Pelajaran Dari Perang Afghanistan

All hands,
Sesungguhnya banyak pelajaran yang bisa ditarik oleh Indonesia, khususnya militer dari Perang Afghanistan yang kini terus digeluti oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah assessment terhadap situasi nyata di lapangan secara lugas oleh panglima operasi. Seperti diketahui, Panglima ISAF/U.S. Forces Afghanistan Jenderal Stanley McChrystal pada Agustus 2009 memberikan laporan situasi lapangan yang lugas soal resiko dan peluang yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam perang di negeri yang dalam sejarahnya sulit ditaklukkan oleh pihak asing.
Di Indonesia, kalau kita menengok ke masa lalu maka sulit untuk menemukan preseden seperti itu. Maksudnya, assessment terhadap operasi militer yang sedang digelar tidak pernah lugas mendeskripsikan situasi di lapangan yang sesungguhnya. Akibatnya muncul banyak kecurigaan dari pihak di luar militer terhadap operasi militer yang tengah digelar.
Kalau kita berbicara tentang operasi militer, salah satu yang harus langsung diingat adalah biaya alias cost. Baik cost berupa material maupun non material seperti jumlah korban di pihak sendiri maupun pihak lain yang terkait. Tidak murah untuk menggelar operasi militer yang berkepanjangan, meskipun hal itu harus ditempuh untuk mengamankan kepentingan nasional.
Karena sumber daya dalam pembangunan militer pada dasarnya terbatas, maka cost-nya harus bisa direka. Tidak bisa kita melaksanakan operasi militer tanpa cost yang jelas, begitu pula batasan waktu yang jelas. Semakin lama operasi militer digelar, semakin besar cost yang harus dikeluarkan. Termasuk pula political cost, baik protes dari pihak-pihak tertentu di dalam negeri maupun dari luar negeri.
Ketika assessment Jenderal McChrystal bocor ke publik Amerika Serikat, secara otomatis salah satu reaksi yang muncul adalah soal cost yang harus dikeluarkan untuk membiayai kelanjutan perang tersebut. Bukan saja soal berapa dollar, tetapi juga menyangkut berapa banyak lagi prajurit militer Uwak Sam yang pulang ke tanah airnya dalam peti mati berbalut bendera Stars and Stripes dan yang duduk di atas kursi roda tanpa daya.
Untuk mengamankan kepentingan nasional, cost berapapun akan dikeluarkan. Tetapi bukan berarti cost itu tidak bisa dihitung atau direka. Masalahnya di Indonesia, kita belum membangun sistem untuk menghitung cost tersebut dengan benar.

Angkatan Laut Dan Angkutan Laut

All hands,
Keterkaitan antara Angkatan Laut dan angkutan laut tentu saja banyak. Seperti tugas Angkatan Laut untuk mengamankan SLOC, yang mana terciptanya keamanan SLOC berarti menciptakan angkutan laut yang aman dari segala ancaman dan lancar. Angkatan Laut dan angkutan laut mempunyai keterkaitan pula dalam masalah ketersediaan sarana dukung pelabuhan. Setiap pelabuhan yang mampu menampung bersandarnya kapal-kapal angkutan laut secara umum dapat diartikan dapat pula memfasilitasi bersandarnya kapal perang Angkatan Laut.
Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang sekarang mengedepan dalam hubungan antara Angkatan Laut dan angkutan laut adalah bagaimana memadukan keduanya sehingga membentuk kekuatan maritim nasional. Isu ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat di era reformasi sekarang, sebab kepentingan sektoral jauh lebih menguat saat ini dibandingkan di masa lalu.
Kalau di negara-negara lain seperti Inggris yang mana Angkatan Laut mempunyai satuan kapal cadangan yang berisikan kapal-kapal komersial, di Indonesia situasi itu masih jauh dari harapan. Sebab secara politik belum ada kemauan kuat untuk mewujudkan kekuatan maritim Indonesia. Lihat saja aturan perundang-undangan dan atau sejenisnya yang kurang mengakomodasi bagaimana memberdayakan armada niaga nasional untuk mendukung Angkatan Laut dalam rangka menciptakan kekuatan maritim nasional.
Misalnya, mungkinkah Angkatan Laut negeri ini memperoleh kapal niaga yang disewa oleh Departemen Pertahanan? Sepanjang pengetahuan saya, aturan mengenai sewa menyewa kapal niaga untuk kepentingan Angkatan Laut belum diatur di Indonesia. Selama ini yang ada dalam pemikiran Departemen Pertahanan adalah mobilisasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Seperti diketahui, di masa lalu armada niaga nasional dimobilisasi untuk kepentingan kampanye militer.
Masalahnya, kini situasi sudah berubah. Penggunaan kapal niaga bagi kepentingan militer tidak dapat semata-mata berdasarkan pertimbangan hirarkis laksana di dunia militer, tetapi harus pula memperhatikan aspek komersial. Hal yang seperti ini yang harusnya dikaji lebih lanjut oleh Departemen Pertahanan. Adapun Angkatan Laut sebagai pengguna tentu saja tergantung dari bagaimana kinerja dan kebijakan departemen tersebut.

Kebanggaan Dan Efisiensi

All hands,
Menggunakan sistem senjata buatan dalam negeri merupakan kebanggaan bagi setiap bangsa. Sebab secara normatif hal itu berarti mengurangi ketergantungan pada sistem senjata buatan asing. Namun demikian, kebanggaan dalam menggunakan sistem senjata buatan dalam negeri sudah sepantasnya diimbangi pula dengan perhitungan ekonomis yaitu efisiennya. Efisien antara lain menyangkut biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan sistem senjata tersebut dibandingkan sistem senjata serupa keluaran pabrikan asing.
Butuh perhitungan cermat soal itu, agar jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan sistem senjata buatan dalam negeri jauh lebih mahal daripada sistem senjata sejenis produk luar negeri. Biaya yang tercakup di sini antara lain adalah biaya pemeliharaan, di samping juga biaya operasional maupun penyiapan pengawak. Kalau biayanya sama dan atau malah lebih mahal daripada sistem senjata serupa buatan asing, tentu saja pantas untuk dipertanyakan kinerja sistem senjata buatan dalam negeri.
Berhitung mengenai biaya yang dikeluarkan penting untuk dilaksanakan, sebab sumber daya yang tersedia pada dasarnya terbatas. Terkait dengan sistem senjata buatan dalam negeri, perhitungan diperlukan bukan semata soal biaya yang harus dikeluarkan dalam operasional dan pemeliharaannya, tetapi juga sebagai umpan balik kepada pabrikan. Dengan adanya masukan itu diharapkan pabrikan akan melaksanakan perbaikan pada kekurangan yang terjadi, baik kekurangan teknis maupun non teknis.
Kehendak politik untuk lebih banyak menggunakan sistem senjata buatan dalam negeri patut untuk dihargai, akan tetapi keinginan itu harus diimbangi pula oleh kemampuan pabrikan lokal untuk menciptakan sistem senjata yang biaya operasional dan pemeliharaannya tidak lebih mahal daripada sistem senjata serupa pasokan asing. Terkadang faktor biaya ini seringkali diabaikan dalam penggunaan sistem senjata produksi lokal.

Menengok Kembali Konsep Pangkalan Angkatan Laut Di Masa Lalu

All hands,
Kalau kita membuka kembali rencana pembangunan kekuatan Angkatan Laut negeri ini di masa lalu, para perwira Angkatan Laut di era itu telah merancang konsep penyebaran pangkalan Angkatan Laut. Salah satunya adalah eksistensi dua homebase Angkatan Laut, yaitu satu di wilayah barat dan satu di kawasan timur. Homebase di kawasan barat telah lama dibangun yaitu di Teluk Ratai, namun dengan alasan tertentu tidak digunakan oleh armada dan hanya dipakai oleh Marinir. Sedangkan homebase di wilayah timur dirancang terletak di Sorong.
Sangat disayangkan tidak ada kelanjutan antara rencana pembangunan pangkalan Angkatan Laut di masa lalu dengan masa kini. Di sisi lain, sejak lama dirasakan bahwa homebase di Surabaya sudah kurang layak lagi seiring perkembangan wilayah di sekitarnya. Begitu pula pangkalan yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Bukan rahasia lagi bahwa sekarang dibutuhkan homebase baru bagi armada Angkatan Laut. Terlebih lagi dalam tahun-tahun ke depan realisasi tiga eskader atau armada bernomor atau armada kawasan yang berada di bawah Armada RI tinggal soal waktu. Guna membangun pangkalan baru, dapat dipastikan memerlukan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Sementara kebutuhan anggaran bagi Angkatan Laut bukan semata soal membuat pangkalan baru, tetapi juga memodernisasi sistem senjata dan lain sebagainya.
Menghadapi situasi seperti itu, tidak ada salahnya bila konsep dua homebase yaitu satu di wilayah barat dan satu di kawasan timur yang telah dirumuskan oleh para perwira pendahulu ditengok kembali. Kalau soal ancaman bencana, sebenarnya dapat dikurangi dampaknya melalui pembangunan pangkalan yang memperhatikan mitigasi bencana. Sebagai perbandingan, Jepang yang juga merupakan negeri langganan gempa tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan pangkalan Angkatan Lautnya. Dengan demikian, Indonesia pun bisa melaksanakan hal serupa.

Penentuan Lokasi Pangkalan

All hands,
Selama ini masalah penentuan lokasi pangkalan militer diserahkan sepenuhnya kepada institusi militer. Departemen Pertahanan terkesan tidak mau turut terlibat, padahal masalah pangkalan terkait dengan strategi pertahanan. Penggelaran pangkalan harus disesuaikan dengan strategi pertahanan yang sekarang dianut.
Masalahnya adalah hingga kini belum jelas wilayah mana saja yang harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan pertahanan. Departemen Pertahanan nampaknya tidak memberikan arahan kepada militer negeri ini soal itu, sehingga wajar apabila militer negeri ini memberikan prioritas yang sama terhadap semua pangkalan di pelosok negeri.
Ke depan, sebaiknya Departemen Pertahanan turut terlibat dalam penentuan lokasi pangkalan bagi militer. Tidak semua aspirasi dari militer soal lokasi pangkalan baru harus disetujui. Sebab semua harus mengacu pada strategi pertahanan.
Kalau strategi pertahanan yang dianut sekarang dianggap bermasalah, artinya strategi tersebut harus diperbaiki dulu. Baru kemudian Departemen Pertahanan dapat terlibat aktif dalam penentuan pangkalan militer. Sebab pembangunan pangkalan militer selain terkait dengan strategi pertahanan, juga mempunyai relevansi dengan ketersediaan anggaran pertahanan.

Masalah Daerah Latihan Tempur

All hands,
Untuk menjaga profesionalisme Angkatan Laut, pelaksanaan latihan secara berjenjang harus senantiasa dilaksanakan. Ketika jenjang latihan mencapai tahapan latihan puncak, dibutuhkan daerah latihan yang sangat luas. Dalam konteks Angkatan Laut, daerah latihan bukan saja mencakup wilayah laut, tetapi juga kawasan pantai dan daratan untuk menguji coba semua bentuk peperangan. Saat menyentuh isu kawasan pantai dan daratan, di sini mulai timbul masalah.
Hal itu terjadi karena Angkatan Laut harus bersentuhan dengan manusia, dalam hal ini sekelompok masyarakat yang terpengaruh oleh diadakannya latihan di wilayah sekitar mereka. Sekelompok masyarakat tersebut bukan semata kumpulan penduduk biasa, namun termasuk pula pemerintahan lokal. Terkadang persentuhan itu berlangsung dengan tidak mulus, bahkan memunculkan konflik seperti dalam kasus di wilayah Grati beberapa tahun silam.
Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya tidak diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Laut negeri ini. Departemen Pertahanan sebagai penentu kebijakan pertahanan harus terlibat dalam masalah penetapan daerah latihan tempur. Departemen ini harus melakukan assessment daerah mana saja yang layak dan pantas dijadikan daerah latihan tempur. Setelah assessment selesai, barulah menetapkannya dan menyelesaikan permasalahan administratif dengan pemerintahan lokal.
Dalam melaksanakan assessment, tentu saja Departemen Pertahanan harus mendengarkan masukan dari Angkatan Laut. Penting untuk diingat bahwa penetapan daerah latihan tempur terkait RUTR Pertahanan yang hingga kini aturan tersebut masih ditunggu bagaimana kelanjutannya. Adanya RUTR Pertahanan akan memudahkan Angkatan Laut dalam berbagai hal, termasuk mengusulkan wilayah yang sepantasnya menjadi daerah latihan tempur.

Ketergantungan Senjata Pada Amerika Serikat Masih Tinggi

All hands,
Sebagai akibat diembargo oleh Amerika Serikat beberapa tahun lalu, Indonesia kini membatasi diri untuk menggunakan sistem senjata buatan negeri itu. Selain berpaling kepada Rusia dan Cina, Indonesia juga masih mengandalkan pada sistem senjata produksi Eropa Barat. Baik rudal, torpedo, radar dan sistem elektronika seperti sewaco. Terkait dengan sistem senjata keluaran pabrik-pabrik Eropa Barat, Indonesia harus melaksanakan kalkulasi dengan betul.
Alasannya tidak lain karena pada sebagian besar sistem senjata tersebut terdapat komponen-komponen buatan Uwak Sam. Artinya, pelepasan sistem senjata itu kepada Indonesia bukan saja melibatkan pemerintah di mana pabrik senjata berada, namun melibatkan pula Amerika Serikat. Indonesia harus ingat kembali kasus rencana pengadaan rudal Exocet MM-40 Block x yang sempat terhambat karena keberatan Washington.
Kondisi itu menggambarkan bahwa meskipun Angkatan Laut Indonesia mulai mengurangi ketergantungannya pada sistem senjata keluaran Uwak Sam, akan tetapi masih terdapat ketergantungan terhadap Amerika Serikat dalam bentuk komponen-komponen pada sistem senjata buatan Eropa Barat. Hal seperti ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak merugikan di kemudian hari. Meskipun dimensi komponennya kecil, namun kehadiran komponen itu dalam sistem senjata adalah wajib. Ketiadaan komponen itu, misalnya akibat embargo akan melumpuhkan sistem senjata secara keseluruhan.