All hands,
Kebijakan pertahanan Singapura menganut 4 D, yaitu deterrence, diplomacy, defense and development. Pembahasan di sini akan dibatasi pada aspek penangkalan dan diplomasi. Kalau mengacu pada teori penangkalan, antara penangkalan dan diplomasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi dari sebuah koin yang sama.
Instrumen penangkalan masa kini telah meluas sehingga instrumen militer bukan satu-satuna perangkat untuk kepentingan tersebut. Pendekatan seperti itu juga diadopsi oleh Singapura. Salah satu instrumen penangkalan yang digunakan oleh negeri di mana Puak Melayu sebagai pemilik asli pulau itu tersingkir oleh etnis lainnya adalah ekonomi. Disadari atau tidak, Temasek yang dipunyai oleh keluarga penguasa Singapura adalah pemain utama dalam instrumen ekonomi guna kepentingan penangkalan. Bahkan kebijakan ekonomi Indonesia dengan senang hati membuka pintu lebar bagi penetrasi Temasek beserta guritanya ke berbagai sektor ekonomi dan komunikasi Indonesia tanpa sadar bahwa kebijakan itu sebenarnya menggadaikan negeri yang luasnya berkali-kali lipat dari Singapura.
Di samping penangkalan, negeri yang kekuatan militernya belum pernah melahirkan seorang Jenderal dari Puak Melayu ini juga memanfaatkan instrumen diplomasi. Para diplomat mereka sangat paham dengan pertahanan, bisa jadi karena mereka juga anggota cadangan kekuatan militer negerinya. Karena paham dan fasih soal pertahanan, mereka tidak alergi dengan rekan-rekan mereka yang berdinasi di kemiliteran. Sebaliknya, selalu ada kesatuan langkah antara instrumen militer dengan instrumen diplomasi.
Militer adalah salah satu instrumen penangkalan yang diandalkan oleh negeri yang mengimpor air dari Negeri Tukang Klaim tersebut. Sesuai dengan tugasnya, militer Singapura antara lain melaksanakan penangkalan. Kegiatan penangkalan itu berada dalam satu paduan dengan instrumen diplomasi. Hasilnya, daya tawar Singapura diperhitungkan di kawasan.
Bandingkan dengan Indonesia. Meskipun nantinya kekuatan militer Negeri Nusantara bisa dipulihkan sehingga kembali mempunyai otot penangkalan, otot itu tidak akan berkontribusi optimal apabila tidak dipadukan dengan instrumen diplomasi. Ketika menyentuh soal ini, justru masalah muncul di sini. Sebab pemikiran antara para perencana militer/pertahanan di negeri ini selalu bertolak belakang dengan pemikiran para diplomat. Kondisi diperparah dengan kurang menonjolnya kepemimpinan nasional mengatur soal krusial ini.
Kebijakan pertahanan Singapura menganut 4 D, yaitu deterrence, diplomacy, defense and development. Pembahasan di sini akan dibatasi pada aspek penangkalan dan diplomasi. Kalau mengacu pada teori penangkalan, antara penangkalan dan diplomasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi dari sebuah koin yang sama.
Instrumen penangkalan masa kini telah meluas sehingga instrumen militer bukan satu-satuna perangkat untuk kepentingan tersebut. Pendekatan seperti itu juga diadopsi oleh Singapura. Salah satu instrumen penangkalan yang digunakan oleh negeri di mana Puak Melayu sebagai pemilik asli pulau itu tersingkir oleh etnis lainnya adalah ekonomi. Disadari atau tidak, Temasek yang dipunyai oleh keluarga penguasa Singapura adalah pemain utama dalam instrumen ekonomi guna kepentingan penangkalan. Bahkan kebijakan ekonomi Indonesia dengan senang hati membuka pintu lebar bagi penetrasi Temasek beserta guritanya ke berbagai sektor ekonomi dan komunikasi Indonesia tanpa sadar bahwa kebijakan itu sebenarnya menggadaikan negeri yang luasnya berkali-kali lipat dari Singapura.
Di samping penangkalan, negeri yang kekuatan militernya belum pernah melahirkan seorang Jenderal dari Puak Melayu ini juga memanfaatkan instrumen diplomasi. Para diplomat mereka sangat paham dengan pertahanan, bisa jadi karena mereka juga anggota cadangan kekuatan militer negerinya. Karena paham dan fasih soal pertahanan, mereka tidak alergi dengan rekan-rekan mereka yang berdinasi di kemiliteran. Sebaliknya, selalu ada kesatuan langkah antara instrumen militer dengan instrumen diplomasi.
Militer adalah salah satu instrumen penangkalan yang diandalkan oleh negeri yang mengimpor air dari Negeri Tukang Klaim tersebut. Sesuai dengan tugasnya, militer Singapura antara lain melaksanakan penangkalan. Kegiatan penangkalan itu berada dalam satu paduan dengan instrumen diplomasi. Hasilnya, daya tawar Singapura diperhitungkan di kawasan.
Bandingkan dengan Indonesia. Meskipun nantinya kekuatan militer Negeri Nusantara bisa dipulihkan sehingga kembali mempunyai otot penangkalan, otot itu tidak akan berkontribusi optimal apabila tidak dipadukan dengan instrumen diplomasi. Ketika menyentuh soal ini, justru masalah muncul di sini. Sebab pemikiran antara para perencana militer/pertahanan di negeri ini selalu bertolak belakang dengan pemikiran para diplomat. Kondisi diperparah dengan kurang menonjolnya kepemimpinan nasional mengatur soal krusial ini.
1 komentar:
Titik pangkal strategi adalah state interest (kepentingan nasional), mungkin Singapura sudah tajam mendefinisikan kepentingan mereka sehingga semua elemen bersinergi menuju kepentingan nasionalnya.
Bagaimana dengan kita? Apa yang kita tuju sekarang? Cita-cita negara adil makmur sentosa yang melindungi segenap warga negara bernafaskan keTuhanan dan berkeadilan sosial, apakah masih diingat oleh para pengambil keputusan dalam setiap penyusunan kebijakan? Saat ini energi terkuras untuk membenahi perangkat negara (inward looking), namun sampai kapan acara bebenah ini jadi agenda utama, padahal kita sudah waktunya untuk outward looking dan secara tajam mendefinisikan "kawan-lawan" agar dapatlah disusun suatu strategi besar pencapaian tujuan nasional yang mantik dan populer.
Salam.
Posting Komentar