All hands,
Dalam tiga bulan terakhir, terdapat peningkatan eskalasi situasi di Laut Sulawesi (Blok Ambalat) yang masih diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Perebutan itu jelas karena isu energi, sehingga Malaysia yang sangat jelas bukan negara kepulauan apabila kita mengacu UNCLOS 1982 tentang definisi negara kepulauan, menggunakan pendekatan dan kaidah-kaidah yang seharusnya hanya boleh dipakai oleh negara kepulauan untuk menentukan garis batas maritim. Negeri yang penuh diskriminasi etnis itu menggunakan klaim sepihak berdasarkan peta 1979 miliknya yang diprotes oleh negara-negara di sekitarnya. Menurut rekan yang paham hukum laut, apabila suatu klaim perairan diprotes oleh negara-negara lain, maka klaim tersebut dengan sendirinya gugur.
Terkait dengan masalah di Blok Ambalat, ada satu hal yang harus diperhatikan demi menjamin kepentingan nasional Indonesia. Yaitu eskalasi status di lapangan. Perlu penegasan dari pemerintah menyangkut eskalasi status di lapangan menyangkut saling klaim perbatasan tersebut, apakah tergolong krisis atau konflik ataukah darurat bila mengacu pada perundangan yang berlaku? Penetapan status ini penting menyamakan langkah semua aktor nasional yang terlibat, baik Departemen Pertahanan dan TNI, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan lain sebagainya guna menghadapi manuver Malaysia di segala aspek.
Sekarang yang sepertinya sibuk dengan Blok Ambalat cuma Departemen Pertahanan dan TNI, khususnya AL kita. Itu bisa dilihat dari deployment kekuatan ke sana yang telah berlangsung terus menerus sejak Februari 2005. Sementara aktor lain terkesan santai-santai saja. Paling juga kesibukannya cuma susun dan kirim nota diplomatik. Bikin nota diplomatik kan gampang, tinggal copy and paste formatnya dari nota-nota sebelumnya, dengan pemutakhiran cuma pada kapan peristiwa yang diprotes terjadi dan bagaimana kronologisnya.
Status yang jelas juga terkait dengan pendekatan yang harus Indonesia tempuh. Dibutuhkan orkestrasi nasional untuk menghadapi masalah klaim perbatasan di Laut Sulawesi dan sebaiknya Indonesia menggunakan pendekatan flexible deterrence option. Apabila hendak sukses menggunakan pendekatan ini, maka perlu ditegaskan oleh pemerintah menyangkut siapa yang mengkoordinasi kebijakan dan langkah-langkah operasional di lapangan dan opsi apa saja yang ditempuh oleh Indonesia. Kegagalan di masa lalu dalam kasus Sipadan-Ligitan antara lain karena tak adanya orkestrasi nasional.
Pesannya adalah kehadiran unsur-unsur kapal perang AL kita di Blok Ambalat juga harus di-back up oleh elemen kekuatan nasional lainnya. Kalau di lapangan kita bisa tekan Malaysia, mestinya para diplomat kita juga bisa menekan negeri tukang klaim itu. Bukannya malah mengakomodasi kepentingan Malaysia atas nama satu ASEAN dan serumpun. TIDAK ADA SERUMPUN, YANG ADA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA!!!
Dalam tiga bulan terakhir, terdapat peningkatan eskalasi situasi di Laut Sulawesi (Blok Ambalat) yang masih diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Perebutan itu jelas karena isu energi, sehingga Malaysia yang sangat jelas bukan negara kepulauan apabila kita mengacu UNCLOS 1982 tentang definisi negara kepulauan, menggunakan pendekatan dan kaidah-kaidah yang seharusnya hanya boleh dipakai oleh negara kepulauan untuk menentukan garis batas maritim. Negeri yang penuh diskriminasi etnis itu menggunakan klaim sepihak berdasarkan peta 1979 miliknya yang diprotes oleh negara-negara di sekitarnya. Menurut rekan yang paham hukum laut, apabila suatu klaim perairan diprotes oleh negara-negara lain, maka klaim tersebut dengan sendirinya gugur.
Terkait dengan masalah di Blok Ambalat, ada satu hal yang harus diperhatikan demi menjamin kepentingan nasional Indonesia. Yaitu eskalasi status di lapangan. Perlu penegasan dari pemerintah menyangkut eskalasi status di lapangan menyangkut saling klaim perbatasan tersebut, apakah tergolong krisis atau konflik ataukah darurat bila mengacu pada perundangan yang berlaku? Penetapan status ini penting menyamakan langkah semua aktor nasional yang terlibat, baik Departemen Pertahanan dan TNI, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan lain sebagainya guna menghadapi manuver Malaysia di segala aspek.
Sekarang yang sepertinya sibuk dengan Blok Ambalat cuma Departemen Pertahanan dan TNI, khususnya AL kita. Itu bisa dilihat dari deployment kekuatan ke sana yang telah berlangsung terus menerus sejak Februari 2005. Sementara aktor lain terkesan santai-santai saja. Paling juga kesibukannya cuma susun dan kirim nota diplomatik. Bikin nota diplomatik kan gampang, tinggal copy and paste formatnya dari nota-nota sebelumnya, dengan pemutakhiran cuma pada kapan peristiwa yang diprotes terjadi dan bagaimana kronologisnya.
Status yang jelas juga terkait dengan pendekatan yang harus Indonesia tempuh. Dibutuhkan orkestrasi nasional untuk menghadapi masalah klaim perbatasan di Laut Sulawesi dan sebaiknya Indonesia menggunakan pendekatan flexible deterrence option. Apabila hendak sukses menggunakan pendekatan ini, maka perlu ditegaskan oleh pemerintah menyangkut siapa yang mengkoordinasi kebijakan dan langkah-langkah operasional di lapangan dan opsi apa saja yang ditempuh oleh Indonesia. Kegagalan di masa lalu dalam kasus Sipadan-Ligitan antara lain karena tak adanya orkestrasi nasional.
Pesannya adalah kehadiran unsur-unsur kapal perang AL kita di Blok Ambalat juga harus di-back up oleh elemen kekuatan nasional lainnya. Kalau di lapangan kita bisa tekan Malaysia, mestinya para diplomat kita juga bisa menekan negeri tukang klaim itu. Bukannya malah mengakomodasi kepentingan Malaysia atas nama satu ASEAN dan serumpun. TIDAK ADA SERUMPUN, YANG ADA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA!!!
2 komentar:
asa sih mas, Deplu tenang-tenang aja, coba deh mas cek ke direktorat asia timur dan pasifik 021 3811912 atau direktorat perjanjian politik keamanan dan kewilayahan 021 3524154.kalau ingin tahu apa yang dilakukan deplu.
Bukannya malah mengakomodasi kepentingan Malaysia atas nama satu ASEAN dan serumpun. TIDAK ADA SERUMPUN, YANG ADA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA!!!
Wah mas, itu tuduhan keji sepertinya, mohon dipikirkan kembali mas, tuduhan seperti itu tidak sepantasnya ditulis oleh orang dengan kualitas seperti mas.
Orkestrasi yang mas sebut itu mungkin rapat interdep ya mas teknisnya kayanya udah dilakukan tuh.
Kalau yang dilakukan deplu hanya bernegosiasi ya emang itu yang bisa dilakukan deplu, justru sebuah pertanyaan bagi kita kenapa tekanan yang dilakukan deplu dalam negosiasi dengan malaysia tidak berhasil. Jangan-jangan back-up dari militer kita kurang atau bahkan jangan0jangan malaysia tidak menganggap militer kita ada, sehingga mereka tidak merespon tekanan2 yang dilakukan diplomat kita di meja perundingan.
Sekian dulu mas, nunggu respon mas
Orkestrasi bukan sebatas rapat interdep.Itu pemahaman yang sangat taktis sekali.Untuk pahami orkestrasi dalam bingkai nasional,harus belajar pada tingkat strategis dulu.Khususnya isu keamanan nasional.Kalau di militer tingkat Sesko ke atas.
Saya rekomendasikan anda baca buku Making Strategy In The Twenty First Century, buah pikiran Donald M.Snow.Terbitan U.S. Air Force University, Maxwell AFB.Masih banyak buku-buku lain,tapi sementara cukup itu dulu.
Soal militer tak back up,jelas tak benar.Justru AL yang mati-matian back up.Ingat dulu kasus Sipadan-Ligitan,senior-senior AL sering dimarahi sama pejabat tingkat atas karena patroli di sana.Dengan alasan Indonesia harus jaga status qou.Malaysia sendiri jaga status quo tidak?
Keraguan akan kinerja Deplu sudah jadi rahasia umum di kalangan saya dan rekan-rekan yang seide,regardless soal latar belakang karir di sipil atau militer.Bahkan sebagian rekan-rekan yang bergulat pada tataran akademis HI pun begitu.
Regards,
Allhands
Posting Komentar