All hands,
Karena adanya sejumlah masalah berat dalam hal kesiapan sistem senjata beberapa waktu belakangan, pemerintah mulai mengambil kebijakan baru untuk menghadapi masalah itu. Salah satunya dengan memerintahkan kepada Departemen Pertahanan dan TNI untuk menyusun daftar alutsista yang akan dihapus dalam Renstra 2010-2014. Kebijakan pemerintah untuk memasukkan sejumlah alutsista untuk dihapus merupakan pendekatan yang bagus apabila dilakukan secara berimbang dan adil.
Sebab isu utamanya kini sudah bergeser dari penggunaan sistem senjata yang usia ekonomisnya sudah lewat menjadi apakah ada penggantian dari alutsista yang direncanakan dihapus tersebut. Isu ini krusial bila dikaitkan dengan realisasi pembangunan kekuatan sesuai Renstra 2005-2009. Sebab dalam renstra yang hampir berakhir ini, sebagian pengadaan alutsista baru belum berjalan sesuai rencana.
Bertolak dari kenyataan ini, menjadi perhatian tersendiri bagaimana realisasi pengadaan alutsista dalam Renstra 2010-2014, sebab pada saat yang sama akan ada sejumlah sistem senjata yang dipastikan akan dihapus. Karena semua pihak juga paham bahwa menghapus alutsista lama lebih mudah dan murah daripada membeli alutsista baru. Lebih mudah dan murah bukan saja dari aspek ekonomis, tetapi juga aspek politik.
Tentu bukan suatu kondisi yang diharapkan bila TNI diperintahkan menghapus alutsistanya, namun di sisi lain pemerintah selaku pemegang otoritas politik dalam kebijakan pertahanan tidak mengimbangnya dengan pengadaan alutsista baru sebagai penggantinya. Rencana pengadaan alutsista baru dalam renstra patut dihargai, namun akan lebih dihargai lagi bila rencana itu diwujudkan ke dalam bentuk nyata dan bukan sekedar rencana yang tidak didukung dengan political will.
Political will-lah yang akan menentukan keluarnya dukungan anggaran. Seberapa besar pun anggaran yang tersedia bagi modernisasi kekuatan pertahanan, namun apabila tidak didukung oleh political will maka hasilnya akan nol di lapangan.
Karena adanya sejumlah masalah berat dalam hal kesiapan sistem senjata beberapa waktu belakangan, pemerintah mulai mengambil kebijakan baru untuk menghadapi masalah itu. Salah satunya dengan memerintahkan kepada Departemen Pertahanan dan TNI untuk menyusun daftar alutsista yang akan dihapus dalam Renstra 2010-2014. Kebijakan pemerintah untuk memasukkan sejumlah alutsista untuk dihapus merupakan pendekatan yang bagus apabila dilakukan secara berimbang dan adil.
Sebab isu utamanya kini sudah bergeser dari penggunaan sistem senjata yang usia ekonomisnya sudah lewat menjadi apakah ada penggantian dari alutsista yang direncanakan dihapus tersebut. Isu ini krusial bila dikaitkan dengan realisasi pembangunan kekuatan sesuai Renstra 2005-2009. Sebab dalam renstra yang hampir berakhir ini, sebagian pengadaan alutsista baru belum berjalan sesuai rencana.
Bertolak dari kenyataan ini, menjadi perhatian tersendiri bagaimana realisasi pengadaan alutsista dalam Renstra 2010-2014, sebab pada saat yang sama akan ada sejumlah sistem senjata yang dipastikan akan dihapus. Karena semua pihak juga paham bahwa menghapus alutsista lama lebih mudah dan murah daripada membeli alutsista baru. Lebih mudah dan murah bukan saja dari aspek ekonomis, tetapi juga aspek politik.
Tentu bukan suatu kondisi yang diharapkan bila TNI diperintahkan menghapus alutsistanya, namun di sisi lain pemerintah selaku pemegang otoritas politik dalam kebijakan pertahanan tidak mengimbangnya dengan pengadaan alutsista baru sebagai penggantinya. Rencana pengadaan alutsista baru dalam renstra patut dihargai, namun akan lebih dihargai lagi bila rencana itu diwujudkan ke dalam bentuk nyata dan bukan sekedar rencana yang tidak didukung dengan political will.
Political will-lah yang akan menentukan keluarnya dukungan anggaran. Seberapa besar pun anggaran yang tersedia bagi modernisasi kekuatan pertahanan, namun apabila tidak didukung oleh political will maka hasilnya akan nol di lapangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar