18 November 2010

Agenda Keamanan Maritim Harus Domain Indonesia

All hands,
Adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan ketika Indonesia dalam rangka kepemimpinan ASEAN 2011, termasuk di ADMM, salah satu prioritasnya dalam kerjasama ADMM adalah berfokus menjadi focal point pada operasi pemeliharaan perdamaian. Adapun isu keamanan maritim "diserahkan" kepada Negeri Tukang Klaim dan negeri penindas Aborigin. Seperti diketahui, pertemuan ADMM+ di Hanoi Oktober 2010 lalu telah menyepakati lima agenda prioritas kerjasama ADMM+.
Merupakan suatu kesalahan besar ketika Indonesia menyerahkan focal point agenda kerjasama keamanan maritim kepada pihak lain. Sebab pemilik perairan terluas di Asia Tenggara bukan Negeri Tukang Klaim, bukan pula negeri penindas Aborigin. Pemiliknya hanya satu yaitu Indonesia!!! Artinya, Indonesia harus menjadi penata keamanan maritim di kawasan. Harus diingat bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara ditentukan oleh kondisi keamanan maritim di Indonesia, bukan oleh operasi pemeliharaan perdamaian.
Singkatnya, seandainya Indonesia tidak berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian pun, stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia sama sekali tidak terancam. Tetapi ketika Indonesia dinilai tidak mampu menjaga keamanan maritim di wilayahnya, stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia terancam. Bertolak dari kondisi itu, seharusnya pengambil keputusan di Indonesia berpikir secara bijak, senantiasa mengacu pada kepentingan nasional dan berdasarkan kesadaran geografis dalam menentukan langkah Indonesia selama kepemimpinan ADMM+.

Tidak ada komentar: