09 Maret 2009

Angkatan Laut Dan Shaping The Environment

All hands,
Kerjasama Angkatan Laut dapat dipastikan senantiasa berada dalam bingkai besar kerjasama antar negara. Hal itu harus mengacu pada kebijakan pertahanan dan luar negeri yang telah digariskan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pertahanan dan luar negeri harus dapat menjadi penuntun bagi militer, termasuk Angkatan Laut untuk melaksanakan kerjasama dengan mitranya di luar negeri.
Tujuan kerjasama Angkatan Laut tidak boleh dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam era masa kini, instrumen yang digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional tidak lagi sebatas instrumen politik, ekonomi dan militer, namun telah melebar menjadi instrumen militer, intelijen, diplomatik, penegakan hukum, informasi, keuangan dan ekonomi. Meskipun instrumen kekuatan nasional telah meluas, akan tetapi peran instrumen militer tetap tidak dapat diabaikan.
Dalam perkembangan terkini, kebijakan-kebijakan sektoral di banyak negara selalu disinkronkan dan diintegrasikan menjadi kebijakan nasional. Begitu pula dengan kebijakan pertahanan dan luar negeri, di mana kedua kebijakan itu senantiasa saling terkait. Saat ini isu-isu politik dan keamanan cukup mendominasi atmosfir berbagai kawasan di dunia, yang untuk menghadapinya membutuhkan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang aneh bila terdapat keterkaitan antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Isu-isu politik dan keamanan yang berkembang tidak dapat direspon hanya dengan mengandalkan pendekatan militer saja sebagai satu-satunya solusi, tetapi harus lebih banyak melalui pendekatan diplomatik yang didukung oleh kekuatan militer. Pada sebagian besar negara seperti Amerika Serikat, Departemen Pertahanan memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Di negeri itu, terjalin kerjasama erat antara Duta Besar Amerika Serikat di negara akreditasi dengan Panglima militer Amerika Serikat di kawasan setiap negara akreditasi. Keduanya bekerjasama untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri Presiden, yang dikenal sebagai shaping the environment.
Shaping the environment telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara lain. Contohnya adalah serial latihan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Atau latihan-latihan bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh India dengan negara-negara lain di sekitarnya. Semua itu dimaksudkan untukn mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.
Dalam shaping the environment, Angkatan Laut seringkali menjadi ujung tombak. Terlebih lagi ketika kondisi lingkungan keamanan masa kini yang sangat dinamis dan ditandai dengan munculnya banyak ancaman dan tantangan terhadap keamanan bersama negara-negara se-kawasan.
Environment bagi Indonesia yang utama adalah ASEAN. Di sanalah titik berat kerjasama pertahanan, termasuk kerjasama Angkatan Laut, harus dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah kerjasama pertahanan yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia sudah dirancang dengan matang untuk shaping the environment? Ataukah kerjasama itu terbatas pada formalitas belaka?

Tidak ada komentar: