All hands,
Proporsionalitas anggaran pertahanan merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Menteri Pertahanan baru. Perlu dihitung ulang apakah benar pembagian anggaran pertahanan selama ini untuk Angkatan Laut dan dua matra lainnya sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing matra. Apakah tepat anggaran bagi Angkatan Laut yang sistem senjatanya padat teknologi besarannya jauh lebih rendah daripada Angkatan Darat yang bersifat manusia dipersenjatai? Sebagai perbandingan, anggaran bagi Angkatan Laut berkisar antara Rp.5-6 trilyun, sedangkan Angkatan Darat sekitar Rp.12 trilyun.
Untuk membenahi masalah pembagian anggaran, perlu dimulai dari menata ulang organisasi TNI. Perlu dilihat apakah organisasi yang ada saat ini sudah efektif atau tidak? Benarkah rencana Kodam sudah dikaji secara komprehensif? Kalau alasan utama dalam penambahan Kotama itu terkait soal rentang kendali, apakah setiap masalah yang terkait dengan rentang kendali solusinya harus dengan pembentukan Kotama baru?
Bukankah masalah rentang kendali sebenarnya dapat diatasi dengan pembangunan sarana komunikasi militer, bahkan sampai ke satuan-satuan yang bertugas di garis depan. Ataukah rencana penambahan itu terkait dengan penyaluran personel yang menumpuk, khususnya pada korps perwira karena perpanjangan masa dinas?
Selain itu, perlu ditinjau pula soal organisasi Mabes TNI. Apakah organisasi Mabes TNI dengan model yang sekarang masih relevan atau tidak? Pernahkah dihitung dengan benar berapa operational cost organisasi Mabes TNI dengan model sekarang? Apakah tidak perlu perampingan organisasi itu yang satu paket dengan transformasi Mabes TNI menjadi Markas Gabungan dengan pengawakan oleh personel dari setiap matra yang proporsional dan berimbang?
Selama ini isu proporsionalitas anggaran belum mendapat perhatian yang cukup dari Departemen Pertahanan. Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai mandat melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, Departemen Pertahanan sebenarnya mempunyai daya tawar yang lebih besar daripada militer. Tinggal apakah mandat itu mau dilaksanakan atau tidak?
Proporsionalitas anggaran pertahanan merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Menteri Pertahanan baru. Perlu dihitung ulang apakah benar pembagian anggaran pertahanan selama ini untuk Angkatan Laut dan dua matra lainnya sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing matra. Apakah tepat anggaran bagi Angkatan Laut yang sistem senjatanya padat teknologi besarannya jauh lebih rendah daripada Angkatan Darat yang bersifat manusia dipersenjatai? Sebagai perbandingan, anggaran bagi Angkatan Laut berkisar antara Rp.5-6 trilyun, sedangkan Angkatan Darat sekitar Rp.12 trilyun.
Untuk membenahi masalah pembagian anggaran, perlu dimulai dari menata ulang organisasi TNI. Perlu dilihat apakah organisasi yang ada saat ini sudah efektif atau tidak? Benarkah rencana Kodam sudah dikaji secara komprehensif? Kalau alasan utama dalam penambahan Kotama itu terkait soal rentang kendali, apakah setiap masalah yang terkait dengan rentang kendali solusinya harus dengan pembentukan Kotama baru?
Bukankah masalah rentang kendali sebenarnya dapat diatasi dengan pembangunan sarana komunikasi militer, bahkan sampai ke satuan-satuan yang bertugas di garis depan. Ataukah rencana penambahan itu terkait dengan penyaluran personel yang menumpuk, khususnya pada korps perwira karena perpanjangan masa dinas?
Selain itu, perlu ditinjau pula soal organisasi Mabes TNI. Apakah organisasi Mabes TNI dengan model yang sekarang masih relevan atau tidak? Pernahkah dihitung dengan benar berapa operational cost organisasi Mabes TNI dengan model sekarang? Apakah tidak perlu perampingan organisasi itu yang satu paket dengan transformasi Mabes TNI menjadi Markas Gabungan dengan pengawakan oleh personel dari setiap matra yang proporsional dan berimbang?
Selama ini isu proporsionalitas anggaran belum mendapat perhatian yang cukup dari Departemen Pertahanan. Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai mandat melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, Departemen Pertahanan sebenarnya mempunyai daya tawar yang lebih besar daripada militer. Tinggal apakah mandat itu mau dilaksanakan atau tidak?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar