All hands,
Selama ini tanpa banyak disadari banyak hal yang keliru dalam sistem penganggaran di militer Indonesia. Kekuatan laut Indonesia merupakan salah satu korban dari sistem penganggaran yang salah itu dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang dimaksud dengan sistem penganggaran yang keliru tersebut?
Pembagian anggaran bagi ketiga matra militer Indonesia didasarkan pada rasio personel, bukan pada rasio alutsista. Kalau memakai rasio alutsista, Angkatan Laut (dan Angkatan Udara) akan mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar daripada Angkatan Darat. Sebab pemeliharaan alutsista kedua matra ribuan persen lebih mahal daripada pemeliharaan alutsista kekuatan darat.
Namun yang terjadi dan dipraktekkan di dunia nyata adalah sebaliknya, Angkatan Darat yang jumlah personelnya lebih banyak mendapatkan anggaran yang berkali-kali lipat daripada dua matra lainnya. Lihat saja besaran APBN untuk renumerasi beberapa waktu lalu, di mana gabungan anggaran renumerasi bagi kekuatan laut dan udara bahkan hanya mencapai ratusan milyar rupiah. Sementara besaran renumerasi kekuatan darat nilainya lebih dari Rp.1 trilyun.
Dengan kondisi begini, sulit mengharapkan kemajuan dalam kekuatan militer Indonesia. Sebab tuntutan tugas yang besar tidak diimbangi dengan anggaran yang proporsional bagi kekuatan laut dan udara. Untuk mengakhiri sistem penganggaran yang keliru ini, dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah yang harus dimulai dari Departemen Pertahanan. Pertanyaannya, pantaskah berharap kepada Departemen Pertahanan?
1 komentar:
mungkin yang anda maksud remunerasi(bkn renumerasi), karena remunerasi mmg terkait dengan reformasi birokrasi
Posting Komentar