Fregat Dan Kemampuan Operasi Angkatan Laut

All hands,

Tak ada pihak yang dapat membantah bahwa Indonesia adalah negara besar. Dari luas wilayahnya saja sudah terlihat betapa negeri ini sangat luas. Hanya saja selama ini potensi menjadi kekuatan kawasan lebih sering diabaikan daripada digarap. Termasuk dalam urusan pembangunan kekuatan Angkatan Laut oleh pengambil kebijakan politik.

Untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas, dibutuhkan kapal perang yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Pemenuhan kuantitas kapal perang memang harus dilakukan, tetapi harus diimbangi pula dengan kualitas. Bila tidak, maka perairan Indonesia yang berhadapan atau berhubungan langsung dengan laut lepas akan sangat jarang merasakan kehadiran kapal perang Angkatan Laut. Misalnya Laut Natuna dan ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan, begitu pula Laut Sulawesi, Laut Banda dan Samudera India. Di perairan itu dibutuhkan kehadiran kapal perang bertonase besar, minimal sekali korvet namun akan lebih baik bila fregat.

Kalau memperhatikan dinamika lingkungan strategis saat ini dan ke depan, nampak jelas bahwa pertarungan kepentingan aktor-aktor negara berada di beberapa perairan tersebut. Dengan demikian, untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia dibutuhkan kapal perang yang secara operasional mampu beroperasi di perairan-perairan itu. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan dari Departemen Pertahanan dalam hal pembangunan kekuatan sudah mengarah ke sana?

Rencana pengadaan kapal fregat sudah disusun, bahkan akan dibangun di galangan perkapalan nasional. Namun konon kabarnya, ada hambatan dalam realisasi rencana itu karena ketidaksiapan galangan perkapalan nasional. Artinya dalam bentuk skenario terburuk, pembangunan kapal perang jenis fregat masih akan mengandalkan pada galangan asing.

Ke depan, pengadaan kapal perang bagi Angkatan Laut hendaknya menyeimbangkan kapal bagi kebutuhan patroli dengan kapal untuk keperluan kombatan. Untuk jenis yang terakhir sangat dibutuhkan eksistensinya dalam jumlah yang "memadai". Sebab kemampuan penangkalan kapal kombatan yang akan diperhitungkan oleh pihak lain. Kapal jenis ini, khususnya fregat, pula yang akan mampu mengamankan kepentingan nasional di perairan-perairan yang telah disebutkan sebelumnya.

Bahkan kapal fregat pula yang akan menjadi ujung tombak bagi kekuatan Indonesia ketika beroperasi di luar wilayah kedaulatan, misalnya dalam operasi perdamaian PBB. Kredibilitas kapal fregat jelas lebih tinggi daripada sekedar kapal patroli biasa. Tentu saja fregat tersebut harus dilengkapi dengan sistem senjata yang memadai, bukan sekedar menyandang status jenis fregat.

Tidak Sekedar Minimum Essential Force

All hands,

Saat ini dan ke depan pembangunan kekuatan Angkatan Laut mengacu pada minimum essential force (MEF). Pencapaian MEF akan senantiasa menjadi perhatian, sebab tolak ukur keberhasilan atau kegagalan MEF terletak di situ. Namun demikian, hendaknya perhatian besar pada pencapaian MEF tidak mengurangi perhatian pada isu lainnya yang juga penting dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Apa itu?

Yang dimaksud adalah kemampuan setiap unsur yang dibangun dalam MEF. Sebagai contoh, apakah kapal perang yang dibangun dalam MEF mampu melaksanakan beberapa jenis peperangan yang sesuai dengan fungsi asasinya? Misalnya kemampuan peperangan permukaan, apakah sistem senjatanya siap? Kalau siap, berapa persen kesiapan kapal kombatan secara keseluruhan?

Isu ini muncul karena setidaknya dua hal. Pertama, paradigma pengadaan kapal perang tanpa sistem senjata yang melekat sebagaimana seharusnya. Kedua, paradigma penganggaran tahunan yang masih berdasarkan "prioritas", sehingga ada sejumlah kapal perang yang tidak dapat menjalani pemeliharaan sebagaimana mestinya karena tak adanya anggaran untuk kapal tersebut dalam satu tahun anggaran.

Artinya, program penganggaran yang selama ini dianut untuk pemeliharaan kapal perang perlu ditinjau ulang. Peninjauan ulang yang paling efektif dan sekaligus mengobati akar masalahnya adalah peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan dalam APBN. Dengan demikian, pengalaman buruk tidak siap operasi di masa lalu di saat genting tidak terulang kembali di masa depan.

Memelihara Fasilitas Pangkalan

All hands,

Fasilitas pangkalan Angkatan Laut dirancang untuk mendukung operasi Angkatan Laut, khususnya kapal perang. Hal itu karena fungsi utama pangkalan Angkatan Laut adalah untuk dukungan operasi, bukan lainnya. Dewasa ini, penyediaan fasilitas pangkalan maupun pemeliharaan fasilitas pangkalan masih menjadi tantangan bagi Angkatan Laut negeri ini.

Sudah menjadi pengetahuan bahwa mayoritas pangkalan Angkatan Laut yang tersebar di berbagai penjuru negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi 4R. Misalnya saja ada pangkalan Angkatan Laut yang tak mempunyai dermaga sendiri dan ini banyak jumlahnya. Ada pula pangkalan Angkatan Laut yang fasilitasnya nyaris memenuhi 4R, tetapi jumlahnya sangat amat sedikit. Kondisi tersebut baru ditinjau dari aspek penyediaan fasilitas, belum lagi ketika menyentuh aspek pemeliharaan fasilitas.

Pemeliharaan fasilitas pangkalan merupakan tantangan pula, khususnya bagi pangkalan Angkatan Laut yang nyaris memenuhi 4R. Fasilitas pangkalan yang kelihatannya item kecil tetapi bernilai penting kadangkala nyaris luput dari perhatian. Misalnya dukungan air tawar dari dermaga ke kapal perang, dukungan listrik aliran darat, dukungan BBM, perlengkapan-perlengkapan terkait fasilitas sandar dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini terkesan kecil dan remeh, tetapi dampaknya besar bagi dukungan terhadap kapal perang.

Setiap fasilitas yang dibangun pasti memiliki usia masa pakai. Situasi demikian perlu dipahami bersama, sehingga pemeliharaan rutin maupun penggantian fasilitas lama dengan fasilitas baru yang jauh lebih baik seharusnya bisa diprogramkan dengan baik dalam penyusunan anggaran. Jangan sampai fokus anggaran hanya pada pengadaan sistem senjata baru dengan melupakan soal pemeliharaan sistem senjata maupun fasilitas-fasilitas pangkalan.

Penyeimbangan Anggaran Pengadaan Dan Pemeliharaan

All hands,

Dalam penyusunan anggaran pertahanan, salah satu tantangan bagi Angkatan Laut negeri ini adalah menyeimbangkan antara anggaran bagi keperluan pengadaan sistem senjata dengan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan sistem senjata. Penyeimbangan di sini bukan berarti besaran antara keduanya harus sama, tetapi lebih pada disparitas kedua anggaran tidak terlalu lebar.

Selama ini, karena banyaknya sistem senjata yang telah melampaui usia ekonomis, maka alokasi anggaran lebih banyak pada pengadaan sistem senjata baru. Tetapi alokasi anggaran untuk pemeliharaan sistem senjata yang ada (termasuk yang baru dibeli) belum menjadi fokus tersendiri. Akibatnya, ada sistem senjata yang usianya belum lima tahun tetapi mulai mengalami masalah yang sama dengan sistem senjata yang umurnya sudah di atas 20 tahun karena kurangnya anggaran pemeliharaan. Sebab selama ini ada persepsi yang salah pada penentu anggaran bahwa sistem senjata baru tidak memerlukan biaya pemeliharaan.

Pola berpikir seperti ini belum terlambat untuk diubah. Apabila tidak diubah, maka sistem senjata yang baru dibeli usia efektifnya mungkin hanya lima tahun saja. Setelah itu sistem senjata tersebut akan menjadi beban. Pendeknya masa efektivitas itu karena soal ketersediaan dukungan anggaran. Tentu suatu kerugian besar apabila sistem senjata yang usianya baru lima tahun tetapi sudah mulai "sakit-sakitan" karena kurangnya anggaran pemeliharaan.

Sistem Penganggaran Yang Keliru

All hands,

Selama ini tanpa banyak disadari banyak hal yang keliru dalam sistem penganggaran di militer Indonesia. Kekuatan laut Indonesia merupakan salah satu korban dari sistem penganggaran yang salah itu dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Apa yang dimaksud dengan sistem penganggaran yang keliru tersebut?

Pembagian anggaran bagi ketiga matra militer Indonesia didasarkan pada rasio personel, bukan pada rasio alutsista. Kalau memakai rasio alutsista, Angkatan Laut (dan Angkatan Udara) akan mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar daripada Angkatan Darat. Sebab pemeliharaan alutsista kedua matra ribuan persen lebih mahal daripada pemeliharaan alutsista kekuatan darat.

Namun yang terjadi dan dipraktekkan di dunia nyata adalah sebaliknya, Angkatan Darat yang jumlah personelnya lebih banyak mendapatkan anggaran yang berkali-kali lipat daripada dua matra lainnya. Lihat saja besaran APBN untuk renumerasi beberapa waktu lalu, di mana gabungan anggaran renumerasi bagi kekuatan laut dan udara bahkan hanya mencapai ratusan milyar rupiah. Sementara besaran renumerasi kekuatan darat nilainya lebih dari Rp.1 trilyun.

Dengan kondisi begini, sulit mengharapkan kemajuan dalam kekuatan militer Indonesia. Sebab tuntutan tugas yang besar tidak diimbangi dengan anggaran yang proporsional bagi kekuatan laut dan udara. Untuk mengakhiri sistem penganggaran yang keliru ini, dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah yang harus dimulai dari Departemen Pertahanan. Pertanyaannya, pantaskah berharap kepada Departemen Pertahanan?

Memutus Lingkaran Tantangan Operasional

All hands,

Kehadiran di laut merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Angkatan Laut, sebab kehadiran itu merupakan parameter terhadap eksistensi suatu Angkatan Laut. Dalam konteks Indonesia, kehadiran di laut merupakan salah satu tantangan besar. Sebab bukan saja karena jumlah kapal perang yang belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah negeri ini, tetapi juga dukungan anggaran bagi Angkatan Laut yang belum memadai.

Tentang hal terakhir, kendala yang dihadapi oleh kekuatan laut negeri ini bagaikan lingkaran setan. Kehadiran di laut secara teknis setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kesiapan unsur kapal perang dan ketersediaan bahan bakar. Dua hal tersebut tidak selamanya berbanding lurus, malah lebih sering berbanding terbalik sehingga mempengaruhi kehadiran di laut.

Kesiapan teknis kapal perang dipengaruhi oleh ketersediaan dan kecukupan anggaran pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan selama ini belum memadai dan hal itu sudah menjadi pengetahuan umum. Akibatnya, jadwal pemeliharaan kapal perang tidak selalu terpenuhi sesuai dengan manual dari pabrikan.

Ketersediaan bahan bakar masih merupakan kendala berikutnya yang harus dipecahkan. Sebab setiap tahunnya jumlah bahan bakar telah dikuota, sementara kebutuhan operasional seringkali tidak berbanding lurus dengan kuota itu. Misalnya ada suatu operasi yang harus digelar dan tidak terencana sebelumnya. Soal bahan bakar ini pada tingkat atas masih menjadi pekerjaan rumah antara Departemen Pertahanan dengan perusahaan penyedia bahan bakar, karena ada peninggalan utang di masa lalu.

Untuk memutus lingkaran setan ini, perlu terobosan politik dari pemerintah. Menyangkut ketidaksiapan unsur kapal perang, pilihannya ada dua. Yang moderat adalah menaikkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sehingga jumlah kapal yang dianggarkan untuk dipelihara setiap tahunnya lebih meningkat. Adapun pilihan yang lebih maju adalah mempercepat modernisasi kekuatan kapal perang Angkatan Laut sesuai yang telah digariskan dalam MEF.

Tentang masalah bahan bakar, tentu saja perlu ditingkatkan pagu anggaran oleh pemerintah. Pilihan mengganti mesin pendorong kapal perang dengan menggunakan mesin diesel perlu dicermati dengan seksama, sebab kapal perang merupakan unsur yang memerlukan kecepatan gerak di laut dalam merespon situasi yang berkembang di lapangan. Secara teknis, mesin diesel tidak tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut. Harap diingat kasus penolakan Brunei terhadap kapal perang yang dipesannya dari Inggris karena kapal perang itu menggunakan mesin yang tidak cocok bagi keperluan peperangan anti kapal selam.

Masalah Angkatan Laut Adalah Masalah Bangsa

All hands,

Angkatan Laut negeri ini sudah terlalu lama mengalami kemunduran dalam hal pembangunan kekuatan. Kemunduran itu mencerminkan bahwa ada yang salah dalam kebijakan nasional menyangkut pengelolaan Angkatan Laut. Singkatnya, kebijakan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada pembangunan kekuatan Angkatan Laut.

Salah satu masalah krusial dan kritis yang dihadapi kekuatan laut negeri ini adalah kebijakan pembatasan akses terhadap sistem senjata buatan Barat. Masalah ini sebenarnya memiliki implikasi luas terhadap kemampuan operasional Angkatan Laut saat ini dan ke depan. Sebab apabila Indonesia terlibat konflik, maka ketahanlamaan operasionalnya sangat terbatas. Bisa jadi kekuatan laut Indonesia hanya bisa bertempur pada setengah hari dan hanya pada satu kawasan pelibatan karena jumlah rudal, torpedo dan munisi meriam yang boleh dimilikinya terbatas.

Sangat disayangkan banyak pihak di tingkat nasional tidak paham soal ini. Seharusnya masalah ini menjadi masalah nasional, bukan sekedar masalah Angkatan Laut. Untuk mencari solusi terhadap masalah ini, tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada Angkatan Laut saja.

Langkah Angkatan Laut membeli beberapa jenis rudal buatan non Barat merupakan salah satu solusi jitu. Akan tetapi apabila solusi jitu didukung pula oleh sistem nasional yang pro kepada Angkatan Laut. Misalnya penyediaan dana dalam jumlah besar sehingga Angkatan Laut dapat membeli rudal tersebut dalam jumlah banyak. Dengan demikian,ketahanlamaan operasional Angkatan Laut dalam hal rudal (juga torpedo dan munisi meriam) jauh lebih meningkat daripada kondisi saat ini.

Tantangan Penerbangan Angkatan Laut Di Wilayah Barat

All hands,

Eksistensi Pangkalan Udara Angkatan Laut Tanjung Pinang sebenarnya sudah diawali ketika republik ini masih menjadi wilayah koloni Belanda. Sebelum Jepang menyerbu Indonesia pada 1942, ancaman yang dihadapi oleh Angkatan Laut Belanda di Kepulauan Riau adalah penyelundupan dari Singapura. Untuk menghadapi ancaman itu maka tidak heran bila Angkatan Laut Belanda membangun pangkalan di Tanjung Pinang yang bukan saja pangkalan bagi kapal perang, tetapi mencakup pula pangkalan udara bagi pesawat udara. Pasca pengakuan kedaulatan, Angkatan Laut Belanda menyerahkan semua fasilitas yang ada di Tanjung Pinang ---termasuk Pangkalan Udara Angkatan Laut--- kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan kondisi kekinian, tantangan yang dihadapi oleh Penerbangan Angkatan Laut di wilayah Barat, khususnya Kepulauan Riau bukan lagi terbatas pada isu penyelundupan. Di sana kini telah berdiri negara dengan kekuatan militer yang luar biasa. Situasi demikian tentunya harus direspon dengan bijak sekaligus proporsional.

Misalnya, Penerbangan Angkatan Laut yang berpangkalan di Tanjung Pinang ke depan perlu dilengkapi dengan helikopter anti kapal selam yang dipersenjatai dengan lengkap. Begitu pula dengan kemampuan pertahanan pangkalan yang sampai saat ini masih belum memadai. Dengan demikian, eksistensi kekuatan udara Angkatan Laut lebih dirasakan oleh pihak lain daripada kondisi saat ini.

Angkatan Laut Harus Visioner

All hands,

Sifat laut adalah dinamis. Perubahan cuaca, gelombang, arus dan lain sebagainya di laut bisa terjadi dalam rentang waktu yang tak panjang. Dinamika demikian merupakan tantangan bagi para pelaut untuk dapat "menyesuaikan diri" dengan laut.

Dalam konteks Angkatan Laut, Angkatan Laut di mana pun senantiasa dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis. Ancaman dan tantangan yang muncul bisa berubah dalam suatu kurun waktu. Guna merespon keadaan seperti itu, Angkatan Laut di dunia selalu dituntut untuk mempunyai pandangan visioner.

Pandangan visioner adalah salah satu tantangan dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut Indonesia ke depan. Tidak mudah untuk menggagas pandangan visioner dalam organisasi Angkatan Laut, sebab Angkatan Laut merupakan subsistem dalam kehidupan nasional. Visi yang visioner dari Angkatan Laut harus didukung oleh atmosfir kehidupan nasional yang visioner pula.

Perkembangan lingkungan strategis ke depan akan semakin menempatkan kawasan Asia Pasifik bersifat strategis dalam percaturan politik, ekonomi dan keamanan dunia. Menghadapi situasi tersebut, bangsa Indonesia perlu mereposisi dirinya agar mempunyai visi yang panjang yang berada dalam bingkai kepentingan nasional. Makin strategisnya kawasan Asia Pasifik menempatkan pilihan bagi Indonesia cuma dua, yaitu apakah menjadi salah satu pemain penting ataukan menjadi salah satu korban.

Dikaitkan dengan kekuatan laut negeri ini, pandangan yang visioner sebagaimana telah dicontohkan oleh generasi terdahulu yang pernah mengawaki Angkatan Laut perlu untuk dibangun kembali. Pandangan yang visioner bisa tercipta apabila sejumlah persyaratan terpenuhi, salah satunya adalah keunggulan sumberdaya manusia.

Modernisasi Kapal Buru Ranjau Kelas Tripartites

All hands,

Indonesia merupakan salah satu negara operator kapal buru ranjau kelas Tripartites. Kapal buru ranjau yang memperkuat Angkatan Laut Indonesia sejak era pertengahan 1980-an ini merupakan desain bersama tiga negara Eropa, yaitu Belgia, Prancis dan Belanda. Kekuatan laut Indonesia sendiri membeli kapal buru ranjau modern tersebut dari Belanda.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketiga negara pembuat kapal ranjau kelas Tripartites telah melaksanakan modernisasi kapal itu. Cakupan modernisasi utamanya pada perlengkapan yang terkait dengan fungsi asasi sebagai kapal buru ranjau, seperti mine-identification and disposal system, combat system (untuk buru ranjau), pengurangan signature dan berat pada ruang mesin, penghematan konsumsi power dan penggantian bilah daun baling-baling dan lain sebagainya. Dengan modernisasi tersebut, diharapkan kinerja kapal buru ranjau kelas Tripartites meningkat, terlebih dihadapkan pada ancaman asimetris saat ini berupa ancaman peranjauan oleh aktor-aktor non negara guna mendestabilisasikan keamanan maritim.

Kapal buru ranjau kelas Tripartites merupakan kapal andalan bagi Angkatan Laut Indonesia, karena kemampuan kapal kelas ini lebih tinggi daripada kapal serupa kelas Kondor. Kapal kelas Kondor buatan Jerman adalah kapal penyapu ranjau, sementara kemampuannya untuk buru ranjau sangat terbatas. Adapun kelas Tripartites mampu melaksanakan perburuan dan penyapuan ranjau sekaligus.

Mengingat usia kapal buru ranjau kelas Tripartites, belum terlambat untuk melaksanakan modernisasi kapal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga negara pembuatnya. Modernisasi itu dapat mengambil modernisasi yang telah ditempuh oleh ketiga negara Eropa sebagai pembandingnya. Bagaimanapun, ancaman ranjau tetap tidak dapat diabaikan di Indonesia. Masih banyak ranjau peninggalan masa lalu yang terkubur di bawah air dan rata-rata ranjau itu berada di alur pelayaran. Artinya, operasi perlawanan ranjau masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi Angkatan Laut negeri ini.

Tantangan Peperangan Ranjau

All hands,

Peranjauan tetap merupakan salah satu metode yang murah untuk mengancam keamanan maritim dalam masa damai maupun merusak kapal perang lawan dalam masa perang. Oleh karena itu, peran satuan ranjau di masa damai pun tidak dapat diabaikan. Negeri seperti Singapura yang hidup matinya tergantung pada terbukanya akses laut menempatkan satuan ranjau Angkatan Laut dalam posisi penting, di mana kapal-kapal buru ranjau negara itu secara rutin menggelar patroli di alur-alur masuk Singapura. Patroli itu ditujukan untuk mencari ranjau yang mungkin saja ditebarkan oleh pihak tertentu.

Di Indonesia, dalam masa damai seperti saat ini pun ranjau merupakan salah satu ancaman yang tersembunyi bagi kepentingan navigasi. Masih banyak ranjau yang bertebaran di beberapa perairan, khususnya yang menjadi alur laut keluar masuk pelabuhan. Ranjau-ranjau itu merupakan peninggalan perang di masa lalu.

Sebagai satuan Angkatan Laut, satuan ranjau senantiasa dituntut untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan profesionalisme mereka dalam bidangnya. Upaya tersebut dalam situasi sekarang tidak mudah, sebab tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sistem senjata. Semua kapal ranjau yang ada usianya sudah di atas 2o tahun, sehingga mempengaruhi kesiapan operasi dan latihan karena kesiapan kapal maupun peralatan yang ada di dalamnya menjadi menurun. Salah satu akibatnya, sebagian kapal itu dialih fungsikan menjadi kapal patroli dan kapal hidrografi.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi kekuatan laut Indonesia. Modernisasi kekuatan kapal ranjau sudah waktunya dilaksanakan. Modernisasi merupakan jawaban terbaik untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme pengawak satuan ranjau.

Geopolitik Dan Keamanan Pasokan Rudal

All hands,

Sistem senjata Angkatan Laut di masa depan bagi Indonesia salah satunya akan tergantung pada kondisi geopolitik. Sebab bagaimanapun Indonesia masih akan tergantung pada pasokan asing untuk sistem senjatanya, khususnya pada senjata kinetik yaitu rudal, torpedo dan meriam. Yang perlu menjadi perhatian sejak dini adalah soal rudal, sebab situasi saat ini menggambarkan dengan jelas betapa ada embargo terselubung terhadap Indonesia untuk memperoleh rudal anti kapal maupun rudal jenis lainnya. Kondisi ini ke depan nampaknya tidak akan berubah banyak.

Dikaitkan dengan geopolitik, produsen rudal Angkatan Laut dapat dikelompokkan dalam kubu geopolitik yang berbeda. Selain kubu NATO, ada pula kubu Rusia, tak ketinggalan pula kubu Cina. Masih ditambah pula kubu India, negara yang kini menjadi ajang perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Rusia.

Selama puluhan tahun, kubu NATO menjadi andalan sebagai pemasok rudal bagi kekuatan laut Indonesia. Monopoli itu baru terpatahkan beberapa tahun silam ketika Cina dan Rusia dipercaya memasok rudal bagi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. Ke depan, sepertinya Indonesia akan lebih bertumpu pada Beijing dan Moskow dalam hal rudal Angkatan Laut. Mungkin pula India menjadi alternatif lainnya, sebab dalam kunjungannya ke Jakarta Januari 2011 silam Kasal India kembali menawarkan rudal buatan Negeri Sungai Gangga kepada Angkatan Laut Indonesia.

Ke depan, perlu kehatian-hatian dalam menyeimbangkan sumber pasokan rudal bagi Angkatan Laut. Sebab kebangkitan Cina yang secara kasat mata bersifat ekspansif dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pasokan rudal Beijing kepada Jakarta. Sebab sulit membayangkan Jakarta akan mengorbankan kepentingan nasionalnya demi mendapatkan rudal dari Beijing. Bagaimanapun soal potensi konflik dengan Cina tidak boleh dinolkan.

Dari sana pilihan lainnya adalah Rusia. Moskow ke depan sepertinya akan berbenturan dengan Jakarta, berbeda dengan Beijing dan Jakarta. Kondisi ini diharapkan kondusif bagi Indonesia dalam rangka menjamin keamanan pasokan rudal bagi Indonesia. Hanya saja perlu dicermati masalah karakter berbisnis dengan Rusia yang berbeda dengan karakter berbisnis dengan NATO.

New Delhi patut pula dijadikan alternatif lainnya, dengan catatan perlu diperhatikan seberapa besar kemampuan India untuk tidak tunduk kepada Amerika Serikat. Sebab interaksi New Delhi-Washington semakin meningkat beberapa tahun terakhir, termasuk penjualan sistem senjata Amerika Serikat guna menggantikan sistem senjata buatan Uni Soviet/Rusia. Yang perlu diwaspadai adalah apabila India tunduk kepada Amerika Serikat, sebab situasi itu akan berimplikasi "merepotkan" Indonesia ke depan.

Kapabilitas Versus Kapabilitas

All hands,

Dalam perkembangan terkini menyangkut pembangunan kekuatan Angkatan Laut, paradigma yang berlaku adalah kapabilitas versus kapabilitas. Paradigma ini menggantikan paradigma lama yang berbasis pada kapal perusak versus kapal perusak, fregat versus fregat dan seterusnya. Sayangnya, banyak pihak di Indonesia yang tidak paham soal paradigma ini. Apalagi pihak-pihak di luar Angkatan Laut yang masih sangat kuat menganut paradigma kapal perusak versus kapal perusak dan seterusnya.

Untuk bisa memahami paradigma kapabilitas versus kapabilitas, setiap pihak harus paham aspek strategi dan operasi Angkatan Laut. Sebab kapabilitas yang harus dipunyai oleh Angkatan Laut pasti dan harus terkait dengan hal tersebut. Seperti kapabilitas peperangan permukaan, peperangan udara, peperangan kapal selam, peperangan amfibi dan peperangan elektronika. Kapabilitas Angkatan Laut harus dibangun terkait soal itu.

Dalam membahas soal kapabilitas versus kapabilitas, akan sangat terkait dengan kesiapan berbagai subsistem senjata Angkatan Laut, khususnya kapal perang. Misalnya untuk peperangan kapal selam dan anti kapal selam, kinerja sonar merupakan salah satu parameter di samping keterampilan pengawak sonar. Inilah kerumitan yang dihadapi oleh Angkatan Laut negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam paradigma kapabilitas versus kapabilitas, karena pembangunan dan pemeliharaan kapabilitas antara lain ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Perencanaan jangka panjang yang disusun akan lebih bermanfaat apabila didukung oleh dukungan anggaran yang berlanjut, sehingga kapabilitas bukan saja dapat dibangun tetapi mampu pula dipelihara dalam suatu kurun waktu.

Tantangan Memelihara Kemampuan Angkatan Laut

All hands,

Pembangunan kekuatan Angkatan Laut senantiasa menjadi tantangan bagi setiap Angkatan Laut di dunia, karena akan terkait dengan keterbatasan sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan kekuatan di manapun, baik secara teoritis maupun pada tataran empiris. Ketika tantangan itu berhasil dihadapi, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana memelihara kemampuan Angkatan Laut.

Kemampuan Angkatan Laut terkait dengan berbagai kemampuan tempur, seperti peperangan permukaan, peperangan kapal selam dan lain sebagainya. Upaya mempertahankan kemampuan itu tidak mudah, sebab salah satunya akan tergantung pada kesiapan sistem senjata, baik kapal perang maupun pesawat udara. Kemampuan personel dalam menguji dan mengasah keterampilan mereka secara berkelanjutan dalam peperangan kapal selam, peperangan udara, peperangan permukaan, peperangan amfibi dan peperangan elektronika sangat tergantung pada kesiapan sistem senjata.

Inilah kendala yang banyak dihadapi oleh Angkatan Laut negara berkembang, termasuk Indoneisa. Sebagai contoh, bagaimana memelihara kemampuan personel kapal perang dalam hal peperangan anti kapal selam apabila kinerja sonar sudah menurun. Bagaimana pula kemampuan itu bisa dipertahankan bisa link antara sonar dan sistem senjata bawah air tidak sesuai kondisi awalnya.

Singkatnya, untuk memelihara kemampuan Angkatan Laut dibutuhkan dukungan anggaran yang berkesinambungan. Tanpa itu, sulit untuk mengharapkan kemampuan tersebut terpelihara seiring berjalannya waktu dan usia kapal perang makin bertambah.

Mempertimbangkan Efektivitas Biaya Sistem Senjata

All hands,

Dalam pengadaan sistem senjata, banyak hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Baik dari aspek teknis, operasional , ekonomis hingga politik. Hal itu dapat dipahami karena sistem senjata merupakan perpaduan berbagai aspek tersebut. Karena itu, tidak jarang perencanaan pengadaan sistem senjata memakan waktu cukup lama, minimal dua atau tiga tahun sebelum direalisasikan dalam bentuk kontrak.

Dari aspek ekonomis, negara-negara maju sangat memperhitungkan efektivitas biaya. Maksudnya, mereka menghitung dengan cermat perbandingan antara harga beli sistem senjata dengan biaya selama daur hidupnya. Meminjam istilah yang lebih teknis, life cycle cost dihitung dengan cermat. Pemahaman dan penguasaan mereka terhadap life cycle cost analysis sudah sangat tajam.

Dalam life cycle cost analysis, variabel yang dihitung mencakup biaya investasi awal, biaya operasional sistem senjata, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penggantian dan residual value. Ketika menghitung life cycle cost analysis, nilai konstan mata uang yang digunakan dalam pengadaan dan pasca pengadaan (operasional dan pemeliharaan) turut dihitung pula. Bahkan biaya penghapusan pun tak luput untuk dihitung.

Meskipun Indonesia masih berstatus negara berkembang, alangkah baiknya apabila life cycle cost analysis juga diterapkan dalam pengadaan sistem senjata, termasuk sistem senjata Angkatan Laut. Dengan demikian, diharapkan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan oleh negara untuk membeli suatu jenis sistem senjata ---misalnya kapal selam--- akan setimpal dengan biaya-biaya lanjutan yang harus dikeluarkan dalam daur hidup sistem senjata itu. Singkatnya, tidak ada jaminan bahwa suatu sistem senjata yang harganya "murah" otomatis biaya yang harus dikeluarkan dalam siklus hidupnya lebih murah daripada sistem senjata yang lebih "mahal".

Mengacu Kekuatan Laut Eropa

All hands,

Pembangunan kekuatan laut Eropa memiliki mazhab yang berbeda dengan pembangunan kekuatan laut sekutunya di seberang Samudera Atlantik yaitu Amerika Serikat. Mazhab Angkatan Laut adalah adalah Angkatan Laut middle power yang pemikirnya antara lain yaitu Sir Jullian Corbett, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat menganut mazhab global power dengan Laksamana Muda A.T. Mahan sebagai acuan. Apa perbedaan utama antara kedua mazhab tersebut? Mahan mengedepankan sea control, sementara Corbett mengarusutamakan sea denial.

Kalau ditilik, kekuatan laut Eropa merupakan kekuatan laut yang proyek kekuatannya dirancang sebatas wilayah Eropa dan sekitarnya. Sebab paradigma mereka yaitu mereka akan bertempur di wilayah mereka sendiri, bukan di benua lain. Hanya saja pasca Perang Dingin dan 11 September 2001, ancaman keamanan yang berubah mendorong kekuatan itu diproyeksikan ke kawasan yang jauh dari Eropa untuk kepentingan operasi maritim menghadapi ancaman perompakan, pembajakan dan terorisme maritim. Pada sisi lain, saat ini tidak ada ancaman dari aktor negara terhadap Eropa, sehingga kekuatan Angkatan Laut Eropa dapat diproyeksikan keluar wilayahnya.

Indonesia secara alamiah adalah middle power, sehingga kekuatan lautnya pun harus berstatus middle power. Sebagai ilustrasi, ada beberapa istilah berbeda soal kekuatan laut middle power, tergantung siapa pemikir strategi maritim yang dijadikan acuan. Pertanyaannya, postur Angkatan Laut yang seperti apa yang harus dibangun Indonesia ke depan agar menjadi pemimpin ASEAN?

Pertama, Angkatan Laut harus dirancang untuk dibangun guna mengamankan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang bisa diidentifikasi dan didefinisikan akan menentukan postur Angkatan Laut. Kedua, pendekatan kapabilitas harus menjadi acuan, bukan kapabilitas. Ketiga, menjadikan MEF sebagai sasaran antara dalam pembangunan kekuatan laut dan bukan sebaliknya sebagai sasaran akhir.

Mengacu pada negara-negara Eropa, secara kuantitas jumlah kapal perang mereka tidak banyak dibandingkan dengan luasan Eropa. Memang di Eropa ada saling melengkapi kemampuan antar Angkatan Laut untuk mendukung operasi multinasional. Dibawa dalam ruang Indonesia, mempunyai 10-20 kapal kombatan sekelas fregat plus 4-8 kapal selam sudah cukup memadai selama kapabilitas kapal perang tersebut diperhatikan secara berkelanjutan. Sisanya diisinya oleh jenis kapal perang lainnya.

Kapal perang Indonesia akan diprioritaskan untuk mengamankan wilayah Nusantara, dengan tugas secondary untuk terlibat dalam misi Angkatan Laut multinasional. Untuk mengamankan wilayah Nusantara, dengan mudah dapat ditetapkan wilayah prioritas bagi kepentingan operasional. Tidak semua perairan Indonesia harus dicakup oleh kapal perang, sebab Indonesia belum memiliki dukungan anggaran yang cukup untuk itu. Dengan kekuatan sebesar itu plus kapabilitas yang senantiasa dipelihara dan ditingkatkan, Indonesia dapat merebut kembali posisi sebagai Angkatan Laut terkuat di Asia Tenggara.

Kekuatan Laut Yang Diperhitungkan Di Asia Tenggara

All hands,

Tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak berhak menjadi pemimpin de facto ASEAN, sebab hal itu merupakan keharusan sejarah dan geografis. Secara geografis, Indonesia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak terkait di Indonesia hendaknya jangan naif. Antara lain soal kekuatan Angkatan Laut, sebab tak ada kekuatan regional yang berjaya minus Angkatan Laut.

Oleh karena itu, marilah bangsa ini berpikir outward looking. Dahulu Indonesia berjaya di ASEAN, termasuk dalam urusan kekuatan laut. Artinya, sejarah mewajibkan Indonesia ke depan untuk memiliki Angkatan Laut terkuat di kawasan Asia Tenggara bila ingin kembali merebut kepemimpinan ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut, belum terlambat bila kebijakan pertahanan negeri ini tidak semata berfokus pada MEF. MEF penting secara internal, tetapi akan lebih lengkap pula kalau pembangunan kekuatan pertahanan hingga 2024 atau 2029 diarahkan pula secara eksternal untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Memang hingga tahun itu sulit untuk menandingi secara kualitas kekuatan laut Negeri Penampung Koruptor, tetapi mendekati secara kualitas bukan hal yang tak mungkin. Misalnya dengan memperkuat kemampuan peperangan asimetris (dalam arti luas).

Misalnya, penguatan kembali kemampuan-kemampuan peperangan Angkatan Laut. Hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia. Dengan menguatkan kembali kemampuan-kemampuan tersebut, diharapkan Angkatan Laut dapat menggelar peperangan asimetris dari aspek kualitas. Sebagai contoh, untuk menghadapi kapal permukaan negara-negara lain pada perairan tertentu tidak harus selalu diperlukan kapal perang kelas korvet atau fregat.

Untuk menjadi Angkatan Laut yang unggul dan diperhitungkan di Asia Tenggara, ada baiknya bila Indonesia mengambil pengalaman pembangunan kekuatan laut negara-negara Uni Eropa. Pengalaman yang seperti apa?

Benchmark Angkatan Laut

All hands,

Pembangunan kekuatan Angkatan Laut negara-negara di dunia biasanya mengacu pada satu benchmark. Tidak sedikit negara yang Angkatan Lautnya menjadikan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai benchmark, tetapi banyak pula yang menjadikan Angkatan Laut Eropa seperti Inggris sebagai acuan. Korea Selatan, Jepang dan Australia merupakan negara yang Angkatan Lautnya mengacu pada Amerika Serikat, sedangkan beberapa negara eks jajahan Inggris menjadikan Royal Navy sebagai benchmark.

Pertanyaannya, apa benchmark Angkatan Laut Indonesia? Sampai akhir 1950-an, benchmark Angkatan Laut negeri ini adalah Belanda, karena Belanda yang memberikan asistensi teknis dan pendidikan perwira kepada Angkatan Laut Indonesia pasca 27 Desember 1949. Seiring dengan menguatnya perasaan anti Belanda pada akhir 1950-an, benchmark kekuatan laut negeri ini banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat pada awal 1960-an meskipun sebagian besar sistem senjatanya buatan Uni Soviet. Setelah mengalami kemunduran pada akhir 1960-an hingga akhir 1970-an, pada 1980-an kekuatan laut Indonesia kembali pulih dengan benchmark yang nampaknya masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat.

Hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran strategis seperti forward presence yang saat itu diterjemahkan dengan kemampuan untuk hadir di ZEE. Praktik pemikiran-pemikiran strategis pada masa itu banyak mengadopsi dari Newport, yaitu lokasi U.S. Naval War College. Kondisi demikian sebenarnya tidak mengherankan karena cukup banyak perwira lulusan Newport yang menjadi pemikir dan sekaligus menduduki posisi flag officer.

Dalam kondisi kekinian dengan segenap ancaman, tantangan dan sekaligus peluang dan keterbatasan yang dihadapi oleh kekuatan laut Indonesia, apakah masih tepat pembangunan Angkatan Laut mengacu pada satu benchmark ataukah mengembangkan benchmark tersendiri? Menurut hemat saya, kalau masih ingin menjadikan Angkatan Laut sebagai benchmark mungkin perlu dipertimbangkan soal Royal Navy. Alasannya sederhana, Royal Navy adalah Angkatan Laut kekuatan menengah, berbeda dengan U.S. Navy yang merupakan Angkatan Laut kekuatan adidaya.

Sedangkan apabila ingin mengembangkan benchmark sendiri, Angkatan Laut Indonesia perlu mengenali diri dan lingkungannya secara seksama. Dari pengenalan itu, diharapkan bisa dirumuskan formula untuk menciptakan benchmark sendiri.

Relevansi ASROC Dalam Peperangan Anti Kapal Selam

All hands,

Sejak 1960-an negara-negara maju mengembangkan ASROC sebagai salah satu senjata untuk menggempur kapal selam yang bersembunyi di kolom air. Pendekatan ini dianut baik oleh NATO maupun Pakta Warsawa. Namun memasuki era 1990-an ke atas, terlihat persimpangan jalan yang memisahkan rancangan kapal perang NATO dan eks Pakta Warsawa khususnya Rusia. Sementara pihak yang terakhir tetap mengembangkan ASROC, pihak yang pertama boleh dikatakan telah meninggalkan ASROC.

Perhatikan kapal kombatan keluaran NATO, tak ada lagi yang mengadopsi ASROC. Sebaliknya, kapal perang buatan Rusia masih tetap mengadopsi ASROC generasi terbaru. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia mempunyai dua jenis kapal kombatan yang dilengkapi dengan ASROC. Yang pertama adalah korvet kelas Fatahillah, sedangkan yang kedua adalah korvet kelas Parchim. Kedua kapal perang tersebut merupakan kapal kombatan generasi 1980-an. Kapal perang terbaru Indonesia yaitu korvet kelas Sigma sama sekali tidak mempunyai ASROC, sebab desain kapal itu mengikuti pola pikir yang dianut NATO. Bagi NATO, ketidakhadiran ASROC sama sekali tak mengurangi kemampuan peperangan anti kapal selam, sebab eksistensi torpedo sudah lebih memadai daripada ASROC.

Pertanyaannya, apakah kapal kombatan Indonesia ke depan perlu dilengkapi dengan ASROC? Jawaban atas pertanyaan ini hanya dua, ada yang menganggap perlu, ada pula yang berpendapat tidak perlu. Kalau dianggap perlu, semoga jawaban itu bukan karena berdasarkan pertimbangan tunggal bahwa di arsenal masih banyak sistem senjata itu sehingga mubazir kalau tidak digunakan. Sedangkan bagi yang berpendapat sebaliknya, hendaknya dilengkapi dengan argumen taktis operasional yang mumpuni pula.

Mempertimbangkan Kapal Munisi

All hands,

Dalam jajaran kapal bantu Angkatan Laut, salah satu sub jenisnya adalah kapal munisi. Sesuai dengan namanya, kapal munisi berfungsi sebagai arsenal berjalan bagi Gugus Tugas kapal perang. Berbagai jenis munisi tersedia di kapal tersebut, seperti munisi meriam berbagai kaliber, peluru suar hingga rudal dan torpedo. Dengan adanya kapal munisi, maka bekal ulang bagi kapal perang jenis kombatan akan lebih mudah dan hemat waktu, sebab RAS dapat dilaksanakan di tengah laut sambil berlayar.

Di Indonesia, di masa lalu terdapat kapal munisi dengan fungsi terbatas dalam susunan tempur Angkatan Laut. Misalnya adalah RI Ratulangi yang merupakan kapal tender kapal selam, di mana kapal selam kelas Whiskey didukung operasionalnya oleh kapal perang itu. Sesuai dengan fungsinya, RI Ratulangi antara lain dapat melaksanakan bekal ulang torpedo bagi kapal selam kelas Whiskey, di samping bisa pula mendukung ketersediaan suku cadang yang diperlukan oleh kapal selam buatan Uni Soviet ketika sedang beroperasi. Karena fungsinya tersebut, RI Ratulangi merupakan satu dari sedikit kapal permukaan yang tergabung dalam Komando Djenis Kapal Selam alias Kodjenkasel yang sekarang dikenal sebagai Satuan Kapal Selam atau Satsel.

Saat ini boleh dikatakan tak ada kapal bantu di jajaran Angkatan Laut Indonesia yang mempunyai fungsi khusus yaitu sebagai kapal munisi. Memperhatikan tantangan operasional di laut ke depan, perlu dipertimbangkan kehadiran kembali kapal munisi dalam susunan tempur armada negeri ini. Kapal munisi itu lebih bersifat umum daripada RI Ratulangi di masa lalu, artinya muatan munisinya harus berbagai jenis sistem senjata dan tak hanya untuk satu sistem senjata tertentu. Dengan adanya kapal munisi, maka bekal ulang munisi bagi kapal perang tidak harus menunggu kembali ke pangkalan yang jelas tidak hemat waktu dan jarak.

Bisa dibayangkan apabila rudal Exocet yang terdiri dari empat tabung dari suatu kapal perang habis ditembakkan semua, tentu tidak efisien apabila kapal itu harus kembali ke garis belakang dahulu untuk mengisi ulang munisinya. Dengan kehadiran kapal munisi, bekal ulang dapat dilakukan di lapangan alias di tempat kapal perang permukaan bertugas. Begitu pula dengan kebutuhan munisi bagi berbagai jenis meriam, termasuk di dalamnya meriam serbaguna 76 mm.