All hands,
Pelaksanaan konsep binkuat gunkuat di lingkungan militer negeri ini sekarang berada di persimpangan jalan. Mengapa demikian? Sebab ada kecenderungan yang terus berulang yang mana aktor gunkuat kini bertindak pula selaku aktor binkuat. Akibatnya terjadi duplikasi Rencana Kerja antara aktor binkuat dengan gunkuat.
Tentu menjadi pertanyaan mengapa aktor gunkuat kini sangat bernafsu pula menjadi aktor binkuat? Kemungkinannya tak lain karena “kelebihan” anggaran pada pos pembinaan. Bisnis utama aktor gunkuat adalah pada operasi, sehingga seharusnya anggaran pos operasi harus lebih banyak. Sebaliknya, anggaran pada pos pembinaan seharusnya seminim mungkin.
Sebab masalah pembinaan merupakan tanggung jawab dan wewenang dari aktor binkuat. Entah mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini pos pembinaan pada anggaran aktor gunkuat jumlahnya besar. Akibatnya, terjadi redundansi dengan aktor binkuat.
Apa yang terjadi selanjutnya? Aktor gunkuat “mengintip” Rencana Kerja aktor binkuat, khususnya yang terkait pengadaan sistem senjata. Sehingga kemudian dalam Rencana Kerja aktor gunkuat keluarkan pengadaan seperti radar kapal perang, meriam kapal perang dan lain sebagainya?
Entah kapal perang yang mana, sebab aktor gunkuat tidak mempunyai kapal perang. Satu-satunya kesatuan tempur yang ada langsung di bawah aktor gunkuat adalah satuan yang bertanggung jawab terhadap keamanan kepala negara dan keluarganya serta satuan pertahanan udara. Sudah pasti kedua satuan tidak membutuhkan kapal perang beserta sistemnya.
Pertanyaannya, sampai kapan Departemen Pertahanan akan membiarkan pelanggaran ini? Tidak alasan Departemen Pertahanan untuk takut terhadap aktor gunkuat, sebab anggaran aktor gunkuat harus lewat pintu tunggal yaitu Departemen Pertahanan itu sendiri. Kalau aktor gunkuat “macam-macam”, tinggal tekan saja lewat pintu anggaran. Dan harus diingat bahwa Departemen Pertahanan mempunyai otoritas politik terhadap kebijakan pertahanan, suatu otoritas yang tidak dimiliki oleh aktor gunkuat.
Pelaksanaan konsep binkuat gunkuat di lingkungan militer negeri ini sekarang berada di persimpangan jalan. Mengapa demikian? Sebab ada kecenderungan yang terus berulang yang mana aktor gunkuat kini bertindak pula selaku aktor binkuat. Akibatnya terjadi duplikasi Rencana Kerja antara aktor binkuat dengan gunkuat.
Tentu menjadi pertanyaan mengapa aktor gunkuat kini sangat bernafsu pula menjadi aktor binkuat? Kemungkinannya tak lain karena “kelebihan” anggaran pada pos pembinaan. Bisnis utama aktor gunkuat adalah pada operasi, sehingga seharusnya anggaran pos operasi harus lebih banyak. Sebaliknya, anggaran pada pos pembinaan seharusnya seminim mungkin.
Sebab masalah pembinaan merupakan tanggung jawab dan wewenang dari aktor binkuat. Entah mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini pos pembinaan pada anggaran aktor gunkuat jumlahnya besar. Akibatnya, terjadi redundansi dengan aktor binkuat.
Apa yang terjadi selanjutnya? Aktor gunkuat “mengintip” Rencana Kerja aktor binkuat, khususnya yang terkait pengadaan sistem senjata. Sehingga kemudian dalam Rencana Kerja aktor gunkuat keluarkan pengadaan seperti radar kapal perang, meriam kapal perang dan lain sebagainya?
Entah kapal perang yang mana, sebab aktor gunkuat tidak mempunyai kapal perang. Satu-satunya kesatuan tempur yang ada langsung di bawah aktor gunkuat adalah satuan yang bertanggung jawab terhadap keamanan kepala negara dan keluarganya serta satuan pertahanan udara. Sudah pasti kedua satuan tidak membutuhkan kapal perang beserta sistemnya.
Pertanyaannya, sampai kapan Departemen Pertahanan akan membiarkan pelanggaran ini? Tidak alasan Departemen Pertahanan untuk takut terhadap aktor gunkuat, sebab anggaran aktor gunkuat harus lewat pintu tunggal yaitu Departemen Pertahanan itu sendiri. Kalau aktor gunkuat “macam-macam”, tinggal tekan saja lewat pintu anggaran. Dan harus diingat bahwa Departemen Pertahanan mempunyai otoritas politik terhadap kebijakan pertahanan, suatu otoritas yang tidak dimiliki oleh aktor gunkuat.
Kalau ada ketakutan, dapat dipastikan terkait soal pembinaan personel militer di Departemen Pertahanan yang masih berada di tangan aktor gunkuat. Namun apabila ketakutan mengalahkan penegakan aturan main, akan menimbulkan kontraproduktif pada penggunaan anggaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar