All hands,
Pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk kekuatan laut khususnya menyangkut pengadaan alutsista sebagian besar masih bertumpu pada pinjaman asing. Pinjaman asing yang berbentuk utang tersebut seperti kredit ekspor pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Departemen Pertahanan melaksanakan koordinasi yang erat dengan Departemen Keuangan ketika hendak melaksanakan pengadaan alutsista. Pengelolaan pinjaman asing oleh Departemen Keuangan merupakan amanat undang-undang, sebab semua urusan utang piutang negeri ini harus melalui satu pintu.
Namun masalahnya adalah muncul tengarai bahwa pengelolaan utang yang sangat berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir dicurigai mengorbankan kepentingan pertahanan. Bentuk konkritnya adalah tidak terlaksananya Renstra 2005-2009 pada tingkat yang diharapkan. Realisasi renstra itu masih sangat jauh dari harapan, dengan contoh pada Angkatan Laut Indonesia.
Kalau ditelusuri lebih jauh, tidak terlaksananya renstra salah satu penyebabnya adalah tidak disetujuinya pencairan utang bagi pengadaan alutsista dari luar negeri. Memang harus diakui bahwa pengadaan alutsista dengan mengandalkan pada dana pinjaman asing berarti menambah utang negeri ini. Namun pada sisi lain belum tersedia alternatif lain yang memadai, sebab APBN tidak sanggup untuk memikul beban pengadaan alutsista. Pada proses itu muncullah tengarai bahwa salah satu penyebab sangat rendahnya realisasi Renstra 2005-2009 di bidang pertahanan karena bidang ini menjadi pilihan favorit untuk mengurangi bertambahnya utang baru Indonesia.
Sekali ini ini baru ditengarai!!! Tengarai ini justru muncul dari pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan alutsista sendiri. Dan penting untuk diingat bahwa dalam proses itu yang terlibat bukan cuma eksekutif, tetapi juga legislatif.
Tentu saja menjadi pertanyaan apakah tengarai tersebut benar adanya? Saya yakin seiring berjalannya waktu, jawabannya akan muncul dengan sendirinya.
Pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk kekuatan laut khususnya menyangkut pengadaan alutsista sebagian besar masih bertumpu pada pinjaman asing. Pinjaman asing yang berbentuk utang tersebut seperti kredit ekspor pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Departemen Pertahanan melaksanakan koordinasi yang erat dengan Departemen Keuangan ketika hendak melaksanakan pengadaan alutsista. Pengelolaan pinjaman asing oleh Departemen Keuangan merupakan amanat undang-undang, sebab semua urusan utang piutang negeri ini harus melalui satu pintu.
Namun masalahnya adalah muncul tengarai bahwa pengelolaan utang yang sangat berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir dicurigai mengorbankan kepentingan pertahanan. Bentuk konkritnya adalah tidak terlaksananya Renstra 2005-2009 pada tingkat yang diharapkan. Realisasi renstra itu masih sangat jauh dari harapan, dengan contoh pada Angkatan Laut Indonesia.
Kalau ditelusuri lebih jauh, tidak terlaksananya renstra salah satu penyebabnya adalah tidak disetujuinya pencairan utang bagi pengadaan alutsista dari luar negeri. Memang harus diakui bahwa pengadaan alutsista dengan mengandalkan pada dana pinjaman asing berarti menambah utang negeri ini. Namun pada sisi lain belum tersedia alternatif lain yang memadai, sebab APBN tidak sanggup untuk memikul beban pengadaan alutsista. Pada proses itu muncullah tengarai bahwa salah satu penyebab sangat rendahnya realisasi Renstra 2005-2009 di bidang pertahanan karena bidang ini menjadi pilihan favorit untuk mengurangi bertambahnya utang baru Indonesia.
Sekali ini ini baru ditengarai!!! Tengarai ini justru muncul dari pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan alutsista sendiri. Dan penting untuk diingat bahwa dalam proses itu yang terlibat bukan cuma eksekutif, tetapi juga legislatif.
Tentu saja menjadi pertanyaan apakah tengarai tersebut benar adanya? Saya yakin seiring berjalannya waktu, jawabannya akan muncul dengan sendirinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar