Angkatan Laut Dan Promosi Nilai-nilai Bangsa

All hands,

Angkatan Laut sejak berabad silam telah menjadi salah satu instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa. Promosi itu bisa dalam bentuk kekerasan, bisa pula dalam bentuk yang lunak. Di era kekinian, penggunaan Angkatan Laut sebagai instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa terus berlangsung. Promosi itu berlangsung di masa damai dan seringkali luput dari perhatian publik.

Di Amerika Serikat, Angkatan Laut menjadi instrumen untuk promosi demokrasi dan HAM. Angkatan Laut juga merupakan instrumen untuk mempromosikan tatanan internasional yang diimpikan, diinginkan dan dirancang suatu negara. Angkatan Laut pula salah satu instrumen untuk mempromosikan simbol kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa, misalnya dengan memamerkan kapal perang buatan sendiri dalam penyebaran kekuatan ke luar negeri. Kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa landasannya adalah ketekunan dan kerja keras bangsa tersebut. Hal-hal seperti itulah yang dipromosikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ke seluruh dunia.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional yang lebih bersifat regional, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara teoritis Angkatan Laut negeri ini bisa menjadi instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai bangsa Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Alias mempromosikan soft power menggunakan aset hard power, bukan sebatas promosi soft power di ruang seminar hotel yang dingin dan lengkap dengan beragam hidangan makanan dan minuman yang mengundang selera. Cuma masalahnya, nilai-nilai apa yang hendak dipromosikan oleh Angkatan Laut? Pertanyaan itu yang harus menjawab adalah pemerintah. Pertanyaan pokoknya sebenarnya sederhana, yaitu masihkah bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai fundamental? Kalau sudah tidak ada, lantas apa yang hendak dipromosikan?

Soft Power Ala Angkatan Laut Amerika Serikat

All hands,

Naval Operations Concept 2010 mengulas pula tentang penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk promosi soft power. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu disamakan dulu persepsi tentang soft power yang dimaksud. Soft power adalah demonstrasi nilai-nilai suatu bangsa dengan menggunakan semua aset nasional yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah kekuatan Angkatan Laut. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman di Indonesia yang salah kaprah di mana soft power seolah-olah adalah lawan dari hard power. Makanya di negeri ini pembangunan kekuatan militer tidak digenjot karena dinilai tidak terlalu penting, sebab berasumsi bahwa dengan soft power saja kepentingan nasional ---termasuk di dalamnya nilai-nilai alias values--- dapat diamankan.

Dalam Naval Operations Concept 2010, humanitarian assistance and disaster relief merupakan salah satu kemampuan inti U.S. Navy. HADR adalah instrumen untuk promosi soft power Broer Sam. Untuk melaksanakan HADR, dipergunakanlah aset Angkatan Laut berupa kapal perang dan pesawat udara. Aset Angkatan Laut adalah simbol dari hard power.

Dari praktek itu jelas bahwa pemahaman menyingkir hard power dalam kehidupan suatu bangsa dan bertumpu sepenuhnya pada soft power guna meraih prestise di dunia internasional adalah kesalahan besar. Soft power minus dukungan hard power hanya ada di alam mimpi, namun tak ada di alam nyata. Celakanya, sebagian elit bangsa Indonesia hidup di alam mimpi itu. Soft power tanpa hard power adalah bagaikan diplomat yang jago "membunuh" lawannya di meja diplomasi, tetapi di belakang sang diplomat tidak ada kekuatan atau instrumen lain yang bersifat memaksa dan menghukum andaikan lawannya gagal "dibunuh" di meja perundingan.

Naval Operations Concept 2010

All hands,
Pada akhir Mei 2010 Angkatan Laut Amerika Serikat menerbitkan Naval Operations Concept 2010. Terakhir kali kekuatan laut Uwak Sam menerbitkan dokumen serupa pada 2006. Dibandingkan dengan Naval Operations Concept 2006, Naval Operations Concept 2010 memiliki beberapa perbedaan signifikan.

Pertama, aktor yang tercakup dalam Naval Operations Concept. Naval Operations Concept 2010 melibatkan tiga pihak yaitu U.S. Navy, U.S. Marine Corps dan U.S. Coast Guard. Dalam dokumen serupa yang diterbitkan 2006, yang terlibat cuma aktor yang berada di bawah Departemen Angkatan Laut, yaitu U.S. Navy dan U.S. Marine Corps.

Kedua, acuan Naval Operations Concept. Sangat jelas tampak bahwa A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower yang diterbitkan pada Oktober 2007 mewarnai konsep operasi dalam Naval Operations Concept 2010. Kemampuan inti Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu forward presence, maritime security, humanitarian assistance and disaster relief, sea control, power projection dan deterrence merupakan fokus dalam konsep operasi Angkatan Laut terbaru.

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari situ? Pertama, Angkatan Laut Amerika Serikat taat hirarki. Semua kebijakan tentang Angkatan Laut selalu mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi. Naval Operations Concept 2010 selain mengacu pada A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, juga merujuk pada strategi maritim dan strategi keamanan nasional.

Kedua, kontinuitas kebijakan. Sebagian dari acuan Naval Operation Concept 2010 merujuk pada kebijakan yang dilahirkan oleh administrasi George W. Bush. Hal itu menandakan bahwa meskipun rezim di Gedung Putih berganti, selalu ada kontinuitas kebijakan menyangkut keamanan nasional, termasuk Angkatan Laut di dalamnya. Siapa pun yang menjadi orang nomor satu yang wajib dilindungi oleh U.S. Secret Service, kepentingan nasional Amerika Serikat akan terus dikedepankan.

Indonesia Dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010

All hands,
Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Indonesia disebut dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat. Kini dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, Indonesia disebut satu kali dalam dokumen itu. Hanya segelintir negara di dunia yang disebut dalam strategi keamanan nasional tersebut dan Indonesia adalah satu di antaranya. Penyebutan Indonesia dalam dokumen yang diterbitkan oleh administrasi Obama tidak dalam konotasi negatif, sebaliknya berada dalam bingkai positif.
Kalimat lengkapnya di hal.3 adalah sebagai berikut “We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—includ­ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game”. Selanjutnya soal emerging centers of influence dielaborasi di hal.44, yang mana Indonesia dianggap menjadi mitra yang semakin penting (bagi Amerika Serikat) dalam berbagai isu dunia, termasuk keamanan maritim di dalamnya

Mungkin sebagian pihak gembira di Indonesia dengan penyebutan itu, namun akan lebih bijaksana bila menyikapinya dengan introspeksi diri. Substansi dari introspeksi diri tersebut adalah Indonesia akan lebih diperhitungkan oleh Amerika Serikat dibandingkan saat ini apabila mempunyai kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut, yang lebih kuat guna menjaga keamanan nasionalnya dan sekaligus mengamankan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia bisa menjadi "mitra" Amerika Serikat di kawasan ini bila mempunyai Angkatan Laut yang kuat dengan sistem senjata yang lebih modern dan mampu interoperable dengan negara-negara lain.
Menjaga stabilitas keamanan kawasan sama artinya dengan “membantu” Amerika Serikat menjaga stabilitas. Dengan “membantu” Amerika Serikat, Uwak Sam tidak punya alasan untuk banyak “cawe-cawe” di Asia Tenggara. Indonesia harus memainkan peran itu, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara adalah wilayah Indonesia, bukan wilayah Negeri Tukang Klaim ataupun wilayah negeri penampung koruptor asal Indonesia.
Penyebutan Indonesia dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat hendaknya tidak diterjemahkan pula sebagai keberhasilan soft power. Penyebutan itu karena ada seorang berdarah Indonesia yang melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan dan menjadi anggota tim penyusun dokumen tersebut. Kalau ada klaim bahwa penyebutan itu adalah keberhasilan soft power, nampaknya itu sebuah kesalahan besar.

Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010

All hands,
Pemerintahan Barack Obama pada akhir Mei 2010 telah menerbitkan dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dengan strategi serupa yang dianut oleh administrasi Presiden Bush? Secara substansial tidak ada, karena baik Obama, Bush atau siapapun yang menduduki Gedung Putih akan senantiasa mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Kalaupun ada perbedaan antara Obama dengan Bush, hal itu hanya terletak pada cara alias ways, sementara means dan ends-nya tetap sama.
Ada banyak hal yang bisa diulas mengenai Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Satu di antaranya tentang kepentingan nasional Amerika Serikat. Menurut dokumen kebijakan tersebut, terdapat empat kepentingan nasional Amerika Serikat yang abadi. Yaitu keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tatanan internasional.
Kepentingan keamanan menyangkut the security of the United States, its citizens, and U.S allies and partners. Prosperity, yaitu tentang a strong, innovative, and growing U.S. economy in an open international economic system that promotes opportunity and prosperity. Untuk nilai-nilai yakni respect for universal values at home and around the world. Sedangkan soal tatanan internasional adalah an international order advanced by U.S. leadership that promotes peace, security, and opportunity through stronger cooperation to meet global challenges.
Dari empat kepentingan nasional Broer Sam yang abadi itu, nampak jelas bahwa Amerika Serikat akan terus bertindak sebagai sheriff dunia. Masalahnya adalah apakah Broer Sam berhasil sebagai sheriff dunia? Untuk mencari jawabannya tidak sulit, lihat saja kasus di Somalia, Afghanistan, Irak dan berbagai belahan dunia lainnya di mana ada jejak Broer Sam. Apakah Broer Sam berhasil menangani masalah di negeri-negeri itu?

Terkait dengan Indonesia, mesti diidentifikasi dengan cermat celah mana yang bisa dimasuki oleh Amerika Serikat atas nama mengamankan kepentingan nasionalnya. Bila tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas, yang akan timbul adalah kerugian terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Bekerja Dalam Ruang Yang Tidak Lengkap

All hands,
Kasus sengketa wilayah maritim di Laut Sulawesi dapat dijadikan contoh soal hubungan antara kebijakan, strategi dan operasi. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi klaim Negeri Tukang Klaim adalah mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk di perairan Laut Sulawesi. Kebijakan itu kemudian diterjemahkan oleh militer Indonesia dengan menyebarkan kekuatan lautnya ke wilayah perairan sengketa. Penyebaran kekuatan Angkatan Laut bukan suatu hal yang salah, tetapi masalahnya terjadi suatu ruang kosong yang menghubungkan antara kebijakan dan operasi.
Ruang kosong itu bernama strategi. Kebijakan pemerintah Indonesia soal klaim di Laut Sulawesi semestinya diturunkan terlebih dahulu dalam bentuk strategi. Katakanlah namanya Strategi Nasional Menghadapi Sengketa Perbatasan Maritim Di Laut Sulawesi. Dari strategi itu baru kemudian dijabarkan dalam lingkup operasi, di antaranya penyebaran kekuatan Angkatan Laut. Masalahnya, strategi itu tidak ada hingga detik ini.
Sebagai perbandingan, pelajari kebijakan Amerika Serikat dalam perang terhadap teror. Kebijakan pemerintahan di Gedung Putih untuk menumpas habis terorisme dijabarkan dalam National Military Strategic Plan for the War on Terrorism. Selanjutnya strategi itu diturunkan dalam bentuk operasional, di antaranya mengirimkan kekuatan militer Amerika Serikat ke Afghanistan dan Filipina.
Singkat kata, ada yang keliru dalam benang merah antara kebijakan, strategi dan operasi di Indonesia. Sebenarnya masalah di Laut Sulawesi hanya satu contoh kasus saja. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh dan masih terjadi di Irian Jaya alias Papua. Pernah pula berlangsung di Timor Timur.
Pertanyaannya, mengapa penyakit itu terus berlangsung dan diwariskan secara genetik? Jawabannya singkat, banyak pihak terkait di negeri ini yang tidak paham soal policy and strategy.

Angkatan Laut Dan Perang

All hands,
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut salah satunya dirancang untuk menghadapi perang. Mengenai seberapa mampu suatu Angkatan Laut didesain untuk menghadapi perang, semuanya tergantung pada pemerintah sebagai pemegang saham Angkatan Laut. Memang bukan hal yang mudah untuk memprediksi kapan perang akan terjadi. Kalau pun tidak terjadi perang dalam suatu jangka waktu tertentu, Angkatan Laut masih punya bisnis lain yaitu menangani isu keamanan maritim dan diplomasi Angkatan Laut. Inilah yang membedakan Angkatan Laut dengan kekuatan militer lainnya, di mana dalam masa damai Angkatan Laut tidak pernah “menganggur”.
Mengenai perang itu sendiri, satu pemahaman mendasar yang harus berada di benak setiap personel Angkatan Laut, khususnya perwira, adalah perang merupakan domain politik. Kapan Angkatan Laut harus berperang, siapa musuhnya dan di mana Angkatan Laut akan berperang ditentukan oleh pemimpin bangsa. Perang adalah ranah politik, adapun militer ---termasuk Angkatan Laut--- merupakan instrumen pemerintah dalam perang yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya merumuskan dengan jelas siapa musuh negeri ini dalam suatu kerangka waktu. Dengan demikian, pembangunan kekuatan laut tidak lagi meraba-meraba siapa musuh yang akan dihadapi. Apakah musuhnya berbentuk aktor negara ataukah aktor non negara, hal itu bukan masalah. Yang penting dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut siapa yang akan dihadapi harus jelas dan tidak samar-samar.