All hands,
Di antara agenda kerjasama ADMM+ adalah HADR. Ambisinya, ADMM akan menyiapkan suatu standby force untuk HADR. Ambisi itu boleh saja, akan tetapi hendaknya tetap realistis dengan kondisi nyata di lapangan.
Pertama, standby force pasti akan menyinggung soal komando dan kendali. Isu komando dan kendali akan terkait langsung dengan kedaulatan suatu negara. Soal kedaulatan masih sensitif di lingkungan ASEAN. Misalnya, apakah Singapura rela menempatkan komando dan kendali pasukannya untuk HADR di bawah Indonesia?
Kedua, eksistensi standby force. Adanya standby force menunjukkan bahwa kekuatan tersebut disiapkan untuk merespon suatu bencana. Artinya, operasi HADR yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat reaktif. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam kerjasama HADR perlu berpikir ulang tentang hal ini.
Perlu diketahui bahwa HADR bukan sekedar reaktif saja, tetapi ada pula yang proaktif. Bentuk proaktif selama ini sebenarnya sudah dipraktekkan di Indonesia oleh Angkatan Laut dalam bentuk Ops Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Ada baiknya bila Indonesia dalam ADMM+ mempromosikan pula pengalamannya dalam operasi proaktif dengan salah satu studi kasus adalah Ops SBJ. Pengalaman Indonesia dalam SBJ bisa menjadi modalitas dalam kerjasama HADR, bahkan Jakarta sebaiknya menggagas pula operasi HADR proaktif masuk dalam cakupan kerjasama itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar