Propaganda Kemakmuran Dan Keamanan Maritim

All hands,

Sebagian dari isu keamanan maritim yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya, adalah karena propaganda kemakmuran. Propaganda kemakmuran itu dipancarkan lewat radio, televisi dan film yang substansinya adalah kemakmuran masyarakat suatu negara. Pancaran propanganda itu melintasi batas cakrawala, bukan sekedar batas negara. Akibatnya, muncullah isu keamanan maritim seperti migran ilegal yang menggunakan perairan Asia Tenggara untuk menuju negara yang gencar mempropagandakan kemakmurannya.

Para migran ilegal itu bukan orang miskin, mereka orang yang secara ekonomi mampu di negara asalnya. Karena mampu mengakses sarana informasi dan telekomunikasi di negaranya, mereka pun terbujuk oleh proganda tersebut. Lahirlah isu migran ilegal sebagai masalah keamanan maritim, karena mereka berupaya masuk negara tujuan tanpa menggunakan persyaratan yang ditetapkan.

Celakanya, negara yang gencar berpropaganda soal kemakmurannya menolak mentah-mentah kehadiran para migran ilegal tersebut. Secara cara ditempuh oleh negeri itu agar jangan sampai para pencari kemakmuran mencapai wilayah teritorialnya, sebab apabila telah sampai di wilayah teritorialnya maka negara propagandis itu harus menerima dan memproses mereka.

Indonesia yang berbatasan dengan negeri yang gencar berpropaganda soal kemakmurannya itu akhirnya kena getahnya. Negeri ini ditekan agar menangkap para migran ilegal yang melintasi perairan Indonesia, padahal secara hukum Indonesia tidak bisa menangkap mereka yang tengah berlayar melintasi perairan itu. Pertanyaannya, sampai kapan Indonesia mau menjadi bumper dari proganda kemakmuran itu?

Operasi Penerbangan Malam Hari

All hands,
Operasi penerbangan di malam hari bagi kepentingan Angkatan Laut bersifat mutlak. Sebab operasi Angkatan Laut tidak mengenai siang atau malam, ketika dibutuhkan pesawat udara Angkatan Laut harus siap mengudara. Termasuk pula beroperasi di atas kapal perang yang tengah berlayar di tengah laut.
Salah satu alasan pentingnya operasi penerbangan di malam hari terkait dengan peperangan anti kapal selam. Kapal selam konvensional perilakunya adalah melakukan pengisian baterai di malam hari di tengah kegelapan malam dengan muncul ke permukaan laut. Itulah waktu yang ideal bagi heli anti kapal selam untuk berburu mangsa, baik di masa damai maupun konflik.
Mengoperasikan pesawat udara di malam hari bukan suatu hal yang mudah, apalagi beroperasi di atas kapal perang. Diperlukan latihan penerbangan malam yang intensif dan berkelanjutan untuk mendapatkan dan memelihara keterampilan tersebut. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia, khususnya kekuatan udara Angkatan Laut.
Operasi penerbangan malam hari di atas geladak kapal perang akan lancar terlaksana apabila dibantu oleh sarana navigasi yang memadai. Sebab alat navigasi itu yang akan menuntun pesawat udara untuk approaching ke kapal perang. Tanpa alat navigasi tersebut, pesawat udara dipastikan akan kesulitan menemukan “induknya” di tengah lautan yang luas.

Midlife Modernization Dan Suku Cadang Kritis

All hands,
Program midlife modernization (MLM) yang dilaksanakan oleh kekuatan laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan, satu di antaranya tentang suku cadang kritis untuk berbagai komponen kapal perang. Tantangan tersebut muncul karena dalam program itu, tidak semua subsistem diganti dengan teknologi yang lebih baru. Akibatnya subsistem kapal perang keluaran program MLM merupakan campuran antara subsistem yang menggunakan teknologi yang lebih baru dengan subsistem yang masih mengandalkan pada teknologi awal yang disandang oleh kapal perang tersebut. Di situlah muncul isu suku cadang kritis bagi subsistem lama yang tidak mengalami penggantian selama program MLM dilaksanakan.
Munculnya isu tersebut karena subsistem itu tidak lagi didukung oleh pabrikannya, dalam bentuk produksi suku cadang. Suku cadang kritis seringkali secara nominal tergolong murah, namun dapat berakibat kerugian besar apabila tidak tersedia. Ketiadaan suku cadang itu atau setidaknya kelangkaan suku cadang tersebut dapat berpengaruh pada kinerja kapal perang secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya berujung pada kerugian dalam mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim.
Bertolak dari isu seperti ini, program MLM ke depan perlu disempurnakan pelaksanaannya. Maksudnya, semua subsistem yang secara teknologi terus berevolusi sebaiknya diganti sekaligus dalam program itu. Jadi bukan sekedar sistem pendorong yang diganti, tetapi juga sewaco dan lain sebagainya. Bila biaya penggantian semua subsistem itu dinilai harganya mendekati harga membeli kapal perang baru, tentu akan lebih bijaksana bila melakukan pengadaan kapal perang baru sekaligus.

Konstelasi Penguasaan Pasar Rudal Dunia

All hands,
Rudal merupakan salah satu sistem senjata Angkatan Laut. Pertanyaannya kini, siapa saja penguasa pangsa pasar rudal dunia saat ini? Sebanyak 70 persen pasar rudal dunia dikuasai oleh trio MBDA, Raytheon dan Lockheed Martin. Sisanya sebesar 30 persen dibagi-bagi oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara yang tengah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan militer dunia. Misalnya Rusia, Cina, India, Israel dan lain sebagainya.
Konstelasi itu mempunyai implikasi terhadap pembangunan kekuatan laut Indonesia, khususnya pengadaan rudal permukaan ke permukaan dan permukaan ke udara. Indonesia tidak mempunyai pilihan banyak dalam belanja rudal di pasar internasional. Negeri ini juga tidak akan punya pangsa pasar yang besar apabila memaksakan diri membuat rudal sendiri berdasarkan semangat kemandirian tanpa berhitung pada faktor ekonomi yaitu skala keekonomian. Sebab tidak mungkin semua rudal yang dibuat di dalam negeri mampu diserap oleh militer negeri ini, kecuali kebijakan pemerintah Indonesia meniru Uwak Sam yaitu menggelar petualangan militer kemana-mana.
Dari tiga besar penguasa pangsa pasar rudal dunia tersebut, Indonesia dalam hal ini Angkatan Laut merupakan pengguna setia rudal buatan MBDA. Di luar tiga besar itu, kekuatan laut Indonesia juga mengadopsi rudal buatan Rusia dan Cina. Dari ketiga pemasok suplai rudal bagi Indonesia, perlu senantiasa diwaspadai rudal buatan MBDA karena dapat kelancaran dukungan suku cadangnya tergantung sikap politik Uni Eropa. MBDA adalah produsen rudal milik negara-negara Uni Eropa yang menyatukan beberapa industri rudal yang telah eksis sebelumnya seperti Aerospatiale.
Walaupun sistem senjata Angkatan Laut tidak tergantung pada rudal buatan Amerika Serikat, akan tetapi hendaknya tetap diwaspadai soal adanya komponen buatan Amerika Serikat pada rudal buatan MBDA. Secara politik, Amerika Serikat masih mempunyai kemampuan menekan Uni Eropa, meskipun dalam satu dekade ini secara perlahan organisasi supranasional negara-negara itu terus berupaya membangun kemandirian politik yang berjarak dengan Washington.

Kelompok Lobi Angkatan Laut

All hands,
Angkatan Laut di banyak negara dipandang sebagai aset nasional, sehingga banyak pihak di luar Angkatan Laut yang sangat berkepentingan dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Sebab pembangunan kekuatan tersebut akan berkontribusi positif terhadap ekonomi nasional, entah itu adanya pesanan buat pabrik kapal beserta vendornya maupun meningkatnya kemampuan Angkatan Laut menjaga keamanan maritim dan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim.
Oleh karena itu, tidak heran bila di negara-negara maju banyak kelompok lobi Angkatan Laut. Kelompok lobi itu tidak digalang secara khusus oleh Angkatan Laut, tetapi justru pihak-pihak yang berkepentingan membantu Angkatan Laut untuk meloloskan program pembangunan kekuatannya melewati proses politik di pemerintahan dan parlemen. Kelompok lobi itu bisa jadi kumpulan eks Angkatan Laut yang tergabung dalam Navy League, dapat pula industri perkapalan, bisa juga industri elektronika, vendor-vendor lainnya yang terkait, bahkan lembaga think tank.
Peran kelompok lobi itu dalam menggolkan program pembangunan kekuatan Angkatan Laut sangat signifikan. Apabila suatu program Angkatan Laut tidak lolos pada proses politik, yang akan keras berteriak bukan Angkatan Laut tetapi kelompok lobi itu. Sebab yang dirugikan dengan kegagalan itu tidak terbatas pada Angkatan Laut, tetapi semua pihak yang terkait dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut.

Pembangunan Kekuatan Dan Lobi

All hands,
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut, suka atau tidak suka, harus melalui proses politik di pemerintah dan DPR. Karena proses tersebut, dalam kasus di Indonesia seringkali program yang telah disusun tidak terwujud atau setidaknya perwujudannya mundur beberapa tahun dari jadwal semula. Semua itu karena proses politik yang rumit, mungkin menjemukan dan seringkali “tidak sesuai akal sehat”.
Lalu bagaimana agar ke depan pembangunan kekuatan Angkatan Laut lebih lancar dan mulus melewati proses politik? Salah satu pendekatan yang sebaiknya ditempuh adalah lewat proses lobi di belakang layar. Secara normatif, proses lobi dalam politik sebenarnya normal-normal saja dan lumrah. Namun dalam perkembangannya, proses lobi seringkali identik dengan trade off yang tidak sehat bagi sistem politik, sehingga persepsi masyarakat terhadap lobi menjadi negatif.
Selama ini, menurut hemat saya pribadi, proses lobi politik dalam rangka mensukseskan pembangunan kekuatan Angkatan Laut masih jauh dari optimal. Banyak pendapat soal penyebabnya, namun menurut saya salah satunya adalah karena masih lebih banyak mengandalkan pendekatan formal. Hal itu bisa jadi karena dari dulu karakter Angkatan Laut negeri ini pada dasarnya adalah tentara profesional, dalam arti tidak tergoda politik. Beda halnya dengan Angkatan Darat yang sejak lahir sudah mempunyai karakter tentara politik dan hingga kini pun karakter itu belum sepenuhnya pupus.
Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang demokrasinya telah dewasa dan mapan, di negeri ini Angkatan Laut masih harus berjuang sendiri untuk memperjuangkan pembangunan kekuatannya. Dengan kata lain, Angkatan Laut harus merancang sendiri pembangunan kekuatannya dan memperjuangkan sendiri rancangan itu pada ranah politik. Memang secara formal ada Departemen Pertahanan, tetapi dalam prakteknya Departemen Pertahanan belum mampu merancang sendiri pembangunan Angkatan Laut. Berangkat dari kondisi di Indonesia yang demikian, pilihan logis yang tersedia adalah Angkatan Laut memperkuat lobinya di pemerintahan dan DPR agar pembangunan kekuatan dapat terwujud sesuai rencana dan tepat waktu.

Ancaman Terhadap Operasi Amfibi

All hands,
Operasi amfibi tetap menjadi salah satu jenis operasi Angkatan Laut di dunia, meskipun teknologi telah maju. Yang membedakannya mungkin hanya soal tidak mutlaknya yaitu tumpuan pantai seiring dengan metode STOM. Namun demikian, STOM hanya bisa dilaksanakan oleh Angkatan Laut dengan armada heli angkut yang banyak dan dikawal oleh kekuatan tempur udara yang memadai. Bagi Angkatan Laut negara-negara berkembang, pelaksanaan STOM masih butuh waktu lama. Dengan demikian, operasi amfibi yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara itu masih akan menghadapi sejumlah ancaman dari pantai. Salah satunya datang dari pantai berupa rudal anti kapal kapal.
Dalam istilah lain, sistem senjata anti akses merupakan ancaman terhadap operasi amfibi. Secara teoritis, untuk menetralisasi ancaman tersebut maka harus dilakukan “penyapuan” sampai beberapa puluh kilometer di belakang garis pantai sebelum pendaratan amfibi pertama dilakukan. Di masa lalu upaya ini “tidak sulit”, karena saat itu senjata anti akses yang dapat dapat digelar dari daratan dan mempunyai daya rusak besar hanyalah meriam pantai. Kini dengan adanya rudal mobil khususnya, tidak menutup kemungkinan “penyapuan” lewat bombardemen dari laut dan udara tidak akan menghancurkan kekuatan senjata lawan secara keseluruhan.
Inilah ancaman nyata terhadap Gugus Tugas Amfibi. Kasus di Lebanon pada Juli 2006 dapat dijadikan contoh, meskipun konteksnya bukan operasi amfibi. Seperti diketahui, ketika itu gerilyawan Hizbullah berhasil menembak kapal perang INS Ahi Hanit menggunakan rudal mobil yang berpangkalan di daratan. Hal seperti itu bisa terjadi pula pada operasi amfibi. Dengan proliferasi senjata saat ini, sangat mungkin senjata-senjata canggih akan jatuh ke tangan aktor non negara, sebagaimana kasus di Lebanon.
Untuk menghadapi ancaman rudal dari pantai, salah satu kemampuan yang harus dipunyai oleh Gugus Tugas Amfibi adalah peperangan elektronika. Peperangan elektronika merupakan satu di antara beberapa pekerjaan besar kekuatan laut Indonesia.