Penerapan Revolution in Military Affairs

All hands,
Makin banyak kekuatan pertahanan di dunia yang menerapkan revolution in military affairs (RMA). Penerapan RMA kini tidak lagi hanya dilakukan oleh negara-negara maju, tetapi juga oleh negara-negara berkembang. RMA adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak bila ingin menciptakan kekuatan pertahanan yang kuat dan mampu merespon semua situasi, baik masa damai maupun konflik.
RMA telah pula mewarnai dokumen-dokumen strategis pertahanan banyak negara, di antaranya Freedom to Use the Seas: India’s Maritime Military Strategy. Kalau dipelajari dokumen itu, separuh isinya itu terkait dengan RMA. Dan Angkatan Laut ini sudah bertekad untuk terus membangun kekuatannya menggunakan teknologi terkini.
Penerapan RMA pada dasarnya bukan soal biaya dan atau anggaran, tapi kemajuan untuk melaksanakan perubahan paradigma. Biaya atau anggaran itu konsekuensi saja. Itu hal mendasar yang harus kita pahami, sebab di Indonesia setiap ada apa-apa, pertanyaan pertama soal pasti soal biaya. Itu karena kita selama puluhan tahun sudah jadi kaum materialistis, sehingga seolah-olah biaya atau anggaran itu Tuhan kita.
Dengan negeri kita yang sangat luas dan disatukan oleh lautan, penerapan RMA merupakan suatu keniscayaan. Bisa kok kita menerapkan RMA sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita menerapkan RMA versi Amerika Serikat, karena kebutuhan dia dengan kita berbeda. Yang sulit itu merubah paradigma kita soal perang di masa depan. Biaya yang terberat untuk terapkan RMA itu adalah perubahan paradigma.

Eksistensi FPDA

All hands,
Mulai 8-24 Oktober 2008, FPDA kembali menggelar latihan bersama di lepas pantai Malaysia dan Laut Cina Selatan. Sandi latihannya adalah Bersama Lima. Latihan itu merupakan latihan tahunan FPDA.
Eksistensi FPDA dimulai tahun 1971. Latar belakangnya tak lain dan tidak bukan yaitu ketakutan mereka terhadap Indonesia yang di tahun 1960-an mempunyai militer terkuat di Asia Tenggara dan berani berkata tidak kepada negara-negara Barat. Negara-negara Persemakmuran yang kemudian membentuk FPDA pernah direpotkan oleh militer Indonesia saat Konfrontasi.
Jadi sebenarnya FPDA dibentuk untuk hadapi Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, menjadi pertanyaan apakah FPDA masih relevan? Di kawasan Asia Tenggara telah eksis ASEAN dan Indonesia tidak lagi mengambil kebijakan luar negeri yang konfrontatif. Lalu sekarang FPDA untuk hadapi siapa?
FPDA sebenarnya duri dalam daging di Asia Tenggara. Hal itu juga karena kesalahan ASEAN sendiri, karena dulu ASEAN enggan melaksanakan kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan yang ada di antara negara-negara anggota lebih bersifat bilateral atau trilateral.
Sekarang ASEAN mau wujudkan ASEAN Community, yang salah satunya adalah ASEAN Security Community. Cuma masalahnya bagaimana itu bisa terwujud bila keamanan di kawasan Asia Tenggara masih diatur oleh pihak lain, yaitu FPDA. Celakanya lagi, ada negara-negara ASEAN yang merangkap anggota FPDA. Celaka berikutnya adalah Indonesia, dalam hal ini Departemen Luar Negeri, tenang-tenang saja dengan FPDA. Bagaimana mungkin agenda ASEAN Security Community akan terwujud bila FPDA masih eksis?
Kalau ASEAN ingin menjadi tuan rumah di Asia Tenggara, yah tamunya “diusir”. Tapi setelah ditelisik lebih dalam, kecenderungan politik luar negeri negara-negara ASEAN beda-beda. Ada yang bangga tidak kemana-mana alias sendirian, ada yang pro Washington, ada yang dekat sama Beijing, ada yang akrab dengan Moskow, ada yang mesra dengan London. So...where u go, ASEAN?

Potensi Non-Combatant Evacuation Operations Di Indonesia

All hands,
Salah satu operasi yang cukup sering digelar Angkatan Laut negara-negara maju selain Maritime Security Operations (MSO) adalah Non-Combatant Evacuation Operations (NOE Ops). NOE Ops biasanya digelar ketika di suatu negara terjadi konflik, yang mendorong negara-negara maju mengirimkan kapal perangnya untuk mengevaluasi warga negaranya serta warga asing lainnya dari wilayah konflik itu. Contohnya adalah Perang Lebanon Juli-Agustus 2006, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan India mengirimkan kapal perangnya ke lepas pantai Beirut untuk mengevakuasi warga negara mereka masing-masing dari sana.
Indonesia pernah hampir mengalami hal serupa waktu kerusuhan Mei 1998. Saat itu beberapa kapal perang Amerika Serikat sudah berada di perairan Laut Jawa dan sekitarnya, tinggal menunggu perintah dari Washington untuk mengevakuasi warganya dari Jakarta. Cuma perintah yang ditunggu itu nggak pernah turun, entah kenapa. Apakah karena Indonesia menyatakan keberatan atau kondisi Jakarta yang sudah kembali dikuasai aparat keamanan ataukah orang-orang asing di Jakarta (kecuali staf diplomatik esensial) sudah berhasil meninggalkan Jakarta lewat penerbangan komersial.
Contoh kasus itu menandakan bahwa Indonesia sangat potensial untuk menjadi sasaran NOE Ops. Komunitas asing banyak tersebar di sini, bukan saja di kota-kota besar, tapi juga di pedalaman. Lihat di Tembaga Pura yang menjadi lahan konsesi Freeport. Pengamanan Freeport bagi Amerika Serikat dilaksanakan oleh U.S. Pacom, dalam hal ini Armada Ketujuh Amerika Serikat. Kalau kondisi keamanan di sana bergolak dan mengancam investasi serta keselamatan warga Amerika Serikat, kapal-kapal perang Armada Ketujuh segera bergerak. Selain Armada Ketujuh, armada Angkatan Laut dan pesawat udara Australia juga siap bergerak ke sana untuk NOE Ops.
Wilayah potensial NOE Ops lainnya adalah Pulau Sumatera. Di pulau ini bukan saja kepentingan Amerika Serikat saja yang ada (tambang minyak), tapi juga kepentingan India. Di sini banyak tersebar komunitas India. India di dalam dokumen Strategi Militer Maritim India sudah menegaskan akan melindungi diaspora India yang berada di sekitar kawasan Samudera India.
Pihak lain yang akan ambil untung adalah Singapura. Atas nama negara-negara maju lain, dia akan gelar NOE di Pulau Sumatera. Kita kan tahu negeri kecil dan licik ini anggota Persemakmuran. Dia bisa beroperasi atas nama Persemakmuran, bisa pula atas nama FPDA.
Tantangan buat Indonesia adalah bagaimana menjamin stabilitas keamanan di wilayahnya, sehingga tidak tercipta peluang NOE Ops bagi negara-negara lain di sini. Jangan lagi kita jadikan wilayah kita sebagai ajang demonstrasi militer negara-negara lain, seperti pasca tsunami Aceh 26 Desember 2004.

Strategi Mandala

All hands,
Dalam organisasi pertahanan Amerika Serikat, terdapat Combatant Command Structure. Panglima tertingginya adalah POTUS, sedangkan pelaksana kebijakannya adalah SECDEF. POTUS itu sandi dari President of the United States, SECDEF itu Secretary of Defense alias Menhan. SECDEF membawahi dua jenis komando, yaitu Geographic Commands dan Functional Commands.
Geographic Command itu adalah komando militer yang membawahi kawasan-kawasan dunia. Sekarang terdapat enam Geographic Command, yaitu U.S. Centcom, U.S. Eucom, U.S. Pacom, U.S. Northcom, U.S. Southcom dan yang terbaru U.S. Africom. Adapun Functional Command mencakup Special Operations Command, Transportation Command, Strategic Command dan Joint Forces Command.
Geographic Command mempunyai apa yang disebut Combatant Commander’s Theater Strategy alias strategi mandala. Apa itu strategi mandala? Yaitu suatu strategi untuk mengkoordinasikan penggunaan kekuatan dan aktivitas militer lainnya yang mendukung strategi nasional yang tidak menggunakan kekuatan. Strategi mandala mengarahkan kegiatan militer mulai dari kerjasama dengan negara-negara lain di masa damai sampai dengan menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi ancaman dan rencana aksi menghadapi krisis. Dalam prakteknya, Combatant Commander akan berkoordinasi dengan U.S. State Department untuk menangani isu-isu keamanan di wilayah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, di tiap Markas Komando Combatant Commander terdapat semacam penasehat luar negeri dari Departemen Luar Negeri, dengan status Ambassador. Sang penasehat ini akan memberikan pandangan Departemen Luar Negeri terhadap isu-isu keamanan yang berkembang, sekaligus juga mendengarkan dan meneruskan aspirasi Combatant Commander ke atasan sang Ambassador di Washington.
Kata kuncinya adalah koordinasi. Koordinasi untuk mengamankan kepentingan nasional. Untuk mengamankan kepentingan nasional, pendekatan yang dianut oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, melibatkan semua instrumen kekuatan nasional. Instrumen militer saja tidak cukup, karena bagian terbesar isu keamanan tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan instrumen militer.
Bagaimana dengan Indonesia?

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Vs Stabilitas Perdamaian Dunia

All hands,
Awal Oktober 2008, peristiwa pembajakan MV Faina di perairan lepas Somalia menjadi sorotan internasional. MV Faina merupakan kapal berbendera Belize yang memuat sejumlah tank T-72 dan senjata lainnya yang dibeli Kenya dari Rusia. Saat dibajak MV Faina sedang berlayar menuju Kenya.
Merespon situasi itu, Armada Kelima Amerika Serikat segera mengirimkan kapal perusak USS Howard (DDG-83) untuk membayang-bayangi kapal yang dibajak itu. Bersama dua kapal perang dari negara-negara Eropa, nampaknya akan digelar operasi pembebasan melalui pendekatan kinetik alias kekerasan.
Masalah pembajakan di perairan Somalia dan sekitarnya sudah dianggap mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan dunia. Itulah mengapa Dewan Keamanan PBB, atas desakan Amerika Serikat, mengeluarkan resolusi S/Res/1816 (2008) pada 2 Juni 2008. Kasus MV Faina seolah membenarkan alasan dikeluarkannya resolusi itu.
Kalimat mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan dunia memang seringkali kontroversial dan mengundang perdebatan. Apakah suatu kasus di suatu wilayah dunia memang secara langsung mengancam stabilitas dan perdamaian dunia? Karena seringkali yang terancam itu cuma kepentingan negara-negara tertentu, yang notabene negara-negara besar dan punya kursi di Dewan Keamanan PBB.
Saya tidak mengatakan bahwa masalah pembajakan itu bukan ancaman, karena hal itu jelas merupakan ancaman terhadap terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun apakah semua ancaman itu otomatis merupakan ancaman pula terhadap stabilitas perdamaian dan keamanan dunia?
Kita harus waspada dengan hal-hal seperti ini. Sebab Indonesia mempunyai empat dari sembilan chokepoints internasional. Artinya ada kepentingan internasional, khususnya negara-negara maju, di perairan yurisdiksi Indonesia. Tentu kita tidak ingin perairan kita di-Dewan Keamanan-kan seperti perairan Somalia, bukan?

Peperangan Asimetris

All hands,
Secara garis besar, peperangan asimetris adalah peperangan antara dua pihak atau lebih dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Peperangan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dengan contoh yang legendaries adalah antara Nabi Daud AS dengan Thalut atau Goliath kata orang-orang Eropa. Sampai kini pun peperangan asimetris masih terus terjadi, demikian pula di masa depan. Peperangan yang digelar oleh Al Qaida terhadap Amerika Serikat adalah salah satu peperangan asimetris yang masih terus berjalan hingga sekarang.
Dalam berdiskusi soal peperangan asimetris, banyak pihak yang belum paham betul bentuk-bentuk atau jenis-jenis asimetris yang ada. Suatu peperangan dikatakan asimetris bila:
1. asimetris dalam hal kekuatan,
2. asimetris dalam hal persenjataan,
3. asimetris dalam hal organisasi.
4. asimetris dalam hal moralitas


Asimetris dalam hal kekuatan itu jelas menyangkut soal jumlah. Kekuatan militer yang kecil seringkali bisa mengalahkan kekuatan militer yang lebih besar. Banyak contohnya, baik dalam sejarah agama-agama dunia, khususnya agama Samawi alias yang mempunyai keterkaitan dengan Nabi Ibrahim AS, maupun sejarah-sejarah lainnya.
Asimetris dalam hal persenjataan itu sudah pasti soal jumlah maupun teknologi persenjataan. Contohnya adalah kelompok Hizbullah Lebanon yang sanggup bertempur 34 hari melawan Israel. Di tangan Hizbullah, militer Israel yang merupakan tentara terkuat di Timur Tengah seolah-olah tidak ada artinya. Tank Merkava rontok, INS Ahi Hanit kena rudal C-802, sistem komunikasi militer negeri Yahudi itu bisa dipenetrasi.
Asimetris dalam hal organisasi, contohnya banyak. Selain kasus Hizbullah vs Israel, juga Mujahiddin vs Uni Soviet dan Al Qaida vs Amerika Serikat. Organisasi para gerilyawan plus aktor non negara itu boleh dikatakan ”sederhana” bila dibandingkan dengan organisasi militer aktor-aktor negara yang menjadi lawan mereka.
Asimetris dalam hal moralitas, ini menyangkut soal semangat juang alias semangat tempur. Kasusnya lagi-lagi Hizbullah vs Israel dan Al Qaida vs Amerika Serikat. Para aktor non negara itu semangat tempurnya berkali-kali lipat dibandingkan lawan-lawan mereka yaitu aktor negara. Pada waktu Perang 34 hari di Lebanon Juli-Agustus 2008, di antara foto-foto yang terbit ke dunia internasional adalah tangisan para prajurit wajib militer Israel menghadapi gempuran roket Hizbullah yang nyaris tanpa henti setiap waktu. Tangisan itu menunjukkan kondisi moral atau semangat tempur mereka saat itu.
Untuk Indonesia, jenis peperangan asimetris seperti apa yang akan kita siapkan? Apakah keempat-empatnya atau dua saja atau satu saja atau tiga saja? Bersiaplah, karena peperangan itu secara militer telah ada di depan mata.

Pembangunan Kekuatan AL India

All hands,
Dalam Freedom to use the Seas: India’s Maritime Military Strategy, Bab VII membahas tentang Strategi Pembangunan Kekuatan. Disini dijelaskan tiga prinsip dasar pembangunan kekuatan laut India ke depan. Prinsipnya yaitu konsep kemandirian dan indigenesation, menghasilkan kesiapan tempur dan lompatan katak teknologi untuk menjembatani kesenjangan dengan negara maju dan akibat lanjutannya melalui investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur uji coba dan kemitraan dengan perguruan tinggi.
Guna mewujudkan pembangunan kekuatan Angkatan Laut India, negeri itu melaksanakan investasi pada sejumlah teknologi masa depan. Strategi Militer Maritim India menegaskan bahwa bidang investasinya meliputi teknologi informasi dan komunikasi, teknologi nano dan teknologi evolusioner. Teknologi evolusioner meliputi sumber daya pembangkit, teknologi propulsi, teknologi angkasa, teknologi senjata, teknologi targeting/navigasi presisi, wahana tanpa awak, simulator dan teknologi computing.
Dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut India, diidentifikasi adanya delapan faktor pendorong. Yaitu maritime domain awareness, enhanced reach and sustainability, operasi anti kapal selam, operasi anti (serangan) udara, operasi ekspedisionari, operasi gabungan, operasi khusus dan peperangan ranjau. Terkait dengan hal itu, pembangunan kekuatan laut akan senantiasa dituntun oleh tiga faktor yaitu perencanaan jangka panjang dan alokasi anggaran dan pembangunan kompetisi inti (pada galangan kapal, pabrik pesawat udara dan industri pertahanan).
Lalu lesson learned apa yang bisa ditarik oleh Indonesia dari sini? Pertama, kekuatan militer harus didukung oleh industri pertahanan yang kuat. Kedua, AL harus berpikir ke depan soal RMA (investasi teknologi oleh India karena soal RMA itu). Ketiga, pembangunan kekuatan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional kini dan ke depan.