Gunboat Diplomacy Masih Relevan

All hands,

Beberapa waktu lalu seorang diplomat Dunhill dengan percaya diri menyatakan bahwa gunboat diplomacy sudah tidak relevan lagi. Hal itu menandakan bahwa sang diplomat Dunhill tidak melihat ke dunia nyata dan hanya berada di menara gading. Tidak susah sebenarnya untuk melihat praktek gunboat diplomacy saat ini. Contohnya terang benderang di depan mata, yaitu apa yang dipraktekkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di dunia dan kawasan Asia Pasifik.

Apa yang dilaksanakan oleh kekuatan laut Washington dengan menyebarkan kapal perang dengan sasaran yang spesifik guna mendukung diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negerinya merupakan contoh nyata gunboat diplomacy. Soal gunboat diplomacy saat ini akar masalahnya bukan soal relevan atau tidak relevan lagi, tetapi apakah ada kemauan untuk melaksanakan jenis diplomasi itu atau tidak.

Kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk menggelar gunboat diplomacy. Dalam konteks Indonesia, menyiapkan kapal perang yang layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan gunboat diplomacy sebenarnya tidak sulit, asalkan ada kemauan politik. Harap dibedakan antara gunboat diplomacy dengan naval diplomacy, sebab keduanya serupa tapi tak sama. Gunboat diplomacy mengandung unsur suasi, sedangkan naval diplomacy minus unsur suasi.

Kalau memperhatikan dengan seksama gelar kekuatan laut beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, sebagian dari gelar itu berada dalam kerangka gunboat diplomacy. Sangat disayangkan bila para diplomat Dunhill tidak bisa menbaca pola demikian. Akibatnya, kebijakan diplomasi yang dihasilkan pun naif, di awang-awang dan tidak membumi.

Rudal Dan Diplomasi Angkatan Laut

All hands,

Apa hubungan antara rudal dan diplomasi Angkatan Laut? Satu di antara hubungan itu yakni apabila suatu Angkatan Laut mampu "menghadirkan" rudalnya di kota negara lawan ---misalnya lewat surge---, hal itu sudah cukup bagi suatu pamer kekuatan. Surge yang merupakan bentuk serangan terbatas dapat digolongkan sebagai implementasi diplomasi Angkatan Laut, dalam hal ini suasi aktif. Seperti diketahui, dalam suatu aktif terkandung sifat koersif dan kegiatan ini lebih dikenal sebagai gunboat diplomacy.

Untuk bisa "menghadirkan" rudal ke kota negara lawan, suatu Angkatan Laut dituntut untuk mempunyai rudal sasaran darat. Dengan adanya rudal jenis itu, maka unsur koersifnya akan sangat terasa. Serangan itu dipastikan akan mempengaruhi psikologis negara lawan, terutama penduduk sipil. Pertanyaannya, apakah rudal jenis itu cukup diusung oleh kapal permukaan?

Dalam diplomasi Angkatan Laut, visibilitas adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Soal ini, sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa kapal permukaan jauh lebih unggul dibandingkan kapal selam yang karakternya memang lebih baik tidak terlihat. Seiring dengan kemajuan teknologi, kapal selam menjadi andalan dalam melancarkan serangan pendadakan terhadap lawan, termasuk melalui peluncuran rudal dengan sasaran di darat.

Dengan demikian, untuk mengirimkan pesan kepada lawan lewat "bahasa rudal" dalam kerangka diplomasi Angkatan Laut, peran kapal selam tidak dapat diabaikan. Dengan karakteristiknya, kapal selam dapat dieksploitasi sedemikian rupa bagi implementasi diplomasi Angkatan Laut.

Suasi Angkatan Laut

All hands,

Dalam gunboat diplomacy alias diplomasi kapal perang, mengandung unsur suasi (suasion). Suasi Angkatan Laut menurut Edward N. Luttwak dibagi dalam dua kategori, yaitu suasi Angkatan Laut laten (latent naval suasion) dan suasi Angkatan Laut aktif (active naval suasion). Apa perbedaan antara suasi Angkatan Laut laten dan suasi Angkatan Laut aktif?

Suasi Angkatan Laut laten adalah suasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut dalam penyebaran rutin dan atau tidak terarah (undirected) alias tidak diarahkan secara khusus pada sasaran tertentu. Misalnya, penyebaran kapal perang untuk berpatroli di perairan tertentu tanpa target spesifik, seperti di Selat Makassar. Adapun suasi Angkatan Laut aktif merupakan suasi yang dilaksanakan secara khusus dan terencana terhadap target spesifik. Sebagai contoh adalah penyebaran kapal perang di Laut Sulawesi yang target suasinya sudah jelas siapa.

Suasi Angkatan Laut laten akan menurunkan dua moda, yaitu moda penangkalan (deterrence) dan moda dukungan (supportive). Sedangkan suasi Angaktan Laut aktif turunannya adalah moda dukungan dan moda koersif.

Berdiskusi tentang suasi Angkatan Laut, sebenarnya bukan hal baru sebab telah dilaksanakan sejak berabad silam oleh beragam Angkatan Laut. Ditarik dalam konteks Indonesia, apakah suasi Angkatan Laut sudah dipahami dengan benar oleh semua pihak terkait? Tanpa pemahaman itu, mustahil bisa mengeksploitasi suasi tersebut.

Penggunaan Moda Koersif Dalam Diplomasi Angkatan Laut

All hands,

Penggunaan moda koersif dalam diplomasi Angkatan Laut dapat dipastikan menjadi isu krusial di Indonesia. Mengapa demikian? Pertama, dibutuhkan kesatuan sikap. Karena diplomasi Angkatan Laut berada dalam kerangka diplomasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, diperlukan kesatuan sikap antar berbagai pihak terkait di Indonesia. Khususnya antar instansi pemerintah terkait dengan militer. Singkatnya, perlu satu kata secara nasional tentang penggunaan moda koersif.

Kedua, dibutuhkan kekuatan laut yang kredibel. Untuk menggelar moda koersif, kredibilitas Angkatan Laut harus diperhatikan dengan seksama. Kredibilitas Angkatan Laut salah satu parameternya adalah kemodernan sistem senjata yang diadopsi. Dengan kata lain, kapal perang yang disebarkan untuk menggelar moda koersif hendaknya kapal perang berukuran besar, dipersenjatai secara lengkap dan mengadopsi teknologi terakhir.

Ketiga, dibutuhkan strategi keamanan nasional. Jakarta hingga kini belum mempunyai strategi keamanan nasional, meskipun arti penting strategi itu sudah didengung-dengungkan sejak tahun-tahun awal dekade 2000-an. Moda koersif dalam diplomasi Angkatan Laut harus dibimbing oleh strategi keamanan nasional, yang selanjutnya strategi itu akan diturunkan menjadi strategi pertahanan nasional, strategi militer nasional dan strategi maritim nasional. Untuk membuat strategi keamanan nasional sebenarnya tidak susah, kecuali dibutuhkan adanya guts.

Masalah Mendasar Diplomasi Angkatan Laut

All hands,

Sebelumnya telah diulas beberapa masalah terkait diplomasi Angkatan Laut di Indonesia. Dari semua masalah itu, terdapat satu masalah fundamental yang harus dibenahi oleh pengambil keputusan nasional. Tanpa pembenahan, diplomasi Angkatan Laut yang digelar tidak akan optimal dalam rangka mengamankan kepentingan nasional.

Apa masalah mendasar tersebut? Masalah mendasarnya adalah ketiadaan strategi keamanan nasional yang menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Nampaknya ada pihak tertentu di Indonesia yang merasa terancam dan dirugikan apabila ada strategi keamanan nasional, sebab dengan demikian pihak itu tidak bisa lagi dengan seenak perutnya memonopoli frasa keamanan nasional.

Diplomasi Angkatan Laut merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Artinya, merupakan hal yang mutlak bahwa kebijakan luar negeri harus selalu seiring sejalan dengan kebijakan luar negeri. Tidak boleh kebijakan luar negeri mengkategorikan diri sebagai merpati sementara kebijakan pertahanan senantiasa bersifat garuda (garuda adalah simbol Indonesia, sebagaimana elang yang merupakan lambang Amerika Serikat). Sampai kapan pun kebijakan pertahanan harus bersifat garuda, sebab kebijakan pertahanan mengandung unsur koersif dan suasi sekaligus.

Disadari atau tidak, ketidakhadiran strategi keamanan nasional selama ini menciptakan kesan yang sulit dibantah akan dis-sinkronisasi antara kubu merpati versus elang di bawah permukaan. Meskipun di angkasa dalam bisnis penerbangan Garuda berjaya meninggalkan Merpati. He...he...he... Dis-sinkronisasi yang terjadi selama ini dan cenderung tanpa disadari cenderung dilestarikan bisa diakhiri apabila ada strategi keamanan nasional.

Eksistensi strategi keamanan nasional akan sangat membantu "haluan" diplomasi Angkatan Laut. Kalau selama ini diplomasi Angkatan Laut masih jauh dari optimal, hal itu tidak lepas dari kondisi kebijakan nasional itu sendiri. Masalah yang terjadi berada di luar kewenangan Angkatan Laut negeri ini untuk membenahinya, sebab sudah masuk dalam domain kebijakan pemerintah.

Pengarusutamaan Diplomasi

All hands,

Kebijakan pengarusutamaan diplomasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa dengan negara-negara lain oleh pemerintah Indonesia hendaknya dipahami dalam sebuah kerangka yang komprehensif. Sebab pengarusutamaan diplomasi tidak boleh berarti pelarangan penyebaran dan penggunaan kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut. Sebab diplomasi yang hanya mengandalkan cara-cara tradisional ala diplomat tidak punya arti apa-apa di lapangan tanpa didukung oleh penyebaran dan penggunaan kekuatan Angkatan Laut.

Artinya, pembangunan kekuatan Angkatan Laut harus dilaksanakan secara konsisten dan bukan sekedar sampai pada persetujuan konsep saja dan minus realisasi. Sebab negara-negara di sekitar Indonesia yang mempunyai sengketa dengan negara ini nampaknya lebih paham dengan bahasa kapal perang daripada bahasa basa-basi para diplomat Dunhill. Lagi pula sejarah membuktikan, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam kasus Irian Barat karena ditunjang dengan penyebaran dan penggunaan kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, mungkin sampai saat ini wilayah itu masih diperebutkan oleh Jakarta dan Amsterdam.

Untuk penyebaran dan penggunaan kekuatan militer, dibutuhkan determinasi nasional. Tanpa determinasi, kepentingan nasional Indonesia tidak akan pernah bisa diamankan. Inilah salah satu hal yang harus dipahami soal kebijakan pengarusutamaan diplomasi agar tidak salah kaprah dalam implementasinya.

Gunboat Diplomacy Dan Naval Diplomacy

All hands,

Dalam strategi Angkatan Laut, dapat ditemukan dengan mudah istilah gunboat diplomacy dan naval diplomacy. Peran Angkatan Laut dalam diplomasi merupakan peran klasik Angkatan Laut yang akan terus diterapkan selama Angkatan Laut ada di muka bumi ini. Usia peran diplomasi Angkatan Laut setua usia Angkatan Laut itu sendiri. Dalam hubungan antar bangsa, peran diplomasi Angkatan Laut senantiasa dieksploitasi oleh negara-negara yang paham dengan manfaat dan keuntungan dari eksploitasi tersebut.

Meskipun usia gunboat diplomacy sudah setua umur Angkatan Laut sendiri, akan tetapi perumusan secara ilmiah mengenai peran tersebut baru ditulis secara komprehensif oleh James Cable pada dekade akhir 1970-an lewat bukunya yang wajib diketahui dan dibaca oleh para perwira Angkatan Laut di seluruh dunia. Kemudian memasuki era akhir 1980-an, muncul istilah lain yang mirip yaitu naval diplomacy. Bagi kalangan yang tidak paham, susah membedakan kedua istilah tersebut.

Sangat jelas ada perbedaan antara gunboat diplomacy dan naval diplomacy. Perbedaannya jelas dan terang, yaitu gunboat diplomacy mengandung unsur coercive. Sedangkan naval diplomacy tidak mengandung unsur tersebut. Sebagai contoh, muhibah kapal perang merupakan bentuk naval diplomacy yang tidak mempunyai unsur coercive. Sementara pameran bendera kapal perang lewat berlalu lalang di depan ibukota negara lain atau pangkalan Angkatan Laut negara lain sangat jelas mengandung pesan coercive.

Pemahaman Ulang Diplomasi Angkatan Laut

All hands,

Kondisi saat ini nampaknya menuntut pemahaman ulang terhadap diplomasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut. Sebab selama ini praktek diplomasi Angkatan Laut lebih banyak pada naval diplomacy daripada gunboat diplomacy. Naval diplomacy yang dilaksanakan pun lebih sering pada muhibah, sehingga seringkali kapal perang yang disebarkan kredibilitasnya kurang. Hal ini bisa dilihat dari jenis dan ukuran kapal perang yang disebarkan, misalnya kapal latih tiang tinggi, FPB atau korvet ukuran kecil.

Penting untuk dipahami ulang bahwa diplomasi Angkatan Laut harus memperlihatkan unsur kredibilitas, di samping tiga unsur lainnya. Kredibilitas bisa diukur dari jenis kapal perang yang disebarkan, apakah mampu menimbulkan unsur koersif atau tidak. Di sini berperan unsur visibility, maksudnya diplomasi Angkatan Laut harus bisa dilihat oleh pihak lain. Sebagai contoh, hadir di depan pangkalan Angkatan Laut Lumut ---meskipun berada di luar 12 mil laut teritorial Negeri Tukang Klaim--- nilai kredibilitasnya akan berkali lipat daripada ucapan para diplomat atau nota diplomatik.

Singkatnya, dalam diplomasi Angkatan Laut hendaknya Indonesia tidak takut dan ragu-ragu untuk mengeksploitasi aspek suasi dan koersif. Hanya dengan mengeksploitasi kedua aspek itu maka pesan yang ingin disampaikan tercapai. Terkait soal ini, modal utama yang dibutuhkan adalah determinasi nasional.

Diplomasi Koersif Angkatan Laut

All hands,

Angkatan Laut Indonesia sebenarnya mempunyai pengalaman melaksanakan diplomasi koersif, antara lain pada masa Perang India-Pakistan 1965. Guna mengimplementasikan dukungan Jakarta terhadap Islamabad dalam perang melawan New Delhi, Indonesia mengirimkan gugus -tugas kapal perang Angkatan Lautnya ke perairan Pakistan Timur untuk men-deter aksi Angkatan Laut India. Dalam gugus tugas itu terdapat pula unsur kapal selam.

Seiring dengan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia, selanjutnya kekuatan laut Indonesia nyaris tidak pernah lagi melakukan diplomasi koersif. Padahal diplomasi koersif tetap dibutuhkan, baik untuk kondisi saat ini maupun situasi di masa depan. Misalnya, Indonesia dapat menyebarkan kapal perangnya ke salah satu negara ASEAN yang tengah bergolak untuk mencerminkan dukungan kepada salah satu pihak yang bertikai, misalnya dukungan kepada pemerintahan yang sah di negara itu. Sebagai pemain utama di ASEAN, Indonesia sudah seharusnya tidak mengharamkan diplomasi koersif hanya demi citra yang sebenarnya sekedar ilusi saja.

Dalam konteks ASEAN ke depan, peran diplomasi koersif Angkatan Laut sangat dibutuhkan ketika negara-negara ASEAN sepakat menciptakan ASEAN Security Community (ASC). Misalnya ada suatu negara ASEAN yang terancam secara fisik oleh kekuatan lain, termasuk konflik internal dalam negeri, di situ terdapat peluang diplomasi koersif Angkatan Laut Indonesia harus dieksploitasi. Harus diingat bahwa dengan berlakunya ASC maka ASEAN harus melakukan setting the norm kembali. Prinsip non intervensi yang sejak 1967 dipegang oleh ASEAN harus ditinjau kembali relevansinya ketika ASEAN sepakat menuju pada ASC.

Diplomasi koersif Angkatan Laut bisa dilaksanakan apabila Indonesia mempunyai kekuatan laut yang memadai dan dibangun dengan dukungan penuh pemerintah.

Diplomasi Angkatan Laut Dalam Rangka Status Quo

All hands,

Diplomasi Angkatan Laut antara lain digelar untuk mempertahankan status quo. Misalnya yang dilakukan oleh kekuatan laut Indonesia di Laut Sulawesi menghadapi klaim Negeri Tukang Klaim. Namun sangat disayangkan, di Indonesia diplomasi Angkatan Laut untuk mempertahankan status quo belum dieksploitasi secara optimal. Padahal sarana yang representatif untuk menggelar hal tersebut ada, walaupun jumlahnya tidak banyak.

Untuk mempertahankan status quo, diplomasi Angkatan Laut Indonesia juga harus "ditembakkan" langsung ke jantung Negeri Tukang Klaim. Yaitu mengirimkan kapal perang yang kredibel ke pangkalan Angkatan Laut Negeri Tukang Klaim secara rutin. Pesannya singkat seperti tercantum pada ular-ular perang kapal selam Amerika Serikat yaitu Dont Tread On Me.

Diplomasi Angkatan Laut tidak cukup di wilayah pinggiran saja, seperti di Laut Sulawesi. Tetapi harus pula dilakukan di jantung lawan. Hanya dengan demikian pesan tegas dapat dimengerti oleh lawan, sekaligus memperkuat para perunding Indonesia. Seperti kata Morgenthau, cara diplomasi ada tiga yaitu persuasi, kompromi dan ancaman (penggunaan) kekuatan. Ketiganya harus dieksploitasi secara bersamaan.

Morgenthau Dan Diplomasi Angkatan Laut

All hands,

Di Indonesia masih ada pihak yang tidak rela melihat Angkatan Laut mengeksploitasi peran diplomasi yang disandangnya. Ketidakrelaan itu jelas karena pihak tersebut tidak ingin melihat kekuatan laut negeri ini maju. Pula, tidak ingin melihat Angkatan Laut Indonesia memainkan peran yang lebih luas dalam ranah pertahanan dan diplomasi Indonesia.

Mengacu pada Hans J. Morgenthau dalam Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, cara-cara diplomasi ada tiga. Yaitu persuasi, kompromi dan ancaman (penggunaan) kekuatan. Morgenthau dengan yakin menyatakan bahwa penggunaan salah satu saja dari tiga cara itu atau setidaknya pemakaian dua dari tiga cara diplomasi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga cara itu harus digunakan sekaligus untuk menghadapi suatu isu yang sama.

Diplomasi Angkatan Laut pada dasarnya bekerja bersama dengan dua cara lainnya, yakni persuasi dan kompromi. Persuasi dan kompromi adalah domain dari pengambil keputusan politik, sementara diplomasi Angkatan Laut dieksploitasi untuk mendukung dua cara tersebut. Sementara para pengambil keputusan politik lewat jalur diplomasi berupaya melakukan persuasi dan kompromi terhadap lawan, kapal perang Angkatan Laut melakukan pamer kekuatan di wilayah tertentu yang terkait dengan kepentingan lawan agar lawan mau mengikuti apa yang kita kehendaki melalui jalur diplomasi.

Berangkat dari sini, diplomasi yang mengandalkan pada soft power dengan menegasikan kekuatan Angkatan Laut adalah kebijakan yang keliru. Sebab Morgenthau sebagai pakar diplomasi yang diakui dunia internasional tidak pernah menegasikan penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi antar bangsa.

Diplomasi Publik Angkatan Laut

All hands,
Terkait dengan peran diplomasi Angkatan Laut, salah satu bentuk diplomasi yang kini banyak dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara maju adalah diplomasi publik. Dalam diplomasi publik, yang dikedepankan adalah unsur-unsur soft meskipun kapal perang tetap saja ditampilkan. Misalnya lewat kegiatan kemanusiaan alias bakti sosial dan pertunjukan musik. Perhatikan kegiatan diplomasi publik yang rutin dilaksanakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di Indonesia, misalnya lewat kegiatan Armada Ketujuh.
Diplomasi publik merupakan hal yang dianggap “ringan”, namun sesungguhnya dampak yang ditimbulkannya cukup “dahsyat”. Dampaknya adalah persepsi publik yang menjadi sasaran diplomasi terhadap Angkatan Laut yang melakukan diplomasi. Lihatlah bagaimana cara Armada Ketujuh Amerika Serikat untuk membangun persepsi publik negara-negara lain terhadapnya dengan melakukan pertunjukan musik yang dilaksanakan oleh Band Armada Ketujuh.
Band tersebut tampil sebagai band profesional dan bukan sekedar personel berseragam Angkatan Laut yang diperintahkan bermain band. Pertunjukkan mereka mau memukau para penonton, termasuk pula kalangan yang paham dengan musik. Meskipun mereka band militer, akan tetapi penampilan mereka bisa disandingkan dengan band-band profesional lainnya.
Musik adalah “bahasa” universal yang bisa dipahami oleh siapa saja, mampu menyeberangi perbedaan bahasa dan dapat menembus ketidaksamaan persepsi. Itulah alasan mengapa Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa memelihara dan memberdayakan satuan musik-satuan musik mereka, sebab satuan musik adalah salah satu sarana diplomasi publik. Lewat musik, mereka ingin menampilkan sisi lain dari kekuatan laut Amerika Serikat, bahwa Angkatan Laut Broer Sam bukan sekedar citra sebagai mesin pembunuh paling efektif di dunia.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Diplomasi 90.000 Ton

All hands,
Angkatan Laut merupakan salah satu instrumen diplomasi. Dalam menggelar diplomasi, Angkatan Laut mengandalkan pada eksistensi kapal perang. U.S. Navy sebagai Angkatan Laut dengan jangkauan global menggunakan kapal perang sebagai perangkat diplomasi, di antaranya adalah kapal induk. Itulah sebabnya di Angkatan Laut Broer Sam adalah istilah 90.000 ton diplomacy.
Istilah itu mengacu pada tonase kapal induk kelas Nimitz yang berkisar pada 90.000 ton. Berbicara tentang dampak diplomasi 90.000 ton, tentu sangat luar biasa. Sebab kapal induk itu selain dilengkapi dengan satu wing pesawat udara, ditambah pula dengan sejumlah kapal pengawal dengan sistem persenjataan yang tidak kalah mematikan.
Dalam konteks Indonesia, diplomasi Angkatan Laut sebaiknya mengandalkan pada apa? Yang utama perlu diperhatikan adalah jangan pernah mengandalkan pada kapal-kapal di bawah tonase 1.000 ton. Sebab meskipun kapal bertonase di bawah 1.000 ton dilengkapi dengan senjata yang combat proven, namun dampaknya tetap saja kecil. Sebab diplomasi Angkatan Laut adalah pameran bendera, artinya pamer kekuatan. Kalau kita berdiplomasi mengandalkan kapal-kapal di bawah 1.000 ton, hal itu sama saja dengan menggarami air laut.
Tonase kapal kombatan Indonesia berkisar antara 1.700-2.000 ton dan itulah capital ship yang tersedia. Sebaiknya kapal-kapal itu yang digunakan, dengan catatan sistem senjatanya harus dapat diandalkan. Kalau sistem senjatanya diragukan, sekali lagi hal itu merupakan pekerjaan menggarami laut.
Diplomasi Angkatan Laut ditujukan agar pihak yang dituju mempunyai persepsi takut dan segan kepada kekuatan yang kita pamerkan. Pemahaman ini harus dicamkan betul, sebab diplomasi Angkatan Laut adalah pamer kekuatan. Kalau yang dipamerkan kapal-kapal kecil, itu menandakan bahwa kapal-kapal kecil itulah yang menjadi andalan suatu Angkatan Laut.

Eksploitasi Peran Diplomasi Angkatan Laut

All hands,
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Angkatan Laut merupakan simbol kekuatan dan pengaruh suatu bangsa. Posisi ini tidak bisa digantikan oleh kekuatan militer lainnya, sebab sangat terkait dengan karakteristik fundamental dari lingkungan maritim. Lingkungan maritim adalah domain di mana Angkatan Laut beroperasi, baik on the sea maupun from the sea.
Sebagai simbol kekuatan dan pengaruh suatu bangsa, dapat dipastikan dalam operasinya Angkatan Laut senantiasa bersentuhan dengan pihak asing, khususnya dengan Angkatan Laut asing. Berinteraksi di laut dengan Angkatan Laut asing merupakan hal keseharian bagi Angkatan Laut mana pun. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang unik bila Angkatan Laut di seluruh dunia mempunyai peran diplomasi yang tidak dimiliki oleh matra militer lainnya.
Terkait dengan simbol kekuatan dan pengaruh suatu bangsa, menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana mengeksploitasi diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi Angkatan Laut mempunyai “sopan santun” tersendiri yang berbeda dengan “sopan santun” diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat Departemen Luar Negeri. Sehingga untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut, kapal perang yang akan melaksanakan misi itu pun diseleksi.
Sebab tidak semua kapal perang cocok dan pantas untuk melaksanakan diplomasi. Diplomasi Angkatan Laut hanya cocok dilaksanakan oleh kapal perang kombatan, mempunyai persenjataan lengkap, menganut teknologi Angkatan Laut mutakhir dan berukuran besar. Akan lebih lengkap lagi apabila kapal perang kombatan itu merupakan produksi nasional, bukan produksi asing.
Mengapa demikian? Semua itu karena kapal perang Angkatan Laut adalah simbol kekuatan dan pengaruh suatu bangsa. Kapal perang Angkatan Laut juga merupakan prestise negara. Pelecehan terhadap kapal perang sama artinya dengan pelecehan terhadap negara pemilik kapal perang itu.
Apabila Indonesia sebagai bangsa ingin mengeksploitasi peran diplomasi Angkatan Laut, ada beberapa pekerjaan rumah yang menunggu. Pertama, kesamaan persepsi soal diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi Angkatan Laut hendaknya tidak dibatasi sebatas kunjungan muhibah dan latihan bersama dengan Angkatan Laut negara lain, tetapi termasuk pula tindakan intimidasi terhadap negara lain.
Dengan kata lain, diplomasi Angkatan Laut bukan sekedar menyentuh hal-hal yang lunak, tetapi harus pula menyentuh hal-hal yang keras. Sebab hal-hal yang keras juga merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Dan pihak yang selama ini merasa dirinya sebagai aktor utama diplomasi Indonesia hendaknya “dapat memahami” apabila diplomasi Angkatan Laut menyentuh hal-hal yang keras. Bukan sebaliknya “menyesalkan” karena menilai akan merusak citra Indonesia di dunia internasional.
Kedua, sebaiknya ada ketentuan internal di lingkungan Departemen Pertahanan dan AL kita tentang jenis kapal perang yang boleh melaksanakan peran diplomasi. Tidak semua kapal perang cocok dan pantas untuk melaksanakan peran tersebut, apalagi bila sudah menyentuh hal-hal yang keras. Sebab kapal perang Angkatan Laut adalah simbol kekuatan Indonesia.
Tentu suatu diplomasi Angkatan Laut tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila unsur kapal perang yang dikerahkan tidak meyakinkan, baik dari segi dimensi maupun kemampuan sistem senjata.
Dari butir kedua tergambar adanya pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan pertahanan bahwa modernisasi kekuatan Angkatan Laut, khususnya unsur kapal kombatan bersifat mendesak. Sekali lagi, upaya untuk mewujudkan Angkatan Laut sebagai simbol kekuatan dan pengaruh bangsa memerlukan sikap politik yang jelas dari pemerintah. Tanpa itu, no guts no glory!!!

Diplomasi Angkatan Laut Sebagai Bagian Dari Strategi Pertahanan

All hands,
Mengacu pada strategy and force planning, salah satu perdebatan yang sering mengemuka adalah pilihan deterrence versus warfighting. Pilihan itu bukan masalah mana memilih salah satu dan meninggalkan yang lainnya, tetapi lebih pada prioritas sesuai dengan kondisi lingkungan keamanan.
Penting untuk dipahami bahwa baik deterrence maupun warfighting adalah satu rangkaian. Should deterrence fail, then we proceed to warfighting. Artinya setiap kekuatan pertahanan, termasuk Angkatan Laut di dalamnya, dituntut untuk mampu melaksanakan keduanya.
Salah satu cara untuk menimbulkan deterrence dari perspektif strategi maritim adalah melalui diplomasi Angkatan Laut. Di banyak negara maju, diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari strategi pertahanan mereka. Maka tidak aneh bila di Amerika Serikat misalnya, U.S. Navy bersama dengan regional combatant commander mengemban tugas untuk shaping the environment. Instrumennya adalah Angkatan Laut melalui diplomasi Angkatan Laut.
Lalu Indonesia bagaimana? Meskipun diplomasi Angkatan Laut sudah diakui eksistensinya dalam kebijakan pertahanan, akan tetapi upaya untuk memaksimalkan diplomasi Angkatan Laut belum merupakan bagian dari kebijakan pertahanan. Diplomasi Angkatan Laut nampaknya belum diarahkan sebagai bagian dari strategi pertahanan Indonesia. Sebab pemahaman di Departemen Pertahanan menyangkut diplomasi baru sebatas pertemuan bilateral antar pejabat pertahanan saja.
Jadi diplomasi pertahanan Indonesia masih mengandalkan pada kegiatan seperti USIDBDD dan IASDD. Begitu juga pada tingkat ASEAN, baru terbatas pada ADMM. Sedangkan untuk tingkat yang lebih bawah, juga masih menitikberatkan pada dialog belaka.
Memang betul ada kegiatan latihan bersama dan patroli bersama, tetapi sebenarnya masih ada ruang-ruang yang belum dieksplorasi untuk kepentingan strategi pertahanan. Tercakup di dalamnya diplomasi Angkatan Laut.
Sebagai contoh, dengan segala keterbatasan, Departemen Pertahanan dapat membuat program mirip shaping the environment-nya Amerika Serikat. Misalnya seperti CARAT, Flash Iron, simposium keamanan maritim tahunan dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan kepada AL kita. Adapun pendanaan dari Departemen Pertahanan.
Tidak usah muluk-muluk, program itu dilaksanakan secara rutin di beberapa negara Asia Tenggara yang bertindak seperti tuan rumah. Materi latihan selain yang hard, juga yang soft seperti HADR. Latihan-latihan seperti itu mempunyai nilai strategi sangat tinggi, sekaligus untuk menunjukkan bahwa meskipun masih diliputi keterbatasan, tidak berarti kemampuan teknis militer Indonesia di bawah negara-negara Asia Tenggara.
Itulah salah satu bentuk implementasi diplomasi Angkatan Laut sebagai bagian dari strategi pertahanan. Dengan begitu, nampak jelas di kawasan bahwa Indonesia masih mampu berbicara. Di situlah deterrence berbicara di alam nyata, bukan sekedar di konsep belaka.

Reformulasi Diplomasi Angkatan Laut

All hands,
Memperhatikan praktek tiga peran Angkatan Laut di dalam AL negeri ini, dapat disimpulkan bahwa peran diplomasi merupakan peran yang paling sedikit porsinya, dibandingkan peran konstabulari dan militer. Diplomasi Angkatan Laut yang melibatkan kapal perang, tidak terlalu sering dilaksanakan. Pada sisi lain, kondisi lingkungan keamanan menunjukkan terjadinya kecenderungan diplomasi Angkatan Laut yang dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.
Untuk mereformulasi diplomasi Angkatan Laut dengan menonjolkan kehadiran kapal perang, perlu dimulai dari peningkatan anggaran untuk kegiatan tersebut. Dalam penyusunan anggaran tahunan AL, hal itu dapat diusulkan kepada pemerintah. Agar gagasan demikian disetujui, dibutuhkan argumen yang kuat agar pihak-pihak penentu anggaran dapat menerima alasan yang kita berikan.
Oleh karena itu, perlu difokuskan terlebih dahulu pada wilayah mana saja dari saat ini hingga paling tidak tiga tahun ke depan AL kita akan diproyeksikan untuk melaksanakan peran diplomasi. Menurut hemat saya, ada dua kawasan fokus yang tersedia yang sesuai dengan kepentingan nasioal Indonesia.
Pertama, Lebanon. Kedua, kawasan Asia Tenggara, dengan fokus ke Malaysia dan Singapura. Ketiga, Australia.
Mengapa Lebanon? Karena AL kita telah mempunyai footprint di sana dengan keikutsertaan dalam UNIFIL. Partisipasi itu hendaknya dilanjutkan dan tidak terputus. Sebab selain mempunyai nilai politis, footprint di Lebanon merupakan wadah ujung meningkatkan interoperability AL kita dengan Angkatan Laut negara-negara maju, khususnya Uni Eropa.
Mengapa Malaysia dan Singapura? Sebab Indonesia mempunyai potensi konflik dengan kedua negara, sehingga pameran bendera merupakan hal yang penting. Tujuan pameran bendera itu salah satunya agar mereka mengurangi tindakan kurang ajarnya kepada Indonesia.
Mengapai Australia? Jawabannya serupa dengan Malaysia dan Singapura. Negeri para keturunan penjahat itu menganggap wilayah Indonesia Timur adalah wilayahnya. Hal ini yang harus dinetralisasi melalui pameran bendera AL kita. Tujuannya agar mereka berpikir ulang soal kawasan Indonesia Timur.
Untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut, diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Di situlah pentingnya lobi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyangkut anggaran.
Pada sisi lain, jangan dilupakan pula tentang tools diplomasi. Tools-nya adalah alutsista AL, khususnya kapal perang. Artinya program dalam Renstra 2005-2009 yang akan segera berakhir harus segera direalisasikan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kapal atas air. Diplomasi Angkatan Laut hanya akan mengenai sasaran apabila didukung oleh alutsista yang memadai.

Indonesia Fleet Review 2009 Dan Dukungan Logistik

All hands,
Dalam penyelenggaraan kegiatan seperti Indonesia Fleet Review 2009, salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah adalah aspek dukungan logistik. Dengan mengambil tempat di kota yang infrastrukturnya belum dapat dibandingkan dengan Jakarta atau Denpasar misalnya, dukungan logistik merupakan suatu isu yang krusial. Aspek tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi penilaian peserta asing terhadap kesiapan bangsa ini dalam penyelenggaraan kegiatan seperti itu.
Misalnya kesiapan fasilitas labuh di sana, seperti dukungan air bersih, BBM, dukungan kapal tunda dan lain sebagainya. Belum lagi kesiapan sarana angkutan untuk kepentingan pesiar para ABK kapal perang asing yang mengikuti Indonesia Fleet Review 2009 beserta LO-nya. Apalagi penataan soal anchorage di perairan yang sempit tersebut.
Dengan puluhan kapal berbagai jenis ikut dalam kegiatan tersebut, perlu dibuatkan peta laut khusus untuk mengatur anchorage setiap kapal yang terlibat. Artinya data kapal yang akan berpartisipasi harus diketahui oleh panitia jauh-jauh hari sebelumnya. Itulah masalah-masalah yang menjadi tantangan bagi panitia untuk mengatasinya.
Mengingat masih ada jangka waktu sekitar empat bulan ke depan, hal-hal detail mengenai dukungan logistik sudah harus diantisipasi sejak dini. Tujuannya agar kegiatan itu tidak berubah menjadi suatu aktivitas yang justru mempermalukan nama bangsa dan negara di hadapan dunia internasional.

Indonesia Fleet Review 2009: Cost And Benefit

All hands,
Salah satu kegiatan dalam Indonesia Fleet Review 2009 adalah seminar antar bangsa yang bertemakan kerjasama keamanan maritim. Seminar ini akan diikuti oleh negara-negara yang diundang mengikuti aktivitas Indonesia Fleet Review 2009. Gagasan tentang seminar itu pada dasarnya bagus-bagus saja, akan tetapi perlu dipertanyakan apa benefit alias keuntungan yang dapat diambil Indonesia dari situ.
Soal cost, sudah jelas Indonesia mengeluarkan cost terkait dengan kegiatan Indonesia Fleet Review. Cost yang tercakup di situ bukan saja dalam bentuk moneter, tetapi juga non moneter. Sehingga sudah sewajarnya bila Indonesia mendapatkan benefit. Kita hendaknya selalu ingat prinsip cost and benefit.
Masalah benefit selalu menjadi kelemahan Indonesia selama ini, termasuk dalam wilayah kerjasama keamanan maritim. Terkait dengan Indonesia Fleet Review 2009, apakah Indonesia akan mendapatkan benefit, misalnya dalam bentuk information sharing?
ReCAAP yang didirikan Jepang dan bermarkas di Singapura serta dimaksudkan sebagai pusat information sharing dalam masalah keamanan maritim di Asia Tenggara, hingga saat ini tidak pernah melaksanakan information sharing dengan Indonesia. Lepas bahwa Indonesia tidak setuju dengan ReCAAP, tetapi harus diingat bahwa Indonesia adalah pemain penting di kawasan dalam soal keamanan maritim. Merupakan kesalahan besar bila ada pihak yang berpendapat bahwa Singapura memainkan peran penting dalam isu itu, sebab luas perairan Singapura tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luas perairan Indonesia.
Kembali ke masalah seminar, sudah Indonesia merancang item apa saja yang harus menjadi benefit dari kegiatan itu? Jangan sampai negeri ini mengulangi kebiasaannya yang selama ini dilestarikan, bikin kegiatan ini itu, tetapi hasil nyatanya tidak didapat oleh Indonesia. Indonesia sudah cukup puas dengan status tuan rumah!!!

Indonesia Fleet Review 2009 Dan Shows of Flag

All hands,
Menurut rencana, pada 18 Agustus 2009 akan diadakan Indonesia Fleet Review 2009 di perairan Manado, Sulawesi Utara. Ada banyak hal menarik yang perlu dibahas mengenai kegiatan ini, sebab setelah saya pelajari sepertinya ada hal-hal yang “kurang cocok”. Kegiatan Indonesia Fleet Review 2009 didanai oleh suatu departemen pemerintah yang tugas pokoknya mengurus masalah laut dan ikan, namun lebih suka mengurus ikan. Adapun panitia penyelenggaranya adalah AL kita.
Mari kita tinjau dari terminologi fleet review. Di mana pun di dunia, yang disebut fleet review pasti akan memamerkan kekuatan Angkatan Laut negara tujuan rumah. Kegiatan itu merupakan bagian dari diplomasi Angkatan Laut, khususnya shows of flag. Itulah yang bisa kita jumpai dalam kegiatan serupa di Korea Selatan Oktober 2008. Negeri ginseng itu memamerkan dengan bangga kekuatan lautnya kepada masyarakatnya sendiri maupun dunia internasional.
Lalu bagaimana dengan Indonesia Fleet Review 2009? Apakah akan ada shows of flag dari AL kita? Kalau memperhatikan rencana kegiatannya, kebanyakan kapal yang akan ikut dalam aktivitas itu adalah kapal layar tiang tinggi dari berbagai negara. Pameran kapal perang dari beberapa negara Asia Pasifik juga ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Yang dominan adalah kapal layar tiang tinggi.
Tentu ada pihak yang bertanya, bagaimana dengan shows of flag AL kita? Akankah kita turut memamerkan kekuatan laut kita dalam Indonesia Fleet Review 2009? Memang akan ada pameran kekuatan dari AL kita, namun soal jumlah sepertinya masih harus menunggu hingga menjelang kegiatan itu dilaksanakan.
Yang menjadi “mengganggu” bagi saya pribadi adalah soal penggunaan istilah Indonesia Fleet Review. Semestinya yang namanya fleet review maka fokus utama adalah pameran kekuatan AL kita, bukan kapal layar tiang tinggi. Namun yang akan terjadi malah sebaliknya.
Pada sisi lain, sepertinya agak sulit bagi Indonesia untuk memamerkan kekuatan lautnya, sebab alutsista baru dalam susunan tempur AL-nya sedikit. Paling mungkin yang layak dipamerkan adalah kapal korvet kelas Diponegoro. Sedangkan alutsista lainnya merupakan alutsista lama. Padahal kembali ke tujuan dari fleet review di mana pun di dunia adalah memamerkan kekuatan laut suatu negara. Kekuatan yang dipamerkan tentu saja kekuatan terbaru hasil pembangunan kekuatan selama ini.
So…?