All hands,
Operasi gabungan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi saat ini, sebab telah menjadi kecenderungan umum, baik dalam bentuk joint operation maupun combined operation. Dalam operasi tersebut, interoperability antar unsur-unsur yang terlibat merupakan suatu hal yang tidak dapat dikompromikan. Seperti disaksikan bersama dalam berbagai operasi yang dilaksanakan oleh negara-negara lain, termasuk di dalamnya unsur-unsur Angkatan Laut, interoperability bukan saja pada operasi militer perang, tetapi juga mencakup operasi militer selain perang.
Ditarik ke alam Indonesia, operasi gabungan merupakan salah satu pilihan yang realistis dihadapkan pada kondisi negeri Nusantara yang didominasi oleh wilayah perairan. Selain itu, keterbatasan anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah menuntut adanya efisiensi dalam aspek operasi TNI, yang salah satunya dapat dicapai melalui operasi gabungan. Operasi gabungan selain dapat meningkatkan sensing, fire power dan mobility pihak sendiri, secara ekonomis juga mampu menghemat anggaran dibandingkan apabila operasi dilaksanakan sendiri-sendiri.
Dalam kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satu penekanan diberikan pada keterpaduan operasional antar matra TNI atau lebih dikenal sebagai Tri Matra Terpadu. Secara garis besar, Tri Matra Terpadu dapat diartikan sebagai amanat kepada TNI untuk melaksanakan operasi gabungan menghadapi berbagai tantangan tugas, baik perang maupun non perang. Selain itu, Tri Matra Terpadu juga mencakup pada penyiapan infrastruktur pertahanan bagi ketiga matra TNI, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
Kebijakan Tri Matra Terpadu yang digagas oleh Departemen Pertahanan sampai saat ini belum diejawantahkan dalam sebuah konsep yang baku. Sehingga seringkali belum ada kesamaan persepsi antar berbagai pihak terkait tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan. Namun secara garis besar kebijakan itu patut untuk dihargai, sebab diharapkan dapat menjadi pendorong bagi TNI khususnya untuk melaksanakan Tri Matra Terpadu pada bidang-bidang terkait.
Guna mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia, sudah sebaiknya bila dilaksanakan oleh TNI secara gabungan di bawah suatu organisasi gabungan TNI. Di sini, yang dimaksud dengan operasi pengamanan yang dilakukan tidak mencakup kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain seperti Bakorkamla. Seperti diketahui, AL mempunyai operasi sendiri untuk mengamankan perairan Indonesia, begitu juga dengan AU.
Tentu akan lebih baik bila dua operasi berbeda pada domain yang sama disatukan pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi sasaran yang dicurigai oleh pesawat udara AU yang tidak dapat ditindak disebabkan tak ada kapal perang AL yang tengah patroli di sektor yang dimaksud. Dengan demikian operasi pengamanan laut menjadi lebih efektif, seperti halnya di Australia yang menempatkan pesawat intai maritim P-3 Orion milik AU di bawah kodal organisasi gabungan.
Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, salah satu yang harus diubah adalah paradigma. Kesadaran bahwa operasi gabungan merupakan suatu keharusan di masa kini dan masa depan hendaknya ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma dalam organisasi militer, termasuk TNI secara keseluruhan. Perubahan paradigma itu tidak cukup dalam bentuk perubahan perangkat lunak seperti Bujuk Opsgab, tetapi juga harus menyentuh paradigma personel TNI, khususnya para perwira. Tanpa itu sulit untuk melaksanakan interoperability, walaupun hal demikian sudah ditetapkan oleh Departemen Pertahanan.
Operasi gabungan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi saat ini, sebab telah menjadi kecenderungan umum, baik dalam bentuk joint operation maupun combined operation. Dalam operasi tersebut, interoperability antar unsur-unsur yang terlibat merupakan suatu hal yang tidak dapat dikompromikan. Seperti disaksikan bersama dalam berbagai operasi yang dilaksanakan oleh negara-negara lain, termasuk di dalamnya unsur-unsur Angkatan Laut, interoperability bukan saja pada operasi militer perang, tetapi juga mencakup operasi militer selain perang.
Ditarik ke alam Indonesia, operasi gabungan merupakan salah satu pilihan yang realistis dihadapkan pada kondisi negeri Nusantara yang didominasi oleh wilayah perairan. Selain itu, keterbatasan anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah menuntut adanya efisiensi dalam aspek operasi TNI, yang salah satunya dapat dicapai melalui operasi gabungan. Operasi gabungan selain dapat meningkatkan sensing, fire power dan mobility pihak sendiri, secara ekonomis juga mampu menghemat anggaran dibandingkan apabila operasi dilaksanakan sendiri-sendiri.
Dalam kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satu penekanan diberikan pada keterpaduan operasional antar matra TNI atau lebih dikenal sebagai Tri Matra Terpadu. Secara garis besar, Tri Matra Terpadu dapat diartikan sebagai amanat kepada TNI untuk melaksanakan operasi gabungan menghadapi berbagai tantangan tugas, baik perang maupun non perang. Selain itu, Tri Matra Terpadu juga mencakup pada penyiapan infrastruktur pertahanan bagi ketiga matra TNI, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
Kebijakan Tri Matra Terpadu yang digagas oleh Departemen Pertahanan sampai saat ini belum diejawantahkan dalam sebuah konsep yang baku. Sehingga seringkali belum ada kesamaan persepsi antar berbagai pihak terkait tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan. Namun secara garis besar kebijakan itu patut untuk dihargai, sebab diharapkan dapat menjadi pendorong bagi TNI khususnya untuk melaksanakan Tri Matra Terpadu pada bidang-bidang terkait.
Guna mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia, sudah sebaiknya bila dilaksanakan oleh TNI secara gabungan di bawah suatu organisasi gabungan TNI. Di sini, yang dimaksud dengan operasi pengamanan yang dilakukan tidak mencakup kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain seperti Bakorkamla. Seperti diketahui, AL mempunyai operasi sendiri untuk mengamankan perairan Indonesia, begitu juga dengan AU.
Tentu akan lebih baik bila dua operasi berbeda pada domain yang sama disatukan pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi sasaran yang dicurigai oleh pesawat udara AU yang tidak dapat ditindak disebabkan tak ada kapal perang AL yang tengah patroli di sektor yang dimaksud. Dengan demikian operasi pengamanan laut menjadi lebih efektif, seperti halnya di Australia yang menempatkan pesawat intai maritim P-3 Orion milik AU di bawah kodal organisasi gabungan.
Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, salah satu yang harus diubah adalah paradigma. Kesadaran bahwa operasi gabungan merupakan suatu keharusan di masa kini dan masa depan hendaknya ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma dalam organisasi militer, termasuk TNI secara keseluruhan. Perubahan paradigma itu tidak cukup dalam bentuk perubahan perangkat lunak seperti Bujuk Opsgab, tetapi juga harus menyentuh paradigma personel TNI, khususnya para perwira. Tanpa itu sulit untuk melaksanakan interoperability, walaupun hal demikian sudah ditetapkan oleh Departemen Pertahanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar