All hands,
Belum lama ini Panglima U.S. Pacom Laksamana Timothy Keating berucap, “You can do all the video teleconferences you want and you have instantaneous global communications, but nothing replaces boots on the ground, jets in the air, and ships in the harbor. You have to have forces presents”. Dikaitkan dengan masalah di Laut Sulawesi, kehadiran unsur Angkatan Laut di sana jauh lebih penting daripada sekedar pernyataan politik seperti "Ambalat Harga Mati" dan lain sebagainya. Politisi dan pengambil keputusan boleh bersuara apa saja soal masalah klaim di Laut Sulawesi itu, tapi yang lebih penting adalah kehadiran di wilayah konflik tersebut.
Setelah kasus ini muncul lagi di berita media cetak dan elektronik, muncul pertanyaan apakah masalah ini merupakan masalah Angkatan Laut atau masalah bangsa? Pertanyaan ini timbul sebab banyak pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan politik terkesan setengah hati menyikapi isu ini. Sementara AL kita, termasuk beberapa rekan yang sedang beroperasi di perairan sengketa, bekerja keras untuk menegaskan klaim, kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia atas perairan tersebut.
Mengapa saya nilai setengah hati? Sebab pengambil keputusan politik tidak memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh unsur-unsur laut di lapangan. Semua dikembalikan ke jalur diplomatik. Unsur-unsur laut di lapangan sepertinya dibiarkan untuk memainkan terus model Tom and Jerry, entah sampai kapan. Siapapun yang terlibat dalam permainan model Tom and Jerry pasti akan sampai pada titik-titik yang kritis bila tidak ada jalan keluar lain yang diberikan oleh pengambil keputusan politik.
Seperti pernah saya tulis, jalan keluar lain itu tidak identik dengan perang terbuka. Masih ada sejumlah pilihan bagi jalan keluar lain tersebut, apabila pengambil keputusan politik berani mengimplementasikan sikap politiknya bahwa Ambalat Harga Mati. Dalam negara demokratis, deployment and employment kekuatan militer merupakan keputusan politik pemerintah. Begitu pula saat ini, dibutuhkan keputusan pemerintah agar provokasi dari Negeri Tukang Klaim tidak terulang lagi.
Kecuali memang kalau masalah kasus Laut Sulawesi dipandang sebagai masalah Angkatan Laut saja. Merupakan hal yang sangat menyedihkan bila masalah sebesar ini direduksi seolah-olah masalah bagi Angkatan Laut saja. Padahal Angkatan Laut merupakan bagian dari sistem nasional, bukan aktor independen yang berdiri sendiri.
Belum lama ini Panglima U.S. Pacom Laksamana Timothy Keating berucap, “You can do all the video teleconferences you want and you have instantaneous global communications, but nothing replaces boots on the ground, jets in the air, and ships in the harbor. You have to have forces presents”. Dikaitkan dengan masalah di Laut Sulawesi, kehadiran unsur Angkatan Laut di sana jauh lebih penting daripada sekedar pernyataan politik seperti "Ambalat Harga Mati" dan lain sebagainya. Politisi dan pengambil keputusan boleh bersuara apa saja soal masalah klaim di Laut Sulawesi itu, tapi yang lebih penting adalah kehadiran di wilayah konflik tersebut.
Setelah kasus ini muncul lagi di berita media cetak dan elektronik, muncul pertanyaan apakah masalah ini merupakan masalah Angkatan Laut atau masalah bangsa? Pertanyaan ini timbul sebab banyak pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan politik terkesan setengah hati menyikapi isu ini. Sementara AL kita, termasuk beberapa rekan yang sedang beroperasi di perairan sengketa, bekerja keras untuk menegaskan klaim, kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia atas perairan tersebut.
Mengapa saya nilai setengah hati? Sebab pengambil keputusan politik tidak memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh unsur-unsur laut di lapangan. Semua dikembalikan ke jalur diplomatik. Unsur-unsur laut di lapangan sepertinya dibiarkan untuk memainkan terus model Tom and Jerry, entah sampai kapan. Siapapun yang terlibat dalam permainan model Tom and Jerry pasti akan sampai pada titik-titik yang kritis bila tidak ada jalan keluar lain yang diberikan oleh pengambil keputusan politik.
Seperti pernah saya tulis, jalan keluar lain itu tidak identik dengan perang terbuka. Masih ada sejumlah pilihan bagi jalan keluar lain tersebut, apabila pengambil keputusan politik berani mengimplementasikan sikap politiknya bahwa Ambalat Harga Mati. Dalam negara demokratis, deployment and employment kekuatan militer merupakan keputusan politik pemerintah. Begitu pula saat ini, dibutuhkan keputusan pemerintah agar provokasi dari Negeri Tukang Klaim tidak terulang lagi.
Kecuali memang kalau masalah kasus Laut Sulawesi dipandang sebagai masalah Angkatan Laut saja. Merupakan hal yang sangat menyedihkan bila masalah sebesar ini direduksi seolah-olah masalah bagi Angkatan Laut saja. Padahal Angkatan Laut merupakan bagian dari sistem nasional, bukan aktor independen yang berdiri sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar