All hands,
Pertanyaan utama yang wajib diajukan adalah perlu berapa kasus lagi serupa kasus Laut Sulawesi agar AL kita dibangun oleh pemerintah? Salah satu indikator pembangunan Angkatan Laut adalah modernisasi kapal perang, sebab eksistensi Angkatan Laut dilihat dari kehadiran unsur kapal perang di laut (naval presence). Bukan kapal perang yang tambat di pangkalan, tak juga bertebarannya pangkalan Angkatan Laut di mana-mana, tidak pula banyaknya personel Angkatan Laut.
Saat masalah di Laut Sulawesi muncul pertama kali pada Februari-Maret 2005, pengambil keputusan politik di eksekutif dan yudikatif menjanjikan modernisasi kekuatan AL kita. Ketika masalah yang sama mencuat kembali pada Mei-Juni 2009 dan masa jabatan mereka hampir selesai, agak sulit mencari bukti bahwa janji-janji itu sudah dipenuhi atau tengah dipenuhi. Betul terhitung sejak 2005 sampai sekarang ada beberapa kapal perang baru di susunan tempur AL kita, akan tetapi itu merupakan realisasi kontrak yang ditandantangani sebelum 2005.
Dari situlah muncul pertanyaan perlu berapa kasus lagi serupa kasus Laut Sulawesi agar AL kita dibangun oleh pemerintah? Sepertinya kasus Laut Sulawesi masih belum bisa menggedor kebijakan pemerintah untuk membangun AL. Berarti diperlukan masalah-masalah serupa agar gedoran tersebut lebih kuat.
Indonesia masih mempunyai beberapa masalah klaim maritim dengan negara lain di sekitarnya. Negeri ini masih pula berbeda pendapat dengan beberapa negara soal ALKI, termasuk permintaan ALKI Timur-Barat. Sepertinya masalah-masalah seperti itu harus dipicu agar muncul ketegangan seperti di Laut Sulawesi. Biar Indonesia menghadapi dua atau tiga wilayah kontinjensi sekaligus.
Dari situ bisa dilihat bagaimana reaksi pengambil keputusan politik. Apakah masih akan bersuara dengan nada-nada yang normatif dan membosankan ataukah buru-buru merealisasikan modernisasi kekuatan laut? Ada pihak di luar sana yang berpikiran nakal, berpendapat bahwa mungkin AL perlu meniru cara AD di masa lalu, yaitu merekayasa konflik agar ada alasan untuk pembangunan kekuatan. Sebab dengan cara-cara yang normal, bahkan ketika muncul masalah di Laut Sulawesi, tetap saja pembangunan kekuatan laut sebatas retorika politik dan program di atas kertas yang tidak ada bukti di alam nyata.
Pertanyaan utama yang wajib diajukan adalah perlu berapa kasus lagi serupa kasus Laut Sulawesi agar AL kita dibangun oleh pemerintah? Salah satu indikator pembangunan Angkatan Laut adalah modernisasi kapal perang, sebab eksistensi Angkatan Laut dilihat dari kehadiran unsur kapal perang di laut (naval presence). Bukan kapal perang yang tambat di pangkalan, tak juga bertebarannya pangkalan Angkatan Laut di mana-mana, tidak pula banyaknya personel Angkatan Laut.
Saat masalah di Laut Sulawesi muncul pertama kali pada Februari-Maret 2005, pengambil keputusan politik di eksekutif dan yudikatif menjanjikan modernisasi kekuatan AL kita. Ketika masalah yang sama mencuat kembali pada Mei-Juni 2009 dan masa jabatan mereka hampir selesai, agak sulit mencari bukti bahwa janji-janji itu sudah dipenuhi atau tengah dipenuhi. Betul terhitung sejak 2005 sampai sekarang ada beberapa kapal perang baru di susunan tempur AL kita, akan tetapi itu merupakan realisasi kontrak yang ditandantangani sebelum 2005.
Dari situlah muncul pertanyaan perlu berapa kasus lagi serupa kasus Laut Sulawesi agar AL kita dibangun oleh pemerintah? Sepertinya kasus Laut Sulawesi masih belum bisa menggedor kebijakan pemerintah untuk membangun AL. Berarti diperlukan masalah-masalah serupa agar gedoran tersebut lebih kuat.
Indonesia masih mempunyai beberapa masalah klaim maritim dengan negara lain di sekitarnya. Negeri ini masih pula berbeda pendapat dengan beberapa negara soal ALKI, termasuk permintaan ALKI Timur-Barat. Sepertinya masalah-masalah seperti itu harus dipicu agar muncul ketegangan seperti di Laut Sulawesi. Biar Indonesia menghadapi dua atau tiga wilayah kontinjensi sekaligus.
Dari situ bisa dilihat bagaimana reaksi pengambil keputusan politik. Apakah masih akan bersuara dengan nada-nada yang normatif dan membosankan ataukah buru-buru merealisasikan modernisasi kekuatan laut? Ada pihak di luar sana yang berpikiran nakal, berpendapat bahwa mungkin AL perlu meniru cara AD di masa lalu, yaitu merekayasa konflik agar ada alasan untuk pembangunan kekuatan. Sebab dengan cara-cara yang normal, bahkan ketika muncul masalah di Laut Sulawesi, tetap saja pembangunan kekuatan laut sebatas retorika politik dan program di atas kertas yang tidak ada bukti di alam nyata.
1 komentar:
indonesia gimana yah, setiap punya presiden dari TNI pasti dah TNI dan pertahanan negara di abaikan.
buru buru mao perang, kapal laut gak isa berlayar kurang BBM, pesawat pada berjatuhan, capek deh.
tunggu dulu biar ada menteri ato lebih tinggi yg ikut jatuh baru tau rasa..
Posting Komentar