All hands,
Seperti telah diduga sebelumnya, ambisi Departemen Pertahanan untuk memberdayakan industri pertahanan nasional dalam rangka mendukung kebutuhan sistem senjata Angkatan Bersenjata, termasuk sistem senjata Angkatan Laut, belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Kesiapan industri pertahanan nasional dalam rangka mewujudkan ambisi tersebut tidak sesuai harapan, dengan contoh kasus proyek LPD yang merupakan co-production dengan galangan kapal Korea Selatan. Sebagaimana halnya kapal pertama yang dibangun di galangan perkapalan nasional yang jadwal penyerahannya tidak sesuai kontrak awal sekaligus kualitas kerjanya tak sesuai dengan harapan, kapal kedua (dan terakhir) yang dibangun pula di galangan perkapalan itu dipastikan jadwal penyerahannya tidak sesuai kontrak.
Tentang jadwal penyerahan yang molor tentu saja harus dirunut ke proses produksi itu sendiri. Adanya berbagai masalah dalam proses produksi berdampak pada penyerahan kapal perang yang tak sesuai kontrak. Permasalahan dalam proses produksi pada dasarnya akar masalahnya sama, yaitu ketidaksiapan sistem produksi di galangan itu. Adapun ketidaksiapan sistem produksi apabila dirunut lebih jauh disebabkan oleh minimnya modernisasi galangan perkapalan itu oleh pemerintah. Modernisasi galangan tersebut membutuhkan modal besar, sehingga di situ butuh anggaran khusus dari pemerintah.
Ke depan, ada ambisi agar galangan perkapalan itu memproduksi PKR. Terkait dengan hal tersebut, galangan itu hendaknya memperhatikan rekomendasi temuan audit galangan perkapalan Belanda yang akan menjadi mitra utama dalam pembuatan kapal perang jenis fregat tersebut. Soal rekomendasi itu, sebelumnya pernah disinggung sebelumnya dalam situs ini. Kasus kapal LPD dengan rekomendasi dari galangan perkapalan Belanda itu sebenarnya memiliki benang merah, yaitu ketidaksiapan galangan perkapalan nasional untuk memproduksi kapal perang sesuai standar internasional plus tepat waktu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN.
3 komentar:
inti utama, orang dephan dan para jendral jangan ngusilin uang pembangunan kapal,............pasti lancar, itu penyakit utama boz.............kalo modernisasi itu mah alasan subyektif.................
boz pernah pegang proyek gak?????
semua di Indonesia seperti itu, paing parang tentara sama kepolisian.
kalau masalah proyek semua sama ga sipil ga aparat semua minta jatah nah gimana mau maksimal kalau minta jatah, tanya sama pelaksana proyek ada ga yg bersih dari ganguan aparat dalam penyelesaian kontrak ? ada aparat datang ke kantor pelaksana proyek eh pulangnya minta oleh oleh alat olah raga
janganbanyak omong kalian semua, kita liat saja nanti hasilnya
Posting Komentar