Angkatan Laut dan Ways of Life

All hands,
Sadar atau tidak, bagi Angkatan Laut negara-negara maju, proyeksi kekuatan mereka bukan sekedar mengamankan kepentingan nasional, tapi juga ways of life. Mengamankan gaya hidup!!! Gaya hidup seperti apa?
Kalau kita mengacu pada Amerika Serikat, gaya hidup boros. Gaya hidup boros itu bisa kita lihat dari besaran kapasitas cc mobil-mobil buatan om Sam. Mobil-mobil keluaran Detroit itu pasti boros bahan bakar, dia konsumsi bahan bakar lebih besar daripada buatan Jepang misalnya.
Untuk itu, om Sam perlu amankan akses ke ladang minyak. Om Sam juga perlu amankan SLOC minyak itu. Itulah salah satu alasan mengapa U.S. Navy diproyeksikan ke kawasan SLOC dunia. Selain Amerika Serikat nggak mau berperang di wilayah kedaulatannya, dia juga mau hancurkan ancaman ketika masih jauh dari wilayahnya.
Pertanyaannya buat kita di Indonesia, apakah AL kita sudah dipandang sebagai instrumen untuk bukan saja mengamankan kepentingan nasional, tapi juga ways of life? Ways of life seperti apa? Kita negara kepulauan, otomatis transportasi antar pulau adalah vital. Para pedagang kita borong barang dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain. Sebaliknya pasok barang-barang juga ke Pulau Jawa.
Artinya, ways of life kita tergantung pada laut. Tanpa laut, kita bisa setengah hidup. Karena itu gangguan terhadap keamanan maritim bagi sama sebenarnya sama artinya dengan gangguan terhadap ways of life kita. Berapa banyak pedagang dari segala tingkatan yang akan menanggung rugi bila transportasi laut dari Sulawesi misalnya ke kawasan Indonesia Timur lainnya terputus karena ancaman keamanan maritim. Berapa banyak nelayan yang nggak bisa melaut karena itu? Semua itu akan menciptakan kemiskinan dalam waktu singkat.
Kembali ke pertanyaan tadi, apakah AL kita sudah dipandang sebagai instrumen untuk mengamankan ways of life kita?

Masih Inward Looking

All hands,
Bila kita perhatikan persepsi terhadap ancaman, sangat jelas bahwa kita yang ada di lingkungan pertahanan dan militer masih inward looking. Kita nggak terlalu peduli dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan itu belum dijadikan konsideran utama dalam pembangunan kekuatan kita. Sebagai contoh, Angkatan Laut negara lain di sekitar kita beli kapal selam, masih saja ada di kita yang nggak peduli.
Menurut saya, itulah hasil dari didikan masa lalu. Di masa lalu, intelijen dididik untuk inward looking. Gamblangnya, untuk amankan kekuasaan pemerintah. Jadi dia didoktrin untuk cari musuh dari dalam dan kurang perhatikan perkembangan lingkungan strategis.
Celakanya, sampai sekarang juga masih begitu. Laporan intelijen kita, sebagian berasal dari koran. Rekan-rekan di intelijen bilang itu intel koran. Ha...ha...ha...
Angkatan Laut yang lebih banyak berinteraksi dengan pihak asing di laut dituntut untuk selalu outward looking. Itu nggak mudah, karena kita harus ubah paradigma sebagai personel yang dulu didoktrin untuk inward looking. Akibat inward looking yah itu tadi...masa bodoh dengan perkembangan di luar.
Kondisi ini harus kita akhiri. Bagaimana pun, musuh kita dari luar. Bukan dari dalam. Sehari-hari kapal perang kita kan berinteraksi dengan kapal perang asing. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut asing di sekitar kita, sudah pasti akan mempunyai dampak terhadap kita. Dampak itu harus kita minimalisasi, dan bukan dengan kita bersikap masa bodoh.

Dukungan Logistik

All hands,
Kasus yang terjadi saat ini antara Departemen Pertahanan-TNI dengan Pertamina soal dukungan BBM mencerminkan bahwa ada yang salah dalam dukungan logistik kita. Yang salah itu tidak dapat dibatasi pada tataran bawah, tapi lebih pada tataran strategis. Pertamina lebih berpikiran bisnis ketika menghadapi Departemen Pertahanan-TNI, seolah-olah Departemen Pertahanan-TNI itu profit maker.
Itu artinya, yang paham soal vitalnya dukungan BBM buat kegiatan pertahanan cuma Departemen Pertahanan-TNI saja. Pertamina, walaupun dia BUMN, nggak mau ambil pusing. Dia berpikirnya profit maker.
Dia nggak mikir kalau dia hentikan dukungan BBM, kapal perang kita nggak bisa patroli di laut. Dia nggak mikir bahwa akibat tindakan dia, implikasi politiknya di laut sangat besar. Negeri ini bisa “dikeroyok” negara-negara lain di kawasan gara-gara dianggap nggak bisa amankan perairannya. Pertamina nggak mikir, kalau laut kita nggak aman, kapal-kapal tanker dia juga berpotensi besar untuk dibajak pihak lain.
Apapun alasannya, Pertamina sebagai BUMN mestinya tetap memasok BBM kepada Departemen Pertahanan-TNI. Departemen Pertahanan-TNI lembaga pemerintah dan negara kok, nggak akan mungkin kabur ke luar negeri kayak para pemilik bank yang dapat BLBI.
Pada sisi lain, harus kita akui bahwa manajemen logistik di Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan-TNI masih jauh dari sempurna. Kasus ini harus dijadikan pelajaran bagaimana menata logistik pertahanan yang lebih baik lagi di masa depan. Kita nggak kurang orang kok yang paham manajemen logistik militer. Cuma mungkin selama ini nggak diberdayakan.

Kecenderungan Skenario Latihan

All hands,
Di kawasan Asia Pasifik, terdapat beberapa latihan bersama (combined exercise) militer rutin yang menonjol, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Seperti CARAT, SEACAT, Cobra Gold, RIMPAC, Balikatan, Flash Iron dan Talisman Sabre. Dari berbagai latihan itu, salah satu yang menarik untuk diperhatikan adalah skenarionya.
Sebagian dari latihan itu mempunyai kemiripan skenario. Skenario yang dirancang mengasumsikan bahwa terdapat tantangan terhadap stabilitas kawasan dari sumber-sumber yang berbeda, namun terjadi di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Katakanlah terjadi instabilitas akibat konflik di negara X, yang kemudian instabilitas itu dimanfaatkan oleh aktor-aktor non negara dari luar negara X untuk ikut memperkeruh suasana.
Untuk merespon perkembangan itu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengambil inisiatif untuk melaksanakan operasi militer di negara X. Inisiatif itu dilakukan secara multilateral, namun kemudian melibatkan PBB.
Skenarionya biasanya demikian. Itu terlihat dalam skenario Talisman Sabre 2007 dan juga Cobra Gold 2008. Pertanyaannya, kenapa skenarionya demikian? Jawabannya sederhana, yaitu karena perkembangan lingkungan strategis memang demikian.
Menjadi menarik ketika skenario itu kita bandingkan dengan skenario latihan TNI. Kita sudah sama-sama paham bahwa skenario latihan TNI masih menganut model zaman baheula. Skenarionya selalu mengasumsikan adanya invasi dari luar terhadap Indonesia.
Karena Indonesia sebagian besar terlibat dalam latihan-latihan militer di kawasan, ada baiknya Indonesia menarik lesson learned. Salah satunya adalah mengubah skenario latihan ke depan menjadi lebih realistis.

Arti SLOC Bagi Jepang

All hands,
Sebagai negara industri, Jepang sangat berkepentingan dengan amannya sea lanes of communication (SLOC). Kalau SLOC-nya terganggu, pasokan minyak dari negara-negara Arab terganggu pula, yang berakibat gangguan langsung terhadap industri dan perdagangannya. Oleh sebab itu, Jepang mati-matian berupaya menjamin keamanan SLOC, termasuk yang berada di perairan yurisdiksi Indonesia, melalui berbagai inisiatif.
AL Jepang alias Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) mempunyai doktrin operasi 1.000 untuk mengamankan SLOC. 1.000 mil terhitung dari daratan utama Jepang terus turun ke selatan hingga ke perairan yurisdiksi Indonesia. Ketika ancaman keamanan maritim di Selat Malaka meningkat beberapa tahun lalu, negeri itu meluncurkan ReCAAP (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) dengan pilarnya yaitu information sharing, capacity building, and cooperative arrangements.
ReCAAP berlaku efektif 4 September 2006, saat sejumlah negara meratifikasinya. Sebagian besar negara-negara yang meratifikasi ReCAAP adalah negara-negara kecil yang selama ini banyak dibantu oleh Jepang, seperti Kamboja. Sejauh ini telah 14 negara menandatangani dan meratifikasi ReCAAP dan wadah kerjasama ini mempunyai ReCAAP Information Sharing Center (ISC) di Singapura. Indonesia nggak mau ikut karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah ketidaksenangan penempatan ISC di Singapura, padahal Singapura bukan barometer stabilitas keamanan maritim di Asia Tenggara.
Soal mengapa Jepang mati-matian mengamankan SLOC, sebenarnya ada alasan lainnya yang nggak diketahui oleh orang awam. Isu keamanan SLOC sebenarnya mempengaruhi pula karakteristik JSMSDF sejak awal berdirinya hingga saat ini. Penting untuk dipahami secara khusus bahwa isu keamanan SLOC bukan semata karena Jepang adalah negara industri yang tergantung pada pasokan energi dari wilayah lain, namun juga tidak lepas dari pengalaman pahit Jepang di masa Perang Dunia Kedua.
Salah satu kegagalan Imperial Japanese Navy (IJN) pada Perang Dunia Kedua adalah mengendalikan garis perhubungan lautnya dari ancaman musuh. Kegagalan mempertahankan garis perhubungan laut menimbulkan bencana pada ekonomi Jepang dan berimplikasi besar pada jalannya perang. Belajar dari kegagalan IJN di masa lalu, sejak kelahirannya JMSDF dirancang sedemikian rupa untuk melindungi garis perhubungan laut Jepang, sehingga kemudian lahir doktrin operasi 1.000 mil laut.
Jadi, pentingnya arti SLOC bagi Jepang bukan cuma karena dia negara industri yang tergantung pasokan bahan baku dari luar. Bukan pula sekadar karena menyangkut kelancaran perdagangan dia dengan negara-negara lain di seberang lautan. Tapi lebih karena pengalaman perang dia di masa lalu.

Kelanjutan Thousand-ship Navy

All hands,
Ketika Admiral Mike Mullen menjabat Chief of Naval of Operations, dalam 17th International Seapower Symposium di Newport tahun 2005, dia meluncurkan insiatif yang dikenal sebagai Thousand-ship Navy/Global Maritime Partnership. Konsep itu dikembangkan oleh Vice Admiral John G. Morgan Jr. dan Rear Admiral Charles Mortaglio.
Banyak pihak menganggap bahwa TSN merupakan batu pijakan bagi strategi maritim baru bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Admiral Mullen, TSN merupakan penataan keamanan maritim global yang dirancang untuk mensinergikan kemampuan-kemampuan maritim kolektif dari sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk keamanan secara keseluruhan pada domain maritim.
Apabila didalami, TSN didorong oleh globalisasi yang memerlukan jaminan akses yang bebas dan tak terganggu terhadap arus perniagaan dan menurunnya kemampuan U.S. Navy untuk melakukan pengendalian laut secara global. Oleh sebab itu, Amerika Serikat membutuhkan sekutu dan sahabat yang dapat diajak bekerjasama menjamin keamanan maritim secara global. Menurut penggagasnya, konsep itu akan membentuk kekuatan maritim global yang berpatroli di laut lepas dan mengamankan pelabuhan-pelabuhan dan waterways.
Satu di antara pertanyaan pertama tentang TSN adalah misi apa yang akan dilaksanakannya? Dalam sebuah kesempatan, Admiral Mullen memberikan penjelasan sebagai berikut:
"I’ve engaged with heads of navies from around the world, upward of 72 different countries, in the concept that I call a 1,000 ship Navy. It’s a thousand ships like-minded nation working to get at the emerging challenges of weapons of mass destruction, terrorist, drug, weapons, pirates, human trafficking and immigration. These are challenges we all have, and we need to work together that the sea-lanes are secure".

Respon negara-negara di dunia melalui Angkatan Lautnya masing-masing terhadap TSN beragam. Ada yang langsung setuju, ada pula yang reserve. Yang reserve mempertanyakan soal kedaulatan nasional masing-masing negara untuk berpatroli di wilayah perairannya sendiri. Ada kekhawatiran bahwa TSN akan melakukan patroli di perairan yurisdiksi negara-negara lain.
Sebagai jawaban atas kekhawatiran itu, U.S. Navy kemudian terbitkan Ten Guiding Principles for the "Navy of Navies":

• National sovereignty would always be respected.
• Nations, navies, and maritime forces would participate where and when they have common interests.
• The focus would be solely on security in the maritime domain: ports, harbors, territorial waters, maritime approaches, the high seas, and international straits, as well as the numerous exploitable seams between them.
• While no nation can do everything, all nations could contribute something of value.
• The TSN/GMP would be a network of international navies, coast guards, maritime forces, port operators, commercial shippers, and local law enforcement, all working together.
• Nations or navies having the capacity would be expected to help less capable ones increase their ability to provide maritime security in their own ports, harbors, territorial waters, and approaches.
• Nations or navies that need assistance would have to ask for it.
• Each geographic region would develop regional maritime networks.
• To be effective and efficient, the Global Maritime Partnership would have to share information widely; classified maritime intelligence would be kept to a minimum.
• This would be a long-term effort, but the security of the maritime domain demands that it start now.

Untuk mengoperasionalkan TSN, U.S. Navy menekankan pada peningkatan maritime domain awareness (MDA) melalui kolaborasi dan pertukaran informasi antar negara. Dan U.S. Navy nggak ragu untuk membantu capacity building Angkatan Laut negara-negara lain untuk MDA. Indonesia misalnya mendapatkan bantuan lewat Section 1206 yang berwujud Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) di Selat Malaka dan Selat Makassar.
Kini Admiral Mullen sudah digantikan oleh Admiral Gary Roughead. Admiral Mullen dipromosikan menjadi Chairman, of the Joint Chiefs of Staff. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan TSN? Selama kepemimpinan Roughead, sepertinya sang Laksamana kurang berminat lanjutkan promosikan TSN. Tetapi dalam prakteknya, U.S. Navy terus meningkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut di dunia untuk menjamin keamanan maritim. Kata kuncinya adalah freedom of navigation.

Senjata Tanpa Taktik

All hands,
Pengadaan alutsista AL kita masih sangat tergantung pada pasokan dan kemurahan hati pihak asing. Hal itu membuat posisi kita sebagai konsumen berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kalau produsennya bermurah hati, apa pun kita bisa dapat dari dia. Sedangkan kalau produsennya tinggi hati, yang kita dapat dari dia hanya sedikit.
Itu pula yang dialami oleh kita dalam pengadaan kapal selam dari Barat. Selama kita operasikan kelas U-209, Jerman nggak pernah kasih ilmu taktis kapal selam kepada kita. Jadi taktik kapal selam yang kita gunakan selama ini dalam mengoperasikan U-209 merupakan taktik yang kita dapat dari Uni Soviet waktu beli kelas Whiskey tahun 1959-1960. Dari taktik yang dikasihkan Uni Soviet kepada kita, terus kita kembangkan sendiri dengan mengambil pengalaman kita sendiri dan pengalaman negara-negara lain mengoperasikan kapal selam.
Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada makan siang gratis. Kenapa negara-negara Barat nggak mau kasih taktik kapal selam kepada kita? Menurut saya jawabannya karena Indonesia bukan termasuk sekutu mereka, sekedar kawan atau mitra. Sebagai perbandingan, Malaysia konon diberikan sebagian taktik kapal selam oleh Prancis. Singapura apalagi, dikasih sama Swedia.
Nggak aneh kalau negara-negara Barat terkejut waktu mereka tahu kita pakai ATP-28 untuk taktik kapal selam. Itu pun sebenarnya kita mencuri. Kalau nggak mencuri, mana kita akan dikasih. Jadi ATP-28 itu dalam prakteknya kita padukan dengan taktis kapal selam dari Uni Soviet/Rusia.
Sekarang kita sedang tunggu keputusan pemerintah soal pengadaan kapal selam baru. Apakah dari Rusia dengan kelas Kilo atau Korea Selatan dengan kelas Changbogo/lisensi U-209. Kalau dapat dari Rusia, kemungkinan untuk kita mendapatkan taktik termutakhir kapal selam terbuka lebar. Sedangkan dari Korea Selatan, saya pesimis. Dengan berasumsi bahwa dia dapat taktik kapal selam dari Barat atas ijin Amerika Serikat, belum tentu Amerika Serikat ijinkan taktik itu ”dibagi” kepada Indonesia.