All hands,
Salah satu bentuk interaksi antar Angkatan Laut adalah melalui latihan bersama, baik bilateral maupun multilateral. Latihan bersama Angkatan Laut mencerminkan bukan saja tingkat hubungan antar Angkatan Laut, tetapi juga antar negara. Namun tesis ini belum tentu berlaku di Indonesia yang kebijakan luar negerinya tidak jelas.
Sampai saat ini, belum ada panduan yang jelas mengenai latihan apa yang bisa diikuti oleh Angkatan Laut dan mana yang tidak boleh diikuti. Panduan itu semestinya ada, karena Departemen Pertahanan secara garis besar telah memberikan lampu hijau latihan bersama dengan negara-negara lain. Panduan itu idealnya merupakan “kesepakatan” antara kebijakan pertahanan dengan kebijakan luar negeri.
Sangat disayangkan selama ini panduan itu tidak ada. Akibatnya bagi Angkatan Laut, kadang tidak jelas mana latihan yang boleh diikuti, mana yang tidak. Sebagai contoh, bagaimana sikap Departemen Luar Negeri terhadap partisipasi Angkatan Laut dalam latihan multilateral? Tahun 2008, salah satu latihan multilateral yang kita ikuti adalah RIMPAC 2008 Exercise, di mana kita kirim kekuatan untuk terlibat aktif. Jadi bukan sekedar jadi pengamat.
Akar masalah dari semua itu adalah tidak padunya antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Hal itu berimbas terhadap Angkatan Laut dalam interaksinya dengan mitranya di luar negeri. Sampai kapan ketidakpaduan itu akan terus berlangsung? Mungkin sampai ada pemerintahan yang berani rumuskan strategi keamanan nasional.
Salah satu bentuk interaksi antar Angkatan Laut adalah melalui latihan bersama, baik bilateral maupun multilateral. Latihan bersama Angkatan Laut mencerminkan bukan saja tingkat hubungan antar Angkatan Laut, tetapi juga antar negara. Namun tesis ini belum tentu berlaku di Indonesia yang kebijakan luar negerinya tidak jelas.
Sampai saat ini, belum ada panduan yang jelas mengenai latihan apa yang bisa diikuti oleh Angkatan Laut dan mana yang tidak boleh diikuti. Panduan itu semestinya ada, karena Departemen Pertahanan secara garis besar telah memberikan lampu hijau latihan bersama dengan negara-negara lain. Panduan itu idealnya merupakan “kesepakatan” antara kebijakan pertahanan dengan kebijakan luar negeri.
Sangat disayangkan selama ini panduan itu tidak ada. Akibatnya bagi Angkatan Laut, kadang tidak jelas mana latihan yang boleh diikuti, mana yang tidak. Sebagai contoh, bagaimana sikap Departemen Luar Negeri terhadap partisipasi Angkatan Laut dalam latihan multilateral? Tahun 2008, salah satu latihan multilateral yang kita ikuti adalah RIMPAC 2008 Exercise, di mana kita kirim kekuatan untuk terlibat aktif. Jadi bukan sekedar jadi pengamat.
Akar masalah dari semua itu adalah tidak padunya antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri. Hal itu berimbas terhadap Angkatan Laut dalam interaksinya dengan mitranya di luar negeri. Sampai kapan ketidakpaduan itu akan terus berlangsung? Mungkin sampai ada pemerintahan yang berani rumuskan strategi keamanan nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar