All hands,
Ketika berbicara tentang isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat vokal dan aktif. Termasuk di antaranya sangat vokal mengkritik dan menekan Indonesia sebagai negara dengan perairan terluas di kawasan ini. Namun ketika Indonesia mengakui adanya kekurangan dalam penanganan keamanan maritim di wilayah yurisdiksinya dan selanjutnya mempertanyakan bantuan apa yang akan diberikan oleh Uwak Sam, Washington lalu mundur dengan teratur.
Kejadian seperti ini sudah seringkali berulang. Bukan satu atau dua kali, hanya saja memang masyarakat awam tidak mengetahuinya. Masalah ini pun sangat jarang diungkap di media massa, mungkin karena para wartawan nenek moyangnya adalah seorang pelaut.
Memang ada fakta tidak terbantahkan oleh siapapun bahwa Gedung Putih atas persetujuan Capitol Hill memberikan bantuan lewat Project 1206 dan 1207. Itu pun wilayah pemasangan radarnya sudah ditentukan oleh para pejabat di Pentagon, bukan atas dasar usulan dari Cilangkap, dalam hal ini Angkatan Laut. Akan tetapi ada fakta lain yang sekali lagi tidak digali oleh media massa Indonesia. Fakta itu adalah bantuan kapal dari militer Amerika Serikat kepada pihak yang selalu mencoba menerapkan rezim hukum darat di laut.
Singkatnya radar diberikan kepada Angkatan Laut, namun kapal diberikan kepada instansi darat yang memaksakan diri ke laut. Apa arti dari semua itu? Di dalam Angkatan Laut, kita mengenal empat komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam suatu sistem senjata. Keempat komponen mencakup sensing, mobility, fire power dan C4I.
Angkatan Laut negeri ini diberikan kemampuan sensing oleh Washington. Namun kemampuan mobility dan fire power justru diberikan kepada instansi yang tidak berwenang dalam penegakan keamanan di laut. Kalau Pentagon ingin membantu Indonesia, mengapa bantuan mobility dan fire power tidak diberikan sekaligus satu paket kepada Angkatan Laut?
Dari situ dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak tulus dalam bekerja sama dengan Indonesia, khususnya menyangkut maritime security capacity building. Negeri yang kehidupan politiknya sangat dipengaruhi oleh lobi Yahudi tersebut hanya bisa mengkritisi Indonesia secara tajam dan vokal, tetapi tidak mau membantu secara tulus ketika dimintai bantuan. Ada apa di balik semua ini?
Ketika berbicara tentang isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat vokal dan aktif. Termasuk di antaranya sangat vokal mengkritik dan menekan Indonesia sebagai negara dengan perairan terluas di kawasan ini. Namun ketika Indonesia mengakui adanya kekurangan dalam penanganan keamanan maritim di wilayah yurisdiksinya dan selanjutnya mempertanyakan bantuan apa yang akan diberikan oleh Uwak Sam, Washington lalu mundur dengan teratur.
Kejadian seperti ini sudah seringkali berulang. Bukan satu atau dua kali, hanya saja memang masyarakat awam tidak mengetahuinya. Masalah ini pun sangat jarang diungkap di media massa, mungkin karena para wartawan nenek moyangnya adalah seorang pelaut.
Memang ada fakta tidak terbantahkan oleh siapapun bahwa Gedung Putih atas persetujuan Capitol Hill memberikan bantuan lewat Project 1206 dan 1207. Itu pun wilayah pemasangan radarnya sudah ditentukan oleh para pejabat di Pentagon, bukan atas dasar usulan dari Cilangkap, dalam hal ini Angkatan Laut. Akan tetapi ada fakta lain yang sekali lagi tidak digali oleh media massa Indonesia. Fakta itu adalah bantuan kapal dari militer Amerika Serikat kepada pihak yang selalu mencoba menerapkan rezim hukum darat di laut.
Singkatnya radar diberikan kepada Angkatan Laut, namun kapal diberikan kepada instansi darat yang memaksakan diri ke laut. Apa arti dari semua itu? Di dalam Angkatan Laut, kita mengenal empat komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam suatu sistem senjata. Keempat komponen mencakup sensing, mobility, fire power dan C4I.
Angkatan Laut negeri ini diberikan kemampuan sensing oleh Washington. Namun kemampuan mobility dan fire power justru diberikan kepada instansi yang tidak berwenang dalam penegakan keamanan di laut. Kalau Pentagon ingin membantu Indonesia, mengapa bantuan mobility dan fire power tidak diberikan sekaligus satu paket kepada Angkatan Laut?
Dari situ dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak tulus dalam bekerja sama dengan Indonesia, khususnya menyangkut maritime security capacity building. Negeri yang kehidupan politiknya sangat dipengaruhi oleh lobi Yahudi tersebut hanya bisa mengkritisi Indonesia secara tajam dan vokal, tetapi tidak mau membantu secara tulus ketika dimintai bantuan. Ada apa di balik semua ini?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar