All hands,
Hubungan antara ekonomi dan lingkungan keamanan sangat jelas dan signifikan. Pada satu sisi, lingkungan keamanan akan menentukan struktur kekuatan militer yang harus dibangun. Namun pada sisi lain, pembangunan struktur itu harus memperhatikan pula aspek ekonomi.
Selama ini dalam praktek di Indonesia, seringkali aspek ekonomi lebih banyak mendikte pembangunan struktur kekuatan militer. Akibatnya struktur kekuatan militer Indonesia selalu tidak sesuai dengan lingkungan keamanan yang dihadapi. Dengan kata lain, pertahanan di Indonesia belum menganut diktum pay any price.
Ada tinjauan dari sisi lain menyangkut hubungan antara ekonomi dan lingkungan keamanan. Yaitu bagaimana lingkungan keamanan mendikte ekonomi untuk mendukung pembangunan struktur kekuatan militer yang sesuai dengan lingkungan keamanan. Pendekatan inilah yang tidak pernah dilaksanakan di Indonesia pasca Operasi Trikora.
Perilaku mendikte lingkungan keamanan terhadap ekonomi sebenarnya harus diterapkan di Indonesia pada kondisi sekarang. Mengapa demikian? Pertama, lingkungan keamanan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan terus menerus kekuatan militer negara-negara di sekitar Indonesia. Pada waktu yang sama, Indonesia masih mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan negara-negara tersebut, baik masalah wilayah maupun freedom of navigation. Artinya ada kepentingan nasional Indonesia yang berpotensi dilabrak oleh negara-negara lain.
Kedua, kemampuan kekuatan militer Indonesia menuju titik nadir. Apabila kebijakan pemerintah masih terus menempuh pendekatan ekonomi mendikte struktur kekuatan militer, maka dalam 2-3 tahun mendatang kekuatan militer Indonesia hanya akan ada di atas kertas. Di alam nyata, kekuatan militer Indonesia nyaris tidak mempunyai n kemampuan apapun untuk mengamankan kepentingan nasional.
Secara ideal, sebaiknya memang tidak ada saling mendikte antara ekonomi dan lingkungan keamanan. Namun untuk kondisi Indonesia saat ini, pendekatan itu harus ditempuh untuk mengamankan kepentingan nasional bangsa ini. Sama halnya dengan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat di era Presiden George W. Bush, Jr berkuasa untuk memerangi teroris yang dinilai mengancam secara nyata kepentingan nasional negeri itu.
Dengan kata lain, demi kepentingan nasional maka ekonomi sangat bisa tidak dijadikan anak emas. Kemakmuran itu penting, tetapi kemakmuran tanpa keamanan hanyalah ilusi. Tidak ada negara di dunia yang makmur tanpa dukungan keamanan yang memadai. Swiss sekalipun yang puluhan tahun berstatus netral dan kekuatan militernya tidak lebih hebat dari negara-negara di sekitarnya, kemakmurannya tercapai kepentingan nasionalnya “disandarkan” pada negara-negara besar di sekitarnya.
Sehingga tidak ada negara yang berani mengganggunya. Berbeda dengan Indonesia yang tidak mau “bersandar” pada negara manapun, tetapi ekonominya pun pelit untuk mendukung pembangunan kekuatan militer.
Hubungan antara ekonomi dan lingkungan keamanan sangat jelas dan signifikan. Pada satu sisi, lingkungan keamanan akan menentukan struktur kekuatan militer yang harus dibangun. Namun pada sisi lain, pembangunan struktur itu harus memperhatikan pula aspek ekonomi.
Selama ini dalam praktek di Indonesia, seringkali aspek ekonomi lebih banyak mendikte pembangunan struktur kekuatan militer. Akibatnya struktur kekuatan militer Indonesia selalu tidak sesuai dengan lingkungan keamanan yang dihadapi. Dengan kata lain, pertahanan di Indonesia belum menganut diktum pay any price.
Ada tinjauan dari sisi lain menyangkut hubungan antara ekonomi dan lingkungan keamanan. Yaitu bagaimana lingkungan keamanan mendikte ekonomi untuk mendukung pembangunan struktur kekuatan militer yang sesuai dengan lingkungan keamanan. Pendekatan inilah yang tidak pernah dilaksanakan di Indonesia pasca Operasi Trikora.
Perilaku mendikte lingkungan keamanan terhadap ekonomi sebenarnya harus diterapkan di Indonesia pada kondisi sekarang. Mengapa demikian? Pertama, lingkungan keamanan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan terus menerus kekuatan militer negara-negara di sekitar Indonesia. Pada waktu yang sama, Indonesia masih mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan negara-negara tersebut, baik masalah wilayah maupun freedom of navigation. Artinya ada kepentingan nasional Indonesia yang berpotensi dilabrak oleh negara-negara lain.
Kedua, kemampuan kekuatan militer Indonesia menuju titik nadir. Apabila kebijakan pemerintah masih terus menempuh pendekatan ekonomi mendikte struktur kekuatan militer, maka dalam 2-3 tahun mendatang kekuatan militer Indonesia hanya akan ada di atas kertas. Di alam nyata, kekuatan militer Indonesia nyaris tidak mempunyai n kemampuan apapun untuk mengamankan kepentingan nasional.
Secara ideal, sebaiknya memang tidak ada saling mendikte antara ekonomi dan lingkungan keamanan. Namun untuk kondisi Indonesia saat ini, pendekatan itu harus ditempuh untuk mengamankan kepentingan nasional bangsa ini. Sama halnya dengan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat di era Presiden George W. Bush, Jr berkuasa untuk memerangi teroris yang dinilai mengancam secara nyata kepentingan nasional negeri itu.
Dengan kata lain, demi kepentingan nasional maka ekonomi sangat bisa tidak dijadikan anak emas. Kemakmuran itu penting, tetapi kemakmuran tanpa keamanan hanyalah ilusi. Tidak ada negara di dunia yang makmur tanpa dukungan keamanan yang memadai. Swiss sekalipun yang puluhan tahun berstatus netral dan kekuatan militernya tidak lebih hebat dari negara-negara di sekitarnya, kemakmurannya tercapai kepentingan nasionalnya “disandarkan” pada negara-negara besar di sekitarnya.
Sehingga tidak ada negara yang berani mengganggunya. Berbeda dengan Indonesia yang tidak mau “bersandar” pada negara manapun, tetapi ekonominya pun pelit untuk mendukung pembangunan kekuatan militer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar