All hands,
Apa hubungan antara Angkatan Laut dengan perdagangan bebas? Yang utama dan pertama harus dipahami adalah Angkatan Laut maupun perdagangan berada dalam bingkai yang sama kepentingan nasional. Bingkai kepentingan nasional tersebut kemudian diturunkan ke dalam bingkai yang lebih rinci, yaitu bingkai keamanan nasional. Dalam bingkai keamanan nasional, Angkatan Laut adalah (salah satu) representasi dari instrumen militer, sementara perdagangan merupakan perwakilan dari instrumen ekonomi.
Penting untuk diinsyafi bahwa keamanan nasional adalah fungsi dari keterbukaan, efisiensi dan daya kompetensi ekonomi nasional di dalam dunia internasional. Tidak dapat dinafikan bahwa keamanan nasional memang selalu terkait fungsi kekuatan militer dan sumber daya nasional yang dicurahkan pada keamanan nasional. Kedua hal tersebut tidak keliru, namun juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dalam era globalisasi saat ini.
Keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari pendapatan negara di bidang ekonomi, baik dari pajak maupun cukai. Dana dari dua sumber tersebut merupakan sumber investasi pemerintah di bidang keamanan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Pemahaman soal investasi bidang pertahanan harus diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak di luar lingkungan militer, sebab selama ini di Indonesia ada pendapat bahwa investasi di bidang tersebut seolah-olah sia-sia. Sebenarnya investasi itu tidak sia-sia kalau dipandang dari perspektif bahwa militer, termasuk Angkatan Laut di dalamnya, keberhasilan kinerjanya lebih banyak tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah atau dollar ataupun mata uang lainnya.
Dalam era globalisasi, tidak mungkin Indonesia mengikuti jejak Korea Utara atau Birma alias Myanmar yaitu menutup diri alias mengasingkan diri dari sistem global. Termasuk pula di bidang ekonomi, yang mana interdependensi antar bangsa sangat tinggi. Terkait dengan perdagangan bebas, masalah bagi Indonesia adalah rendahnya daya kompetensi produk Indonesia di pasar lokal dan internasional. Rendahnya daya kompetensi itu tidak lepas dari kontribusi pemerintah sendiri.
Akibatnya, banyak pihak berpendapat bahwa dalam era perdagangan bebas Indonesia akan lebih banyak sebagai eksportir barang mentah. Setelah diolah di negara importer, komoditas itu akan kembali dilepas ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih mahal karena telah ada nilai tambah. Artinya, kemakmuran Indonesia terancam oleh perdagangan bebas karena industri nasional yang mempekerjakan jutaan orang terancam gulung tikar.
Selain itu, perdagangan bebas dipastikan akan menurunkan pendapatan pemerintah dari cukai. Padahal pendapatan itu merupakan salah satu sumber investasi bagi Angkatan Laut negeri ini. Dari sini jelas ada korelasi erat antara Angkatan Laut dengan perdagangan bebas.
Dikaitkan dengan investasi bagi pembangunan kekuatan Angkatan Laut, patut dipertanyakan sejak kini apa dampak dari kebijakan perdagangan bebas tersebut. Apakah program pembangunan kekuatan Angkatan Laut yang telah disusun untuk tiga Renstra dalam bingkai minimum essential force tidak akan terpengaruh? Kalau terpengaruh, seberapa signifikan pengaruhnya?
Apa hubungan antara Angkatan Laut dengan perdagangan bebas? Yang utama dan pertama harus dipahami adalah Angkatan Laut maupun perdagangan berada dalam bingkai yang sama kepentingan nasional. Bingkai kepentingan nasional tersebut kemudian diturunkan ke dalam bingkai yang lebih rinci, yaitu bingkai keamanan nasional. Dalam bingkai keamanan nasional, Angkatan Laut adalah (salah satu) representasi dari instrumen militer, sementara perdagangan merupakan perwakilan dari instrumen ekonomi.
Penting untuk diinsyafi bahwa keamanan nasional adalah fungsi dari keterbukaan, efisiensi dan daya kompetensi ekonomi nasional di dalam dunia internasional. Tidak dapat dinafikan bahwa keamanan nasional memang selalu terkait fungsi kekuatan militer dan sumber daya nasional yang dicurahkan pada keamanan nasional. Kedua hal tersebut tidak keliru, namun juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dalam era globalisasi saat ini.
Keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari pendapatan negara di bidang ekonomi, baik dari pajak maupun cukai. Dana dari dua sumber tersebut merupakan sumber investasi pemerintah di bidang keamanan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Pemahaman soal investasi bidang pertahanan harus diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak di luar lingkungan militer, sebab selama ini di Indonesia ada pendapat bahwa investasi di bidang tersebut seolah-olah sia-sia. Sebenarnya investasi itu tidak sia-sia kalau dipandang dari perspektif bahwa militer, termasuk Angkatan Laut di dalamnya, keberhasilan kinerjanya lebih banyak tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah atau dollar ataupun mata uang lainnya.
Dalam era globalisasi, tidak mungkin Indonesia mengikuti jejak Korea Utara atau Birma alias Myanmar yaitu menutup diri alias mengasingkan diri dari sistem global. Termasuk pula di bidang ekonomi, yang mana interdependensi antar bangsa sangat tinggi. Terkait dengan perdagangan bebas, masalah bagi Indonesia adalah rendahnya daya kompetensi produk Indonesia di pasar lokal dan internasional. Rendahnya daya kompetensi itu tidak lepas dari kontribusi pemerintah sendiri.
Akibatnya, banyak pihak berpendapat bahwa dalam era perdagangan bebas Indonesia akan lebih banyak sebagai eksportir barang mentah. Setelah diolah di negara importer, komoditas itu akan kembali dilepas ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih mahal karena telah ada nilai tambah. Artinya, kemakmuran Indonesia terancam oleh perdagangan bebas karena industri nasional yang mempekerjakan jutaan orang terancam gulung tikar.
Selain itu, perdagangan bebas dipastikan akan menurunkan pendapatan pemerintah dari cukai. Padahal pendapatan itu merupakan salah satu sumber investasi bagi Angkatan Laut negeri ini. Dari sini jelas ada korelasi erat antara Angkatan Laut dengan perdagangan bebas.
Dikaitkan dengan investasi bagi pembangunan kekuatan Angkatan Laut, patut dipertanyakan sejak kini apa dampak dari kebijakan perdagangan bebas tersebut. Apakah program pembangunan kekuatan Angkatan Laut yang telah disusun untuk tiga Renstra dalam bingkai minimum essential force tidak akan terpengaruh? Kalau terpengaruh, seberapa signifikan pengaruhnya?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar