All hands,
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut, suka atau tidak suka, harus melalui proses politik di pemerintah dan DPR. Karena proses tersebut, dalam kasus di Indonesia seringkali program yang telah disusun tidak terwujud atau setidaknya perwujudannya mundur beberapa tahun dari jadwal semula. Semua itu karena proses politik yang rumit, mungkin menjemukan dan seringkali “tidak sesuai akal sehat”.
Lalu bagaimana agar ke depan pembangunan kekuatan Angkatan Laut lebih lancar dan mulus melewati proses politik? Salah satu pendekatan yang sebaiknya ditempuh adalah lewat proses lobi di belakang layar. Secara normatif, proses lobi dalam politik sebenarnya normal-normal saja dan lumrah. Namun dalam perkembangannya, proses lobi seringkali identik dengan trade off yang tidak sehat bagi sistem politik, sehingga persepsi masyarakat terhadap lobi menjadi negatif.
Selama ini, menurut hemat saya pribadi, proses lobi politik dalam rangka mensukseskan pembangunan kekuatan Angkatan Laut masih jauh dari optimal. Banyak pendapat soal penyebabnya, namun menurut saya salah satunya adalah karena masih lebih banyak mengandalkan pendekatan formal. Hal itu bisa jadi karena dari dulu karakter Angkatan Laut negeri ini pada dasarnya adalah tentara profesional, dalam arti tidak tergoda politik. Beda halnya dengan Angkatan Darat yang sejak lahir sudah mempunyai karakter tentara politik dan hingga kini pun karakter itu belum sepenuhnya pupus.
Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang demokrasinya telah dewasa dan mapan, di negeri ini Angkatan Laut masih harus berjuang sendiri untuk memperjuangkan pembangunan kekuatannya. Dengan kata lain, Angkatan Laut harus merancang sendiri pembangunan kekuatannya dan memperjuangkan sendiri rancangan itu pada ranah politik. Memang secara formal ada Departemen Pertahanan, tetapi dalam prakteknya Departemen Pertahanan belum mampu merancang sendiri pembangunan Angkatan Laut. Berangkat dari kondisi di Indonesia yang demikian, pilihan logis yang tersedia adalah Angkatan Laut memperkuat lobinya di pemerintahan dan DPR agar pembangunan kekuatan dapat terwujud sesuai rencana dan tepat waktu.
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut, suka atau tidak suka, harus melalui proses politik di pemerintah dan DPR. Karena proses tersebut, dalam kasus di Indonesia seringkali program yang telah disusun tidak terwujud atau setidaknya perwujudannya mundur beberapa tahun dari jadwal semula. Semua itu karena proses politik yang rumit, mungkin menjemukan dan seringkali “tidak sesuai akal sehat”.
Lalu bagaimana agar ke depan pembangunan kekuatan Angkatan Laut lebih lancar dan mulus melewati proses politik? Salah satu pendekatan yang sebaiknya ditempuh adalah lewat proses lobi di belakang layar. Secara normatif, proses lobi dalam politik sebenarnya normal-normal saja dan lumrah. Namun dalam perkembangannya, proses lobi seringkali identik dengan trade off yang tidak sehat bagi sistem politik, sehingga persepsi masyarakat terhadap lobi menjadi negatif.
Selama ini, menurut hemat saya pribadi, proses lobi politik dalam rangka mensukseskan pembangunan kekuatan Angkatan Laut masih jauh dari optimal. Banyak pendapat soal penyebabnya, namun menurut saya salah satunya adalah karena masih lebih banyak mengandalkan pendekatan formal. Hal itu bisa jadi karena dari dulu karakter Angkatan Laut negeri ini pada dasarnya adalah tentara profesional, dalam arti tidak tergoda politik. Beda halnya dengan Angkatan Darat yang sejak lahir sudah mempunyai karakter tentara politik dan hingga kini pun karakter itu belum sepenuhnya pupus.
Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang demokrasinya telah dewasa dan mapan, di negeri ini Angkatan Laut masih harus berjuang sendiri untuk memperjuangkan pembangunan kekuatannya. Dengan kata lain, Angkatan Laut harus merancang sendiri pembangunan kekuatannya dan memperjuangkan sendiri rancangan itu pada ranah politik. Memang secara formal ada Departemen Pertahanan, tetapi dalam prakteknya Departemen Pertahanan belum mampu merancang sendiri pembangunan Angkatan Laut. Berangkat dari kondisi di Indonesia yang demikian, pilihan logis yang tersedia adalah Angkatan Laut memperkuat lobinya di pemerintahan dan DPR agar pembangunan kekuatan dapat terwujud sesuai rencana dan tepat waktu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar