Penyebaran Kapal Perang India Ke Samudera Pasifik

All hands,

Sebagai realisasi dari ambisi politiknya, India kini secara rutin telah menyebarkan kapal perangnya ke kawasan Samudera Pasifik. Penyebaran dalam rangka patroli sekaligus diplomasi Angkatan Laut tersebut biasanya terpusat di perairan sekitar Asia Timur, seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Laut Filipina dan Laut Jepang. Pesan dari penyebaran itu sangat jelas dan terang benderang, yakni New Delhi mendapuk dirinya sebagai aktor Samudera Pasifik.

Sudah lama India ingin memainkan peran strategis di kawasan Asia Pasifik, meskipun dirinya berada di Samudera India. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan ambisi itu. Terlebih lagi ekonomi India kini adalah salah satu kekuatan baru di dunia, di mana interaksi ekonomi New Delhi dengan ibukota-ibukota nasional di Asia Timur telah jauh meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Selain itu, New Delhi masih bermusuhan dengan Beijing, sehingga masuknya India ke Samudera Pasifik dimaksudkan sebagai peningkatan posisi tawar negeri itu terhadap Cina. Washington yang membutuhkan kawan dan sekutu guna membendung Beijing dengan senang hati menerima kehadiran New Delhi di Samudera Pasifik. Bahkan administrasi Presiden Obama dengan senang hati memfasilitasi pembangunan kekuatan militer India lewat pemberian akses terhadap produk-produk senjata buatan Amerika Serikat.

Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan demikian?

Bahaya Ketergantungan GPS

All hands,

GPS kini menjadi salah satu andalan dalam sistem navigasi di dunia, termasuk navigasi bagi rudal jelajah. Rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat untuk menggempur berbagai sasaran di Libya beberapa waktu lalu sepenuhnya dipandu oleh GPS. Akan tetapi, India adalah salah satu korban GPS milik Amerika Serikat dalam pengembangan rudal jelajah.

Rudal Brahmos yang merupakan hasil kolaborasi New Delhi-Moskow pada awalnya dirancang menggunakan GPS sebagai pemandunya. Namun dalam suatu uji coba sekitar Agustus 2010, rudal itu meleset 2 km dari sasaran seharusnya. Setelah diteliti, ditemukan adanya "masalah teknis" terkait dengan sistem panduan rudal itu yang mengandalkan pada GPS. Singkatnya, Amerika Serikat sebagai pemilik 24 satelit GPS mengelabui arah terbang rudal India.

Sebagai respon terhadap "masalah teknis" itu, pemerintah India memutuskan bahwa sistem pandu rudal Brahmos dialihkan pada Glonass. Meskipun jumlah satelit Glonal belum ideal di ruang angkasa, tetapi sistem itu masih lebih bisa diandalkan daripada sistem serupa buatan Washington.

Pesan dari kasus ini adalah hati-hati menggunakan GPS bagi aplikasi militer. Pesan ini juga berlaku bagi militer Indonesia, termasuk Angkatan Laut di dalamnya.

Kepentingan Singapura Di Kepulauan Riau

All hands,

Sudah lebih dari 10 tahun terakhir Indonesia bersama Singapura menggelar ISBS alias The Indonesia-Singapore Bhakti Sosial. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Patkor Indosin yang digelar dua kali setahun. Yang menarik untuk diperhatikan adalah sebaran wilayah yang menjadi sasaran ISBS, yaitu pulau tertentu yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Pulau-pulau itu mencakup Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Singapura berfokus pada ketiga pulau tersebut, tentu saja dengan sasaran tertentu. Tak sulit untuk menebak bahwa fokus di ketiga pulau itu tidak lain adalah untuk "menetralisasi" penghuni ketiga pulau agar menjadi bumper bagi keamanan maritim di sekitar Singapura. Selain itu, juga untuk menanamkan pengaruh Negeri Penampung Koruptor di wilayah-wilayah tersebut. Singkat kata, Negeri Penampung Koruptor ingin menciptakan sphere of influence yang melampaui batas wilayah kedaulatannya.

Kondisi seperti ini belum terlambat untuk dicermati dan diwaspadai oleh Indonesia. Sebab bagaimanapun, dalam urusan keamanan maritim sesungguhnya tangan Negeri Penampung Koruptor itu berada di bawah, sedangkan tangan Indonesia berada di atas. Posisi demikian harus dipahami, jangan sampai realita di lapangan malah terbalik. Indonesia dibutuhkan oleh Singapura dalam keamanan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, bukan sebaliknya.

Blokade Angkatan Laut Sebagai Instrumen Politik Internasional

All hands,

Dalam dunia kontemporer, blokade laut oleh Angkatan Laut telah menjadi instrumen politik internasional. Misalnya dalam kasus penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB, seperti di Irak. Blokade laut biasanya senantiasa dipasangkan dengan no fly zone. Penerapan no fly zone berdasarkan pengalaman selalu bernuansa koersif, seperti pengeboman terhadap sasaran-sasaran militer, sementara implementasi blokade laut cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lunak.

Di masa lalu, blokade laut lebih banyak merupakan instrumen yang bersifat unilateral. Seiring dengan perubahan konstelasi dunia dimana multilateralisme lebih mengedepan, blokade laut kini telah berubah menjadi instrumen politik multilateral. Dalam konteks itu pula maka Angkatan Laut banyak negara kini beroperasi dalam bingkai koalisi, walaupun bingkai unilateral tetap bukan suatu bingkai yang ketinggalan zaman.

Perkembangan seperti itu merupakan tantangan bagi Indonesia dalam merumuskan kembali bingkai kerjasama Angkatan Laut ke depan. Perlu dikaji apakah Indonesia ke depan perlu bergabung dengan koalisi internasional untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB atau tidak? Begitu pula dengan resolusi atau keputusan organisasi keamanan kawasan, misalnya ASEAN Security Community yang bukan tidak mungkin di masa depan akan bertransformasi menjadi organisasi yang mengacu pada Bab VIII Piagam PBB.

Agenda ARF Pada Non Proliferasi Dan Disarmament

All hands,

ASEAN Regional Forum (ARF) dalam sidangnya di Hanoi 2010 telah menghasilkan Hanoi Plan of Action. Satu di antara agenda itu adalah tentang non proliferasi dan disarmament. Agenda ARF ini menjadi isu menarik untuk dicermati, karena menjadi pertanyaan jenis senjata apa yang disasar dan siapa yang menjadi target.

Seperti diketahui, disarmament mempunyai dua cabang yaitu senjata nuklir dan senjata konvensional. Selalu terjadi tarik menarik antara negara pemilik senjata nuklir dan non senjata nuklir dalam membahas isu disarmament, karena negara nuklir bersikeras bahwa justru senjata konvensional-lah yang menjadi senjata pembunuh terbesar manusia. Sebaliknya negara berkembang berpendapat bahwa eksistensi senjata nuklir harus dihapus dari muka bumi, sebab dianggap membahayakan kelangsungan peradaban manusia. Mencermati agenda ARF dalam isu non proliferasi dan disarmament, isu yang mendominasi adalah senjata nuklir. Namun di situ disinggung pula soal illicit trade in small arms and light weapons. Karena yang mendominasi adalah isu senjata nuklir, dapat ditebak bahwa di situ terselip kepentingan negara mitra dialog ASEAN dalam ARF dibandingkan kepentingan ASEAN sendiri. Membahas tentang senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik dalam ARF pasti menyasar pada negara tertentu di sudut Asia Timur.

Akan tetapi tak bisa diabaikan pula tentang illicit trade in small arms and light weapons, sebab jenis senjata ini yang menjadi alat dalam konflik internal di beberapa negara ASEAN. Indonesia memiliki pengalaman pahit dalam konflik di Aceh, Poso dan Maluku terkait jenis senjata terakhir. Luasnya wilayah perairan Indonesia dan bersifat terbuka membuat pengawasan terhadap penyelundupan senjata ringan belum optimal, meskipun secara politik pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberantasnya.

Terkait dengan Angkatan Laut, tugas mengawasi perairan Indonesia dari masuknya senjata ringan selundupan jelas tak ringan. Perlu peningkatan kinerja Angkatan Laut dalam urusan ini dengan bersinergi dengan pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama Maritim ASEAN Yang Duplikatif

All hands,

Apabila dicermati, kerjasama maritim di Asia Tenggara terkesan duplikatif karena ada beberapa wadah kerjasama yang menggarap isu yang sama. Lihat saja Agenda ARF yang tertulis dalam Hanoi Plan of Action yang menetapkan keamanan maritim sebagai salah satu area kerjasama. Begitu pula dengan ADMM+ yang menetapkan pula agenda keamanan maritim sebagai satu di antar domain kerjasama yang disepakati. ASEAN Maritime Forum sesuai dengan namanya juga menggarap isu keamanan maritim.

Pertanyaannya, bagaimana realisasi dari kerjasama itu? Sejauh ini kerjasama maritim ASEAN, dari manapun wadahnya, masih lebih banyak berkutat pada hal-hal yang lunak dan belum memasuki domain yang keras. Memang untuk beberapa hal telah ada kemajuan, misalnya ARF yang memiliki agenda latihan keamanan maritim. Namun yang lainnya masih pada wilayah pertukaran-pertukaran gagasan yang operasionalisasinya masih sangat hati-hati.

Mengingat duplikasi yang ada, Indonesia perlu menyatukan sikap antar berbagai instansi terkait yang berbeda. Sebab implementasi kerjasama maritim pada ARF, ADMM+ dan AMF pada dasarnya "itu-itu saja". Jangan sampai implementasi pada satu wadah ASEAN berbeda dengan wadah ASEAN lainnya dalam isu yang sebenarnya sama.

Transformasi Angkatan Laut Dan Personel

All hands,

Transformasi Angkatan Laut yang ditempuh oleh banyak negara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tidak semata berfokus pada perubahan paradigma, doktrin, strategi, teknologi dan lain sebagainya. Transformasi tersebut juga memperhatikan aspek personel, sebab personel merupakan kunci dari transformasi. Tanpa penyiapan personel yang sesuai dengan kebutuhan transformasi, maka transformasi Angkatan Laut tak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dengan mengambil contoh beberapa program transformasi Angkatan Laut di beberapa negara, transformasi Angkatan Laut menyentuh pula aspek personel. Substansi pada aspek personel adalah delivering the right skill to the right place in the fleet at the right time. Dari situ tergambar bahwa transformasi Angkatan Laut pada bidang personel pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat armada, sebab armada adalah jantung dari setiap Angkatan Laut.

Bagi negara seperti Indonesia, transformasi di bidang personel merupakan tantangan tersendiri. Sebab personel yang masuk ke dalam Angkatan Laut berasal dari beberapa lembaga pendidikan umum yang standarnya belum sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat sulit untuk menyamakan standar lulusan SMA atau perguruan tinggi di Indonesia Timur dengan lulusan yang sama dari Pulau Jawa. Kondisi itulah yang dihadapi Angkatan Laut negeri ini ketika merekrut personel.

Berikutnya adalah perubahan paradigma dalam organisasi Angkatan Laut sendiri. Dibutuhkan kesamaan cara pandang untuk menuju suatu Angkatan Laut yang diinginkan dalam suatu kerangka waktu. Kesamaan cara pandang itu akan menentukan warna personel yang akan disiapkan untuk kebutuhan Angkatan Laut ke depan. Singkatnya, pembinaan personel bukanlah suatu hal yang stagnan, melainkan dinamis.

ReCAAP Dan Kepentingan Negara-negara Kawasan

All hands,

ReCAAP merupakan salah satu isu yang memecah sikap negara-negara Asia Tenggara di bidang keamanan maritim. Negeri Penampung Koruptor adalah pendukung kuat inisiatif yang dimunculkan oleh Negeri Geisha. Adapun Jakarta dan Negeri Tukang Klaim hingga kini tetap bersikukuh menentang wadah yang dirancang oleh Tokyo tersebut.

Mengapa Jakarta menentang ReCAAP? Wilayah operasional ReCAAP (sebagian besar) adalah di wilayah Asia Tenggara. Semestinya segala sesuatu yang menyangkut Asia Tenggara berada dalam payung ASEAN. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ReCAAP berada di luar bingkai itu.

Negara di kawasan yang mendukung ReCAAP adalah Singapura, Australia dan tentu saja Jepang. Negeri-negeri itu merasa diuntungkan dengan eksistensi ReCAAP. Keuntungan demikian tentu saja dalam konteks keamanan maritim. Pada sisi lain, ReCAAP tidak banyak memberikan kontribusi positif terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara, setidaknya demikian pandangan Jakarta.

Pertanyaannya, bagaimana ReCAAP ke depan? Semua itu tergantung dari Jepang dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk pula bagaimana sikap ASEAN sebagai organisasi.

Kepentingan Korea Selatan Di Asia Tenggara

All hands,

Kini Korea Selatan dalam kebijakan pertahanannya telah melirik kawasan yang jauh dari wilayah kedaulatannya. Penyebabnya tak lain karena telah menyebarnya kepentingan ekonomi Korea Selatan ke berbagai kawasan dunia. Ketika pada awal 2011 kapal niaga Korea Selatan dibajak di Somalia, Angkatan Laut negeri itu segera memberikan respon dengan cepat dan mematikan.

Mengacu pada kasus di Somalia, Seoul menghendaki agar kasus serupa tidak terjadi pada SLOC-nya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Negeri Ginseng terkesan bersikeras untuk terlibat dalam urusan keamanan maritim di kawasan ini. Terlibat di sini tidak selalu harus dipahami sebagai intervensi Angkatan Laut, tetapi dalam bentuk luas yang lebih lunak secara politik.

Kebutuhan Seoul akan keamanan maritim di perairan Asia Tenggara harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Bentuknya luas, antara lain dengan pertukaran informasi. capacity building kekuatan laut Indonesia dan lain sebagainya. Jadi tidak semata hanya soal urusan jual beli sistem senjata seperti kapal perang belaka.

Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cerdik dan cepat oleh Jakarta. Jangan sampai peluang itu justru direbut oleh Negeri Tukang Klaim maupun Negeri Penampung Koruptor. Sebab kedua negeri luas perairannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luas perairan yang dipunyai oleh Jakarta.

Modernisasi Kekuatan Laut Singapura

All hands,

Secara teknologi, Angkatan Laut Singapura merupakan kekuatan laut termodern di kawasan Asia Tenggara saat ini. Kekuatan laut negeri yang menjadi penampung koruptor asal Indonesia ini melebihi kebutuhan sesungguhnya untuk pertahanan. Konsep demikian memang dikembangkan sedemikian rupa agar tidak ada negara lain yang menyerang negara kota ini.

Yang perlu diketahui adalah siapa dan atau apa yang menjadi otak modernisasi kekuatan Angkatan Laut Singapura? Modernisasi tersebut memang dilaksanakan oleh pemerintah Singapura sendiri, akan tetapi tidak lepas dari adopsi gagasan-gagasan pemikiran ke-Angkatan Laut-an asal negara-negara maju. Negeri ini tidak pelit pula untuk menyewa para ahli Angkatan Laut dan tenaga profesional lainnya dalam mendukung modernisasi kekuatan lautnya. Yang didatangkan bukan sekedar ahli-ahli persenjataan dan rancang bangun kapal perang, tetapi mencakup pula ahli strategi maritim.

Pendekatan demikian perlu untuk dipertimbangkan di Indonesia. Daripada berambisi untuk membangun kapal perang secara lokal tanpa didukung oleh infrastruktur perkapalan yang memadai, mengapa tidak menyewa segelintir ahli untuk memodernisasi galangan perkapalan Indonesia agar dapat mendukung pembangunan kekuatan Angkatan Laut? Kalau alergi dengan orang asing, kenapa tidak memanggil pulang para teknolog Indonesia yang kini mencari hidup di negeri orang. Dengan syarat, setelah sampai di sini mereka tidak diminta untuk "padamu negeri kami berbakti" alias dihargai sekedarnya secara materi.

Begitu pula dengan ahli strategi maritim. Gagasan mendatangkan atau menyewa ahli strategi maritim kontemporer untuk membantu cakrawala pemikiran modernisasi kekuatan Angkatan Laut Indonesia merupakan sebuah hal yang patut dipertimbangkan. Dengan catatan tidak semua ide yang dilemparkan oleh sang ahli diterima begitu saja, namun di sisi lain tak semua gagasan yang disodorkan oleh sang pakar langsung ditolak dan atau tidak direalisasikan karena paradigma berpikir yang berbeda.

SLOC: Hidup Matinya Singapura

All hands,

Singapura bagaikan negara landlocked. Meskipun memiliki perairan, tetapi untuk bisa mengakses ke Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan, negeri yang menjadi tempat favorit bagi para koruptor asal Indonesia untuk menyembunyikan harta hasil curiannya tersebut harus melewati perairan Indonesia dan Negeri Tukang Klaim terlebih dahulu. Dari sini tanpa perlu berpanjang lebar dapat ditarik kesimpulan bahwa SLOC adalah jalur hidup matinya negeri yang dulunya menjadi tempat sarang perompak itu.

Oleh karena itu, tidak heran bila Singapura membangun kekuatan laut dengan kadar yang melebihi luas perairannya. Sebab kekuatan laut itu digunakan untuk mengamankan SLOC-nya yang berada di perairan Indonesia dan Negeri Tukang Klaim. Tak aneh pula bila negara kota ini selalu lebih nyaman mengundang dan bekerjasama dengan kekuatan ekstra kawasan dalam urusan keamanan maritim dibandingkan dengan Indonesia maupun Negeri Tukang Klaim.

Indonesia senantiasa memiliki permasalahan dengan Singapura. Untuk mencari solusi permasalahan itu, Indonesia hendaknya cerdas dalam memainkan isu SLOC. Sebab SLOC adalah urusan hidup mati alias survival-nya Singapura. Jangan lagi kekeliruan "menyerahkan" Laut Natuna kepada Singapura seperti dalam DCA diulangi kembali. Sebab "penyerahan" itu berarti memperluas "wilayah perairan" Singapura sehingga bisa langsung ke Laut Cina Selatan.

Memainkan isu SLOC terhadap Singapura dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang dibutuhkan oleh Indonesia hanya soal kecerdasan, kecerdikan dan keberanian politik. Kalau SLOC bisa dimainkan, negeri penampung koruptor itu tak akan macam-macam lagi terhadap Indonesia seperti yang selama ini terjadi dan dilestarikan.

Cina Akan Terus Terikat Dengan SLOC Indonesia

All hands,

Ketergantungan Cina terhadap Selat Malaka memunculkan istilah Dilema Selat Malaka. Untuk mengurangi ketergantungan kepada Selat Malaka yang berada di bawah kendali Amerika Serikat, Beijing sejak akhir 1990-an telah menggagas perlunya transportasi minyak dan gas dari Asia Barat Daya ke wilayahnya menggunakan pipa. Gagasan demikian karena selain terkena Dilema Selat Malaka, Beijing terjuga terkena Dilema Selat Hormuz. Mungkinkah Cina bisa mengalihkan transportasi minyak dan gas dari Asia Barat Daya via pipa?

Jawabannya mungkin, tetapi dampaknya tidak signifikan. Sebab daya muat kapal tanker plus biaya operasional kapal tanker masih jauh lebih murah daripada menggunakan pipa minyak dan gas sebagai alat transportasi. Kapasitas muat pipa jelas lebih kecil daripada satu kapal ULCC atau VLLC, begitu pula biaya operasional transportasi minyak dan gas tersebut. Kecuali pengambilan keputusan di Cina lebih mengedepankan aspek politik dan mengorbankan perhitungan aspek ekonomis.

Bisa saja Beijing menghindari Selat Malaka, tetapi tidak mudah bagi Cina untuk menghindari Selat Sunda dan Selat Lombok. Itu pun dengan catatan bahwa biaya berlayar via kedua selat terakhir lebih mahal dibandingkan menggunakan Selat Malaka. Tetapi di sisi lain harus diperhatikan pula bahwa kapal tanker tipe ULCC tidak bisa melintas di Selat Malaka.

Cina memang memiliki aspirasi untuk membangun terusan di Semenanjung Kra, Thailand. Namun untuk mewujudkan gagasan itu tidak mudah, sebab Cina harus berhadapan dengan kelicikan Singapura. Karena Singapura nantinya akan menjadi korban pertama apabila ada terusan di Semenanjung Kra. Sebagai negara yang hidup matinya dari jasa pelabuhan, Negeri Penampung Koruptor asal Indonesia itu akan berusaha secara maksimal untuk menggagalkan pembangunan terusan di Semenanjung Kra atau minimal mengkooptasi proyek terusan itu.

Situasi ini menggambarkan betapa SLOC Indonesia masih merupakan kebutuhan strategis Cina. Tak mustahil suatu saat nanti Beijing akan menyebarkan kekuatan lautnya di sekitar SLOC Indonesia untuk petantang-petenteng. Skenario demikian hendaknya diantisipasi sejak dini oleh Indonesia pada aspek operasional dan tidak semata mengandalkan skenario diplomatik yang polanya "itu-itu saja".

Tantangan Modernisasi Kekuatan Angkatan Laut

All hands,

Modernisasi kekuatan Angkatan Laut merupakan sebuah kecenderungan yang terus berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Modernisasi adalah jawaban terhadap tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, pula jawaban terhadap kemajuan teknologi sistem senjata Angkatan Laut. Namun untuk melaksanakan modernisasi, jelas bukan hal yang mudah sebab sejumlah tantangan menghadang di depan.

Pertama, paradigma berpikir. Modernisasi kekuatan Angkatan Laut akan menjadi arus utama apabila paradigma berpikir nasional pro kepada Angkatan Laut. Secara internal, setiap Angkatan Laut dituntut untuk mampu menjadikan paradigma modernisasi sebagai arus utama dalam pemikiran internal Angkatan Laut. Hal ini penting sebelum menularkan paradigma ini kepada lingkungan di luar Angkatan Laut, khususnya pada pengambil keputusan nasional.

Kedua, kondisi politik. Banyak Angkatan Laut di kawasan diuntungkan dengan kondisi politik ---baik internal maupun eksternal--- yang menguntungkannya dalam rangka modernisasi kekuatan. Tetapi tetap saja ada Angkatan Laut yang tidak diuntungkan dengan kondisi politik untuk melaksanakan modernisasi kekuatan. Hal yang terakhir inilah yang membuat modernisasi kekuatan Angkatan Laut penuh dengan tantangan, sebab kondisi politik akan berpengaruh terhadap penyediaan anggaran bagi modernisasi dimaksud.

Ketiga, dukungan negara sekutu dan sahabat. Pemegang teknologi Angkatan Laut di dunia hanya beberapa gelintir saja dan mayoritas adalah negara-negara maju. Oleh karena itu, modernisasi kekuatan Angkatan Laut suatu negara secara umum membutuhkan dukungan dari negara sekutu dan sahabat. Dukungan itu bisa berupa dukungan politik, dapat pula berbentuk dukungan teknologi.

Dari ketiga parameter itu, bagaimana dengan kondisi modernisasi kekuatan laut Indonesia? Mana saja yang sudah terpenuhi? Mana pula yang belum terpenuhi?

Ketiga,

Nasib DOC Laut Cina Selatan Ke Depan

All hands,

Pada 2002 negara-negara yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan menyepakati DOC Laut Cina Selatan. DOC merupakan deklarasi yang tidak mengikat yang digagas oleh ASEAN, sebab bila mengikat maka dapat dipastikan Cina tak akan mau menjadi pihak di dalamnya. Dalam DOC, diatur tentang tata laku negara-negara yang terlibat maupun tidak terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Kini dengan menguatnya kekuatan laut Cina, menjadi pertanyaan bagaimana nasib DOC ke depan. Masihkah Beijing akan berlaku "sopan" ataukah sudah beralih unjuk otot dan kekuatan berbekal Angkatan Laut yang kuat? Kalau melihat rekam jejak Beijing di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya kemungkinan yang kedua yang akan menjadi kecenderungan ke depan. Lihat saja kasus-kasus yang melibatkan kapal perang dan kapal pemerintah Cina versus kapal perang dan kapal Angkatan Laut negara-negara lain dalam beberapa tahun belakangan.

Pertanyaannya, apa langkah preventif dari ASEAN terhadap kemungkinan kecenderungan demikian? Masih tepatkah menangani isu Laut Cina Selatan dengan selalu menghindari pendekatan formal dan mengikat? Lalu bagaimana pula sikap Indonesia terkait kecenderungan ini?

Kematangan ASEAN Maritime Forum

All hands,

ASEAN Maritime Forum (AMF) masih memerlukan jalan yang panjang untuk menjadi sebuah wadah kerjasama yang matang. Sebab tempat kerjasama keamanan maritim ini dalam pertumbuhan awalnya menganut pendekatan memulai kerjasama antar negara-negara ASEAN dari isu-isu lunak yang tak sensitif. Pendekatan demikian dapat dibenarkan, karena apabila pendekatan yang dianut adalah memulai dari isu-isu sensitif seperti kedaulatan pasti wadah itu akan gagal dari fase awal.

Berangkat dari kondisi demikian, setidaknya dibutuhkan waktu minimal 25 tahun bagi AMF untuk bisa menjadi wadah kerjasama maritim yang matang. Sebab fondasi dasar AMF adalah saling ketidakpercayaan antar negara-negara ASEAN. Meskipun para pemimpin ASEAN tampak rukun di permukaan, tetapi di bawah karpet saling ketidakpercayaan masih kuat.

Artinya, AMF akan menjadi wadah penyelesaian masalah maritim yang melingkupi kawasan Asia Tenggara apabila isu-isu sensitif sudah dapat disentuh. Masalahnya adalah isu-isu sensitif yang ada selalu terkait dengan politik dan keamanan, di mana pilihan pendekatan yang dapat digunakan sangat terbatas dibandingkan dengan ranah ekonomi. Singkat, ide-ide liberal seperti penyampingan kedaulatan masih merupakan hal sulit untuk dibayangkan dalam waktu dekat.

Indonesia tentu paham dengan kondisi demikian. Pertanyannya, apa agenda yang akan dibawa oleh Indonesia dalam AMF? Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 adalah jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan bagi kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim.

Connectivity Dalam ASEAN Maritime Forum

All hands,

Dalam ASEAN Maritime Forum (AMF) saat ini terdapat tiga isu yang tengah dikembangkan. Ketiga isu tersebut pada dasarnya masih merupakan isu lunak. Yakni connectivity, understanding maritime security dan search and rescue. Menarik untuk mendalami apa yang dimaksud dengan connectivity.

Connectivity pada dasarnya merupakan integrasi sistem transportasi laut ASEAN, termasuk di dalamnya pelabuhan, perkapalan dan keselamatan pelayaran. Kalau dicermati lebih jauh, connectivity sebenarnya merupakan bentuk lain dari liberalisasi dalam bidang jasa maritim. Dari sini Indonesia perlu berhati-hati dalam memainkan isu tersebut.

Mengapa? Pertama, harus tetap diingat bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat, termasuk berdaulat untuk menerapkan asas cabotage. Asas cabotage adalah kebijakan proteksionisme, sehingga berlawanan dengan connectivity. Kedua, efisiensi pelabuhan. Connectivity apabila tidak diikuti dengan pembenahan internal akan menjadikan Indonesia sebagai pecundang dalam AMF. Sebab pelabuhan Indonesia sebagai mata rantai transportasi maritim masih penuh dengan ketidakefisienan, sehingga tak menjadi pilihan utama bagi perkapalan asing untuk menggunakan jasanya.

Ketiga, manajemen keamanan maritim. Connectivity terkait pula dengan penerapan ISPS Code. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas pelabuhan Indonesia tidak comply dengan aturan internasional tersebut. Semrawutnya praktek penerapan ISPS Code adalah contoh dari amburadulnya manajemen keamanan maritim di Indonesia.

Dari sini tergambar betapa Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan apabila ingin menjadi pemain utama dalam AMF. Pembenahan itu harus bersifat nyata dan bukan kosmetik belaka.

Pola Lunak ASEAN Maritime Forum

All hands,

ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai wadah kerjasama maritim negara-negara ASEAN kini tengah mencari bentuk. Pendirian kelembagaan tersebut penuh dengan dinamika dari negara-negara ASEAN, karena secara historis kecurigaan antar negara Asia Tenggara masih tinggi. Karena kecurigaan itu pula maka pola kerjasama yang dicoba dirintis oleh AMF berangkat dari isu-isu lunak. Singkatnya, AMF belum mau menyentuh isu-isu keamanan maritim yang keras seperti sengketa batas laut.

Pola lunak yang dirintis oleh AMF dapat dipahami. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, jangka waktu. Sampai kapan AMF akan menjauhkan diri untuk tidak menyentuh isu-isu keamanan yang sensitif. Kedua, apakah benar agenda yang berpola lunak senantiasa digunakan untuk segelintir negara? Ketiga, seberapa jauh peran body AMF unuk merumuskan pola lunak dapat mengurangi potensi konflik internal sesama negara ASEAN.

Perlu dipahami bahwa pola lunak AMF tidak lepas dari isu sengketa maritim antara negara ASEAN. Isu sengketa maritim akan berujung pada isu kedaulatan, di mana sebagian negara ASEAN masih sensitif terhadap isu kedaulatan. Pertanyaannya, apa agenda yang disodorkan oleh Indonesia dalam menyikapi pola lunak itu?

Demokrasi Dan Militer

All hands,

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menegaskan bahwa penjatuhan rezim Moammar Khadafi di Libya merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Untuk menjatuhkan rezim yang telah berkuasa sejak 1969 di tanah Afrika Utara itu, Obama telah memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer. Tentang demokrasi memang senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari kepentingan nasional Amerika Serikat, siapapun yang menjadi presiden. Lihat saja U.S. National Security Strategy yang dirumuskan di masa administrasi Obama.

Peran militer Amerika Serikat dalam penegakan demokrasi di Libya memperlihatkan betapa demokrasi menjadi bagian integral dari to promote American values. Militer adalah instrumen dalam promosi tersebut. Soal dalam implementasi promosi demokrasi digunakan kekerasan, hal itu merupakan urusan lain. Kasus Afghanistan dan Irak sering dijadikan acuan soal tidak compatible-nya penggunaan kekuatan militer untuk penegakan demokrasi.

Yang patut pula untuk dicermati adalah peran Angkatan Laut Amerika Serikat dalam promosi demokrasi itu. Kekuatan laut Paman Sam selalu setia berada pada lini terdepan dalam penegakan demokrasi. Entah itu caranya persuasif, represif maupun koersif. Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa berada pada garda terdepan dalam mengamankan American values. Suatu hal yang patut dipelajari di Indonesia.

Penegasan Nilai Strategis Kapal Selam Di Libya

All hands,

Pemboman yang dilakukan oleh negara-negara koalisi terhadap Libya berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1973 bukan saja mengandalkan pada kekuatan udara, tetapi bertumpu pula pada kekuatan laut. Kapal selam menjadi salah satu senjata strategis negara-negara koalisi untuk melumpuhkan kemampuan militer Muammar Khadafi, melalui peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari lautan lepas menuju sasaran-sasaran militer di negeri penghasil minyak itu. Sebagaimana dalam Perang Teluk, Perang Afghanistan dan Perang Irak, kapal selam selalu diandalkan untuk meluncurkan serangan mematikan dari balik kolom air.

Apa yang terjadi di Libya hendaknya menjadi salah satu pelajaran bagi Indonesia. Jangan sampai negeri ini suatu saat nanti nasibnya seperti Libya dan pendahulunya yaitu Afghanistan dan Irak. Yakni digempur oleh militer negara-negara maju tanpa daya. Sebagai negara kepulauan, dengan mudahnya kapal selam negara-negara lain memasuki perairan Indonesia.

Bagi Angkatan Laut, di antara pekerjaan rumah yang tersedia adalah membenahi kemampuan pepeperangan kapal selam. Kemampuan mendeteksi kapal selam asing yang memasuki perairan Indonesia harus ditingkatkan. Meskipun bisa saja rudal yang diluncurkan dari kapal selam itu berada di luar wilayah Indonesia, bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah untuk negeri ini.

Kasus Libya menunjukkan pula nilai strategis kapal selam bagi serangan surge terhadap pihak lain. Nilai pendadakan yang diciptakan oleh kapal selam nyaris tak tertandingi oleh sistem senjata lainnya. Singkatnya, proses pengadaan kapal selam baru bagi kekuatan laut Indonesia hendaknya tidak lagi berputar bagaikan lingkaran setan. Keputusan politik yang tegas dibutuhkan di sini.

Masa Depan Operasi Keamanan Maritim Di Somalia

All hands,

Setelah beroperasi selama hampir tiga tahun, masa depan operasi keamanan maritim yang digelar oleh beberapa Angkatan Laut dunia di perairan Somalia patut untuk dipertanyakan kontinuitasnya. Hal ini tidak lepas dari komitmen politik setiap negara yang menyebarkan kapal perangnya ke sana. Sementara komitmen politik akan selalu senantiasa terkait dengan kemampuan anggaran untuk mendukung operasi tersebut.

Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa negara-negara yang menyebarkan kapal perangnya ke perairan Somalia dan sekitarnya akan menarik diri dari misi anti pembajakan. Hanya saja perlu ditarik pelajaran dari operasi di Irak dan Afghanistan, di mana satu persatu negara yang mengirimkan kekuatan militernya di sana menarik diri dengan beragam alasan. Dari aspek ekonomi, sangat jelas bahwa biaya operasi maritim di perairan Somalia dan sekitarnya sangat murah dibandingkan dengan operasi stabilisasi di Irak dan Afghanistan.

Negara-negara Uni Eropa kini tengah bergulat dengan tekanan ekonomi karena adanya beberapa negara anggota yang ekonominya kritis. Akibatnya, anggaran pertahanan mereka sejak dua tahun silam mengalami pengetatan. Mungkin hanya Amerika Serikat yang masih akan terus bertahan di perairan Somalia dan sekitarnya hingga waktu tak terbatas. Sedangkan negara-negara lainnya yang secara individual mengirimkan kapal perangnya, kontinuitas operasi Angkatan Laut mereka di perairan negeri yang terus dilanda perang saudara itu perlu dipertanyakan.

Keamanan maritim memang prasyarat bagi globalisasi. Semua negara akan mengeluarkan semua sumberdaya untuk menciptakan kondisi keamanan maritim yang aman dan stabil. Tetapi kemampuan setiap negara berbeda-beda, ada yang "nafasnya" panjang, ada pula yang "nafasnya" tidak terlalu panjang. Pertanyaannya, bagaimana dinamika keamanan maritim di perairan Somalia dan sekitarnya dalam beberapa tahun ke depan ketika sebagian negara yang kini menyebarkan kapal perangnya ternyata mulai mempertimbangkan kembali misi mereka di sana. Sementara di daratan Somalia hingga kini tak ada tanda-tanda akan adanya resolusi konflik.