Pendekatan Ekonomis Terhadap Perang

All hands,
Bangsa Indonesia sangat sensitif dengan masalah uang. Hanya gara-gara uang bernilai “sedikit” pun, darah seorang manusia bisa dihalalkan untuk tumpah. Sensitivitas pada tingkat antar individu itu pun merambah ke tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang tidak dapat dibantah adalah pelitnya pengambil keputusan untuk berpihak sepenuh hati pada modernisasi kekuatan Angkatan Laut negeri ini. Alasannya jelas yaitu masalah cost alias biaya. Seperti pernah ditulis sebelumnya, cakupan biaya itu sebenarnya luas dan tidak terbatas pada aspek moneter. Tetapi mencakup pula aspek korban personel, hubungan antar negara dan lain sebagainya.
Pembangunan kekuatan Angkatan Laut salah satunya ditujukan untuk mencegah perang melalui penangkalan. Apabila kita mempunyai kekuatan laut yang credible, pihak lain seperti Negeri Tukang Klaim akan berpikir seribu kali untuk mengusik kepentingan nasional Indonesia. Jikalau pihak pengambil keputusan beranggapan bahwa biaya mencegah perang mahal, sebaiknya bandingkan dengan biaya rekonstruksi pasca perang.
Untuk suatu perang yang berlangsung singkat dan terbatas dengan sasaran center of gravity lawan, biaya rekonstruksi yang diperlukan menurut prediksi saya minimal Rp. 200 trilyun. Itu dengan asumsi bahwa yang diserang adalah Jakarta sebagai ibukota dengan istana presiden dan markas besar militer, sarana vital yang bertebaran di beberapa tempat di luar Jakarta seperti depo bahan bakar, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan utama, pangkalan militer beserta sistem senjata yang ada di sana, pelabuhan laut, bandar udara dan lain sebagainya. Asumsi lainnya, perang berlangsung singkat yaitu antara 1-14 hari.
Kelumpuhan sarana itu biayanya sangat besar. Sebagai contoh, lumpuhnya jaringan telekomunikasi akan berdampak langsung terhadap ekonomi. Sebab kegiatan ekonomi masa kini sebagian besar mengandalkan pada jaringan telekomunikasi, seperti transaksi perbankan dan pasar modal.
Besaran biaya rekonstruksi yang diprediksikan tersebut belum mencakup pengadaan sistem senjata baru sebagai pengganti sistem senjata yang hancur. Biaya rekonstruksi tersebut belum meliputi pula harga yang harus dibayar dari biaya non moneter, seperti kerugian jiwa beserta dampak ikutannya dan lain sebagainya. Artinya, biaya secara keseluruhan (moneter dan non moneter) yang harus ditanggung negeri ini sangat besar bila ada perang.
Oleh karena itu, cara terbaik adalah mencegah perang. Bagaimana caranya? Tidak bisa hanya bertumpu pada mengandalkan silat lidah para diplomat, sebab silat lidah tidak bisa diandalkan untuk mencegah perang. Silat lidah cuma untuk menunda perang, bukan mencegah perang. Cara lain yang lebih andal adalah membangun kekuatan militer, termasuk Angkatan Laut. Untuk membangun satu skadron kapal selam konvensional termodern sekelas Kilo yang terdiri dari enam kapal selam, cuma membutuhkan Rp.24 trilyun lengkap dengan segalanya. Andaikata kapal selam itu pengadaaannya dikurangi jadi empat buah buah saja dan sisanya dibelikan kapal permukaan sekelas fregat, setidaknya kekuatan laut negeri ini dapat membeli sekitar dua kapal dengan perlengkapan standar dan siap operasi.
Dari ilustrasi ini, sangat jelas bahwa biaya mencegah perang jauh lebih murah daripada rekonstruksi pasca perang. Baik biaya yang bersifat moneter, apalagi non moneter. Sekarang tinggal kembali kepada pengambil keputusan di negeri ini, mana yang mau dipilih. Kalau mengutamakan pendekatan ekonomis, seharusnya pendekatan mencegah perang harus lebih dominan daripada rekonstruksi pasca perang.