All hands,
Isu HADR tidak semata terkait kesiapan operasional militer, khususnya Angkatan Laut untuk melaksanakan misi tersebut. Kesiapan politik harus pula diperhatikan dan tentu saja masalah ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Mengapa kesiapan politik harus diperhatikan?
Sebab HADR tidak saja berdimensi operasional militer, tetapi mengandung pula dimensi politik. Dimensi politik tersebut tergabung satu paket dalam HADR. Sebagai contoh, melalui HADR negara-negara asing yang mengirimkan kekuatan Angkatan Lautnya ke wilayah operasi HADR akan berupaya menanamkan pengaruh politiknya di sana. Penanaman pengaruh politik dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang halus, kadang pula dalam bentuk yang vulgar.
Bentuk yang halus misalnya dapat dilihat di Aceh pasca bencana tsunami 26 Desember 2004. Jangankan Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia Si Negeri Tukang Klaim pun berupaya menanamkan pengaruhnya di sana. Sebab di Negeri Tukang Klaim itu bermukim pula orang-orang Aceh pelarian (saat itu) yang secara tidak langsung dilindungi oleh pemerintah negeri tersebut.
Penanaman pengaruh secara vulgar dalam HADR bisa dilihat di Kosovo 1999 dan Kurdistan pasca 1991. Kekuatan asing masuk ke sana, kemudian merancang agenda politiknya sendiri yang bertentangan dengan kedaulatan negara induk di mana kedua wilayah berada. Dalam kasus Kosovo, agendanya adalah memerdekakan negara itu dari negara induk. Kurdistan pun mirip-mirip demikian.
Indonesia harus paham soal kesiapan politik ini. Kasus kelaparan di sebagian kecil wilayah Papua dapat menjadi pintu masuk bagi HADR. Masalahnya di balik HADR itu ada agenda tersembunyi. Tentu kita paham siapa yang kira-kira sangat bernafsu untuk masuk ke Papua atas nama HADR, sebab mereka juga pernah masuk ke sana pada 1997 ketika sebagian wilayah itu dilanda kelaparan.
HADR harus dicermati dan dipahami dengan betul, sebab seringkali di sana menumpang agenda politik di balik agenda kemanusiaan. Untuk meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap HADR, pilihan terbaik adalah jangan pelit keluarkan anggaran untuk memperkuat kekuatan pertahanan, termasuk Angkatan Laut. Berapapun anggaran yang dikeluarkan, itu jauh lebih murah daripada hilangnya pengaruh dan wibawa pemerintah di wilayah kedaulatannya sendiri karena operasi HADR asing.
Isu HADR tidak semata terkait kesiapan operasional militer, khususnya Angkatan Laut untuk melaksanakan misi tersebut. Kesiapan politik harus pula diperhatikan dan tentu saja masalah ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Mengapa kesiapan politik harus diperhatikan?
Sebab HADR tidak saja berdimensi operasional militer, tetapi mengandung pula dimensi politik. Dimensi politik tersebut tergabung satu paket dalam HADR. Sebagai contoh, melalui HADR negara-negara asing yang mengirimkan kekuatan Angkatan Lautnya ke wilayah operasi HADR akan berupaya menanamkan pengaruh politiknya di sana. Penanaman pengaruh politik dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang halus, kadang pula dalam bentuk yang vulgar.
Bentuk yang halus misalnya dapat dilihat di Aceh pasca bencana tsunami 26 Desember 2004. Jangankan Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia Si Negeri Tukang Klaim pun berupaya menanamkan pengaruhnya di sana. Sebab di Negeri Tukang Klaim itu bermukim pula orang-orang Aceh pelarian (saat itu) yang secara tidak langsung dilindungi oleh pemerintah negeri tersebut.
Penanaman pengaruh secara vulgar dalam HADR bisa dilihat di Kosovo 1999 dan Kurdistan pasca 1991. Kekuatan asing masuk ke sana, kemudian merancang agenda politiknya sendiri yang bertentangan dengan kedaulatan negara induk di mana kedua wilayah berada. Dalam kasus Kosovo, agendanya adalah memerdekakan negara itu dari negara induk. Kurdistan pun mirip-mirip demikian.
Indonesia harus paham soal kesiapan politik ini. Kasus kelaparan di sebagian kecil wilayah Papua dapat menjadi pintu masuk bagi HADR. Masalahnya di balik HADR itu ada agenda tersembunyi. Tentu kita paham siapa yang kira-kira sangat bernafsu untuk masuk ke Papua atas nama HADR, sebab mereka juga pernah masuk ke sana pada 1997 ketika sebagian wilayah itu dilanda kelaparan.
HADR harus dicermati dan dipahami dengan betul, sebab seringkali di sana menumpang agenda politik di balik agenda kemanusiaan. Untuk meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap HADR, pilihan terbaik adalah jangan pelit keluarkan anggaran untuk memperkuat kekuatan pertahanan, termasuk Angkatan Laut. Berapapun anggaran yang dikeluarkan, itu jauh lebih murah daripada hilangnya pengaruh dan wibawa pemerintah di wilayah kedaulatannya sendiri karena operasi HADR asing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar