All hands,
Konsep binkuat gunkuat yang saat ini berlaku perlu untuk ditinjau kembali. Kenapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena sistem politik saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem politik konsep tersebut dicetuskan.
Dalam sistem di masa lalu, ABRI adalah kekuatan politik utama di Indonesia. Dengan demikian, dalam soal deployment and employment ABRI bisa menentukan sendiri. Kini TNI bukan lagi kekuatan politik Indonesia, meskipun masih mempunyai pengaruh politik. Dalam era demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia sekarang, deployment and employment kekuatan militer berada di bawah otoritas sipil yakni Departemen Pertahanan.
Dikaitkan dengan konsep binkuat gunkuat, gunkuat ke depan harus dialihkan dari Mabes TNI kepada Departemen Pertahanan. Sebab gunkuat merupakan instrumen politik dan TNI tidak memiliki kewenangan soal itu. Hanya Menteri Pertahanan atas nama Presiden yang dapat melaksanakan deployment and employment kekuatan militer. Sedangkan binkuat tetap seperti sekarang, sebab itu memang kewenangan para kepala staf Angkatan.
Penataan kembali konsep binkuat gunkuat harus berada dalam bingkai penataan institusi pertahanan secara umum. Terkait dengan gunkuat, harus dikaitkan pula dengan reorganisasi dan atau validasi Mabes TNI. Seperti sudah menjadi pemahaman umum, terdapat kesamaan pandangan bahwa ke depan Mabes TNI harus bertransformasi menjadi markas gabungan saja dengan organisasi yang ramping dan berada di dalam atau di bawah Departemen Pertahanan.
Konsep binkuat gunkuat yang saat ini berlaku perlu untuk ditinjau kembali. Kenapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena sistem politik saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem politik konsep tersebut dicetuskan.
Dalam sistem di masa lalu, ABRI adalah kekuatan politik utama di Indonesia. Dengan demikian, dalam soal deployment and employment ABRI bisa menentukan sendiri. Kini TNI bukan lagi kekuatan politik Indonesia, meskipun masih mempunyai pengaruh politik. Dalam era demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia sekarang, deployment and employment kekuatan militer berada di bawah otoritas sipil yakni Departemen Pertahanan.
Dikaitkan dengan konsep binkuat gunkuat, gunkuat ke depan harus dialihkan dari Mabes TNI kepada Departemen Pertahanan. Sebab gunkuat merupakan instrumen politik dan TNI tidak memiliki kewenangan soal itu. Hanya Menteri Pertahanan atas nama Presiden yang dapat melaksanakan deployment and employment kekuatan militer. Sedangkan binkuat tetap seperti sekarang, sebab itu memang kewenangan para kepala staf Angkatan.
Penataan kembali konsep binkuat gunkuat harus berada dalam bingkai penataan institusi pertahanan secara umum. Terkait dengan gunkuat, harus dikaitkan pula dengan reorganisasi dan atau validasi Mabes TNI. Seperti sudah menjadi pemahaman umum, terdapat kesamaan pandangan bahwa ke depan Mabes TNI harus bertransformasi menjadi markas gabungan saja dengan organisasi yang ramping dan berada di dalam atau di bawah Departemen Pertahanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar