All hands,
Menyangkut pengadaan alutsista, Indonesia harus sadar bahwa dirinya adalah konsumen dan penuh ketergantungan dari negara-negara lain. Apabila kita sudah bersikap bahwa dalam pengadaan senjata tertentu dari negara x, maka seluruh komponen nasional harus mendukung. Tekanan pasti akan datang dari negara besar yang kurang suka dengan pengadaan itu dan bentuk tekanan itu bisa beragam.
Salah satu hal krusial dalam pengadaan senjata, khususnya alutsista AL kita, adalah sumber-sumber otorisasi keuangan dikuasai oleh kelompok tertentu yang bagi sebagian kalangan dinilai sebagai antek lembaga keuangan internasional tertentu yang didukung oleh negara besar tertentu. Misalnya masalah kredit US$ 1 milyar dari Rusia, salah satu critical uncertainties-nya adalah dalam urusan bagaimana pengaturan kredit itu. Otoritas pengaturan kredit itu di Indonesia kan bukan di Departemen Pertahanan, tapi di Departemen Keuangan.
Di situ yang bisa jadi pintu masuk bagi negara besar tertentu untuk menghambat realisasi kredit US$ 1 milyar, bahkan menggagalkannya. Supaya tidak gagal dibutuhkan konsistensi dari para pejabat yang punya otorisasi di bidang keuangan. Selain itu, Departemen Pertahanan harus menekan terus soal itu.
Lepas dari pro kontra soal biaya operasi dan pemeliharaan alutsista asal Rusia, saat ini pilihan dari Rusia adalah pilihan paling rasional dari segi politik dan finansial. Kita harus sadar bahwa nggak ada pilihan yang ideal sepanjang kita masih berstatus sebagai konsumen.
Menyangkut pengadaan alutsista, Indonesia harus sadar bahwa dirinya adalah konsumen dan penuh ketergantungan dari negara-negara lain. Apabila kita sudah bersikap bahwa dalam pengadaan senjata tertentu dari negara x, maka seluruh komponen nasional harus mendukung. Tekanan pasti akan datang dari negara besar yang kurang suka dengan pengadaan itu dan bentuk tekanan itu bisa beragam.
Salah satu hal krusial dalam pengadaan senjata, khususnya alutsista AL kita, adalah sumber-sumber otorisasi keuangan dikuasai oleh kelompok tertentu yang bagi sebagian kalangan dinilai sebagai antek lembaga keuangan internasional tertentu yang didukung oleh negara besar tertentu. Misalnya masalah kredit US$ 1 milyar dari Rusia, salah satu critical uncertainties-nya adalah dalam urusan bagaimana pengaturan kredit itu. Otoritas pengaturan kredit itu di Indonesia kan bukan di Departemen Pertahanan, tapi di Departemen Keuangan.
Di situ yang bisa jadi pintu masuk bagi negara besar tertentu untuk menghambat realisasi kredit US$ 1 milyar, bahkan menggagalkannya. Supaya tidak gagal dibutuhkan konsistensi dari para pejabat yang punya otorisasi di bidang keuangan. Selain itu, Departemen Pertahanan harus menekan terus soal itu.
Lepas dari pro kontra soal biaya operasi dan pemeliharaan alutsista asal Rusia, saat ini pilihan dari Rusia adalah pilihan paling rasional dari segi politik dan finansial. Kita harus sadar bahwa nggak ada pilihan yang ideal sepanjang kita masih berstatus sebagai konsumen.
1 komentar:
Benar, sy jg cenderung utk bersikap skeptis terhdp orang2 Depkeu, krn terlalu berlebihan dlm menginterpretasikan aturan. Yg membuat aturan dia sendiri, knp gk bs dipermudah?. Jangan2 visinya mereka adalah "Kenapa dipermudah, kl bisa dipersulit?"
Angkatan dan Dephan hrs lebih BERANI omong waktu sidang Kabinet, kl tdk kt sm saja membiarkan 'uncertainity"..ini.
Posting Komentar