29 Juni 2009

Strategi Maritim Dan Kepentingan Nasional

All hands,
Perancangan strategi maritim suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional bangsa itu. Akar dari strategi maritim adalah kepentingan nasional. Meskipun elemen dari strategi maritim setiap bangsa nyaris sama yaitu sea control, sea denial dan power projection, akan tetapi realisasinya di lapangan berbeda-beda. Perbedaan terjadi karena kepentingan nasional tiap bangsa tidak sama persis, khususnya pada aspek ruang dan waktu.
Sebagai contoh, kepentingan nasional Amerika Serikat di era Presiden G.W. Bush di antaranya adalah strengthen alliances to defeat global terrorism and work to prevent attacks against us and our friends dan work with others to defuse regional conflicts. Untuk mendukung tercapainya kepentingan itu, maka dirumuskanlah A Cooperative Strategy for 21st Century Sea Power. Strategi itu elemennya adalah forward presence, deterrence, sea control, power projection, maritime security operations dan humanitarian assistance and disaster relief. Karena kepentingan nasional negeri itu berada pada lingkup global, maka kapal perang Amerika Serikat dihadirkan di seluruh perairan dunia.
Indonesia sebagai bangsa juga mempunyai kepentingan nasional. Memang masalah perumusan kepentingan nasional Indonesia masih berbeda pendapat, sebab sebagian pihak kurang sependapat bila kepentingan itu dicantumkan dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008. Menurut pendapat itu, semestinya kepentingan nasional dirumuskan pada aturan hukum yang lebih tinggi dan penyusunannya tidak saja melibatkan unsur eksekutif.
Karena mayoritas wilayah yurisdiksi Indonesia adalah perairan, berarti sebagian kepentingan nasional mempunyai keterkaitan dengan domain maritim. Ancaman dan tantangan pada domain maritim sampai pada tingkat tertentu dapat dikategorikan sebagai ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasional. Misalnya terancamnya SLOC Indonesia dari kawasan barat ke wilayah timur.
Mengantisipasi situasi demikian, dibutuhkan suatu strategi maritim. Strategi maritim itu harus mengatur semua pihak yang terkait dengan domain maritim, bukan hanya mengatur Angkatan Laut. Dan siapa pun harus tulus, rela dan ikhlas melihat besarnya peran Angkatan Laut dalam strategi maritim itu, sebab di manapun di dunia Angkatan Laut adalah komponen utama dan ujung tombak dalam strategi maritim.
Pertanyaannya, kapan Indonesia akan mempunyai strategi maritim? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat tergantung pada pertanyaan apakah bangsa ini, khususnya pengambil keputusan, merasa perlu akan hadirnya strategi maritim Indonesia atau tidak. Kasus-kasus seperti sengketa di Laut Sulawesi, Timor Timur 1999, Aceh 2000-2005 dan Lombok Agreement belum cukup menyadarkan para pengambil keputusan di negeri ini akan strategis dan vitalnya kehadiran strategi maritim nasional.

2 komentar:

Anonim mengatakan...

yup tapi jangan lupa untuk menyiapkan sdm di dalam indo navy sendiri karena untuk memikirkan urusan rumah tangganya sendiri sudah kelenger apalagi diajak memikirkan strategi maritim

Allhands mengatakan...

Antara penyiapan SDM dengan strategi maritim harus sejalan. Kalaupun SDM siap tapi strategi maritim tidak ada jadinya mungkin agak mirip situasi sekarang. Kita bingung harus lakukan apa di laut, karena strategi maritimnya nggak ada. Strategi maritim bukan saja tanggung jawab AL, tetapi pemerintah. Strategi maritim turunan dari strategi keamanan nasional. Tanpa strategi maritim, ibarat kapal tanpa haluan yang jelas. Apakah mau ke 30,45,90,180,270 atau berapa?