Makanya Sipil Jangan Terjun Ke Laut

All hands,

Kasus ditangkapnya petugas perikanan Indonesia oleh polisi Negeri Tukang Klaim hendaknya menjadi pelajaran seri berikutnya bagi kalangan sipil di Indonesia masih terus berkeras hati untuk terlibat dalam pengamanan di laut. Entah itu dari unsur pegawai negeri sipil maupun polisi, sebab keduanya adalah sipil. Meskipun polisi memegang senjata, tetap saja mereka adalah sipil dan tidak bisa digolongkan sebagai militer.

Pembagian di dunia cuma mengenal ada dua klasifikasi yaitu sipil dan militer. Kalau pihak yang digolongkan sebagai militer sudah jelas, tentu kelompok lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi militer adalah sipil. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu dengan status masing-masing pihak.

Terkait dengan kasus tersebut, ke depan pemerintah hendaknya mengatur ulang tentang keterlibatan sipil dalam pengamanan laut. Solusinya sederhana, yaitu sipil apapun instansi dan seragamnya tidak boleh terjun ke laut. Pengecualiannya adalah Coast Guard yang kini dikenal sebagai KPLP yang secara universal memang diberi kewenangan menegakkan hukum di laut.

Kecuali KPLP, penegakan hukum di laut di negeri ini hanya boleh dilakukan oleh Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut yang menegakkan hukum, kasus seperti yang menimpa sipil Indonesia tidak akan pernah terjadi. Sebab mereka tidak akan berani terhadap kapal perang Angkatan Laut, sebaliknya mereka tidak akan pandang kapal sipil Indonesia.

Kasus yang seperti itulah yang harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Singkatnya, tidak ada ruang bagi sipil untuk terjun ke laut untuk pengamanan laut, kecuali Coast Guard. Kalau negeri ini tidak ingin dipermalukan di laut, sipil harus keluar dari laut kecuali KPLP.