produsen tidak memenuhi kebutuhan tersebut sesuai permintaan negara konsumen. Ada atau tidak adanya otorisasi dari negara produsen akan mempengaruhi kemampuan sesungguhnya untuk bertempur atau terlibat kontinjensi di dua kawasan pelibatan sekaligus.

Benchmark Angkatan Laut

2011-02-22T09:33:00.000+07:00

All hands,

Pembangunan kekuatan Angkatan Laut negara-negara di dunia biasanya mengacu pada satu benchmark. Tidak sedikit negara yang Angkatan Lautnya menjadikan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai benchmark, tetapi banyak pula yang menjadikan Angkatan Laut Eropa seperti Inggris sebagai acuan. Korea Selatan, Jepang dan Australia merupakan negara yang Angkatan Lautnya mengacu pada Amerika Serikat, sedangkan beberapa negara eks jajahan Inggris menjadikan Royal Navy sebagai benchmark.

Pertanyaannya, apa benchmark Angkatan Laut Indonesia? Sampai akhir 1950-an, benchmark Angkatan Laut negeri ini adalah Belanda, karena Belanda yang memberikan asistensi teknis dan pendidikan perwira kepada Angkatan Laut Indonesia pasca 27 Desember 1949. Seiring dengan menguatnya perasaan anti Belanda pada akhir 1950-an, benchmark kekuatan laut negeri ini banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat pada awal 1960-an meskipun sebagian besar sistem senjatanya buatan Uni Soviet. Setelah mengalami kemunduran pada akhir 1960-an hingga akhir 1970-an, pada 1980-an kekuatan laut Indonesia kembali pulih dengan benchmark yang nampaknya masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat.

Hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran strategis seperti forward presence yang saat itu diterjemahkan dengan kemampuan untuk hadir di ZEE. Praktik pemikiran-pemikiran strategis pada masa itu banyak mengadopsi dari Newport, yaitu lokasi U.S. Naval War College. Kondisi demikian sebenarnya tidak mengherankan karena cukup banyak perwira lulusan Newport yang menjadi pemikir dan sekaligus menduduki posisi flag officer.

Dalam kondisi kekinian dengan segenap ancaman, tantangan dan sekaligus peluang dan keterbatasan yang dihadapi oleh kekuatan laut Indonesia, apakah masih tepat pembangunan Angkatan Laut mengacu pada satu benchmark ataukah mengembangkan benchmark tersendiri? Menurut hemat saya, kalau masih ingin menjadikan Angkatan Laut sebagai benchmark mungkin perlu dipertimbangkan soal Royal Navy. Alasannya sederhana, Royal Navy adalah Angkatan Laut kekuatan menengah, berbeda dengan U.S. Navy yang merupakan Angkatan Laut kekuatan adidaya.

Sedangkan apabila ingin mengembangkan benchmark sendiri, Angkatan Laut Indonesia perlu mengenali diri dan lingkungannya secara seksama. Dari pengenalan itu, diharapkan bisa dirumuskan formula untuk menciptakan benchmark sendiri.

Relevansi ASROC Dalam Peperangan Anti Kapal Selam

2011-02-21T09:23:00.000+07:00

All hands,

Sejak 1960-an negara-negara maju mengembangkan ASROC sebagai salah satu senjata untuk menggempur kapal selam yang bersembunyi di kolom air. Pendekatan ini dianut baik oleh NATO maupun Pakta Warsawa. Namun memasuki era 1990-an ke atas, terlihat persimpangan jalan yang memisahkan rancangan kapal perang NATO dan eks Pakta Warsawa khususnya Rusia. Sementara pihak yang terakhir tetap mengembangkan ASROC, pihak yang pertama boleh dikatakan telah meninggalkan ASROC.

Perhatikan kapal kombatan keluaran NATO, tak ada lagi yang mengadopsi ASROC. Sebaliknya, kapal perang buatan Rusia masih tetap mengadopsi ASROC generasi terbaru. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia mempunyai dua jenis kapal kombatan yang dilengkapi dengan ASROC. Yang pertama adalah korvet kelas Fatahillah, sedangkan yang kedua adalah korvet kelas Parchim. Kedua kapal perang tersebut merupakan kapal kombatan generasi 1980-an. Kapal perang terbaru Indonesia yaitu korvet kelas Sigma sama sekali tidak mempunyai ASROC, sebab desain kapal itu mengikuti pola pikir yang dianut NATO. Bagi NATO, ketidakhadiran ASROC sama sekali tak mengurangi kemampuan peperangan anti kapal selam, sebab eksistensi torpedo sudah lebih memadai daripada ASROC.

Pertanyaannya, apakah kapal kombatan Indonesia ke depan perlu dilengkapi dengan ASROC? Jawaban atas pertanyaan ini hanya dua, ada yang menganggap perlu, ada pula yang berpendapat tidak perlu. Kalau dianggap perlu, semoga jawaban itu bukan karena berdasarkan pertimbangan tunggal bahwa di arsenal masih banyak sistem senjata itu sehingga mubazir kalau tidak digunakan. Sedangkan bagi yang berpendapat sebaliknya, hendaknya dilengkapi dengan argumen taktis operasional yang mumpuni pula.

Cina, Keamanan Maritim Dan ADDM+

2011-02-20T09:27:00.000+07:00

All hands,

Seiring dengan semakin kuatnya Angkatan Laut Cina di kawasan, dalam lima tahun ke depan Indonesia harus mengantisipasi kemungkinan campur tangan Cina dalam pengamanan perairan teritorial Indonesia, khususnya pengamanan choke points seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Sebab meskipun secara politik Cina selalu mendengungkan tak akan campur tangan urusan dalam negeri lain berdasarkan prinsip non intervensi, akan tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Secara halus Cina mulai berupaya melanggar prinsip yang selama ini didengung-dengungkannya seperti bisa dilihat dari kejadian pada 2010.

Dari situlah pentingnya Indonesia bersiap menghadapi kondisi demikian. Indonesia, khususnya Angkatan Laut negeri ini, harus siap dengan konsep untuk menghadapi kemungkinan campur tangan Cina. Bukan suatu hal yang mustahil bila suatu saat nanti Cina secara halus meminta turut dilibatkan dalam pengamanan Selat Lombok, misalnya dengan meminta Indonesia berkonsultasi dengannya. Permintaan Beijing pasti ditindaklanjuti dengan menyebarkan gugus tugas Angkatan Lautnya ke sini dengan berbagai macam kedok seperti singgah dalam perjalanan pergi dan pulang dari operasi di perairan Somalia.

Mustahil Cina dengan Angkatan Laut yang makin kuat tidak akan cawe-cawe di perairan Indonesia, sebab hal itu merupakan karakter kekuatan besar. Cawe-cawe itu akan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan domain maritim. Terlebih lagi urusan choke points bukan hanya Beijing yang hirau, Washington dan Canberra jauh lebih hirau.

Dari gambaran singkat ini tergambar bahwa kebijakan Jakarta yang menyerahkan focal point keamanan maritim dalam ADMM+ kepada Australia dan Negeri Tukang Klaim merupakan kebijakan yang salah besar. Sebab situasi ini pasti akan merumitkan situasi keamanan maritim di kawasan karena sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Canberra-Beijing tidak selalu mesra walaupun Beijing tergantung pula pada biji besi dari Canberra. Seandainya Jakarta yang menjadi focal point keamanan maritim dalam ADMM+, tentu situasinya akan lain. Alasannya sederhana, Beijing masih lebih in favour of Jakarta daripada Canberra.

Latihan Perang Di Wilayah Potensi Konflik

2011-02-19T09:18:00.000+07:00

All hands,

Dalam rangka mencegah konflik, banyak pendekatan dapat ditempuh. Pendekatan tersebut bukan sekedar diplomasi di dalam ruangan yang sejuk, tetapi bisa pula lewat latihan perang di tengah suhu udara yang tidak sejuk. Banyak negara yang menempuh pendekatan yang terakhir tanpa menutup pendekatan pertama. Indonesia hendaknya menempuh pula pendekatan yang demikian sebagai bagian dari upaya mendukung diplomasi di ruangan yang sejuk dan aneka makanan yang mengundang selera.

Sebagai contoh adalah potensi konflik di Laut Cina Selatan. Jakarta hendaknya tidak menghabiskan energi untuk mencegah konflik di perairan itu hanya lewat pendekatan diplomatik. Karena Jakarta juga memiliki kepentingan di perairan tersebut, Jakarta hendaknya juga menempuh pendekatan latihan militer di sekitar Kepulauan Natuna. Latihan yang digelar mirip yang dilaksanakan pada 1996, namun skenarionya harus lebih realistis. Misalnya, apakah masih patut skenario "membiarkan" musuh merebut wilayah Natuna terlebih dahulu baru kemudian melakukan pukulan balik?

Latihan perang di perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi konflik di kawasan. Sebab latihan itu digelar dalam konteks untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, baik yang di wilayah perairan teritorial maupun ZEE. Sebaliknya, latihan tersebut bukan kedok untuk menginvasi pulau atau wilayah tertentu di Laut Cina Selatan.

Latihan peran di sekitar Kepulauan Natuna, menurut hemat saya, perlu untuk digelar agar kekuatan Angkatan Bersenjata Indonesia tidak terlena atau terbuai hanya dengan "skenario Ambalat". Jangan sampai pintu depan dijaga, namun musuh masuk dengan pergerakan melambung.

Mempertimbangkan Kapal Munisi

2011-02-18T09:22:00.000+07:00

All hands,

Dalam jajaran kapal bantu Angkatan Laut, salah satu sub jenisnya adalah kapal munisi. Sesuai dengan namanya, kapal munisi berfungsi sebagai arsenal berjalan bagi Gugus Tugas kapal perang. Berbagai jenis munisi tersedia di kapal tersebut, seperti munisi meriam berbagai kaliber, peluru suar hingga rudal dan torpedo. Dengan adanya kapal munisi, maka bekal ulang bagi kapal perang jenis kombatan akan lebih mudah dan hemat waktu, sebab RAS dapat dilaksanakan di tengah laut sambil berlayar.

Di Indonesia, di masa lalu terdapat kapal munisi dengan fungsi terbatas dalam susunan tempur Angkatan Laut. Misalnya adalah RI Ratulangi yang merupakan kapal tender kapal selam, di mana kapal selam kelas Whiskey didukung operasionalnya oleh kapal perang itu. Sesuai dengan fungsinya, RI Ratulangi antara lain dapat melaksanakan bekal ulang torpedo bagi kapal selam kelas Whiskey, di samping bisa pula mendukung ketersediaan suku cadang yang diperlukan oleh kapal selam buatan Uni Soviet ketika sedang beroperasi. Karena fungsinya tersebut, RI Ratulangi merupakan satu dari sedikit kapal permukaan yang tergabung dalam Komando Djenis Kapal Selam alias Kodjenkasel yang sekarang dikenal sebagai Satuan Kapal Selam atau Satsel.

Saat ini boleh dikatakan tak ada kapal bantu di jajaran Angkatan Laut Indonesia yang mempunyai fungsi khusus yaitu sebagai kapal munisi. Memperhatikan tantangan operasional di laut ke depan, perlu dipertimbangkan kehadiran kembali kapal munisi dalam susunan tempur armada negeri ini. Kapal munisi itu lebih bersifat umum daripada RI Ratulangi di masa lalu, artinya muatan munisinya harus berbagai jenis sistem senjata dan tak hanya untuk satu sistem senjata tertentu. Dengan adanya kapal munisi, maka bekal ulang munisi bagi kapal perang tidak harus menunggu kembali ke pangkalan yang jelas tidak hemat waktu dan jarak.

Bisa dibayangkan apabila rudal Exocet yang terdiri dari empat tabung dari suatu kapal perang habis ditembakkan semua, tentu tidak efisien apabila kapal itu harus kembali ke garis belakang dahulu untuk mengisi ulang munisinya. Dengan kehadiran kapal munisi, bekal ulang dapat dilakukan di lapangan alias di tempat kapal perang permukaan bertugas. Begitu pula dengan kebutuhan munisi bagi berbagai jenis meriam, termasuk di dalamnya meriam serbaguna 76 mm.

Minimum Essential Force Tidak Fokus

2011-02-17T09:27:00.000+07:00

All hands,

Minimum essential force merupakan kebijakan pembangunan kekuatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait, lepas dari pro kontra terhadap hal-hal teknis operasional dalam perumusan kebijakan itu. Namun demikian, dalam prakteknya terkesan bahwa belum semua pihak merasa terikat dengan kebijakan tersebut. Misalnya dalam soal pembangunan kekuatan yang dilaksanakan dikaitkan dengan kawasan pelibatan yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, kawasan pelibatan yang telah ditetapkan adalah kawasan X. Artinya, pembangunan kekuatan sebagian besar matra militer difokuskan pada sekitar kawasan X tersebut. Sebagian besar sumber daya diarahkan pada kawasan X itu, misalnya pengembangan pangkalan baru, pembentukan satuan tempur baru, perkuatan kekuatan dan atau pangkalan yang saat ini sudah eksis dan lain sebagainya.

Akan tetapi karena persepsi dan pemahaman yang belum merata terhadap esensi dari MEF, tak aneh dan tidak heran kalau belum semua pihak terkait mengerahkan sebagian besar fokus pembangunan kekuatannya ke kawasan X. Sebagai contoh, masih ada pengembangan organisasi yang tidak difokuskan di kawasan X, justru di luar kawasan X. Padahal kawasan di luar kawasan X sesungguhnya bukan prioritas. Hal semacam inilah yang menjadi tantangan untuk dibenahi dari aspek kebijakan, khususnya dari Departemen Pertahanan sebagai pembuat kebijakan pertahanan.