Paradigma Pertahanan Maritim

All hands,

Selama ini banyak pihak di Indonesia tidak paham dengan definisi maritim, apalagi ketika menyentuh isu pertahanan maritim. Pertahanan maritim selalu diidentikkan dengan Angkatan Laut, padahal unsur kekuatan maritim tak semata Angkatan Laut saja. Singkatnya, paradigma tentang pertahanan maritim di Indonesia harus ditata ulang.

Pembangunan kekuatan pertahanan negeri ini harus mengacu pada paradigma pertahanan maritim. Artinya, kekuatan militer selain Angkatan Laut harus siap untuk beroperasi di laut dalam konteks operasi gabungan. Dalam hal ini, kekuatan yang akan menjadi mitra Angkatan Laut dalam operasi maritim gabungan adalah Angkatan Udara.

Kekuatan udara harus menurunkan ego sektoralnya untuk tidak mau beroperasi bersama Angkatan Laut dalam suatu operasi maritim gabungan. Sebab dalam operasi itu, unsur udara adalah unsur pendukung kekuatan laut dan bukan unsur utama. Peran dari unsur udara selain menyangkut pengintaian juga melakukan penyerangan terhadap sasaran-sasaran di permukaan laut, selain menjadi pelindung udara bagi kekuatan Angkatan Laut.

Terkait dengan hal tersebut, perlu ditinjau ulang tentang konsep dan doktrin operasi maritim gabungan yang ada selama ini. Sangat mungkin apa yang dianut selama ini tidak semuanya masih sesuai dengan dinamika zaman sehingga perlu diperbarui. Tak luput pula, intensitas latihan maritim gabungan yang melibatkan kekuatan laut dan udara perlu ditingkatkan agar kohesivitas kedua belah pihak lebih baik dan meningkat.

Menanti Kogabwilhan

All hands, Dalam Peraturan Presiden No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI, pada salah satu pasal diatur tentang Kogabwilhan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi tentang Kogabwilhan tersebut ke depan. Apakah akan merupakan organisasi kerangka ataukah suatu organisasi layaknya Kowilhan di masa lalu? Lalu apakah Kogabwilhan akan dipimpin oleh seorang panglima definitif yang tidak merangkap jabatan lainnya ataukah dipimpin oleh panglima daerah matra tertentu?

Gagasan Kogabwilhan sudah lama muncul, setidaknya sejak 1999 ketika organisasi TNI melakukan penyesuaian menyikapi perubahan politik yang terjadi. Kini secara hukum organisasi itu sudah ada ketentuannya, tinggal bagaimana realisasinya.

Pembentukan Kogabwilhan ke depan hendaknya diikuti atau dibarengi dengan penataan kotama binops TNI. Sebab selama ini jumlah kotama binops antar matra masih ada kesenjangan. Misalnya, apakah jumlah Armada RI cukup hanya dua atau ditambah satu menjadi tiga sesuai dengan aspirasi Angkatan Laut negeri ini sejak beberapa tahun silam? Begitu pula dengan kotama binops kekuatan udara.

Pekerjaan rumah lainnya adalah pemberesan pekerjaan rumah pembangunan kekuatan, khususnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebab Kogabwilhan sesuai dengan karakteristik Indonesia memerlukan pasokan kapal perang dan pesawat udara yang lebih memadai daripada kekuatan yang tersedia saat ini. Tanpa itu, Kogabwilhan hanya akan menjadi organisasi yang "kosong melompong" karena tak didukung oleh sistem senjata matra yang memadai, khususnya ketika tuntutan beroperasi di dua wilayah kontinjensi harus dipenuhi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya Kogabwilhan bisa mengurangi atau bahkan memutus rantai komando yang terlalu panjang seperti selama ini?

Paradigma Organisasi Gabungan TNI

All hands,

Operasi gabungan merupakan tuntutan masa kini dan masa depan yang tak bisa dihindari oleh Angkatan Bersenjata manapun. Sifat gabungan sekarang merupakan tuntutan kultural pada organisasi militer negara manapun. Untuk bisa menuju ke operasi gabungan, tentunya harus didukung oleh sifat organisasi dan manajerial yang gabungan pula. Inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi organisasi militernya.

Belum terlambat bagi militer Indonesia untuk mentransformasikan dirinya menjadi organisasi gabungan. Sebagai organisasi gabungan, dibutuhkan pola pikir dan pola tindak yang bersifat gabungan pula. Sifat gabungan masa kini tidak lagi terbatas pada aspek operasional seperti operasi tempur, namun menyentuh pula aspek organisasi. Aspek yang terakhir inilah yang hingga sekarang belum tersentuh.

Misalnya untuk pasukan khusus, sudah saatnya militer Indonesia mempunyai organisasi semacam Joint Special Operation Command. JSOCOM membawahi unit-unit pasukan khusus pada ketiga matra yang ada. JSOCOM merupakan organisasi operasional dan tidak terlibat pada unsur pembinaan. Kewenangan pembinaan tetap terletak pada tiap-tiap Kepala Staf matra.

Dengan adanya JSOCOM, penggelaran kekuatan untuk melaksanakan operasi gabungan lebih mudah daripada saat ini. Staf Operasi tinggal mengatur di mana dan kapan pasukan akan melaksanakan operasi dan bagaimana dukungan administrasi dan logistiknya, sementara badan intelijen milik militer tidak perlu lagi terlalu banyak berkutat dengan pasukan ini. Kalaupun badan intelijen itu membutuhkan perkuatan personel, dapat langsung memintanya ke JSOCOM.

Adanya JSOCOM akan memberikan keuntungan pula pada penyiapan unsur-unsur operasional dengan bekerjasama dengan "pemilik" masing-masing pasukan khusus. Secara politik, pengorganisasian pasukan khusus dalam suatu organisasi gabungan akan memberikan pesan tersendiri bagi negara-negara di sekitar Indonesia.

Imitasi Cina Dan Operasi Gabungan Di Natuna

All hands,

Dalam KTT ASEAN 2011, ASEAN secara resmi akan menerima keanggotaan Amerika Serikat dan Rusia dalam East Asia Summit (EAS). Diundangnya kedua negara yang pernah bermusuhan dalam era Perang Dingin tersebut oleh ASEAN tak lain dimaksudkan untuk mengimbangi peran Cina yang dinilai tidak mampu dihadapi sendirian oleh ASEAN. Pertanyaannya, bagaimana ekuilibrium kawasan Asia Pasifik pasca aksesi Washington dan Moskow ke dalam EAS?

Pada dasarnya ekuilibrium kawasan tidak akan berubah banyak, sebab sebelum kedua negara masuk EAS pada kenyataannya Amerika Serikat sudah berperan dominan di Asia Pasifik, antara lain ditandai dengan kehadiran Armada Pasifik. Yang menjadi tanda tanya adalah peran Rusia dengan Armada Pasifiknya, apakah akan lebih meningkat dibandingkan saat ini? Perlu diketahui bahwa Rusia sebenarnya juga memiliki masalah dengan Cina, khususnya menyangkut sistem senjata.

Sudah menjadi rahasia umum betapa Beijing dengan tanpa izin dari Moskow membuat imitasi sistem senjata keluaran Rusia yaitu pesawat tempur Sukhoi Su-33. Tindakan tersebut jelas melanggar kesepakatan IPR kedua negara yang ditandatangani pada 2008. Kenapa Beijing mengimitasi Su-33?

Hal ini tak lepas dari ambisi Beijing untuk segera mengoperasikan kapal induk yang dibuat berdasarkan tiga eks kapal induk Uni Soviet. Su-33 merupakan pesawat yang dirancang untuk beroperasi dari geladak kapal induk. Apabila pada sekitar 2020 Cina telah mampu mengoperasikan kapal induk, hal itu merupakan lampu kuning bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sengketa wilayah dengan Cina mesti menempuh langkah antisipasi di sekitar Kepulauan Natuna. Satu di antaranya adalah mengkaji sejak dini pembentukan suatu komando pertahanan gabungan di sekitar ALKI I, dengan pangkalan aju di Pulau Natuna Besar. Rincian gagasan ini memang akan sangat panjang dan lebar dan tidak akan dibahas secara keseluruhan di sini.

Operasi Militer Indonesia Dan Stabilitas Kawasan

All hands,
Kekuatan militer Indonesia setiap hari menggelar operasi meskipun dalam suasana damai. Operasi yang digelar ada dua jenis, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Yang dimaksud operasi khusus di sini berbeda dengan pemahaman di militer negara-negara maju, yaitu operasi yang menggunakan pasukan khusus. Operasi khusus dalam pemahaman militer Indonesia adalah operasi yang di luar operasi rutin, misalnya pengamanan wilayah tertentu karena ada ancaman keamanan dan lain sebagainya.

Ketiga matra dalam militer Indonesia senantiasa melaksanakan operasi setiap hari. Kalau melihat banyaknya jenis operasi, maka sulit dibantah bahwa Angkatan Laut mempunyai setidaknya 14 operasi yang digelar sekaligus dalam satu hari. Operasi tersebut antara lain menyangkut pengamanan perbatasan, pengamanan ALKI, operasi keamanan laut dan lain sebagainya. Adapun matra lainnya menggelar beberapa jenis operasi yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada Angkatan Laut.

Dibandingkan dengan operasi yang digelar matra lain, operasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut memiliki korelasi langsung dengan stabilitas kawasan. Sebab laut adalah bagian dari globalisasi, sehingga ancaman terhadap keamanan maritim berarti ancaman terhadap globalisasi dan sekaligus stabilitas kawasan. Berbeda misalnya dengan ancaman terhadap wilayah perbatasan darat yang tidak langsung terkait atau identik dengan ancaman terhadap globalisasi. Begitu pula ancaman yang berupa pelanggaran wilayah udara, misalnya pesawat terbang asing yang keluar dari jalur yang telah ditetapkan, bukan pula ancaman terhadap globalisasi dan stabilitas kawasan.

Kondisi nyata ini menggambarkan betapa operasi-operasi Angkatan Laut Indonesia memiliki hubungan langsung dengan globalisasi maupun stabilitas kawasan. Ketidakmampuan Indonesia menjaga keamanan maritim di wilayah perairannya berarti ancaman terhadap globalisasi dan stabilitas kawasan. Dikaitkan dengan organisasi militer Indonesia, dengan kondisi seperti itu sudah sewajarnya dan pantas apabila flag officer menduduki jabatan penting terkait dengan operasi yang digelar oleh militer Indonesia.

Isu Laut Cina Selatan Dan Operasi Gabungan

All hands,

Isu Laut Cina Selatan bagi Indonesia selain harus dihadapi dengan instrumen diplomasi, hendaknya harus bersiap pula dengan operasi gabungan. Untuk mempersiapkan diri dengan operasi gabungan menghadapi eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, hal pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah berpikir realistis. Yakni berpikir realistis soal geografis wilayah Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

Apabila mampu berpikir realistis, keluarannya adalah sangat jelasnya aktor mana saja yang akan memainkan peran besar dalam menghadapi kontinjensi di sana. Kogasgab yang nantinya dibentuk guna merespon kontinjensi di sana pun kelihatan matra mana yang lebih dominan secara kondisi geografis kawasan pelibatan. Misalnya, Pangkogasgab dan Kaskogasgab berasal dari matra laut dan udara.

Belum terlambat bagi Indonesia untuk menyusun rencana kontinjensi di Laut Cina Selatan, asalkan skenarionya realistisnya, begitu pula Kogasgab yang dibentuk. Jangan sampai skenario dan organisasi yang dibentuk bertolak belakang 180 derajat dengan kondisi geografis di Laut Cina Selatan. Menyusun rencana kontinjensi di Laut Cina Selatan memang tidak mudah, sebab harus berhitung pula soal aspek logistik. Seperti di mana titik bekal ulang bagi kapal perang dan pesawat udara ditempatkan.

Tantangan Komando Dan Kendali Dalam Operasi Gabungan

All hands,
Satu hal yang harus diantisipasi ke depan dalam hal operasi gabungan Angkatan Laut ASEAN tidak bisa dihindari adalah kesiapan peralatan komando dan kendali. Singkatnya, C2 kapal perang Indonesia dituntut bisa interoperable dengan C2 kapal perang negara ASEAN lainnya. Isu ini harus diantisipasi sejak dini dalam program pembangunan kekuatan.
Interoperability bisa dibangun apabila tingkat interaksi antar Angkatan Laut relatif tinggi. Itulah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat misalnya selalu aktif merangkul Angkatan Laut lainnya untuk latihan dan operasi bersama. Tidak heran bila personel Angkatan Laut Singapura sebagai contoh, sangat familiar dalam beroperasi bersama dengan U.S. Navy.
Sebenarnya secara teknis tidak sulit untuk melaksanakan interoperability pada C2 Angkatan Laut negara-negara ASEAN. Sebab mayoritas kapal perang beserta subsistem yang melengkapinya merupakan produksi Barat. Dengan kata lain, produk-produk itu memenuhi standar NATO sehingga secara teoritis tidak sulit untuk melaksanakan interoperability.
Namun demikian, salah satu masalah yang mesti diantisipasi adalah soal komunikasi taktis, baik via suara maupun data. Masalah ini terkait dengan penggunaan bahasa asing, dalam hal ini Bahasa Inggris. Salah satu kekurangan yang masih harus dilengkapi oleh personel Angkatan Laut Indonesia adalah soal ini, sebab tidak semua personel bisa menggunakan bahasa asing secara rata-rata, apalagi dalam hal yang bersifat teknis.
Kembali ke soal C2, ada baiknya subsistem yang terkait dengan C2 senantiasa memperoleh modernisasi dalam tiap jangka waktu tertentu. Sehingga boleh saja usia platform kapal perang di atas 15 tahun, tetapi C2-nya setidaknya mendekati generasi terakhir yang beredar di pasaran. Dengan demikian, selain mengikuti kemajuan teknologi, modernisasi C2 juga membuat personel mampu menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru.

Masalah Komando Dan Kendali Dalam Operasi Gabungan

All hands,
Isu komando dan kendali dalam operasi gabungan yang dimaksud di sini adalah combined operations alias operasi gabungan yang melibatkan militer dua negara atau lebih. Isu ini merupakan isu yang pasti pertama kali muncul dalam merancang operasi gabungan, sebab isu ini terkait langsung dengan konstitusi setiap bangsa. Sebagai contoh, kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat tidak ada yang beroperasi di bawah komando dan kendali Angkatan Laut asing, sebab hal itu bertentangan dengan konstitusinya.
Isu ini penting pula dicermati di Indonesia dalam konteks operasi gabungan di masa depan. Dengan makin kuatnya peningkatan kerjasama Angkatan Laut, mungkin akan tiba masanya ketika Indonesia sulit untuk menghindar dari operasi gabungan Angkatan Laut, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Memang sebenarnya dari pengalaman operasi di Lebanon di bawah bendera UNIFIL MTF, secara jelas dan nyata terlihat bahwa kapal perang Indonesia bisa berada di bawah komando dan kendali pihak asing sepanjang telah disepakati bersama sebelumnya.
Namun masalah akan menjadi lain ketika konteksnya adalah Asia Tenggara, lebih mengerucut lagi ASEAN. Masalah komando dan kendali dalam operasi gabungan Angkatan Laut ASEAN di masa depan bukan semata soal konstitusi, tetapi juga menyangkut masalah prestise bangsa. Sebagai contoh, apa rela Indonesia menempatkan kekuatan lautnya di bawah komando dan kendali Singapura atau Malaysia nantinya?
Masalah prestise tidak dapat dipandang enteng sebab ini berimplikasi politis pula.
Peluang operasi gabungan di lingkungan Angkatan Laut ASEAN terbuka lebar di masa depan. Sulit bagi Indonesia untuk menutup peluang itu. Lebih baik bagaimana mengantisipasi bila skenario itu terjadi. Indonesia harus meraih keuntungan politik dan operasional ---bukan sekedar prestise--- bila operasi gabungan Angkatan Laut ASEAN tidak bisa dihindari lagi nantinya.

Interoperability Angkatan Laut Dengan Kekuatan Darat

All hands,
Wilayah interoperability antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat cukup luas, tidak terbatas operasi di darat yang mana Angkatan Laut memberikan dukungan operasional kepada Angkatan Darat. Interoperability kedua matra meliputi pula di laut, seperti pergeseran pasukan dan logistik. Dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pergeseran pasukan dan logistik Angkatan Darat tidak dapat mengandalkan pada kapal-kapal LCT milik Angkatan Darat (dikenal sebagai kapal ADRI).
Sebaliknya, pergeseran tersebut lebih banyak mengandalkan pada Angkatan Laut. Sebab selain daya muat kapal perang Angkatan Laut lebih besar, selain juga Angkatan Laut mempunyai tugas terkait dengan lintas laut militer. Sebagai contoh, dalam konflik di Aceh beberapa tahun lalu kapal-kapal perang Angkatan Laut, baik dari Armada RI maupun Kolinlamil merupakan kuda beban bagi pergeseran ribuan pasukan dan logistik Angkatan Darat.
Terkait dengan hal itu, interoperability antar kedua matra harus sejak awal dirancang khususnya saat menyusun perencanaan kekuatan. Misalnya, Angkatan Darat harus memperhitungkan dengan cermat antara opsreq kendaraan lapis baja yang dibutuhkannya dengan kapasitas kapal angkut Angkatan Laut. Jangan sampai kekuatan lapis baja Angkatan Darat tidak dapat digeser menggunakan kapal perang Angkatan Laut karena dimensinya yang melebihi kapasitas kapal perang itu.
Begitu pula dalam soal latihan gabungan kedua matra. Perlu diuji coba dalam latihan gabungan Angkatan Laut-Angkatan Darat tentang bagaimana melaksanakan operasi penggeseran pasukan dan logistik yang melibatkan kapal perang Angkatan Laut dengan kapal ADRI dalam satu konvoi. Sepengetahuan saya, latihan seperti ini belum pernah dilaksanakan.
Meskipun kapal ADRI hanyalah kapal angkut biasa dan tidak berstatus kapal perang sebagaimana halnya kapal Angkatan Laut, akan tetapi perlu diuji interoperability antar keduanya. Sebab bukan tidak mungkin suatu saat nanti keduanya akan beroperasi secara bersama di bawah komando Angkatan Laut. Bukankah Angkatan Laut masih mengemban kewenangan membina armada angkutan laut nasional, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Kolinlamil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Angkatan Darat mempunyai sejumlah kapal angkut jenis LCT karena kebutuhan taktis untuk pergeseran pasukan dan logistik belaka. Bahkan di masa lalu pun Angkatan Udara Indonesia juga mempunyai kapal serupa. Kehadiran kapal tersebut bukan ancaman terhadap eksistensi Angkatan Laut, sebab kapal itu tidak digolongkan kapal perang. Dengan demikian, kapal itu tidak mempunyai kewenangan-kewenangan seperti halnya yang melekat pada kapal perang Angkatan Laut.
Yang penting untuk diperhatikan ke depan adalah bagaimana interoperability antara kapal ADRI dengan kapal perang Angkatan Laut. Angkatan Laut adalah pembina kekuatan maritim nasional, termasuk armada angkutan laut di dalamnya. Sehingga bukan suatu hal yang berlebihan bila interoperability tersebut mendapat perhatian khusus.

Bukan Mengamankan Nama Baik Angkatan

All hands,
Dalam menggelar operasi gabungan, pembagian peran antar Angkatan adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Secara garis besar, peran tersebut ada dua yakni peran utama dan pendukung. Ada Angkatan yang in charge sebagai pemeran utama, sisanya berfungsi sebagai pemeran pendukung. Kerelaan dan ketulusan menerima peran masing-masing akan menentukan outcome dari teamwork dalam operasi tersebut.
Pembagian peran dalam operasi gabungan didasarkan pada titik berat operasi atau kampanye yang dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk menciptakan pengendalian laut di wilayah operasi, menjadi mutlak posisi Angkatan Laut sebagai pemeran utama dengan Angkatan Udara sebagai pemeran pendukung, sedangkan Angkatan Darat tidak dapat peran apa-apa.
Kenapa Angkatan Laut? Sebab masalah pengendalian laut adalah birthright Angkatan Laut. Selain itu, sasaran yang harus dihancurkan dan atau dinetralisasi dalam pengendalian laut tidak cuma berada di atas air, tetapi terletak pula di bawah air. Berikutnya, kapal perang dapat hovering di wilayah perairan operasi dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir kehabisan dukungan logistik.
Peran seperti itu tidak bisa digantikan oleh Angkatan Udara, meskipun kekuatan udara mempunyai potensi kemampuan untuk menghancurkan sasaran di atas air. Harus disadari bahwa menciptakan pengendalian laut bukan sekedar menghancurkan kapal atas air lawan, tetapi lebih kompleks dari itu. Dengan kompleksitas tersebut, tidak berlebihan bila hanya Angkatan Laut yang bisa melaksanakan pengendalian laut.
Sebaliknya, dalam operasi di littoral Angkatan Laut tidak selamanya memainkan peran sebagai pemeran utama. Pada saat operasi amfibi, tentu saja Angkatan Laut menempati posisi pemeran utama, tetapi tidak pada operasi darat lanjutan. Di tahap tersebut, Angkatan Laut berfungsi sebagai pemeran pendukung bagi Marinir (dan Angkatan Darat) melalui fungsi BTK alias naval gunfire support.
Sudah menjadi rahasia umum banyak di banyak negara, seringkali ada friksi alias gesekan dalam pembagian peran itu. Sebab sulit untuk dihindari bahwa pasti ada Angkatan yang tidak puas ketika harus menempati posisi sebagai pendukung. Ketidakpuasan itu antara lain didasarkan pada alasan seperti sistem senjata mereka lebih mematikan, lebih fleksibel dan lebih responsif dalam menghadapi ancaman yang muncul daripada sistem senjata pemeran utama.
Di Amerika Serikat, kekuatan udara negeri itu harus menyesuaikan strateginya karena sekarang fungsinya lebih banyak sebagai pemeran pendukung dalam kampanye militer yang digelar di Irak dan Afghanistan. Sebab fokus operasi di kedua negara itu bukan lagi soal merebut keunggulan udara, tetapi operasi stabilisasi di daratan dengan USMC dan U.S. Army sebagai pemeran utamanya. Penyesuaian strategi tersebut bukan suatu hal yang mudah bagi USAF yang selama ini menikmati posisinya sebagai kekuatan udara terkuat di dunia, terlebih lagi pada para penerbang tempur.
Dari gambaran tersebut, meskipun operasi gabungan sudah menjadi arus utama dalam militer di dunia, tetapi friksi soal pembagian peran masih menyimpan residu. Masih saja ada matra militer yang tidak puas dalam pembagian peran tersebut, khususnya ketika harus menduduki posisi sebagai aktor pendukung. Hal itu terjadi baik di negara yang sudah mapan soal operasi gabungan seperti Amerika Serikat maupun negara yang masih mencari bentuk dalam operasi gabungan semisal Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, masalah pembagian peran dalam operasi gabungan masih harus dituntaskan lagi. Selama ini masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Misalnya ambisi Angkatan Darat untuk mengendalikan opsratmin, sebab kekuatan darat negeri ini berpendapat bahwa jenis operasi itu hanya soal pendaratan di pantai sasaran. Pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan itu jelas keliru, sebab tahapan opsratmin sebelum sampai pada fase pendaratan di pantai sasaran sangat panjang.
Tahapan itu secara garis besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran. Untuk perencanaan saja, suka atau tidak suka peran Angkatan Laut akan sangat dominan. Sebab pelaksana operasi ini adalah Angkatan Laut, yang mana Angkatan Laut bukan saja harus menyiapkan kapal angkutnya, tetapi juga menyiapkan kapal tabir. Belum lagi berkoordinasi dengan Angkatan Udara untuk melindungi konvoi dari ancaman serangan udara selama pelayaran menuju pantai sasaran.
Belum lagi urusan embarkasi pasukan beserta senjatanya. Masalah embarkasi tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab embarkasi bukan semata soal memasukkan pasukan dan sistem senjatanya ke dalam kapal angkut. Tetapi harus dihitung pula aspek keselamatan kapal seperti keseimbangan kapal.
Pada tahap pelaksanaan, perlindungan konvoi selama pelayaran hanya bisa diberikan oleh Angkatan Laut dan didukung oleh Angkatan Udara. Begitu pula saat menjelang pendaratan, yang mana ancaman terbesar datang dari pantai dan juga udara. Kekuatan laut dan udara harus membersihkan pantai sasaran sebelum memastikan bahwa pendaratan aman untuk dilaksanakan.
Dari sini bisa terlihat bahwa secara rasional tidak ada celah bagi Angkatan Darat untuk mengendalikan opsratmin. Sebab operasi ini sangat berdimensi maritim, khususnya Angkatan Laut. Opsratmin is Navy’s birthright.
Jangan sampai opsratmin nasibnya seperti opslinud, yang mana Angkatan Udara hanya berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Padahal kontribusi Angkatan Udara 95 persen dalam operasi ini. Sebagai contoh, Angkatan Udara harus menyediakan pesawat tempur untuk mengawal pesawat angkut selama dalam penerbangan menuju titik sasaran penerjunan. Angkatan Darat tidak bisa apa-apa bisa pesawat angkut ditembak jatuh oleh lawan, karena memang domain operasi Angkatan Darat adalah di darat.
Pesan dari sini adalah hendaknya segera diselesaikan masalah pembagian peran dalam operasi gabungan di Indonesia. Penyelesaian itu penting agar dalam tahapan perencanaan operasi gabungan tidak terjadi lagi adu argumen soal siapa memerankan apa dalam setiap jenis operasi yang akan digelar seperti yang selalu rutin terulang selama ini. Sebab dalam operasi gabungan, tujuan utamanya adalah mengamankan kepentingan nasional, bukan mengamankan nama baik masing-masing Angkatan.

Ironi Di Lanudal Juanda

All hands,
Bagi kita yang secara rutin mendarat dan tinggal landas di Surabaya, baik lewat Lanudal Juanda maupun Bandara Juanda, pasti akan menemukan ironi apabila mencermati memperhatikan lingkungan di sana. Ironi itu sekaligus mengundang senyum kecut sambil tak pikir habis di dalam hati kita. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa demikian?
Yang menjadi bahan renungan hingga tak habis pikir adalah eksistensi Lanud Surabaya milik Angkatan Udara di lingkungan Lanudal Juanda. Kenapa dikatakan tak habis pikir? Jawabannya sederhana, apa urgensinya mendirikan sebuah pangkalan udara di wilayah yang jelas-jelas dari awal sejarahnya adalah milik Angkatan Laut dalam bentuk organisasi Lanudal Juanda.
Toh kalau kita perhatikan pergerakan pesawat udara Angkatan Udara di Lanudal Juanda sangat tidak signifikan. Sangat jarang pesawat Angkatan Udara menggunakan Lanudal Juanda untuk kepentingan operasi. Sebab 10-15 menit penerbangan di sebelah selatan dan barat daya Lanudal Juanda terdapat dua Lanud punya Angkatan Udara yang berkategori kelas A.
Sejarah Lanudal Juanda jelas dibangun oleh Angkatan Laut dan khusus untuk kepentingan penerbangan Angkatan Laut menggantikan peran PUALAM yang kini menjadi bagian dari AAL. Karena fasilitas di Lanudal Juanda ketika baru selesai dibangun jauh lebih lengkap daripada di IWY, dulu seringkali pesawat MiG bermanuver di Juanda dengan kecepatan suara untuk menunjukkan ketidaksukaan tersebut. Dengan manuver tersebut, diharapkan fasilitas rusak seperti misalnya pecahnya sistem lampu pendaratan.
Ketika di era Orde Baru Pelabuhan Udara (sipil) Morokrembangan ditutup dan disulap menjadi lapangan peti kemas hingga kini, penerbangan sipil kemudian pindah menumpang ke Lanudal. Semua fasilitas di Lanudal Juanda yang berada di sisi selatan landasan pacu merupakan inventaris Angkatan Laut.
Dikaitkan dengan kehadiran Lanud Surabaya di tengah-tengah Lanudal Juanda, menjadi pertanyaan apa urgensinya? Toh secara nyata Lanud Surabaya praktis tidak punya apa-apa di Lanudal Juanda, kecuali Markas Lanud saja. Dan posisi Surabaya dari sisi operasional Angkatan Udara nampaknya masih bisa terliput dari Lanud ABD maupun IWY.
Pertanyaan ini bisa dianalogikan apabila misalnya Angkatan Laut mau mendirikan Lanudal di IWY. IWY dari sejarahnya jelas milik Angkatan Udara. Dari sisi operasional Angkatan Laut, nampaknya tidak ada urgensi harus mendirikan Lanudal di Maospati. Semua masih bisa terliput dari Lanudal Juanda.
Kalau kita berpikir dalam konteks operasi gabungan, tidak ada urgensi bagi Angkatan Udara untuk mendirikan Lanud di Surabaya. Toh seandainya ada kebutuhan operasional, bisa menggunakan fasilitas yang tersedia di Lanudal. Kalaupun Angkatan Udara mau hadir di Surabaya, apa perlu setingkat Lanud. Apa tidak cuma setingkat perwakilan atau Detasemen saja?
Memang tidak diingkari fakta bahwa ada pula sejumlah Lanudal yang berdampingan dengan Lanud di sejumlah tempat, seperti di Manado, Kupang dan Sabang. Namun kehadiran Lanual tersebut beralasan, sebab di wilayah tersebut memang menjadi salah satu basis operasional Penerbangan Angkatan Laut dalam rangka menggelar patroli maritim. Sehingga wajar saja ada Lanudal di situ. Sekarang silakan bandingkan dengan kondisi di Surabaya yang buat kita yang paham tentu sangat jelas berbeda.
Tulisan ini bukan ditujukan untuk persaingan tidak sehat antar matra. Pesan yang ingin disampaikan adalah mari kita lihat kebutuhan untuk membangun suatu pangkalan. Jangan sampai terjadi redundansi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kebutuhan untuk membangun pangkalan hendaknya bukan didasarkan pada kebutuhan untuk menambah jabatan dan pangkat tertentu dalam DSP, tetapi mengacu pada kebutuhan operasional.
Penting untuk kita pahami bahwa saat ini eranya adalah operasi gabungan. Dalam operasi gabungan, suatu Angkatan menggunakan fasilitas Angkatan lainnya sah-sah saja. Itu lebih efisien daripada harus membangun fasilitas baru, termasuk pangkalan yang sebenarnya urgensinya dipertanyakan.

HADR Dan Intensitas Latihan Gabungan

All hands,
Harus diakui bahwa kemampuan militer Indonesia untuk melaksanakan HADR secara gabungan belum teruji. Gabungan di sini bisa dalam kerangka joint, dapat pula dalam kerangka combined. Tentu kita semua sudah paham apa beda joint dengan combined.
Selama ini memang Indonesia telah beberapa kali mengikuti latihan-latihan militer di kawasan Asia Pasifik yang salah satu materinya adalah HADR. Bahkan dalam latihan militer bilateral dengan negara asing, beberapa latihan di antaranya memuat materi tentang HADR.
Adanya beberapa bencana alam beberapa tahun terakhir pasca tsunami Aceh 26 Desember 2004 memperlihatkan bahwa kemampuan HADR militer Indonesia masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketidaksiapan material dan ketidaksiapan sumber daya manusia. Ketidaksiapan material bisa dilihat dari tingkat kesediaan sistem senjata untuk mendukung operasi HADR, begitu pula dengan belum lengkapnya peralatan untuk mendukung operasi itu seperti ketersediaan alat zeni dan ketersediaan rumah sakit lapangan yang memenuhi standar internasional. Sedangkan ketidaksiapan sumber daya manusia karena masih banyak satuan militer negeri ini yang belum pernah dilatih secara khusus untuk melaksanakan HADR.
Dari situ muncul tantangan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia melaksanakan HADR. Salah satu caranya adalah perlu digelarnya latihan HADR gabungan dengan skenario mirip skenario latihan gabungan selama ini. Cuma kalau skenario latihan gabungan adalah respon terhadap ancaman militer dari negara asing, maka dalam latihan gabungan HADR skenarionya adalah respon terhadap bencana alam yang memporakporandakan satu atau beberapa wilayah Indonesia secara simultan.
Untuk menuju ke arah itu, tentu saja perlu didukung oleh kesiapan material dan sumber daya manusia. Untuk material selain pengadaan sistem senjata baru dan peralatan lain yang mendukung pelaksanaan HADR, juga harus didukung oleh biaya pemeliharaan rutin material yang memadai. Adapun untuk kesiapan sumber daya manusia, nampaknya perlu terus meningkatkan kerjasama, termasuk latihan dengan militer negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang sudah makan asam garam soal HADR.

Mencari Sosok Tokoh Gabungan

All hands,
Operasi gabungan yang kini menjadi keharusan di abad ke-21 sebenarnya bukan suatu hal yang baru bagi militer Indonesia. Dalam sejarahnya, militer negeri ini pernah beberapa kali melaksanakan operasi gabungan, yaitu dalam penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan Operasi Trikora. Kedua kampanye militer tersebut merupakan operasi gabungan yang melibatkan ketiga matra militer. Dari sini tergambar bahwa militer Indonesia mempunyai modalitas mengenai operasi gabungan.
Namun modalitas itu nampaknya kurang ditonjolkan ketika berbicara soal pengalaman operasi di masa lalu dan apa lesson learned bagi kebutuhan operasi gabungan di masa kini dan di masa depan. Militer negeri ini lebih suka melihat pengalaman perang kemerdekaan sebagai tonggak penting ketika dihadapkan dengan lingkungan keamanan saat ini dan ke depan yang menuntut operasi gabungan. Tidak heran ketika berdiskusi tentang perang, yang langsung muncul biasanya bukan soal bagaimana kita merancang operasi gabungan ke depan, tetapi tentang perang semesta yang identik dengan perang gerilya.
Akibatnya nyaris tidak ada kemajuan dalam pola pikir soal perang, termasuk menyangkut operasi. Meskipun sejak 1980-an telah beberapa dilaksanakan latihan gabungan secara cerminan pelaksanaan operasi gabungan, namun mindset mayoritas masih pada perang kemerdekaan. Upaya-upaya untuk mendobrak paradigma perang kemerdekaan pada tingkat doktrin sangat sulit. Kalau melihat doktrin militer negeri ini (Doktrin TNI), itulah cerminan dari kegagalan mendobrak paradigma perang kemerdekaan.
Perang kemerdekaan bagi militer sangat identik dengan tokoh tertentu. Nama dan patung tokoh ini pasti ada di markas-markas non laut dan udara. Bahkan di Departemen Pertahanan pun demikian. Lebih dari itu, di departemen ini yang harusnya bernuansa gabungan kita tidak akan pernah menemukan tokoh matra laut dan udara yang namanya diabadikan menjadi nama gedung.
Perang kemerdekaan dan peran tokoh tertentu yang sentral adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Namun apakah kita harus menyakralkannya sehingga pola pikir mengenai perang, kampanye dan operasi masih harus terkungkung pada pengalaman era itu? Bukankah militer negeri ini juga mempunyai sejumlah pengalaman perang yang jauh lebih maju dari sekedar perang kemerdekaan?
Kalau kita mau jujur, militer negeri ini sebagai tentara modern baru mempunyai setidaknya dua pengalaman perang, yaitu saat menumpas PRRI/Permesta dan kampanye pembebasan Irian Barat lewat Operasi Trikora. Pada era kemerdekaan, militer negeri ini belum bisa disebut sebagai tentara modern, sebab modalnya cuma senapan ringan dan mortir. Tidak ada tank, meriam apalagi kapal perang dan pesawat udara.
Mengingat kompleksitas tantangan dan ancaman masa kini, nampaknya militer negeri ini perlu mencari sosok tokoh baru yang dapat dijadikan sebagai founder dalam operasi gabungan. Sosok tokoh baru itu tidak harus satu orang, bisa dua atau tiga orang. Misalnya perlu dilacak dalam penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta, siapa saja yang menjadi otak dari operasi gabungan itu? Kehadiran sosok tokoh baru ini menurut saya penting, agar militer negeri ini tidak terpaku pada satu episode saja dalam rangkaian sejarahnya. Terpaku pada satu periode sejarah mengakibatkan stagnasi dalam berpikir soal perang di masa depan, termasuk pengembangan doktrin.

Kasus Laut Sulawesi: Deklarasi Wilayah Pelibatan

All hands,
Seandainya kondisi di Laut Sulawesi mengarah pada konfrontasi militer, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah pengumuman atau deklarasi Maritime Exclusion Zone (MEZ) atau Total Exclusion Zone (TEZ). Dengan penetapan MEZ atau TEZ, maka sekian ratus mil laut sepanjang 360 derajat dari titik referensi tertentu merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh pihak manapun. Barang siapa yang masuk ke MEZ atau TEZ, akan dianggap sebagai kekuatan lawan yang langsung akan ditindak secara koersif tanpa peringatan apapun juga.
Di antara contoh terkenal soal MEZ atau TEZ adalah dalam Perang Malvinas 1982 yang menghadapkan Inggris versus Argentina. Inggris mengumumkan bahwa zona sepanjang 200 mil laut dari Kepulauan Malvinas alias Falkland sebagai TEZ. Namun ada kontroversi di sini, yaitu kapal penjelajah ARA Belgrano ditorpedo oleh kapal selam HMS Conqueror di luar TEZ.
Masalah penetapan MEZ atau TEZ sangat penting dan jangan pernah dianggap sepele. Sebab ini menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran kapal niaga dan pesawat udara negara-negara netral dan atau yang tidak terlibat dalam konflik. Dan pada akhirnya akan menyentuh aspek hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya pengguna ruang laut dan udara Indonesia.
Penetapan MEZ atau TEZ terkait dengan area of operations dalam major operations. Area of operations terdiri atas maritime area of operations, air area of operations dan land area of operations. Dalam perkembangan terkini, seiring dengan mengedepannya operasi gabungan, biasanya yang ditetapkan adalah joint operations area. Dalam joint operations area, kekuatan yang beroperasi lebih dari dua Angkatan.
Pertanyaannya, sudahkah dirancang MEZ atau TEZ sebagai antisipasi situasi di Laut Sulawesi? Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa diperiksa di dokumen terkait. Adakah MEZ atau TEZ di situ?

Operasi Gabungan Di Laut Sulawesi

All hands,
Manuver kapal perang Negeri Tukang Klaim KD Baung-3509 di Laut Sulawesi pagi tadi yang kembali memprovokasi AL kita harus disikapi oleh otoritas nasional di bidang pertahanan. Sebab upaya provokasi itu sudah pasti merupakan arahan dari otoritas nasional Negeri Tukang Klaim di Kuala Lumpur dan merupakan peristiwa yang senantiasa berulang. Tidak heran seorang rekan yang sedang beroperasi di perairan itu bertanya, sampai kapan begini terus?
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam operasi di Laut Sulawesi adalah kehadiran unsur-unsur AL dan AU di sana. Unsur-unsur AL, baik kapal perang maupun pesawat udara, beroperasi di bawah Satgas Ops Balat Sakti. Sementara unsur-unsur AU beroperasi juga beroperasi di bawah Satgas Ops Tameng Camar.
Dari situ tergambar jelas betapa untuk satu wilayah operasi yang sama, ada dua satgas. Kalau ditinjau dari efisiensi, adanya dua satgas di wilayah operasi yang sama jelas suatu pemborosan. Mestinya dibentuk saja satu satgas gabungan. Terlalu kuno kalau berpikiran bahwa satgasgab atau kogasgab baru bisa dibentuk kalau mau perang.
Mungkin perangkat lunak yang tersedia sekarang tidak mengenal satgasgab atau kogasgab untuk kepentingan di masa damai. Kalau itu alasannya, revisi saja perangkat lunaknya.
AL dan AU di Laut Sulawesi sudah sepantasnya berada di dalam satgas yang sama. Dengan demikian, apabila Subsatgasla atau Subkogasgabla di sana butuh dukungan pesawat udara AU, tinggal perintahkan saja. Tidak pernah lewat rantai komando yang demikian panjang seperti saat ini.

Integrasi Kemampuan Maritime Surveillance

All hands,
Indonesia masih mempunyai masalah dengan kemampuan maritime surveillance. Masalah fundamentalnya bukan pada keterbatasan sarana, tetapi pada integrasi kemampuan di antara aktor-aktor terkait alias interoperability. Seperti diketahui, selain AL ada pula AU yang mempunyai aset dan sekaligus melaksanakan patroli maritim.
Namun tidak ada interoperability di antara keduanya, sebab AU merasa bahwa patroli maritim adalah domainnya dan tidak mau berada di bawah kodal AL. Padahal di manapun di dunia, yang disebut patroli maritim senantiasa berada di bawah kodal AL. Apa akibat dari ego sektoral tersebut?
Patroli maritim AU hanya menghabiskan cost, tetapi aksi lanjut alias penindakan hasil pantauannya nyaris ada. Sebab seringkali di sektor patroli maritim AU tidak ada unsur kapal perang AL. Mulai dari perencanaan operasi, tidak ada koordinasi AU dengan AL, dalam hal ini Armada. Dari situ bukan hal berlebihan bila menyebut patroli maritim AU cuma menghabiskan cost, tetapi benefit-nya nyaris tidak ada.
Selain masalah perencanaan operasi, juga panjangnya jalur birokrasi pelaporan hasil pantauan patroli maritim AU. Berbeda dengan pesawat patroli maritim AL yang mempunyai jalur komunikasi langsung ke unsur kapal perang terdekat, pesawat patroli maritim AU tidak mempunyai jalur komunikasi tersebut. Tidak heran bila hasil pantauan patroli maritim AU sulit untuk diaksi lanjut oleh kapal perang AL, sebab ada ketertinggalan ruang dan waktu.
Bertolak dari situ, integrasi kemampuan maritime surveillance AL dan AU seharusnya dilaksanakan dari sekarang. Hal itu bisa terjadi apabila ada ketulusan dari AU untuk mengakui bahwa domain maritim, termasuk aspek patroli udaranya, merupakan domain AL. Ketulusan sangat penting, karena lebih kuat daripada sekedar surat perintah dari komando atas. Surat perintah bisa saja atau bahkan harus dilaksanakan, tetapi apakah dilaksanakan dengan tulus atau tidak itu yang menjadi pertanyaan. Tulus dan tidak akan menentukan hasil dari pelaksanaan perintah tersebut.

Interoperability Dalam Operasi Maritim

All hands,
Operasi gabungan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi saat ini, sebab telah menjadi kecenderungan umum, baik dalam bentuk joint operation maupun combined operation. Dalam operasi tersebut, interoperability antar unsur-unsur yang terlibat merupakan suatu hal yang tidak dapat dikompromikan. Seperti disaksikan bersama dalam berbagai operasi yang dilaksanakan oleh negara-negara lain, termasuk di dalamnya unsur-unsur Angkatan Laut, interoperability bukan saja pada operasi militer perang, tetapi juga mencakup operasi militer selain perang.
Ditarik ke alam Indonesia, operasi gabungan merupakan salah satu pilihan yang realistis dihadapkan pada kondisi negeri Nusantara yang didominasi oleh wilayah perairan. Selain itu, keterbatasan anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah menuntut adanya efisiensi dalam aspek operasi TNI, yang salah satunya dapat dicapai melalui operasi gabungan. Operasi gabungan selain dapat meningkatkan sensing, fire power dan mobility pihak sendiri, secara ekonomis juga mampu menghemat anggaran dibandingkan apabila operasi dilaksanakan sendiri-sendiri.
Dalam kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satu penekanan diberikan pada keterpaduan operasional antar matra TNI atau lebih dikenal sebagai Tri Matra Terpadu. Secara garis besar, Tri Matra Terpadu dapat diartikan sebagai amanat kepada TNI untuk melaksanakan operasi gabungan menghadapi berbagai tantangan tugas, baik perang maupun non perang. Selain itu, Tri Matra Terpadu juga mencakup pada penyiapan infrastruktur pertahanan bagi ketiga matra TNI, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
Kebijakan Tri Matra Terpadu yang digagas oleh Departemen Pertahanan sampai saat ini belum diejawantahkan dalam sebuah konsep yang baku. Sehingga seringkali belum ada kesamaan persepsi antar berbagai pihak terkait tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan. Namun secara garis besar kebijakan itu patut untuk dihargai, sebab diharapkan dapat menjadi pendorong bagi TNI khususnya untuk melaksanakan Tri Matra Terpadu pada bidang-bidang terkait.
Guna mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia, sudah sebaiknya bila dilaksanakan oleh TNI secara gabungan di bawah suatu organisasi gabungan TNI. Di sini, yang dimaksud dengan operasi pengamanan yang dilakukan tidak mencakup kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain seperti Bakorkamla. Seperti diketahui, AL mempunyai operasi sendiri untuk mengamankan perairan Indonesia, begitu juga dengan AU.
Tentu akan lebih baik bila dua operasi berbeda pada domain yang sama disatukan pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi sasaran yang dicurigai oleh pesawat udara AU yang tidak dapat ditindak disebabkan tak ada kapal perang AL yang tengah patroli di sektor yang dimaksud. Dengan demikian operasi pengamanan laut menjadi lebih efektif, seperti halnya di Australia yang menempatkan pesawat intai maritim P-3 Orion milik AU di bawah kodal organisasi gabungan.
Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, salah satu yang harus diubah adalah paradigma. Kesadaran bahwa operasi gabungan merupakan suatu keharusan di masa kini dan masa depan hendaknya ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma dalam organisasi militer, termasuk TNI secara keseluruhan. Perubahan paradigma itu tidak cukup dalam bentuk perubahan perangkat lunak seperti Bujuk Opsgab, tetapi juga harus menyentuh paradigma personel TNI, khususnya para perwira. Tanpa itu sulit untuk melaksanakan interoperability, walaupun hal demikian sudah ditetapkan oleh Departemen Pertahanan.

Interoperability: Antara Ego dan Pengorbanan

All hands,
Proses pembangunan interoperability memerlukan waktu panjang, paling tidak 10 tahun. Mengapa demikian? Sebab banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan interoperability TNI. Antara lain paradigma terhadap pentingnya operasi gabungan, yang mana interoperability adalah bagian dari operasi gabungan.
Selain itu, persamaan persepsi terhadap interoperability itu sendiri. Mungkin bagi AL (dan juga AU) yang karakteristiknya adalah mengawaki sistem senjata, tidak terlalu beda pemahamannya terhadap interoperability. Kedua matra juga mempunyai frekuensi latihan dengan mitranya dari militer negara lain yang cukup banyak setiap tahunnya. Sehingga cukup paham dengan interoperability, sebab sering mempraktekkannya.
Lagi bagaimana dengan matra darat? Apakah sudah memiliki pemahaman yang sama dengan dua matra lainnya tentang persepsi terhadap interoperability. Semoga saja sudah berada pada frekuensi yang sama, namun andaikata belum, tentu belum terlambat untuk menyamakan persepsi TNI terhadap interoperability.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah merevisi perangkat lunak operasi gabungan. Memang benar pasca reformasi Bujuk Opsgab telah mengalami revisi, yang mana opsgab dibagi dua yaitu untuk OMP dan OMSP. Untuk OMP, terdapat opsgab yang melibatkan dua atau lebih matra TNI. Sedangkan untuk OMSP, dibagi ke dalam dua istilah yang berbeda. Pertama adalah Operasi Mandiri dan kedua yaitu Opsgab itu sendiri. Operasi Mandiri dalam OMSP berarti hanya melibatkan dua atau lebih matra TNI, sedangkan opsgab dalam kategori OMSP pemahamannya sama dengan joint civil-military operations di Amerika Serikat.
Cuma yang masih belum jelas bagi saya adalah apakah dibuka peluang untuk opsgab (istilah Bujuk Opsgab adalah Ops Mandiri) untuk menghadapi ancaman non militer yang dilaksanakan sehari-hari? Misalnya operasi keamanan laut yang memadukan antara unsur AL dengan unsur AU seperti halnya di Australia. Dengan demikian, apabila beroperasi di sektor yang sama, pesawat udara AU yang menemukan sasaran yang mencurigakan bukan saja dapat melaporkan hal itu kepada kapal perang AL yang tengah berpatroli di sektor tersebut, tetapi juga kapal perang itu dapat segera melakukan penghentian dan pemeriksaan di laut.
Harus diakui bahwa selama ini akibat ketidakpaduan antara patroli pesawat udara AU dengan kapal perang AL, seringkali banyak sasaran mencurigakan di laut yang tidak bisa ditindak karena kedua matra tidak beroperasi pada sektor yang sama. Seandainya perangkat lunak yang mengatur hal demikian belum cukup, sudah sepatutnya dilakukan pembenahan internal.
Untuk mewujudkan interoperability, pekerjaan rumah lainnya adalah memasukkan hal tersebut dalam kurikulum pendidikan TNI, khususnya perwira. Mengutip pernyataan seorang perwira senior, sudah terlambat bila opsgab baru diajarkan pada tingkat Seskogab. Materi opsgab sebaiknya mulai diajarkan pada tingkat pendidikan sebelum Seskogab, kalau perlu dari pendidikan awal perwira.
Selama ini, kita harus jujur mengakui bahwa hasil pendidikan di Seskogab belum mencapai tingkat yang diharapkan. Mau bukti? Kalau ada oyu latgab, pasti ketiga matra berdebat keras soal siapa memainkan apa. Padahal sebagian besar dari materi perdebatan itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan bila kita mengacu pada konsep aslinya atau rel yang sebenarnya.
Misalnya opslinud, siapa kodalnya? Opsratmin, siapa kodalnya? Pesawat udara AU yang mendukung kekuatan AL atau AD, siapa kodalnya? Jam J-nya berdasarkan (atau berpatokan pada ops) apa dan lain sebagainya? Perlu diketahui kebanyakan yang terlibat perdebatan itu justru sudah lulus dari Seskogab.
Lalu itu artinya apa? Pertama, Seskogab belum mencapai hasil yang diharapkan yaitu jointness TNI. Kedua, Seskogab belum mampu mengurangi ego matra.
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat USMC banyak berkorban dalam rangka jointness. Seperti kita ketahui, sebenarnya USMC mampu untuk melaksanakan sendiri opsfib. Sebab matra itu mempunyai pesawat serang darat (F/A-18 dan AV-8), memiliki helikopter angkut dan serbu sendiri, mempunyai LCAC sendiri dan tentu saja berbagai jenis senjata untuk opsfib seperti tank, AAV, meriam SP dan lain sebagainya.
Tetapi dalam rangka jointness, untuk opsfib pasca modern ---maksudnya menggunakan STOM yang tidak lagi memerlukan tumpuan pantai---, USMC rela saja dibantu oleh pesawat tempur AL yang berpangkalan di kapal induk dan pesawat tempur AU. Padahal kalau USMC mau mempertahankan ego matranya, dia bisa gelar STOM sendiri tanpa bantuan matra lain, termasuk saudaranya sendiri yaitu U.S. Navy.
Militer Amerika Serikat yang oleh negara-negara lain seringkali dijadikan sebagai model bagi opsgab di masa lalu juga terlibat dalam interservice rivalry. Hanya setelah kekalahan di Perang Vietnam, muncul kesadaran untuk mengurangi ego matra dan beroperasi dalam bentuk jointness. Artinya jointness di sana baru dimulai pada akhir 1970-an dan pertama kali diuji ketika militer negeri itu menginvasi Panama untuk mengejar pemimpin Panama Jenderal Manuel Noriega pada 20 Desember 1989.
Kembali ke topik semula, berdasarkan kondisi saat ini dan juga mengacu pada pengalaman negara-negara lain, untuk mewujudkan interoperability antar matra memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu itu dibutuhkan untuk membenahi beragam kekurangan yang ada. Itulah pekerjaan rumah bagi TNI secara keseluruhan.

Membangun Interoperability

All hands,
Salah satu tuntutan yang harus dimiliki oleh kekuatan pertahanan, khususnya militer, di era kini adalah interoperability. Interoperability bisa dalam bingkai antar matra militer, bisa pula antar militer negara-negara yang berbeda. Interoperability mencakup antar alutsista dan juga antar kemampuan. Untuk mampu melaksanakan interoperability, dalam prakteknya tidak segampang yang dibayangkan.
Interoperability menjadi sesuatu yang mutlak ketika pencapaian tujuan strategis politik dan militer tidak dapat lagi mengandalkan pada satu matra tertentu. Interoperability senantiasa berada dalam bingkai operasi gabungan. Setiap unsur matra yang alutsistanya dapat dipastikan berbeda diharuskan mampu interoperable dengan unsur-unsur matra lainnya.
Dalam konteks Indonesia, interoperability bukan sekedar penyamaan frekuensi radio yang digunakan. Bukan pula suatu unsur matra dapat beroperasi dengan mengandalkan dukungan alutsista dari matra lain. Interoperability juga berarti kemauan dan ketulusan untuk berbagi demi tercapainya tujuan operasi tanpa ada keinginan salah satu pihak untuk menjadi pahlawan kesiangan.
Dengan kata lain, interoperability harus tertanam dalam benak setiap personil militer. Interoperability harus menjadi paradigma yang tertanam di setiap pikiran personel militer, khususnya para perwira. Sebab para perwiralah yang selain memimpin operasi, juga menyusun rencana operasi yang akan dilaksanakan.
Saling mengenal perwira dari matra berbeda, baik karena penugasan maupun sebab pernah berkumpul ketika masih menjadi kadet/taruna di Magelang bukanlah modal dasar interoperability. Modal dasar interoperability adalah paradigma berpikir para perwira mengenai operasi gabungan. Operasi gabungan adalah suatu tuntutan dan dalam operasi itu dituntut kerelaan, keikhlasan dan ketulusan bila dalam ruang dan waktu tertentu, ada matra lain yang lebih menonjol karena tuntutan operasi.
Dengan kata lain, untuk mewujudkan interoperability dalam arti sesungguhnya diperlukan adanya budaya jointness di militer Indonesia. Budaya itu belum ada saat ini, sehingga harus dilahirkan bila kita tidak mau ngene-ngene ae. Budaya itu bisa dilahirkan lewat kurikulum pendidikan perwira sejak awal. Keliru kalau mulai membangun budaya interoperability ketika sudah di tingkat sesko gabungan, seperti yang selama ini terjadi.
Budaya itu diperlukan, selain tentu saja adanya transformasi pertahanan itu sendiri. Sebab interoperability harus dikaitkan dengan transformasi pertahanan. Transformasi pertahanan adalah suatu program yang belum berjalan di Indonesia.

Empat Tahun Ngene-ngene Ae

All hands,
Harus jujur diakui, operasi gabungan belum menjadi suatu paradigma dalam TNI. Memang betul bahwa sudah ada Bujuk Opsgab, namun dalam kenyataan di lapangan paradigma opsgab belum menjadi suatu kenyataan. Mau lihat contohnya? Gampang, lihat saja operasi yang digelar di Laut Sulawesi (Ambalat) untuk menghadapi klaim negeri tukang klaim.
Dalam operasi di sana, AL bergerak sendiri, AU bergerak sendiri, AD bergerak sendiri. Betul bahwa Operasi Balat Sakti yang digelar oleh AL komando dan kendalinya berada di Mabes TNI. Namun operasi lain yang digelar oleh matra lain, menurut pengetahuan saya, tidak semuanya berada di bawah kendali Mabes TNI. Kalaupun benar di bawah kendali Mabes TNI, kenapa tidak disatukan saja operasi ketiga matra tersebut di Laut Sulawesi?
Untuk menyatukannya gampang kok. Tinggal buat surat keputusan Panglima TNI yang membentuk Joint Task Force alias Gugus Tugas Gabungan. Katakanlah namanya JTF Ambalat. JTF dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang sesuai dengan karakteristik daerah operasi. Karena Blok Ambalat adalah laut, yah sudah seharusnya CJTF-nya adalah perwira tinggi AL.
Operasi TNI di Laut Sulawesi sudah hampir berlangsung empat tahun, sejak Februari 2005. Tetapi tidak ada kemajuan berarti dalam pola operasi di sana. Setiap matra masih dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, meskipun kodalnya di bawah Mabes TNI. Apakah karena daerah operasinya adalah domain maritim sehingga tidak dibentuk JTF? Sebab nanti ada pihak-pihak yang tidak rela di bawah komando perwira AL dalam suatu opsgab.