Kerjasama Kesehatan Angkatan Laut

All hands,

Dewasa ini, cakupan kerjasama Angkatan Laut sudah meluas daripada sebelumnya. Bila sebelumnya kerjasama Angkatan Laut lebih banyak berfokus pada hard issues seperti latihan bersama, patroli bersama, pertukaran informasi dan lain sebagainya, kini kerjasama Angkatan Laut telah mencapai pula ranah soft issues seperti kerjasama bidang kesehatan. Kerjasama bidang kesehatan misalnya pertukaran tenaga dokter dan paramedis antar Angkatan Laut dalam suatu operasi bakti kesehatan. Dalam istilah internasional, operasi bakti kesehatan lebih dikenal sebagai operasi HADR.

Pola kerjasama seperti ini telah ditempuh oleh Amerika Serikat dengan Cina. Seperti diketahui, kedua negara seringkali berbeda pendapat dalam isu-isu keras. Misalnya soal aktivitas militer Amerika Serikat di perairan internasional sekitar Cina. Untuk membangun CBM kedua negara, kedua Angkatan Laut sejak beberapa tahun silam telah sepakat menjalin kerjasama pada isu-isu lunak.

Pertukaran tenaga dokter dan paramedis Angkatan Laut perlu dirintis pula oleh Indonesia. Selama ini kerjasama di bidang kesehatan antar Angkatan Laut yang telah terjalin adalah diikutkannya tenaga dokter dan paramedis dari Angkatan Laut negara lain untuk berpartisipasi dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Ke depan, akan lebih baik bila tenaga dokter dan paramedis Angkatan Laut negeri ini ikut berpartisipasi dalam operasi yang serupa dengan SBJ yang digelar oleh negara lain, seperti Pacific Partnership yang rutin dilaksanakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Konsistensi Bantuan Amerika Serikat Kepada Indonesia

All hands,

Sebagai negara mitra Indonesia, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir selalu konsisten membantu perkuatan kekuatan militer Indonesia, termasuk Angkatan Laut negeri ini. Pasca November 2005, Washington telah beberapa kali memberikan bantuan kepada kekuatan laut Indonesia. Hingga kini, bila ditarik garis lurus maka akan terlihat konsistensi tersebut.

Konsistensi itu yaitu konsisten memberikan bantuan yang tidak menambah fire power maupun mobilitas kekuatan Angkatan Laut. Jenis bantuan yang dikucurkan adalah bantuan yang "remeh-temeh", yang sebenarnya tanpa harus dibantu oleh Washington pun Jakarta bisa melaksanakan pengadaan barang atau sistem senjata itu secara mandiri menggunakan anggaran sendiri. Singkatnya, bantuan militer Amerika Serikat kepada kekuatan laut negeri ini sebenarnya tidak bernilai strategis, sementara bantuan yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah yang bersifat strategis.

Dari sini terlihat betapa kemitraan komprehensif yang telah disepakati kedua negara belum dieksploitasi secara optimal oleh Indonesia. Harus diingat bahwa Washington membutuhkan Jakarta, sehingga Jakarta harus cerdas dalam meminta sumberdaya dari Washington dalam kemitraan tersebut.

Meningkatkan Kerjasama Indonesia-Prancis

All hands,

Kerjasama di bidang pertahanan dan militer antara Indonesia dan Prancis selama ini masih belum optimal. Masih banyak peluang kerjasama kedua negara yang belum digarap secara optimal, walaupun sejak 1970-an Jakarta merupakan salah satu konsumen sistem senjata buatan Paris. Misalnya rudal Exocet, helikopter Collibri dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, secara rutin petinggi militer Paris yang diwakili oleh Panglima Armada Samudera India melawat ke Jakarta yang biasanya diikuti oleh kapal induk helikopter Jean d' Arc yang kini telah dipensiunkan terhitung 1 September 2010.

Tentu menjadi pertanyaan mengapa kerjasama Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dan militer belum optimal. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu, salah satu perspektif yang ditawarkan adalah sudut pandang geopolitik. Dari perspektif itu, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah pengaruh Amerika Serikat, termasuk soal pasaran senjata. Bukan berarti negara-negara lain tidak boleh memasuki pasar senjata kawasan ini, tetapi porsinya telah dibatasi.

Disadari atau tidak, Washington selama ini berupaya untuk mengekang gerakan penjualan senjata Paris di Asia Tenggara. Hanya sistem senjata tertentu yang bisa masuk di kawasan ini, khususnya yang tidak dibuat oleh Washington. Misalnya kapal selam kelas Scorpene yang dibeli oleh Negeri Tukang Klaim yang bodoh. Sementara untuk rudal anti kapal permukaan pun seperti Exocet dibatasi penjualannya oleh Washington, seperti menggunakan isu ada komponen buatan Amerika Serikat dalam rudal itu. Di balik isu komponen, sebenarnya terselip pula aspirasi membatasi penjualan rudal buatan Prancis dan sebaliknya mendorong negara-negara kawaasan memakai rudal produksi Amerika Serikat seperti Harpoon.

Indonesia berada dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi tak berarti tidak ada peluang untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer dengan Prancis. Sebagai contoh, Indonesia bisa mempertimbangkan pengadaan kapal fregat kelas FREMM untuk menggantikan fregat kelas Van Speijk untuk 10-15 tahun ke depan. Meskipun fregat kelas Van Speijk baru akan pensiun dalam periode itu, namun hendaknya sejak dini dilirik kapal fregat jenis apa yang cocok menggantikannya. Soal apakah nanti pengadaan fregat kelas FREMM lewat lisensi dan atau offset, itu urusan belakangan.

Jakarta dapat melirik pula kapal amfibi BTP Mistral produksi Prancis. Daya muat kapal itu lebih besar daripada LPD buatan Korea Selatan yang digunakan oleh Indonesia saat ini. Sebagai latar belakang, Prancis sangat terbuka untuk bekerjasama dengan negara lain dalam memasarkan kapal itu, termasuk program lisensi dan atau offset. Keinginan Rusia untuk membeli kapal amfibi BTP Mistral menunjukkan potensi kapal perang itu yang dapat dieksploitasi oleh Indonesia, sebab beberapa negara eks Uni Soviet langsung gentar dengan manuver Moskow tersebut.

Mempererat Kerjasama Militer Indonesia-Jerman

All hands,

Jerman merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia, khususnya Angkatan Laut, dalam pembangunan kekuatan. Secara khusus, ikatan kedua negara terkait dengan pasokan kapal selam Jerman kepada Indonesia. Setelah Angkatan Laut Indonesia mempensiunkan kapal selam kelas Whiskey pada awal 1980-an, kekuatan kapal selam Indonesia sepenuhnya bertumpu pada Jerman. Hingga akhir 1990-an, ada ikatan yang erat dan kuat dalam urusan sistem senjata antara Jakarta dan Berlin, di antaranya karena ada hubungan emosional salah seorang mantan petinggi Indonesia dengan Jerman sebagai negeri di mana eks pejabat tersebut sekolah dan membangun reputasinya sebagai seorang ilmuwan kelas dunia.

Pasca masa itu, nampaknya hubungan kedua negara khususnya terkait sistem senjata tidak seerat di era sebelumnya. Beberapa tahun lalu Jerman pernah menaikkan bunga pinjaman terhadap Indonesia karena Berlin tidak berkenan terhadap tindakan Jakarta terkait produk dia yaitu kapal selam kelas U-209/1300. Soal ini memang tidak kasat mata, tetapi nyata.

Dalam perkembangan terkini, sepertinya kemitraan Indonesia-Jerman soal kapal selam akan berlanjut. Kecenderungan seperti itu perlu diantisipasi oleh Indonesia dengan mempererat kerjasama militer dengan Jerman. Sebab bila tidak, ada dampak negatif bersifat jangka panjang kalau kelanjutan kemitraan tersebut memang betul berlanjut. Banyak opsi yang tersedia untuk mempererat kemitraan itu selama Indonesia mau berpikir.

Ajukan Tagihan Kepada Amerika Serikat

All hands,

Dalam Kemitraan Komprehensif yang disepakati oleh Presiden Indonesia dan Amerika Serikat, salah satu bidang kerjasama adalah kerjasama keamanan dan kawasan. Terdapat tiga item dalam bidang tersebut, dua di antaranya adalah soal Defense Framework Agreement dan Security Cooperation. Dalam keduanya terdapat sub agenda kerjasama keamanan maritim. Pertanyaannya, apa keuntungan yang bisa diraih Indonesia dari Kemitraan Komprehensif?

Keuntungan yang bisa diraih Indonesia sebenarnya banyak. Peluang tersebut terbuka lebar. Yang menjadi masalah adalah apakah Jakarta mau dan akan mengajukan "tagihan" kepada Washington terkait dengan kerjasama keamanan maritim? "Tagihan" itu harus diajukan, bukan sebaliknya menunggu inisiatif tawaran dari Amerika Serikat!!!

Terkait dengan Kemitraan Komprehensif, Jakarta harus memanfaatkan posisi geografisnya. Mainkan posisi strategis Indonesia dalam rangka meraih keuntungan, sebab mustahil Washington tak membutuhkan Indonesia dalam konteks lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik saat ini yang menghadapkan kepentingannya versus kepentingan Cina. Untuk memanfaatkan posisi strategis demi kepentingan nasional, Jakarta harus belajar dari Islamabad yang sangat cerdas, cerdik dan pandai memainkan instrumen itu terhadap Washington dalam bingkai war on terrorism. Seharusnya Jakarta bisa memainkan posisi itu pula dalam kerangka kebijakan Washington untuk contain Beijing.

Regionalisme Angkatan Laut

All hands,

Sejak berakhirnya Perang Dingin, kawasan Asia Pasifik telah dilanda regionalisme Angkatan Laut. Bentuknya antara lain dalam kerjasama multilateral Angkatan Laut di kawasan ini, misalnya lewat WPNS, RIMPAC, CARAT, MSSP dan berbagai kerjasama lainnya. Sebelumnya regionalisme Angkatan Laut sudah didahului oleh FPDA. Regionalisme Angkatan Laut didasari oleh kebutuhan kerjasama untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang muncul di kawasan yang dipandang sebagai ancaman dan tantangan bersama.

Dalam konteks ASEAN, gagasan regionalisme Angkatan Laut telah diusung dalam ASEAN Security Community. Pertanyaannya, bagaimana peluang regionalisme Angkatan Laut dalam bingkai ASEAN? Peluang keberhasilan regionalisme itu tetap ada, sepanjang batu kerikil yang ada dalam ASEAN bisa disingkirkan. Batu kerikil itu bentuknya bermacam-macam, tetapi sumber asalnya sama yaitu saling ketidakpercayaan antar beberapa negara ASEAN.

Inilah tantangan nyata untuk mewujudkan regionalisme Angkatan Laut di ASEAN. Dibutuhkan suatu dobrakan untuk menembus kebuntuan soal rasa saling tidak percaya yang selama ini muncul. Berbeda dengan kerjasama regional lainnya, negara-negara ASEAN tidak mempunyai shared history yang sama laiknya NATO dan Uni Eropa nun jauh di sana. Keberhasilan regionalisme Angkatan Laut di Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuan mendobrak masalah utama yang sejak 1967 belum berhasil dituntaskan.

Angkatan Laut Dan Proyeksi Indonesia Di ASEAN

All hands,

Selama ini gagasan Indonesia menyangkut ASEAN adalah ASEAN sebagai proyeksi kepentingan Indonesia. Gagasan ini tidak pernah dinyatakan secara tersurat, namun seringkali nampak secara tersirat. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia memproyeksikan kepentingannya dalam ASEAN?

Ambil contoh gagasan ASEAN Security Community yang akan diwujudkan pada 2015. ASC lahir dari keprihatinan Indonesia soal penyelundupan senjata ilegal ketika negeri ini dilanda konflik pada 1990-2003. Celakanya, senjata-senjata itu berasal dari dan atau melintasi negara-negara ASEAN tertentu. Setidaknya begitu cerita mantan Sekjen organisasi itu Rodolfo C. Severino dalam bukunya yang mengupas cerita tentang ASC.

Salah satu komponen kerjasama ASC adalah keamanan maritim, di mana Indonesia dituntut mampu memproyeksikan kepentingannya dalam wadah kerjasama tersebut. Masalahnya adalah seberapa serius Indonesia mengisi kerjasama tersebut? Kalau melihat beberapa isu kunci terkait dengan keamanan maritim yang hingga kini terkesan mendapat pembiaran dari pemerintah, rasanya bukan suatu hal yang berlebihan bila ada pihak-pihak di Indonesia yang skeptis dengan peran Indonesia nantinya dalam kerjasama maritim ASEAN.

Angkatan Laut suka atau tidak suka akan menjadi ujung tombak Indonesia kerjasama maritim ASEAN. Melihat laju kecepatan pembangunan kekuatan Angkatan Laut saat ini, ada rasa pesimis yang cukup kuat akan peran Angkatan Laut yang diharapkan dalam kerjasama itu. Realisasi pembangunan kekuatan laut tidak berbanding lurus dengan semangat pemerintah Indonesia yang menggebu-gebu soal kerjasama keamanan maritim ASEAN lewat ASC. Namun nanti ketika ada Angkatan Laut dari negara yang perairannya sangat "ciprit" dibandingkan perairan Indonesia berperan lebih dominan di bingkai ASEAN, di dalam negeri nampaknya akan ada unsur di luar Angkatan Laut yang pasti marah-marah dan dongkol.

Pertanyaannya, salah siapa atas semua kondisi itu?

Integrasi Radar Pengamatan Maritim

All hands,
Indonesia telah membangun jaringan radar pengamatan di sepanjang pantai timur Sumatera yang terbentang dari Pulau Weh sampai dengan Pulau Batam. Beberapa stasiun radar pengamatan maritim tersebut didanai oleh pemerintah Indonesia, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat atau dikenal sebagai Project 1206. Selesainya pembangunan jaringan radar pengamatan maritim itu bukan berarti tuntasnya pekerjaan rumah bagi Indonesia, sebab pekerjaan rumah berikutnya adalah mengintegrasikan dua jaringan radar yang berbeda itu.
Kendala utama dalam integrasi tersebut bukan pada persoalan teknis seperti interface yang membutuhkan pembukaan kode-kode teknis dalam dua jaringan radar yang berbeda, tetapi pada kendala politik. Sebab untuk radar yang dibangun dengan bantuan dari Uwak Sam, diperlukan ijin dari Washington. Sejauh ini, soal ijin itu belum juga diberikan. Konon kabarnya, Amerika Serikat tidak mau adanya integrasi dua jaringan yang berbeda tersebut. Soal alasannya bisa ditebak sendiri.
Kondisi demikian bisa ditafsirkan secara sepihak akan ketidaktulusan Amerika Serikat membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam bidang keamanan maritim. Akan tetapi, kondisi itu sebaiknya tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Diperlukan lobi yang kuat dari pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Pertahanan untuk mendapatkan persetujuan dari Washington integrasi Project 1206 dengan Proyek IA-IB bisa terwujud.

Jangan Lupakan Bapak Angkatan Laut Modern

All hands,
Angkatan Laut Amerika Serikat selama ini banyak dijadikan acuan dalam pembangunan kekuatan laut negara-negara lain di dunia. Kondisi itu karena kekuatan laut Broer Sam adalah yang paling modern dan maju, baik dari segi sistem senjata maupun pembinaan personel. Namun demikian, masih ada negara-negara yang masih berkiblat ke Royal Navy daripada ke U.S. Navy, sebab Royal Navy dianggap sebagai Bapak Angkatan Laut modern.
Merupakan hal yang lumrah bila Royal Navy dinobatkan sebagai Bapak Angkatan Laut modern, sebab tradisi, taktik, strategi dan teknologi Angkatan Laut banyak yang lahir karena dipelopori oleh Inggris. Harap diingat pula bahwa kekuatan laut Inggris pernah “menguasai” lautan dunia dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Sementara U.S. Navy baru akan seabad “menguasai” laut dunia.
Kekuatan laut Indonesia apabila ditilik dari sejarah perjalanannya mempunyai tiga kiblat. Kiblat pertama adalah Angkatan Laut Belanda, sehingga banyak istilah di kekuatan laut Indonesia yang berbau Belanda. Bahkan ada generasi perwira profesional Angkatan Laut yang hasil didikan KIM.
Karena ada konflik politik antar negara, kiblat Angkatan Laut Indonesia pun berpaling ke Uni Soviet untuk beberapa saat. Meskipun tidak banyak, beberapa istilah Rusia masih digunakan di Angkatan Laut, khususnya pada kapal selam. Terdapat pula puluhan atau mungkin lebih dari seratus perwira lulusan lembaga pendidikan militer Uni Soviet.
Selanjutnya kiblat Angkatan Laut Indonesia beralih ke Amerika Serikat yang berlaku hingga saat ini. Taktik-taktis operasi laut yang dianut sekarang adalah hasil adopsi dari Amerika Serikat. Walaupun demikian, jumlah perwira Angkatan Laut didikan Om Sam tidak banyak.
Sebaliknya, terkesan hubungan Indonesia dengan Inggris dalam hal kerjasama Angkatan Laut kurang erat. Bisa jadi karena Indonesia bukan negara anggota Persemakmuran. Akan tetapi, lebih baik bila Angkatan Laut Indonesia lebih banyak berguru kepada Royal Navy. Mengapa demikian?
Royal Navy merupakan kekuatan laut global dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang terbatas. Jumlah kapal perangnya bahkan lebih sedikit daripada kekuatan laut Indonesia, namun dari segi kualitas tidak perlu dipertanyakan. Justru dengan kuantitas kapal perang yang terbatas, mereka mampu proyeksi kekuatan ke seluruh dunia. Hal-hal seperti ini perlu dipelajari oleh Indonesia, sehingga kekuatan laut Indonesia suatu saat nanti setidaknya mampu menyebarkan kekuatan minimal di kawasan Asia Tenggara.

Koridor Sempit Kerjasama Angkatan Laut

All hands,
Ketika dihadapkan pada tantangan untuk mengeksploitasi kerjasama Angkatan Laut, seringkali kita dihadapkan pada sempitnya koridor yang tersedia. Khususnya ketika menyentuh bidang operasi dan intelijen, maka akan dirasakan betapa koridor yang tersedia bagi Angkatan Laut untuk mengeksploitasi kerjasama cukup sempit. Setidaknya inilah yang saya rasakan secara pribadi selama ini.
Koridor yang terbuka lebar adalah pada bidang personel dan logistik. Bidang personel antara lain menyangkut kerjasama pendidikan dan pelatihan, sedangkan pada bidang logistik menyentuh kerjama yang terkait dengan bidang tersebut seperti dukungan pengisian bahan bakar secara resiprokal dan lain sebagainya. Namun dua bidang ini pun selama ini nampaknya belum dieksploitasi secara maksimal oleh Indonesia.
Sebagai contoh, tidak jarang ada kursi kosong di lembaga pendidikan Angkatan Laut asing yang sebenarnya dialokasikan oleh Indonesia namun tidak bisa diisi dengan beragam alasan. Dari situ bisa dilihat bahwa negeri ini sebenarnya mengalami kerugian dengan tidak mengisi kuota tersebut. Kerugian tersebut bisa berupa material bila kursi tersebut dihitung sebagai bantuan kerjasama pendidikan dalam bentuk utang luar negeri, dapat pula kerugian non material yang tidak terhitung karena kesempatan menambah wawasan, pergaulan dan jaringan personel Angkatan Laut negeri ini tidak dimanfaatkan secara optimal.
Kembali kepada koridor sempit di bidang operasi dan intelijen, hal itu bisa dilihat dari tidak bisanya Indonesia memenuhi keinginan negara-negara lain untuk melaksanakan combined ops di suatu wilayah perairan. Selain sensitif bagi Indonesia, combined ops juga tidak bisa terlaksana karena kebijakan luar negeri Indonesia. Faktor yang terakhir ini lebih menonjol daripada faktor pertama. Kebijakan luar negeri Indonesia yang dalam prakteknya cenderung anti asing berakibat pada adanya kecurigaan berlebihan ketika muncul gagasan mengenai maritime combined ops, khususnya bila operasi itu dirancang untuk dilaksanakan di dekat perairan Indonesia.
Kerjasama intelijen juga demikian nasibnya. Suatu pihak bersedia membagi informasi intelijen apabila ada posisi kebijakan luar negeri yang sama. Inilah yang tidak dipunyai oleh Indonesia. Status Indonesia di mata negara-negara utama di kawasan Asia Pasifik tidak jelas kecenderungan “keberpihakannya”. Karena ketidakjelasan itu, wajar saja apabila ada pihak yang berpendapat bahwa mengharapkan realisasi kerjasama intelijen maritim pada ranah yang luas bagi Indonesia bagaikan pungguk merindukan bulan.
Arus utama kerjasama Angkatan Laut di kawasan Asia Pasifik saat ini adalah di bidang operasi dan intelijen, tanpa mengabaikan bidang personel dan logistik. Sangat disayangkan koridor yang bisa dieksploitasi oleh Angkatan Laut Indonesia dalam arus utama itu sangat sempit. Pertanyaannya, apakah negeri ini harus terus begini berlaku terhadap Angkatan Lautnya sendiri?

Menelisik Bantuan Amerika Serikat

All hands,
Dalam bidang pertahanan, tidak sedikit bantuan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bantuan tersebut memang benar-benar bermanfaat bagi Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, harus dilihat terlebih dahulu daftar-daftar bantuan yang telah diberikan. Sulit untuk melakukan pukul rata bahwa bantuan dari Uwak Sam bermanfaat atau sebaliknya tidak bermanfaat bagi Indonesia.
Ada jenis bantuan tertentu dari Washington kepada Jakarta yang lebih banyak merugikan Indonesia daripada sebaliknya. Sudah pasti menjadi pertanyaan mengapa Indonesia menerima bantuan itu? Tidak sulit untuk menjawabnya, yakni Indonesia tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan olehnya. Sehingga ketika Amerika Serikat bilang bantuan x, Indonesia langsung mengangguk setuju.
Perlu diketahui bahwa pemberian bantuan militer oleh Amerika Serikat kepada Indonesia berangkat dari pikiran yaitu apa yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat dari Indonesia. Bukan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dari Amerika Serikat. Tidak heran bila bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, khususnya berbentuk material peralatan, tidak akan berusia lama dalam penggunaannya di Indonesia.
Sebagai contoh, kalau Paman Sam memerlukan informasi tentang domain maritim dari Indonesia, maka bantuan yang diberikan olehnya akan terkait dengan hal tersebut. Indonesia sebenarnya bukan tidak butuh bantuan itu, namun seringkali bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan atau requirement dari Indonesia sendiri.
Belajar dari situ, ke depan sebaiknya Indonesia dapat mengindentifikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam kerjasama dengan Amerika Serikat.

Evaluasi Terhadap Eyes In The Sky

All hands,
Guna menghadapi ancaman terhadap perompakan dan pembajakan di Selat Malaka, dua negara pantai perairan itu dan Singapura sebagai pihak lain yang berkepentingan menggelar Eyes In The Sky untuk mendukung Malsindo Coorpat. Kegiatan itu telah berlansung selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan terus berjalannya waktu, terdapat indikasi bahwa ada pihak tertentu yang terlibat kegiatan patroli pengamatan maritim semangat partisipasinya mulai menurun. Indikatornya bisa dilihat dari partisipasi pihak tertentu yang dimaksud dalam Eyes In The Sky.
Bertolak dari kondisi itu, sebaiknya Eyes In The Sky dievaluasi secara menyeluruh. Yang dievaluasi bukan semata soal pengaruh operasi ini terhadap tingkat perompakan dan pembajakan di Selat Malaka, tetapi meliputi pula mengapa semangat partisipasi pihak tertentu menurun dibandingkan sebelumnya. Hal yang terakhir ini penting untuk dievaluasi, sebab tidak adil bila operasi ini digelar demi kepentingan hidup mati negara tertentu saja.
Dalam konteks Indonesia, perlu diatur pula rotasi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk jadwal onboard di pesawat patroli maritim dua negara lainnya. Sangat tidak tepat bila kegiatan onboard di pesawat patroli maritim dua negara lainnya dalam Eyes In The Sky didominasi oleh pihak tertentu, sementara ketika pihak lain onboard di pesawat udara milik militer Indonesia, pesawat yang digunakan senantiasa adalah pesawat udara milik kekuatan laut.
Eyes In The Sky digelar demi keamanan bersama, sebab Indonesia dan dua negara lainnya mempunyai ketergantungan keamanan satu sama lain. Ketergantungan itu hendaknya saling menguntungkan satu sama lain, bukan satu pihak terkesan bekerja keras sementara yang menikmati hasilnya pihak lain. Ketika pihak lain itu kini terkesan kurang bersemangat lagi mengikuti Eyes In The Sky, maka perlu dipertanyakan apa alasannya? Dua negara lainnya yang aktif dalam Eyes In The Sky bukanlah bawahan negara yang tidak antusias lagi itu.

Mengukur Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat

All hands,
Kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat selama ini mengalami pasang surut. Meskipun sejak 2005 embargo militer terhadap Indonesia sudah diangkat oleh Amerika Serikat, namun apabila diperhatikan lebih jauh akan terlihat bahwa Uwak Sam masih berhati-hati dalam menjalin kerjasama militer dengan Indonesia.
Sebagai contoh dalam bidang latihan. U.S. Pacom sebagai komando militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik sangat selektif dalam menentukan latihan militer dengan Indonesia. Sebagian besar latihan militer yang disetujui oleh U.S. Pacom adalah antar Angkatan Laut, kemudian diikuti oleh antar Angkatan Udara dan yang terendah adalah antar Angkatan Darat.
Latihan antar Angkatan Laut kedua negara cukup beragam dan intensif dalam setiap tahunnya. Selain CARAT/NEA, masih ada pula beberapa jenis latihan lainnya seperti Salvex, Reconex, Minex dan latihan tempur antar Marinir kedua negara. Dengan Angkatan Udara, terdapat pula sejumlah latihan yang dilaksanakan. Yang sangat minim justru antar Angkatan Darat, yang sejauh ini baru sebatas Garuda Shield/GPOI.
Pertanyaannya, mengapa terdapat perbedaan intensitas latihan antar matra? Itu terjadi karena kebijakan politik Amerika Serikat. Kebijakan politik bukan saja ditentukan oleh Gedung Putih, tetapi harus direstui pula oleh Capitol Hill. Bertolak dari fakta tersebut, sulit untuk dibantah adanya preferensi berbeda dari penentu kebijakan politik di Washington terhadap militer Indonesia.
Lepas dari semua itu, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin dari latihan-latihan yang digelar. Terlebih lagi bagi Angkatan Laut negeri ini yang intensitas latihannya jauh lebih tinggi dibandingkan matra lainnya.

Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bidang kerjasama antara dengan Amerika Serikat. Dengan sikap Amerika Serikat yang setengah hati terhadap Indonesia menyangkut isu kerjasama militer secara luas, Indonesia sebaiknya tidak terlalu banyak berharap. Keeratan kerjasama dalam bidang latihan misalnya belum tentu berbanding lurus dengan kerjasama untuk pengadaan sistem senjata. Dengan kata lain, dengan status Indonesia yang cuma sekedar mitra Amerika Serikat, kerjasama militer kedua negara tidak akan luas.

Kerjasama Logistik Angkatan Laut

All hands,
Kekuatan laut Indonesia sejak lama telah menjalin kerjasama dengan Angkatan Laut lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama itu secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam bentuk kerjasama operasi dan latihan dan kerjasama pendidikan. Namun demikian, masih ada bagian lain dalam kerjasama Angkatan Laut yang selama ini belum digarap, seperti kerjasama logistik.
Kerjasama logistik Angkatan Laut bentuknya luas, seperti kerjasama pemeliharaan kapal perang, kerjasama dukungan logistik bagi kapal perang, pertukaran munisi dan lain sebagainya. Tentu menjadi pertanyaan mengapa kerjasama logistik dengan Angkatan Laut lain di kawasan Asia Tenggara terkesan ketinggalan dibandingkan kerjasama di bidang operasi dan latihan.
Nampaknya terdapat beberapa penyebab mengapa hal demikian terjadi? Pertama, bisa jadi karena belum adanya rasa saling percaya yang kuat. Sebagai contoh, kapal perang negeri pelindung dan penampung koruptor asal Indonesia bila bersandar di pelabuhan Indonesia tidak pernah mau menggunakan fasilitas dukungan BBM maupun air tawar dari fasilitas Angkatan Laut Indonesia. Sebaliknya mereka memesan sendiri pasokan logistik dari agen mereka di sini.
Kondisi itu mungkin karena mereka kurang percaya dengan tingkat kemurnian dan sterilisasi logistik dari Indonesia. Kasus ini mirip dengan keengganan pesawat komersial berjadwal yang enggan mengisi bahan bakar di bandara di Indonesia, dengan alasan ragu terhadap kualitas bahan bakar yang dipasok. Dari penyebab pertama ini jelas kaitannya merembet keluar dari domain Angkatan Laut, yaitu pemasok dan produsen bahan bakar Indonesia.
Kedua, mungkin saja karena masing-masing Angkatan Laut berupaya menjaga bagian-bagian sensitif dalam sistem senjatanya dari telisikan pihak asing. Bentuk yang kedua ini dapat terjadi apabila kapal perang satu negara Asia Tenggara dipelihara di fasilitas galangan kapal milik negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun resiko serupa juga terjadi apabila kapal dipelihara di galangan kapal asing di luar kawasan ini, tetapi nampaknya sensitivitas akan telisikan negara tetangga lebih tinggi daripada hal serupa yang dilakukan oleh negara yang letaknya berada di luar kawasan ini.
Ketiga, belum ada niat dari negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama logistik. Hal itu sangat mungkin berangkat dari rasa saling tidak percaya yang masih terpendam, meskipun sejak lama upaya CBM telah dilaksanakan. Sebagian negara di kawasan ini lebih merasa nyaman melakukan kerjasama logistik dengan kekuatan laut ekstra kawasan.
Dari kondisi nyata saat ini, benang merahnya adalah belum kukuhnya CBM di antara negara-negara Asia Tenggara. Termasuk di dalamnya naval confidence building measures.

Amerika Serikat Tidak Tulus Membantu Indonesia

All hands,
Ketika berbicara tentang isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat vokal dan aktif. Termasuk di antaranya sangat vokal mengkritik dan menekan Indonesia sebagai negara dengan perairan terluas di kawasan ini. Namun ketika Indonesia mengakui adanya kekurangan dalam penanganan keamanan maritim di wilayah yurisdiksinya dan selanjutnya mempertanyakan bantuan apa yang akan diberikan oleh Uwak Sam, Washington lalu mundur dengan teratur.
Kejadian seperti ini sudah seringkali berulang. Bukan satu atau dua kali, hanya saja memang masyarakat awam tidak mengetahuinya. Masalah ini pun sangat jarang diungkap di media massa, mungkin karena para wartawan nenek moyangnya adalah seorang pelaut.
Memang ada fakta tidak terbantahkan oleh siapapun bahwa Gedung Putih atas persetujuan Capitol Hill memberikan bantuan lewat Project 1206 dan 1207. Itu pun wilayah pemasangan radarnya sudah ditentukan oleh para pejabat di Pentagon, bukan atas dasar usulan dari Cilangkap, dalam hal ini Angkatan Laut. Akan tetapi ada fakta lain yang sekali lagi tidak digali oleh media massa Indonesia. Fakta itu adalah bantuan kapal dari militer Amerika Serikat kepada pihak yang selalu mencoba menerapkan rezim hukum darat di laut.
Singkatnya radar diberikan kepada Angkatan Laut, namun kapal diberikan kepada instansi darat yang memaksakan diri ke laut. Apa arti dari semua itu? Di dalam Angkatan Laut, kita mengenal empat komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam suatu sistem senjata. Keempat komponen mencakup sensing, mobility, fire power dan C4I.
Angkatan Laut negeri ini diberikan kemampuan sensing oleh Washington. Namun kemampuan mobility dan fire power justru diberikan kepada instansi yang tidak berwenang dalam penegakan keamanan di laut. Kalau Pentagon ingin membantu Indonesia, mengapa bantuan mobility dan fire power tidak diberikan sekaligus satu paket kepada Angkatan Laut?
Dari situ dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak tulus dalam bekerja sama dengan Indonesia, khususnya menyangkut maritime security capacity building. Negeri yang kehidupan politiknya sangat dipengaruhi oleh lobi Yahudi tersebut hanya bisa mengkritisi Indonesia secara tajam dan vokal, tetapi tidak mau membantu secara tulus ketika dimintai bantuan. Ada apa di balik semua ini?

Implementasi Perjanjian Lombok: Menguntungkan Bagi Angkatan Laut?

All hands,
Perjanjian Lombok kini mulai diimplementasikan, termasuk dalam bidang keamanan maritim. Mengingat bahwa tahap implementasi baru saja dimulai, tentu akan lebih baik bila dari sisi Angkatan Laut untuk berhitung dengan cermat. Jangan sampai dalam implementasi perjanjian tersebut, keuntungan yang didapatkan oleh Angkatan Laut negeri ini tidak maksimal.
Mencermati kerjasama dengan Australia selama ini, khususnya pada tingkat antar Angkatan Laut kedua negara, lebih banyak pada kegiatan seperti latihan, pertukaran siswa. Misalnya AL kita mengirimkan pengamat dalam Kakadu Exercise. Atau melaksanakan kembali New Horizon Exercise yang sempat terhenti karena kelancangan Australia di Timor Timur. Dan dalam perkembangan terbaru, terbuka kemungkinan realisasi information exchange antar kedua Angkatan Laut.
Yang penting kita sadari yaitu Indonesia khususnya Angkatan Laut harus memperoleh keuntungan maksimal dari implementasi Perjanjian Lombok. Termasuk pula soal peningkatan kapabilitas Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pokoknya. Peningkatan kapabilitas bukan semata pada personel, tetapi juga sistem senjata.
Menyangkut sistem senjata, peluang itu tersedia dalam Perjanjian Lombok. Pada bidang kerjasama pertahanan dalam perjanjian itu, butir 3 berbunyi, “Facilitating cooperation in the field of mutually beneficial defence technologies and capabilities, including joint design, development, production, marketing and transfer of technology as well as developing mutually agreed joint projects”.
Butir 3 itu harus dimanfaatkan oleh Angkatan Laut, berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan dan BUMN pertahanan. Jangan sampai butir 3 dimanfaatkan dengan mendapatkan kembali sistem senjata yang sebenarnya secara tidak langsung ditujukan untuk mengibiri kemampuan Angkatan Laut negeri ini. Tidak pula digunakan untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai pemakai sistem senjata yang sudah dihapus atau akan dihapus dari susunan tempur RAN.
Pengembangan teknologi kapal perang yang hendaknya dikerjasamakan dengan Australia hendaknya bukan pada kapal patroli, karena teknologi itu sudah dikuasai oleh Indonesia. Seperti diketahui, kini RAN telah menggunakan kapal patroli kelas Armidale menggantikan kelas Fremantle. Sebaiknya kerjasama dikembangkan pada teknologi kapal kombatan.
Karena Australia merupakan sekutu Washington, Indonesia dalam hal ini Departemen Pertahanan perlu melaksanakan pendekatan kepada Amerika Serikat. Tujuannya satu, memastikan bahwa Washington tidak paranoid terhadap kerjasama itu. Sebab kalau Washington paranoid, kerjasama dengan Australia terkait butir 3 tidak akan berjalan maksimal dan menguntungkan Indonesia, khususnya Angkatan Laut.

Menuju Kerjasama Maritim ASEAN Yang Minimal

All hands,
Dalam kerjasama maritim ASEAN yang akan dilembagakan dalam beberapa tahun ke depan, banyak pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Selain Angkatan Laut, kerjasama meliputkan pula instansi seperti Departemen Perhubungan, Departemen Perikanan dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan laut. Kalau memperhatikan dengan seksama rencana aksi kerjasama maritim ASEAN dalam Deklarasi Cha-Am Hua Hin, sebagian besar kerjasama yang akan dilaksanakan berada di luar aspek Angkatan Laut.
Untuk aspek Angkatan Laut sendiri, dengan memperhatikan hubungan dan kondisi kerjasama yang telah eksis selama ini, nampaknya kerjasama antar Angkatan Laut ASEAN dalam bingkai kerjasama maritim ASEAN akan minimal. Mengapa minimal? Jawabannya yaitu sulit untuk mencari common concern di antara negara-negara ASEAN, sebab basic interests negara-negara itu yang mengacu pada kepentingan nasional masing-masing perbedaannya terlalu jauh.
Sebagai contoh, dapat dipastikan negeri penampung uang haram dan koruptor asal Indonesia yang terletak di sebelah utara Pulau Batam akan mati-matian mengusulkan agar isu keamanan maritim di Selat Malaka menjadi common concern ASEAN. Sedangkan bagi Indonesia, masih banyak perairan lain di wilayahnya yang lebih patut diperhatikan dari kacamata kepentingan nasional daripada Selat Malaka.
Kerjasama latihan Angkatan Laut merupakan suatu keniscayaan, sebab hal itu cuma meneruskan praktek yang selama ini sudah berjalan dan berbasis pada bingkai hubungan bilateral. Namun untuk aspek operasional seperti operasi bersama, sepertinya sulit untuk dilaksanakan. Karena aspek itu akan menyentuh pada isu sensitif seperti di wilayah perairan mana operasi dilaksanakan dan siapa yang akan menjadi kodalnya.
Information sharing mungkin saja akan dilaksanakan, tetapi nampaknya tidak akan maksimal. Singapura yang selama ini telah menjadi ISC ReCAAP masih pelit berbagai informasi secara sukarela kepada negara lain, termasuk Indonesia, kecuali apabila ada kepentingannya di situ. Dengan pola seperti itu, Singapura sepertinya akan menempatkan negara lain seperti Indonesia cuma sebagai operator kepentingan nasionalnya. Soal information sharing, dapat dipastikan negeri itu tidak akan pernah mau membagi informasi tentang penyelundupan dari Indonesia ke negerinya.
Dari ulasan singkat itu berdasarkan situasi nyata di lapangan saat ini, bukanlah suatu hal yang berlebihan bila berkesimpulan bahwa kerjasama maritim ASEAN nantinya akan bersifat minimal. Sebab ASEAN bukanlah Uni Eropa, walaupun konsep ASEAN Community secara cerdas dicontek oleh para penggagasnya dari kondisi di Eropa. Saking cerdasnya para penggagas ASEAN Community, sampai lupa akan kondisi latar belakang politik, ekonomi, militer dan kultural Asia Tenggara yang sangat berbeda dengan Eropa.

Rusia Kembali Pamerkan Kekuatan Lautnya

All hands,
Muhibah Gugus Tugas kapal perang Rusia RFS Admiral Vinogradov dan RFS Boris Butoma ke Jakarta pada 24-28 Maret 2009 mempunyai banyak makna. Muhibah kapal perang yang tergabung dalam Armada Pasifik Rusia dilakukan sambil dalam perjalanan pulang ke pangkalan mereka di Vladivostok setelah melaksanakan misi anti pembajakan dan perompakan di Teluk Aden. Muhibah kapal perang Rusia ke Indonesia merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Muhibah terakhir adalah saat lima kapal perang Armada Pasifik berkunjung pada 28 Oktober-2 November 2005.
Makna pertama dari muhibah kali ini adalah untuk menegaskan kembali kebijakan pemerintah Rusia untuk kembali berpatroli di perairan dunia. Kebijakan itu mulai dilaksanakan pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Alasannya, untuk menunjukkan kembali kehebatan militer Rusia yang kini tengah bangkit setelah terpuruk pasca keruntuhan Uni Soviet.
Muhibah ke Indonesia juga bermakna memperkuat pengaruh Rusia di Asia Tenggara, yang mana Indonesia adalah pemain penting di kawasan ini. Pengaruh Rusia di kawasan Asia Tenggara bisa dilihat dari sepak terjang di bidang ekonomi maupun politik keamanan. Dalam bidang politik keamanan, Indonesia kembali menjadi konsumen senjata buatan Rusia dan saat ini AL Indonesia tengah berencana membeli kapal selam Rusia guna memperkuat armadanya. AL Indonesia juga dipastikan akan mengoperasikan belasan tank BMP-3 dalam satu atau dua tahun ke depan, dalam hal ini Korps Marinir sebagai penggunanya.
Selama ini kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah pengaruh Amerika Serikat. Dengan memilih Indonesia sebagai tempat persinggahan ---dan bukan Singapura---, merupakan suatu tindakan yang mempunyai makna politik besar. Sebab Singapura berada di dalam pengaruh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia tergolong bandel di mata Washington. Pemilihan Indonesia sebagai tempat muhibah kapal perang Rusia bukanlah suatu kebetulan, tetapi sudah diperhitungkan dengan matang.
Pertanyaannya, bagaimana sikap Indonesia atas muhibah tersebut? Seharusnya muhibah itu makin memperkuat sikap Indonesia dalam pengadaan alutsista dari Rusia, khususnya kapal selam. Secara tidak langsung, muhibah itu juga merupakan “tekanan” halus Rusia agar Indonesia firm soal pengadaan kapal selam kelas Kilo. Sekarang kembali kepada Indonesia, apakah akan memanfaatkan muhibah Gugus Tugas Rusia demi keuntungannya atau tidak?

Kerjasama Intelijen Dan Kedaulatan

All hands,
Menghadapi situasi lingkungan keamanan yang kompleks dan multidimensional, kerjasama antar negara merupakan salah satu pendekatan yang harus dilakukan. Salah satu bentuk kerjasama itu adalah di bidang intelijen melalui kerjasama pertukaran intelijen alias intelligence sharing. Kerjasama pertukaran intelijen merupakan hal yang mutlak apabila negara-negara sekawasan atau yang mempunyai kepentingan yang sama untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang berkembang.
Di atas kertas, kerjasama intelijen terasa mudah untuk digagas. Akan tetapi di alam nyata, kerjasama intelijen seringkali tidak gampang dilakukan karena berbagai faktor. Misalnya mutual trust yang belum mencapai kondisi yang diharapkan atau ada negara yang merasa posisinya lebih tinggi daripada negara mitra dalam kerjasama itu, sehingga tidak tercipta kesetaraan.
Dalam menjalin kerjasama intelijen, khususnya di bidang intelijen maritim, banyak hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Di antaranya adalah kesetaraan pihak-pihak yang terlibat kerjasama. Dengan kemampuan intelijen maritim Indonesia yang masih terbatas, dalam kerjasama intelijen posisi Indonesia sepertinya lebih sebagai pelaksana di lapangan daripada sebagai pemberi informasi.
Berikutnya mengenai nilai informasi. Nilai informasi intelijen yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain bisa jadi dinilai berbeda. Informasi X yang diberikan oleh negara A dinilai sangat bermanfaat bagi kepentingannya, namun bagi negara B yang menerima informasi belum tentu demikian. Seringkali dalam kerjasama intelijen informasi sensitif yang diperlukan oleh suatu negara tidak diberikan oleh negara mitra.
Masih banyak hal lainnya yang sudah sepantasnya diperhatikan dalam menjalin kerjasama intelijen. Kata kuncinya adalah mutual trust, sebab tanpa itu kerjasama yang dijalin tidak akan memuaskan pihak-pihak yang terlibat.
Ada sisi lain yang harus dicermati pula dalam kerjasama intelijen maritim. Sampai pada tahapan tertentu, kerjasama intelijen maritim mencapai apa yang disebut “pengorbanan” kedaulatan. “Pengorbanan” kedaulatan yang dimaksud adalah diketahuinya hal-hal sensitif mengenai keadaan suatu negara mitra oleh negara mitra lainnya. Isu “pengorbanan” kedaulatan merupakan hal yang sensitif bagi beberapa negara, termasuk Indonesia.
Siapkah Indonesia dengan “pengorbanan” kedaulatan? Yang pasti, Indonesia telah mempraktekkan “pengorbanan” kedaulatan melalui ratifikasi terhadap ASEAN Charter.

Angkatan Laut Dan Shaping The Environment

All hands,
Kerjasama Angkatan Laut dapat dipastikan senantiasa berada dalam bingkai besar kerjasama antar negara. Hal itu harus mengacu pada kebijakan pertahanan dan luar negeri yang telah digariskan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pertahanan dan luar negeri harus dapat menjadi penuntun bagi militer, termasuk Angkatan Laut untuk melaksanakan kerjasama dengan mitranya di luar negeri.
Tujuan kerjasama Angkatan Laut tidak boleh dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam era masa kini, instrumen yang digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional tidak lagi sebatas instrumen politik, ekonomi dan militer, namun telah melebar menjadi instrumen militer, intelijen, diplomatik, penegakan hukum, informasi, keuangan dan ekonomi. Meskipun instrumen kekuatan nasional telah meluas, akan tetapi peran instrumen militer tetap tidak dapat diabaikan.
Dalam perkembangan terkini, kebijakan-kebijakan sektoral di banyak negara selalu disinkronkan dan diintegrasikan menjadi kebijakan nasional. Begitu pula dengan kebijakan pertahanan dan luar negeri, di mana kedua kebijakan itu senantiasa saling terkait. Saat ini isu-isu politik dan keamanan cukup mendominasi atmosfir berbagai kawasan di dunia, yang untuk menghadapinya membutuhkan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang aneh bila terdapat keterkaitan antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Isu-isu politik dan keamanan yang berkembang tidak dapat direspon hanya dengan mengandalkan pendekatan militer saja sebagai satu-satunya solusi, tetapi harus lebih banyak melalui pendekatan diplomatik yang didukung oleh kekuatan militer. Pada sebagian besar negara seperti Amerika Serikat, Departemen Pertahanan memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Di negeri itu, terjalin kerjasama erat antara Duta Besar Amerika Serikat di negara akreditasi dengan Panglima militer Amerika Serikat di kawasan setiap negara akreditasi. Keduanya bekerjasama untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri Presiden, yang dikenal sebagai shaping the environment.
Shaping the environment telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara lain. Contohnya adalah serial latihan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Atau latihan-latihan bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh India dengan negara-negara lain di sekitarnya. Semua itu dimaksudkan untukn mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.
Dalam shaping the environment, Angkatan Laut seringkali menjadi ujung tombak. Terlebih lagi ketika kondisi lingkungan keamanan masa kini yang sangat dinamis dan ditandai dengan munculnya banyak ancaman dan tantangan terhadap keamanan bersama negara-negara se-kawasan.
Environment bagi Indonesia yang utama adalah ASEAN. Di sanalah titik berat kerjasama pertahanan, termasuk kerjasama Angkatan Laut, harus dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah kerjasama pertahanan yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia sudah dirancang dengan matang untuk shaping the environment? Ataukah kerjasama itu terbatas pada formalitas belaka?