Kebutuhan Teknologi Angkatan Laut Ke Depan

All hands,
Sistem senjata Angkatan Laut senantiasa berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi Angkatan Laut berlangsung dengan pesat, satu di antaranya menyangkut desain kapal perang. Kapal perang masa kini dan masa depan dalam rancang bangunnya mulai banyak yang menerapkan teknologi stealth. Teknologi itu pada dasarnya adalah menyerap sebagian pancaran gelombang elektronik yang mengenai badan kapal dan sebagai lagi dibiaskan ke arah lain dan tidak kembali ke sumber asal pemancar gelombang tersebut. Dengan teknologi stealth, maka RCS suatu kapal perang jauh lebih kecil daripada dimensi yang sebenarnya.
Apabila Indonesia ingin serius mengembangkan strategi peperangan laut yang sesuai dengan kondisi geografisnya, maka kehadiran kapal perang berteknologi stealth merupakan kebutuhan nyata. Memang saat ini konsepsi strategi peperangan laut yang dimaksud masih belum matang, namun dari situ tergambar bahwa satu di antara teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi stealth bagi kapal perang. Pengalaman dengan kapal perang kelas Sigma alias Diponegoro yang diklaim setengah stealth hendaknya menjadi bekal berharga bagi pengadaan kapal perang di masa depan.
Terlebih lagi negara-negara di sekitar Indonesia sedikit demi sedikit telah mulai mengadopsi teknologi stealth bagi kapal perangnya. Dalam taktik dan strategi pertempuran laut, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mendeteksi mana target kapal perang dan mana sasaran yang bukan kapal perang.

Kebijakan Luar Negeri Tidak Mendukung Strategi Pertahanan

All hands,
Kebijakan luar negeri Indonesia secara nyata tidak mendukung strategi pertahanannya. Penyakit ini sudah bersifat akut, namun tidak pernah ditangani. Mungkin kalau Indonesia sudah kalah dalam konflik, baru masalah ini mendapat perhatian. Mengapa dikatakan kebijakan luar negeri tidak mendukung strategi pertahanan?
Kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Sementara strategi pertahanan, bagi kalangan yang paham, tidak berada di ruangan yang vakum. Menurut Geoffrey Till, strategi tidak bekerja dalam ruang yang vakum. Strategi bekerja dalam sebuah ruang yang sifatnya kompleks.
Di kawasan Asia Tenggara, selain ada ASEAN, ada pula FPDA. Dengan kondisi itu, FPDA suatu saat nanti bisa berubah menjadi elemen yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Ketika berubah menjadi ancaman, Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali mengeksploitasi strategi pertahanannya. Masalahnya adalah eksploitasi itu tidak dapat dilakukan secara maksimal, sebab kebijakan luar negeri justru membatasi eksploitasi.
Kalau Indonesia terancam, kebijakan luar negeri tetap bersikeras dengan bebas aktif. Artinya Indonesia sendirian menghadapi ancaman yang ada. Sementara strategi pertahanan akan lebih maksimal dieskploitasi apabila Indonesia mempunyai kawan atau sekutu. Karena kebijakan luar negeri tidak membolehkan strategi pertahanan mengeksploitasi dirinya secara bebas, maka tinggal menunggu waktunya Indonesia menjadi pecundang dalam konflik itu. Mungkin setelah menjadi pecundang itu baru kemudian sebagian pihak di Indonesia akan tersadarkan bahwa kebijakan luar negeri yang selama ini dianut bersifat absur, meninabobokan dan tidak mengabdikan pada pengamanan kepentingan nasional.

Tumpuan Kekuatan Armada Angkatan Laut

All hands,
Dalam susunan tempur armada Angkatan Laut, keberadaan kapal kombatan baik kapal permukaan maupun kapal selam senantiasa menjadi tumpuan kekuatan. Kapal kombatan akan didukung oleh kehadiran kapal patroli, yang mana biasanya jumlah kapal patroli jauh lebih banyak daripada kapal kombatan. Beberapa jenis kapal perang lainnya mendukung pula eksistensi kapal kombatan, seperti kapal ranjau, kapal amfibi dan kapal bantu.
Pada kondisi apapun, kehadiran kapal kombatan dalam susunan tempur tetap dibutuhkan, sebab kapal itu menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut. Kapal kombatan adalah capital ship setiap Angkatan Laut. Meskipun secara jumlah kapal kombatan lebih sedikit daripada kapal patroli, namun yang diperhitungkan oleh pihak lain adalah kapal kombatan. Latar belakang seperti ini harus dipahami oleh perencana pertahanan.
Karena kehadiran kapal kombatan bersifat wajib, maka sudah sepantasnya bila kapal kombatan yang masuk dalam susunan tempur dipersenjatai sesuai dengan fungsi asasinya dan dapat melaksanakan fungsi asasinya. Kehadiran kapal kombatan dalam susunan bukan sekedar untuk menambah jumlah kapal perang yang dipunyai oleh suatu Angkatan Laut, tetapi dimaksudkan sebagai otot dari Angkatan Laut tersebut.
Membiayai kapal kombatan dalam susunan tempur memang tidak murah, sehingga dibutuhkan pendekatan-pendekatan ekonomis. Karena salah satu tesis dari pembangunan kekuatan adalah keterbatasan sumber daya, maka hal itu harus diperhitungkan pula dalam memelihara armada kapal kombatan. Keterbatasan sumber daya memasuk semua pihak untuk berpikir ekonomis. Pertanyaannya, sudah kita berpikir ekonomi menyangkut eksistensi kapal kombatan dalam susunan tempur armada Angkatan Laut negeri ini?

Armada Ekspedisionari

All hands,
Postur Angkatan Laut di banyak negara pasca Perang Dingin dan 11 September 2001 telah bertransformasi menjadi ekspedisionari. Sebab ancaman dan tantangan yang dihadapi berada di seberang lautan, bukan lagi di negara induk. Ancaman dan tantangan itu pun sebagian besar bersifat asimetris dan terkait dengan isu keamanan maritim. Dengan postur yang diarahkan pada ekspedisionari, maka kemampuan mobilitas armada berikut segenap unsur pendukung sangat diprioritaskan.
Dalam konteks Indonesia, postur yang mengarah pada ekspedisionari perlu untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, yakni kekuatan laut Indonesia harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia, minimal pada tingkat Asia Tenggara. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tidak ada pilihan lagi kecuali mengembangkan postur ekspedisionari.
Rencana pembentukan eskader dalam dekade ini bisa diarahkan ke sana. Eskader merupakan satuan operasional penuh yang tidak terlibat dalam urusan pembinaan unsur kapal perang beserta awaknya. Sebaliknya, eskader hanya menerima unsur kapal perang dan pesawat udara yang siap operasional. Secara teori, konsep eskader sebenarnya mengandung kemampuan ekspedisionari, sebab penyebaran unsur ini diarahkan pada perairan terpilih yang dinilai rawan.
Postur yang mengarah pada ekspedisionari tidak perlu dipertentangkan dengan MEF, sebab MEF tidak mengatur apakah postur Angkatan Laut harus ekspedisionari atau tidak. MEF hanya mengatur berapa kekuatan minimal yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut negeri ini untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Pilih Kebanggaan Atau Memenangkan Perang?

All hands,
Kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas pada industri pertahanan dalam negeri dalam memasok kebutuhan sistem senjata militer negeri ini hendaknya tidak dijadikan sarana untuk mengejar setoran bagi BUMNIS tanpa memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Sebab selama ini kesan bahwa produk hasil BUMN kualitasnya belum sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti belum adanya kultur yang berfokus pada pemenuhan kepuasan konsumen, dapat pula karena sebagai BUMN mereka dikejar oleh pemegang sahamnya untuk setoran senilai tertentu setiap tahunnya seperti halnya Metro Mini di Jakarta, bisa pula disebabkan penguasaan teknologi mereka belum matang.
Kebijakan pemerintah soal prioritas pengadaan sistem senjata dari dalam negeri hendaknya disikapi secara realistis oleh BUMNIS. Artinya jangan memaksakan diri apabila belum mampu memproduksi sistem senjata sendiri. Perilaku industri pertahanan Cina yang “serba bisa”sebaiknya jangan ditiru, sebab perilaku itu terbukti tidak berbanding lurus dengan kualitas sistem senjata yang dihasilkan. Jangan sampai perilaku “serba bisa” ini diadopsi demi hanya untuk memuaskan pemegang saham.
Pada sisi lain, pemegang saham seharusnya memperhatikan kinerja BUMNIS khususnya dari sisi kualitas produk. Masalah ini sepertinya selama ini kurang diperhatikan, sebab keluhan terhadap kualitas produk itu telah berlangsung sejak BUMNIS masih terpusat lingkungan Menristek/Kepala BPPT. Ketika sekarang BUMNIS berada di bawah kendali Menteri BUMN, nampaknya soal keluhan konsumen itu masih menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan.
Keberpihakan terhadap produk dalam negeri hanya akan terjadi apabila kualitas sistem senjatanya dapat diandalkan. Sebab sistem senjata itu akan digunakan untuk kepentingan operasional militer, termasuk perang. Jangan sampai apabila nanti terjadi konflik Indonesia menjadi pecundang karena sistem senjatanya mayoritas buatan dalam negeri “mogok” ketika digunakan. Apa artinya kebanggaan menggunakan produk sendiri namun kalah dalam konflik atau perang.

Merancang Kemampuan Anti Kapal Selam Secara Komprehensif

All hands,
Di antara unsur untuk pelaksanaan peperangan anti kapal selam adalah kapal perang permukaan dan helikopter. Keduanya apabila dikombinasikan dan menggunakan taktik peperangan anti kapal selam yang jitu dalam menjadi tim pemburu dan pembunuh kapal selam yang andal. Untuk dapat mengkombinasikan keduanya, dibutuhkan perancangan sejak dari awal ketika kapal perang permukaan dibangun di galangan.
Mengapa demikian? Sebab kapal perang itu apabila dirancang untuk mampu menggelar peperangan anti kapal selam, maka harus pula mempertimbangkan unsur helikopter. Dalam hal ini, dek helinya harus mampu menampung helikopter berkemampuan anti kapal selam. Jangan sampai dek heli yang tersedia nantinya ternyata tidak mampu menampung heli jenis yang dimaksud karena masalah tonase.
Isu ini krusial dalam hal pengembangan kemampuan peperangan anti kapal selam di Indonesia. Desain dek heli pada kapal kombatan ternyata tidak mengikuti atau tidak disesuaikan dengan perkembangan helikopter berkemampuan anti kapal selam yang tersedia di pasaran. Akibatnya, apabila ke depan kekuatan laut Indonesia mempunyai helikopter berkemampuan anti kapal selam, dipastikan wahana terbang itu tidak dapat beroperasi dari dek heli kapal kombatan. Helikopter itu hanya mampu beroperasi dari atas kapal LPD yang mampu menggendong pesawat sayap putar dengan tonase besar.

Eksploitasi Vertical Replenishment

All hands,
Dalam bekal ulang logistik Angkatan Laut, pelaksanaan RAS selain menggunakan metode dari kapal ke kapal, dapat pula memakai metode vertical replenishment. Dalam metode ini, fungsi pesawat udara dalam hal ini helikopter sangat vital karena merupakan sarana utama bagi bekal ulang. Helikopter itu membawa material bekal ulang ke kapal perang, bisa jadi material yang langsung diambil dari pangkalan di darat, dapat pula material yang diambil dari kapal logistik lainnya. Dengan vertical replenishment, tidak mutlak di kapal penerima dibutuhkan kehadiran dek heli karena muatannya yang di-sling dapat diturunkan tanpa harus helikopter itu mendarat di kapal perang.
Secara umum kapal bantu logistik secara BCM dan jenis lainnya saat ini dilengkapi dengan anjungan helikopter. Helikopter itu bisa saja onboard di kapal tersebut untuk kebutuhan bekal logistik ke kapal perang lain maupun untuk kebutuhan lainnya. Di kapal perang Indonesia yaitu KRI Arun-903, tersedia pula dek heli yang oleh Royal Navy di masa lalu digunakan bagi keperluan vertical replenishment.
Vertical replenishment di Indonesia nampaknya belum dieksploitasi secara maksimal. Bisa jadi salah satu alasannya karena keterbatasan aset pesawat udara, dalam hal ini helikopter. Helikopter yang layak melaksanakan tugas ini minimal sekelas Bell-412. Berangkat dari situasi ini, ke depan perlu dipikirkan kembali untuk mengeksploitasi metode ini sebagai salah satu bagian dari kegiatan RAS seiring modernisasi kekuatan udara Angkatan Laut. Sebab dengan memakai metode ini, unsur jarak dan waktu dapat dipersingkat, sehingga membantu mengoptimalkan unsur operasional di lapangan.

Kapal BCM Generasi Baru

All hands,
Eksistensi kapal bantu dalam armada Angkatan Laut bersifat mutlak, sebab tanpa jenis kapal itu maka kapal kombatan dan kapal lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Meskipun cuma sekedar unsur pendukung, peran kapal bantu tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu unsur dari kapal bantu adalah kapal BCM yang biasanya selain dapat mensuplai logistik cair, termasuk bahan bakar kepada kapal kombatan, juga mampu memberikan dukungan logistik lainnya seperti logistik basah dan kering.
Dikaitkan dengan postur Angkatan Laut yang mengarah pada ekspedisionari, kehadiran kapal BCM jelas sangat dibutuhkan. Sebab unsur-unsur kapal perang yang melaksanakan ekspedisionari tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pada dukungan suplai logistik dari fasilitas di daratan. Apalagi bila operasi yang digelar jauh dari negara induk, misalnya misi di Somalia.
Sehubungan dengan rencana pembentukan eskader dalam dekade ini, perlu dipertimbangkan dengan matang kehadiran kapal BCM untuk memperkuat satuan tersebut. Eskader dipastikan mempunyai mobilitas yang tinggi, sehingga sudah sepantasnya didukung oleh unsur logistik mobil yang juga bermobilitas tinggi. Sementara dalam kekuatan saat ini, kapal BCM yang tersedia usianya sudah di atas 30 tahun semuanya. Di samping itu, sebagian besar kapal BCM tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk ocean going.
Guna merespon tantangan tersebut, ke depan sebaiknya pengadaan sejumlah kapal BCM baru dengan tonase dan kemampuan minimal sama dengan KRI Arun-903. Apalagi KRI Arun-903 dirancang mempunyai fasilitas menampung satu helikopter untuk kepentingan vertical replenishment. Konsep seperti yang dianut KRI Arun-903 ini perlu untuk diadopsi pada kapal bantu generasi baru di masa depan.

Fregat Atau Korvet?

All hands,
Kebutuhan Indonesia akan kapal kombatan ke depan sudah seharusnya dikaji dengan matang, di antaranya memperhatikan faktor kebutuhan operasional. Faktor kebutuhan operasional berarti harus bersifat komprehensif, artinya mencakup semua kemampuan peperangan yang harus dimiliki oleh Angkatan Laut. Setidaknya ada empat kemampuan peperangan yang harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, yaitu peperangan permukaan, peperangan kapal selam, peperangan udara dan peperangan elektronika.
Kenapa harus dikaji dengan matang? Jawabannya tak lain karena selama ini ada kesan bahwa pengadaan kapal kombatan kurang dikaji secara matang dari segala aspek. Misalnya, ada kapal kombatan yang mempunyai dek heli tetapi tidak mengantisipasi perkembangan heli anti kapal selam. Akibatnya, nyaris tidak ada heli anti kapal selam yang tersedia di pasaran yang mampu onboard di kapal tersebut.
Dari kasus itu dapat ditarik kesimpulan awal bahwa untuk mewadahi kemampuan peperangan anti kapal selam, jenis kapal kombatan yang tepat bagi Indonesia adalah fregat. Sebab dimensi fregat yang berkisar pada 100 meter atau lebih membuatnya bisa menyediakan ruang yang lebih luas bagi dek heli. Selain tonasenya yang lebih besar sehingga mampu menampung heli anti kapal selam yang rata-rata berbobot sekitar 10 ton atau bahkan lebih.
Selain itu, perlu dipertimbangkan kembali agar kapal kombatan ke depan mempunyai spesialisasi khusus, entah itu anti kapal selam, anti kapal permukaan atau anti peperangan udara. Semua itu apabila dikaji akan menemukan jawaban pada kapal jenis fregat. Dimensi dan tonase fregat lebih memungkinkan untuk dipersenjatai lebih memadai dibandingkan dengan korvet.
Wilayah operasi Angkatan Laut negeri ini yang sebagian di antaranya berhadapan langsung dengan laut lepas seperti di Laut Natuna, Samudera India dan Laut Arafura menjadikan pula fregat sebagai pilihan yang realistis dan sesuai kebutuhan operasional. Memang kalau dipaksakan kapal tipe korvet pun bisa beroperasi di sana, akan tetapi dalam kondisi cuaca buruk maka kondisi para pengawaknya akan “ampun-ampun”. Kalau kondisinya “ampun-ampun”, lalu bagaimana mengharapkan mereka bisa melaksanakan misi sesuai dengan yang telah ditetapkan, apalagi bila misinya adalah misi tempur laut.
Sudah waktunya kekuatan laut negeri ini dirancang untuk mission oriented, bukan lagi terpaku pada budget oriented. Kalau masih bersikukuh pada budget oriented, tinggal soal waktu saja Indonesia akan mengalami kerugian yang fatal pada domain maritim.

Angkatan Laut Kelas Dunia

All hands,
Angkatan Laut yang dikategorikan kelas dunia bukan Angkatan Laut dengan sistem senjata paling banyak secara kuantitatif dan paling canggih dan modern teknologinya secara kualitatif. Angkatan Laut kelas dunia adalah Angkatan Laut yang dipersenjatai secara memadai sesuai dengan visi politik negara pemiliknya, mengadopsi teknologi canggih dan modern (teknologi yang baru pada suatu dekade), mampu beroperasi secara interoperability dengan negara-negara lain dengan parameter yang jelas dan mempunyai personel dengan kualifikasi yang setara dengan Angkatan Laut modern lainnya.
Berangkat dari definisi itu, Angkatan Laut kelas dunia tidak selalu didominasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat saja. Selain Inggris, bahkan Angkatan Laut Singapura pun layak dikategorikan sebagai Angkatan Laut kelas dunia. Walaupun Angkatan Laut negeri penampung koruptor asal Indonesia itu kapal perangnya hanya disebar ke perairan tertentu di dunia dan tidak melanglang buana dengan petantang-petenteng layaknya kekuatan laut Uwak Sam.
Artinya, Angkatan Laut Indonesia pun tidak mustahil menjadi Angkatan Laut kelas dunia. Syaratnya adalah dukungan tidak setengah hati dari pemerintah terhadap pembangunan kekuatan Angkatan Laut dan pembenahan internal di dalam organisasi Angkatan Laut sendiri. Pembenahan internal itu termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tanpa memandang strata kepangkatan, di samping rejuvenasi terhadap visi ke-Angkatan Laut-an.

Merancang Peperangan Elektronika

All hands,
Peperangan elektronika merupakan salah satu senjata pembunuh non kinetik paling ampuh dalam peperangan Angkatan Laut masa kini dan ke depan. Sebelum sebuah rudal atau meriam atau torpedo meluncur dari tabungnya, sinyal-sinyal elektronika dari peralatan seperti ECM sudah memancar terlebih dahulu. Pancaran ECM itu bisa mematikan sistem elektronika lawan apabila tidak mempunyai sistem penangkal yang memadai, misalnya ECCM. Keberhasilan membungkam sistem elektronika lawan sama artinya dengan membutakan mata lawan, sehingga tindakan berikutnya yaitu meluncurkan rudal atau memuntahkan peluru dari laras meriam akan lebih mudah dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi.
Berbeda dengan peluncuran rudal atau penembakan meriam dan torpedo yang harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan dari otoritas politik, misalnya berbentuk ROE, memancarkan gelombang elektronika tidak memerlukan izin tersebut. Makanya tidak heran saat lintas damai di perairan suatu negara, kapal perang asing seringkali “nakal” dengan menguji kemampuan peperangan elektronika negara yang dilintasi. Praktek demikian sudah lumrah di kalangan Angkatan Laut di dunia.
Peperangan elektronika merupakan satu di antara pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia. Untuk bisa menuntaskan pekerjaan rumah itu, sebaiknya dibuat suatu peta jalan peperangan elektronika. Dengan adanya peta jalan itu, bisa didesain apa saja yang harus dibenahi dalam suatu periode, selanjutnya apa yang akan diperbaiki pada periode berikutnya dan seterusnya. Penyusunan peta jalan itu akan mempermudah untuk menyusun prioritas kerja.

Perencanaan: Titik Kritis Pembangunan Kekuatan

All hands,
Pembangunan kekuatan senantiasa didesain untuk dapat merespon dinamika lingkungan strategis saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kekuatan harus didukung oleh sejumlah masukan dengan parameter terukur. Masukan tersebut harus bersifat mendekati berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Dengan kata lain, masukan yang tidak membumi akan membuat perencanaan kekuatan ke depan tak akan mampu menjawab dinamika lingkungan strategis.
Dari situ nampak jelas bahwa perencanaan merupakan titik kritis dalam pembangunan kekuatan. Apabila perencanaannya keliru, maka kekuatan yang dihasilkan pun akan “keliru”. Karena “keliru”, maka kekuatan yang dihasilkan pasti tidak akan dapat menjawab dinamika lingkungan strategis yang berkembang di masa depan.
Kondisi seperti inilah yang harus diwaspadai dan diantisipasi dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut negeri ini. Kesalahan merancang kekuatan saat ini akan dibayar 10-30 tahun ke depan. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan copy and paste dalam pembangunan kekuatan ditinjau ulang, sebab pembangunan kekuatan yang dilaksanakan di masa alamnya berbeda dengan yang dilakukan sekarang.
Lingkungan strategis akan selalu berubah, apalagi kini ancaman dan tantangan yang muncul bersifat hibrida. Untuk menghadapi ancaman yang bersifat hibrida, mustahil bisa dijawab dengan melakukan copy and paste terhadap pembangunan kekuatan di masa lalu untuk dialih ke pembangunan kekuatan masa kini dan masa depan. Sebaiknya dicamkan bahwa teknologi terus berubah yang pada akhirnya mempengaruhi cara berperang atau menghadapi konflik. Tujuan akhir untuk meraih kemenangan politik dan militer akan tetap abadi, tetapi untuk mencapai hal itu caranya tidak abadi alias terus berubah.

Perdagangan Bebas Dan Keuntungan Dunia Maritim Indonesia

All hands,
Indonesia kini telah memasuki era perdagangan bebas, di antaranya dengan Cina dalam bentuk CAFTA. Menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, selama tiga bulan pertama dimulainya perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia mengalami defisit US$ 1 milyar. Hal yang sering dilupakan oleh banyak pihak adalah kesadaran bahwa salah satu penyumbang defisit itu adalah bidang pelayaran Indonesia.
Dunia pelayaran Indonesia masih berkutat pada pelayaran di dalam negeri, hanya sebagian kecil yang merambah kawasan. Seandainya dunia pelayaran Indonesia lebih banyak merambah keluar, niscaya defisit dengan Cina dapat dikurangi, sebab barang-barang yang diimpor dari Negeri Tirai Bambu itu sebagian diangkut oleh kapal berbendera Merah Putih. Dengan diangkut dengan kapal yang terdaftar di Indonesia, berarti ada potensi devisa yang didapatkan oleh Indonesia.
Negeri ini memang sulit bersaing dengan Cina dalam bidang perdagangan, tetapi sesungguhnya mempunyai potensi untuk bersaing dalam bidang pelayaran. Dalam hal ini mengangkut barang-barang yang berlalu lalang antara Indonesia-Cina dan sebaliknya. Seandainya saja sepertiga dari barang-barang yang berlalu lalang antara kedua negeri diangkut oleh kapal niaga Indonesia, keuntungan yang didapat jelas tidak sedikit.
Dalam era perdagangan bebas, peran dunia pelayaran khususnya dan maritim umum sangat vital. Tinggal kembali kepada Indonesia, mau meraih keuntungan dari situ atau tidak. Untuk bisa meraih keuntungan dari situ, visi maritim sangat dibutuhkan.

Sistem Beladiri Pesawat Patroli Maritim

All hands,
Dewasa ini ancaman terhadap pesawat militer, baik pesawat tempur, angkut maupun intai, telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Kehadiran rudal anti pesawat, baik yang stasioner pada suatu platform, yang bergerak maupun rudal panggul tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga kini semua pesawat militer, apapun fungsi asasinya, dilengkapi dengan sistem beladiri. Sistem beladiri itu tidak harus rudal, tetapi bisa pula perangkat elektronika untuk kepentingan jamming terhadap sistem senjata yang diarahkan pada wahana terbang itu.
Sebagian besar Angkatan Laut di dunia mengoperasikan pesawat non kombatan, misalnya pesawat intai dan angkut. Karena bukan pesawat non kombatan, maka dengan sendiri tidak otomatis sistem beladiri seperti ECCM, chaff dan lain sebagainya tersedia pada pesawat itu. Ketersediaannya opsional alias tergantung kebutuhan konsumen. Mengingat bahwa pesawat itu akan beroperasi pada medan yang penuh tantangan, maka kehadiran sistem beladiri merupakan keharusan.
Satu di antara pekerjaan rumah bagi kekuatan udara Angkatan Laut negeri ini adalah melengkapi pesawat udaranya dengan sensor-sensor dan perangkat lainnya yang terkait dengan beladiri. Sebab pesawat udara yang tanpa senjata merupakan sasaran empuk bagi lawan apabila terjadi konflik di laut. Kita harus ingat bahwa (minimal) sebagai mata dan telinga kapal perang, mau tak mau pesawat udara harus dilengkapi dengan peralatan beladiri yang memadai. Sebab pesawat ini akan beroperasi puluhan bahkan bisa ratusan mil dari kapal perang kawan.

Tantangan Penerbangan Angkatan Laut Dalam Peperangan AKS

All hands,
Satu di antara pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia saat ini dan ke depan adalah meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam. Dalam taktik peperangan anti kapal selam, salah satunya adalah penggunaan pesawat udara untuk mendeteksi, menetralisasi dan menghancurkan sasaran di bawah air tersebut. Baik menggunakan pesawat sayap tetap yang berpangkalan di darat maupun sayap putar yang onboard di atas kapal induk. Banyak alasan mengapa kemampuan kekuatan udara Angkatan Laut dalam bisnis peperangan anti kapal selam harus ditingkatkan, di antaranya karena meningkatnya ancaman kapal selam di kawasan.
Untuk meningkatkan kemampuan itu, syarat utamanya adalah tersedianya pesawat udara yang mampu mendeteksi, menetralisasi dan menghancurkan kapal selam. Dengan kata lain, mission equipment pesawat itu harus dirancang untuk sasaran bawah air, bukan sekedar target di atas permukaan laut. Tanpa ketersediaan sistem senjata demikian, nyaris mustahil kehendak untuk meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam.
Setelah peralatan tersedia, syarat lainnya adalah membangun keterampilan dan kemampuan mendeteksi kapal selam bagi para penerbang Angkatan Laut. Mengingat hal ini tidak mudah, akan lebih baik upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama latihan dan pendidikan dengan Angkatan Laut asing yang kemampuannya sudah mumpuni. Tidak sulit guna mencari mitra Angkatan Laut asing yang mau berbagi ilmu dengan koleganya di Indonesia.
Ketika kekuatan udara Angkatan Laut dibangun, para pendiri organisasi itu telah mengidamkan adanya satuan yang khusus anti kapal selam. Oleh karena itu, dibentuklah Ron 400 yang tugas pokoknya adalah memburu wahana bawah air tersebut. Ron 400 sejak awal diisi oleh heli AKS, namun kalau mau jujur baru ketika skadron itu diisi oleh heli Wasp baru benar-benar mampu melaksanakan tugas pokok. Sebab ketika dilengkapi dengan heli asal Uni Soviet, entah mengapa pesawat itu tidak dilengkapi dengan mission equipment sesuai dengan tugas pokok Ron 400.
Mengingat dalam beberapa tahun ke depan Ron 800 akan dilengkapi dengan beberapa pesawat CN235ASW, menjadi tantangan agar para penerbang Angkatan Laut di satuan itu juga mempunyai keterampilan dan kemampuan sesuai dengan fungsi asasi pesawat tersebut. Sehingga kehadiran pesawat buatan industri dirgantara Indonesia itu benar-benar mampu meningkatkan kemampuan penangkalan Indonesia terkait peperangan anti kapal selam.

Tantangan Kapal Induk Cina

All hands,
Eks kapal induk Rusia kelas Varyag yang dibeli oleh Cina kini diduga kuat akan menjadi kapal induk pertama negeri Mao itu setelah menjalani perbaikan berat. Apabila hal itu terwujud, maka ambisi negeri yang tidak mempunyai tradisi maritim itu untuk mempunyai kapal induk akan segera terealisasi. Akan tetapi, kita hendaknya tidak tertipu dengan kenyataan tersebut sebab cerita mengenai memiliki kapal induk berbeda alurnya dengan mengoperasikan kapal induk.
Secara teoritis, kemampuan proyeksi kekuatan Angkatan Laut Cina akan meningkat. Namun dalam praktek, kekuatan laut negeri yang ditinggal oleh Google tersebut belum meningkat. Karena mengoperasikan kapal induk dalam proyeksi kekuatan bukan suatu hal yang mudah. Seperti diketahui, kapal induk sebagai main body harus dikelilingi oleh sejumlah kapal tabir dan gugus depan. Untuk soal seperti ini, Angkatan Laut Cina harus belajar banyak dan tidak bisa sekedar menjiplak seperti halnya membuat pesawat tempur dan produk mainan.
Mengawal konvoi kapal induk bukan pekerjaan gampang, bahkan hal ini diakui oleh U.S. Navy yang telah hampir 100 tahun mengoperasikan kapal jenis itu. Ancaman terhadap kapal induk di masa kini datang dari pesawat udara, rudal jelah dan kapal selam, selain ancaman dari kapal permukaan. Kalau konvoi kapal induk Amerika Serikat saja dalam prakteknya masih bisa dibobol oleh kapal selam Angkatan Laut negara tertentu tanpa mampu dideteksi oleh kapal tabir, apakah Angkatan Laut Cina sebagai pendatang baru akan lebih hebat ilmu dan prakteknya?
Pengalaman negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan kapal induk menunjukkan bahwa kapal induk mereka tidak mampu melanglang buana secara global, kecuali milik Amerika Serikat. Cakupan operasional mereka terbatas pada wilayah tertentu saja, bahkan ada negara yang mempunyai kapal induk yang terkesan mengikat kapal induknya di wilayahnya sendiri, padahal kapal induk adalah sarana untuk proyeksi kekuatan.
Bertolak dari situ, kemampuan Cina mengoperasikan kapal induk masih perlu dipertanyakan. Sebab mengoperasikan kapal induk jauh lebih kompleks dan sulit dibandingkan melakukan perbaikan berat terhadap kapal induk bekas.

Beroperasi Tanpa Strategi Maritim Nasional

All hands,
Salah satu masalah utama yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh bangsa Indonesia terkait dengan dunia maritim adalah strategi maritim nasional. Walaupun Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi negeri ini ironisnya tidak mempunyai strategi maritim. Akibatnya dari kebijakan langsung meloncat ke operasi tanpa melalui jenjang strategi sebagaimana seharusnya.
Ketiadaan strategi maritim itulah salah satu penyebab carut-marutnya dunia maritim nasional. Pertanyaannya, mengapa ketiadaan strategi maritim itu berlangsung berkepanjangan dan terkesan dibiarkan? Satu di antara opsi jawabannya adalah kurang pedulinya pemerintah dalam menciptakan suatu sistem nasional yang hirarkis. Dengan sistem yang carut-marut, berarti ada peluang untuk melakukan menarik keuntungan sepihak dan sektoral dari situ.
Dari segi operasi Angkatan Laut, kebijakan pemerintah langsung diterjemahkan ke dalam bentuk operasional melalui kehadiran kapal perang di wilayah perairan tertentu. Kehadiran itu tidak dipandu oleh suatu strategi nasional. Dengan kata lain, terjadi keterputusan antara kebijakan dengan operasi.
Masalah ini bisa diselesaikan apabila pemerintah mau mengubah preferensinya agar berpihak kepada dunia maritim. Sangat tidak adil apabila pemerintah merasa dirugikan secara material di laut, tetapi tidak menjadikan eksistensi strategi maritim sebagai salah satu solusi pamungkas untuk menekan kerugian tersebut.

Mematangkan Konsep Eskader

All hands,
Konsep eskader yang menurut rencana akan diimplementasikan pada dekade mendatang sudah sepantasnya dipersiapkan dengan matang. Khususnya menyangkut sistem senjata, kesiapan logistik maupun sumber daya manusia. Sebab hanya dengan kesiapan itu maka tujuan dari pembentukan eskader akan tercapai.
Satu di antara isu krusial dalam mempersiapkan pembentukan eskader adalah kesiapan sistem senjata. Dengan tiga eskader nantinya, dibutuhkan jumlah kapal perang yang tidak sedikit untuk mengisi ketiganya. Terlebih lagi eskader adalah satuan operasional penuh dan tidak mengurusi masalah pembinaan unsur kapal perang. Eskader cuma menerima kapal perang yang siap digunakan untuk kepentingan operasi.
Terkait dengan kesiapan sistem senjata itu, titik kritisnya adalah pelaksanaan Renstra Angkatan Laut selama dekade mendatang yang terdiri dari dua renstra. Satu tahapan renstra kini telah dimasuki, yaitu Renstra 2010-2014. Keberhasilan merealisasikan pembangunan kekuatan tepat waktu sesuai renstra akan menentukan kekuatan yang nantinya akan mengisi eskader.
Saat menyentuh tentang pembangunan kekuatan Angkatan Laut, masalah krusialnya berdasarkan pengalaman selama ini terletak pada faktor politik yang berada pada domain pemerintah dan DPR. Apabila faktor politik masih menjadi penghambat pembangunan kekuatan Angkatan Laut, maka sangat mungkin wajah eskader yang diharapkan akan tidak sesuai dengan yang terwujud.

Desain Kapal Perang: Antara Perang Dan Konstabulari

All hands,
Seperti telah ditulis sebelumnya, saat ini Angkatan Laut harus pandai-pandai menyeimbangkan antara tugas menjaga good order di laut dengan peran militer untuk siap berperang ketika dibutuhkan. Tugas-tugas yang terkait good order di laut kini lebih mendominasi banyak Angkatan Laut di dunia, namun peran militer untuk berperang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, sebab konflik bersenjata dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Antara tuntutan dua arus yang berbeda itu, mau tidak mau kapal perang Angkatan Laut harus fleksibel dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tidak jarang kapal perang dengan sistem senjata yang modern dan canggih harus melaksanakan operasi-operasi yang terkait dengan ancaman asimetris, sehingga terkesan tidak berimbang antara sistem senjata yang disandang dengan operasi yang dilakukan.
Dinamika demikian justru ditangkap dengan jeli oleh galangan-galangan produsen kapal perang di negara-negara maju. Untuk menghemat biaya operasional apabila menggunakan kapal kombatan dengan sistem senjata yang modern dan canggih guna menghadapi ancaman asimetris, galangan kapal itu mengajukan konsep OPV dengan persenjataan yang terbatas namun tonasenya antara 1.700-3.500 ton. Kapal jenis ini mampu beroperasi di ZEE, akan tetapi persenjataannya cuma meriam kaliber 76 mm dan senapan mesin kaliber 12.7 mm serta radar pengamatan dan dilengkapi dengan hanggar helikopter. Misalnya OPV kelas Holland yang dibuat oleh galangan kapal produsen korvet kelas Sigma atau OPV kelas Otago keluaran BAe System Australia.
Terdapat kecenderungan bahwa beberapa Angkatan Laut di dunia mulai mengadopsi kapal OPV ini. Hal itu terjadi karena mereka berkepentingan mengamankan ZEE masing-masing dari ancaman asimetris. Kecenderungan demikian mengedepan di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya, sementara di kawasan Asia Pasifik kurang begitu bergairah sejauh ini.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memperhatikan kondisi kekuatan tempur Angkatan Laut saat ini, menurut hemat saya Indonesia belum butuh OPV yang demikian. Sebab kapal dengan tonase di atas 1.700 ton bagi Indonesia lebih patut dipersenjatai dengan rudal dan torpedo, selain meriam tentunya. Kebutuhan kapal kombatan Indonesia masih besar, terlebih ketika sebagian kapal kombatan sudah selayaknya dihapus dari susunan tempur.

Kultur Bisnis Senjata

All hands,
Masalah integrasi sistem senjata merupakan isu serius ketika berbisnis dengan Rusia maupun Cina. Yang dimaksud dengan integrasi sistem senjata di sini adalah integrasi antara rudal atau meriam dengan sistem sensor dan combat management system, khususnya pada kapal perang. Tentu dapat dipastikan bahwa produsen rudal atau meriam berbeda dengan pembuat sistem sensor maupun pabrikan combat management system. Ketiganya harus bertemu untuk mengintegrasikan protokol-protokol yang berbeda pada ketiga subsistem agar menjadi sistem senjata yang utuh.
Berdasarkan pengalaman soal integrasi senjata dengan produsen-produsen asal Barat, masalah integrasi tidak menjadi kendala berarti. Namun tidak demikian dengan Rusia dan Cina, hal itu bisa menjadi kendala berarti apabila konsumen tidak mengantisipasi sejak awal. Kondisi itu sangat mungkin dilatarbelakangi oleh kultur bisnis senjata mereka yang berbeda dengan negara-negara Barat. Pembuat senjata asal Barat kulturnya adalah memenuhi kepuasan konsumen sesuai dengan kontrak yang ada, sementara budaya bisnis senjata Rusia dan Cina nampaknya belum mengarah ke sana. Akibatnya banyak keluhan dari konsumen soal kultur tersebut, meskipun sebenarnya sistem senjata yang mereka dapatkan dari kedua negara tidak kalah canggih dan mematikan dibandingkan keluaran Barat.
Masalah kultur bisnis senjata Rusia dan Cina harus dipahami oleh Indonesia yang ke depan akan terus berinteraksi dengan mereka. Dengan memahami kultur itu, setidaknya bisa diminimalkan kemungkinan kerugian yang bisa timbul dalam kontrak jual beli sistem senjata.

Berbisnis Dengan Rusia

All hands,
Dalam dekade 2000-an hubungan bisnis pertahanan antara Jakarta dan Moskow terjalin erat. Jakarta yang kecewa dengan Washington berpaling ke Moskow sebagai salah satu alternatif sumber pengadaan sistem senjata. Keeratan hubungan antara kedua negara ditandai pula dengan penyediaan kredit negara dari Rusia bagi Indonesia untuk pengadaan berbagai senjata asal Rusia.
Namun demikian, ada hal-hal yang patut direnungkan dan dipelajari mengenai karakter berbisnis dengan Negeri Kamerad Medvedev. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang sudah didapat Indonesia dalam hampir 10 tahun berinteraksi dengan pemerintah Rusia. Satu di antaranya adalah karakter birokrasi Rusia dalam urusan jual beli senjata.
Birokrasi Rusia soal ini sungguh rumit, memakan waktu dan berimplikasi pada dana yang tidak sedikit. Tentu menjadi pertanyaan mengapa demikian? Senjata adalah komoditas strategis Rusia dan salah satu mesin penghasil uang bagi pundi-pundi APBN Moskow, di samping gas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pengadaan sistem senjata dari Moskow harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang nomor satu di Kremlin.
Tanpa adanya izin dari penghuni Kremlin, jangan pernah berharap rencana penjualan senjata akan berjalan. Setelah Kamerad Medvedev memberikan izin, calon pembeli harus bernegosiasi dengan Rosoboronexport. Calon konsumen tidak boleh berhubungan langsung dengan pabrikan, tetapi harus lewat BUMN senjata Rusia ini. Celakanya, ada pandangan bahwa Rosoboronexport bertingkah "cukup rumit".
Misalnya, harga dasar suatu sistem senjata menurut pabrikan adalah US$ x, di tangan BUMN itu meningkat berkali lipat menjadi US$ x2 atau lebih besar lagi. Masalah ini bukan saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh konsumen tetap Rusia seperti India. Itulah salah satu penjelasan mengapa INS Vikramaditya terus meleset jadwal penyelesaian overhaul-nya.
Belum lagi soal lamanya negosiasi yang harus dilaksanakan, sebab berunding dengan orang Rusia rupanya berbeda dengan orang Barat lainnya. Untuk merumuskan satu perjanjian penjualan senjata, sangat rumit. Bisa berbulan-bulan, bahkan dapat pula lebih dari setahun.
Apa yang disampaikan di sini hendaknya menjadi pertimbangan ke depan Indonesia dalam berbisnis dengan Rusia. Negeri ini tetapi butuh sistem senjata buatan Negeri Kamerad Medvedev, sehingga dibutuhkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana berbisnis dengan para kamerad dari Moskow.

Musim Berburu Kapal Selam

All hands,
Dewasa ini terdapat kecenderungan baru di kalangan Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara. Yakni adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam mereka. Kecenderungan itu terjadi antara lain karena proliferasi kapal selam di kawasan ini yang lebih intensif dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.
Salah satu upaya peningkatan kemampuan peperangan anti kapal selam adalah pengadaan pesawat patroli maritim yang mampu melaksanakan jenis peperangan tersebut. Terdapat Angkatan Laut yang tengah mencari pesawat patroli maritim yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ada pula kekuatan laut yang telah menandatangani kontrak pengadaan pesawat jenis itu. Situasi ini menggambarkan bahwa kekuatan laut di kawasan Asia Tenggara secara perlahan mulai melengkapi diri dengan berbagai jenis sistem senjata seiring dengan dinamika kawasan.
Kondisi ini mendeskripsikan pula kecenderungan pertarungan antar Angkatan Laut ke depan di kawasan Asia Tenggara. Yaitu pertarungan dalam peperangan anti kapal selam, sebab populasi kapal selam di wilayah ini akan terus bertambah. Sebagai sistem senjata dengan daya kejut dan daya pukul yang mematikan, memburu dan mendeteksi kapal selam negara-negara lain akan menjadi bisnis paling menantang bagi Angkatan Laut negara-negara di kawasan.
Tantangan bagi Indonesia adalah meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selamnya, terlebih lagi bila pesawat patroli maritim CN-235ASW telah bergabung dalam susunan tempur Angkatan Laut. Koordinasi dan kerjasama antara awak pesawat udara dan kapal permukaan dalam memburu dan mendeteksi kapal selam mutlak diperlukan. Untuk menciptakan hal tersebut, kemampuan mereka dalam melaksanakan perburuan kapal selam wajib ditingkatkan.

Transformasi Maritim

All hands,

Salah satu isu pokok yang digarisbawahi dalam Naval Operations Concept 2010 adalah hubungan antara kepentingan nasional dengan keamanan maritim. Bagi Amerika Serikat, kepentingan nasionalnya yang vital mempunyai keterikatan erat dan tak terpisahkan dengan lingkungan maritim yang aman. Untuk menjaga kepentingan nasional, maka disebarkanlah kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat ke seluruh dunia. Kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa menjadi unsur pertama yang merespon terhadap krisis di seluruh dunia yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

Sadar bahwa kepentingan nasionalnya yang vital terkait dengan domain maritim, pemerintah, Kongres dan rakyat Amerika Serikat bersatu membangun kekuatan laut yang unggul dibandingkan kekuatan laut lainnya di dunia. Kesadaran maritim sudah mendarah daging di negeri itu pada semua kalangan. Mereka percaya dan yakin bahwa keunggulan di bidang Angkatan Laut merupakan salah satu kunci dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain, di mana dalam persaingan itu terkadang harus menggunakan instrumen kekerasan.

Dengan demikian, Angkatan Laut dapat hidup dan berkembang. Situasi demikian terbalik dengan kondisi di Indonesia. Negeri yang secara geografis kepulauan ini mengalami paceklik yang sangat parah terhadap kesadaran maritim dan paceklik itu melanda tiga unsur utama bangsa., Akibat paceklik itu pula, Angkatan Laut harus bersusah payah membangun dirinya sendiri tanpa perhatian yang memadai dari pihak-pihak lain yang sebenarnya lebih tinggi otoritasnya. Paradigma bangsa Indonesia masih belum ke domain maritim dan baru sebatas mampu membanggakan nenek moyangnya yang berprofesi sebagai pelaut.

Celakanya, kebanggaan terhadap nenek moyang itu terjadi ketika negara-negara lain di sekitar Negeri Nusantara tengah bertransformasi menuju negara maritim. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya sulit untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan domain maritim.

Angkatan Laut Dan Promosi Nilai-nilai Bangsa

All hands,

Angkatan Laut sejak berabad silam telah menjadi salah satu instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa. Promosi itu bisa dalam bentuk kekerasan, bisa pula dalam bentuk yang lunak. Di era kekinian, penggunaan Angkatan Laut sebagai instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa terus berlangsung. Promosi itu berlangsung di masa damai dan seringkali luput dari perhatian publik.

Di Amerika Serikat, Angkatan Laut menjadi instrumen untuk promosi demokrasi dan HAM. Angkatan Laut juga merupakan instrumen untuk mempromosikan tatanan internasional yang diimpikan, diinginkan dan dirancang suatu negara. Angkatan Laut pula salah satu instrumen untuk mempromosikan simbol kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa, misalnya dengan memamerkan kapal perang buatan sendiri dalam penyebaran kekuatan ke luar negeri. Kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa landasannya adalah ketekunan dan kerja keras bangsa tersebut. Hal-hal seperti itulah yang dipromosikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ke seluruh dunia.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional yang lebih bersifat regional, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara teoritis Angkatan Laut negeri ini bisa menjadi instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai bangsa Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Alias mempromosikan soft power menggunakan aset hard power, bukan sebatas promosi soft power di ruang seminar hotel yang dingin dan lengkap dengan beragam hidangan makanan dan minuman yang mengundang selera. Cuma masalahnya, nilai-nilai apa yang hendak dipromosikan oleh Angkatan Laut? Pertanyaan itu yang harus menjawab adalah pemerintah. Pertanyaan pokoknya sebenarnya sederhana, yaitu masihkah bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai fundamental? Kalau sudah tidak ada, lantas apa yang hendak dipromosikan?

Soft Power Ala Angkatan Laut Amerika Serikat

All hands,

Naval Operations Concept 2010 mengulas pula tentang penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk promosi soft power. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu disamakan dulu persepsi tentang soft power yang dimaksud. Soft power adalah demonstrasi nilai-nilai suatu bangsa dengan menggunakan semua aset nasional yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah kekuatan Angkatan Laut. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman di Indonesia yang salah kaprah di mana soft power seolah-olah adalah lawan dari hard power. Makanya di negeri ini pembangunan kekuatan militer tidak digenjot karena dinilai tidak terlalu penting, sebab berasumsi bahwa dengan soft power saja kepentingan nasional ---termasuk di dalamnya nilai-nilai alias values--- dapat diamankan.

Dalam Naval Operations Concept 2010, humanitarian assistance and disaster relief merupakan salah satu kemampuan inti U.S. Navy. HADR adalah instrumen untuk promosi soft power Broer Sam. Untuk melaksanakan HADR, dipergunakanlah aset Angkatan Laut berupa kapal perang dan pesawat udara. Aset Angkatan Laut adalah simbol dari hard power.

Dari praktek itu jelas bahwa pemahaman menyingkir hard power dalam kehidupan suatu bangsa dan bertumpu sepenuhnya pada soft power guna meraih prestise di dunia internasional adalah kesalahan besar. Soft power minus dukungan hard power hanya ada di alam mimpi, namun tak ada di alam nyata. Celakanya, sebagian elit bangsa Indonesia hidup di alam mimpi itu. Soft power tanpa hard power adalah bagaikan diplomat yang jago "membunuh" lawannya di meja diplomasi, tetapi di belakang sang diplomat tidak ada kekuatan atau instrumen lain yang bersifat memaksa dan menghukum andaikan lawannya gagal "dibunuh" di meja perundingan.

Naval Operations Concept 2010

All hands,
Pada akhir Mei 2010 Angkatan Laut Amerika Serikat menerbitkan Naval Operations Concept 2010. Terakhir kali kekuatan laut Uwak Sam menerbitkan dokumen serupa pada 2006. Dibandingkan dengan Naval Operations Concept 2006, Naval Operations Concept 2010 memiliki beberapa perbedaan signifikan.

Pertama, aktor yang tercakup dalam Naval Operations Concept. Naval Operations Concept 2010 melibatkan tiga pihak yaitu U.S. Navy, U.S. Marine Corps dan U.S. Coast Guard. Dalam dokumen serupa yang diterbitkan 2006, yang terlibat cuma aktor yang berada di bawah Departemen Angkatan Laut, yaitu U.S. Navy dan U.S. Marine Corps.

Kedua, acuan Naval Operations Concept. Sangat jelas tampak bahwa A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower yang diterbitkan pada Oktober 2007 mewarnai konsep operasi dalam Naval Operations Concept 2010. Kemampuan inti Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu forward presence, maritime security, humanitarian assistance and disaster relief, sea control, power projection dan deterrence merupakan fokus dalam konsep operasi Angkatan Laut terbaru.

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari situ? Pertama, Angkatan Laut Amerika Serikat taat hirarki. Semua kebijakan tentang Angkatan Laut selalu mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi. Naval Operations Concept 2010 selain mengacu pada A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, juga merujuk pada strategi maritim dan strategi keamanan nasional.

Kedua, kontinuitas kebijakan. Sebagian dari acuan Naval Operation Concept 2010 merujuk pada kebijakan yang dilahirkan oleh administrasi George W. Bush. Hal itu menandakan bahwa meskipun rezim di Gedung Putih berganti, selalu ada kontinuitas kebijakan menyangkut keamanan nasional, termasuk Angkatan Laut di dalamnya. Siapa pun yang menjadi orang nomor satu yang wajib dilindungi oleh U.S. Secret Service, kepentingan nasional Amerika Serikat akan terus dikedepankan.

Indonesia Dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010

All hands,
Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Indonesia disebut dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat. Kini dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, Indonesia disebut satu kali dalam dokumen itu. Hanya segelintir negara di dunia yang disebut dalam strategi keamanan nasional tersebut dan Indonesia adalah satu di antaranya. Penyebutan Indonesia dalam dokumen yang diterbitkan oleh administrasi Obama tidak dalam konotasi negatif, sebaliknya berada dalam bingkai positif.
Kalimat lengkapnya di hal.3 adalah sebagai berikut “We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—includ­ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game”. Selanjutnya soal emerging centers of influence dielaborasi di hal.44, yang mana Indonesia dianggap menjadi mitra yang semakin penting (bagi Amerika Serikat) dalam berbagai isu dunia, termasuk keamanan maritim di dalamnya

Mungkin sebagian pihak gembira di Indonesia dengan penyebutan itu, namun akan lebih bijaksana bila menyikapinya dengan introspeksi diri. Substansi dari introspeksi diri tersebut adalah Indonesia akan lebih diperhitungkan oleh Amerika Serikat dibandingkan saat ini apabila mempunyai kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut, yang lebih kuat guna menjaga keamanan nasionalnya dan sekaligus mengamankan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia bisa menjadi "mitra" Amerika Serikat di kawasan ini bila mempunyai Angkatan Laut yang kuat dengan sistem senjata yang lebih modern dan mampu interoperable dengan negara-negara lain.
Menjaga stabilitas keamanan kawasan sama artinya dengan “membantu” Amerika Serikat menjaga stabilitas. Dengan “membantu” Amerika Serikat, Uwak Sam tidak punya alasan untuk banyak “cawe-cawe” di Asia Tenggara. Indonesia harus memainkan peran itu, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara adalah wilayah Indonesia, bukan wilayah Negeri Tukang Klaim ataupun wilayah negeri penampung koruptor asal Indonesia.
Penyebutan Indonesia dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat hendaknya tidak diterjemahkan pula sebagai keberhasilan soft power. Penyebutan itu karena ada seorang berdarah Indonesia yang melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan dan menjadi anggota tim penyusun dokumen tersebut. Kalau ada klaim bahwa penyebutan itu adalah keberhasilan soft power, nampaknya itu sebuah kesalahan besar.

Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010

All hands,
Pemerintahan Barack Obama pada akhir Mei 2010 telah menerbitkan dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dengan strategi serupa yang dianut oleh administrasi Presiden Bush? Secara substansial tidak ada, karena baik Obama, Bush atau siapapun yang menduduki Gedung Putih akan senantiasa mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Kalaupun ada perbedaan antara Obama dengan Bush, hal itu hanya terletak pada cara alias ways, sementara means dan ends-nya tetap sama.
Ada banyak hal yang bisa diulas mengenai Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Satu di antaranya tentang kepentingan nasional Amerika Serikat. Menurut dokumen kebijakan tersebut, terdapat empat kepentingan nasional Amerika Serikat yang abadi. Yaitu keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tatanan internasional.
Kepentingan keamanan menyangkut the security of the United States, its citizens, and U.S allies and partners. Prosperity, yaitu tentang a strong, innovative, and growing U.S. economy in an open international economic system that promotes opportunity and prosperity. Untuk nilai-nilai yakni respect for universal values at home and around the world. Sedangkan soal tatanan internasional adalah an international order advanced by U.S. leadership that promotes peace, security, and opportunity through stronger cooperation to meet global challenges.
Dari empat kepentingan nasional Broer Sam yang abadi itu, nampak jelas bahwa Amerika Serikat akan terus bertindak sebagai sheriff dunia. Masalahnya adalah apakah Broer Sam berhasil sebagai sheriff dunia? Untuk mencari jawabannya tidak sulit, lihat saja kasus di Somalia, Afghanistan, Irak dan berbagai belahan dunia lainnya di mana ada jejak Broer Sam. Apakah Broer Sam berhasil menangani masalah di negeri-negeri itu?

Terkait dengan Indonesia, mesti diidentifikasi dengan cermat celah mana yang bisa dimasuki oleh Amerika Serikat atas nama mengamankan kepentingan nasionalnya. Bila tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas, yang akan timbul adalah kerugian terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Bekerja Dalam Ruang Yang Tidak Lengkap

All hands,
Kasus sengketa wilayah maritim di Laut Sulawesi dapat dijadikan contoh soal hubungan antara kebijakan, strategi dan operasi. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi klaim Negeri Tukang Klaim adalah mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk di perairan Laut Sulawesi. Kebijakan itu kemudian diterjemahkan oleh militer Indonesia dengan menyebarkan kekuatan lautnya ke wilayah perairan sengketa. Penyebaran kekuatan Angkatan Laut bukan suatu hal yang salah, tetapi masalahnya terjadi suatu ruang kosong yang menghubungkan antara kebijakan dan operasi.
Ruang kosong itu bernama strategi. Kebijakan pemerintah Indonesia soal klaim di Laut Sulawesi semestinya diturunkan terlebih dahulu dalam bentuk strategi. Katakanlah namanya Strategi Nasional Menghadapi Sengketa Perbatasan Maritim Di Laut Sulawesi. Dari strategi itu baru kemudian dijabarkan dalam lingkup operasi, di antaranya penyebaran kekuatan Angkatan Laut. Masalahnya, strategi itu tidak ada hingga detik ini.
Sebagai perbandingan, pelajari kebijakan Amerika Serikat dalam perang terhadap teror. Kebijakan pemerintahan di Gedung Putih untuk menumpas habis terorisme dijabarkan dalam National Military Strategic Plan for the War on Terrorism. Selanjutnya strategi itu diturunkan dalam bentuk operasional, di antaranya mengirimkan kekuatan militer Amerika Serikat ke Afghanistan dan Filipina.
Singkat kata, ada yang keliru dalam benang merah antara kebijakan, strategi dan operasi di Indonesia. Sebenarnya masalah di Laut Sulawesi hanya satu contoh kasus saja. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh dan masih terjadi di Irian Jaya alias Papua. Pernah pula berlangsung di Timor Timur.
Pertanyaannya, mengapa penyakit itu terus berlangsung dan diwariskan secara genetik? Jawabannya singkat, banyak pihak terkait di negeri ini yang tidak paham soal policy and strategy.

Angkatan Laut Dan Perang

All hands,
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut salah satunya dirancang untuk menghadapi perang. Mengenai seberapa mampu suatu Angkatan Laut didesain untuk menghadapi perang, semuanya tergantung pada pemerintah sebagai pemegang saham Angkatan Laut. Memang bukan hal yang mudah untuk memprediksi kapan perang akan terjadi. Kalau pun tidak terjadi perang dalam suatu jangka waktu tertentu, Angkatan Laut masih punya bisnis lain yaitu menangani isu keamanan maritim dan diplomasi Angkatan Laut. Inilah yang membedakan Angkatan Laut dengan kekuatan militer lainnya, di mana dalam masa damai Angkatan Laut tidak pernah “menganggur”.
Mengenai perang itu sendiri, satu pemahaman mendasar yang harus berada di benak setiap personel Angkatan Laut, khususnya perwira, adalah perang merupakan domain politik. Kapan Angkatan Laut harus berperang, siapa musuhnya dan di mana Angkatan Laut akan berperang ditentukan oleh pemimpin bangsa. Perang adalah ranah politik, adapun militer ---termasuk Angkatan Laut--- merupakan instrumen pemerintah dalam perang yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya merumuskan dengan jelas siapa musuh negeri ini dalam suatu kerangka waktu. Dengan demikian, pembangunan kekuatan laut tidak lagi meraba-meraba siapa musuh yang akan dihadapi. Apakah musuhnya berbentuk aktor negara ataukah aktor non negara, hal itu bukan masalah. Yang penting dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut siapa yang akan dihadapi harus jelas dan tidak samar-samar.