All hands,
Kehadiran kapal perang di laut merupakan simbol eksistensi setiap Angkatan Laut. Tanpa kehadiran di laut, seberapa banyak pun suatu Angkatan Laut mempunyai kapal perang dalam susunan tempurnya, hal itu tidak berarti apa-apa. Kehadiran di laut, bukan kapal perang yang tambat di dermaga pangkalan adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Oleh karena itu, sasaran akhir dari kinerja semua satuan kerja di Angkatan Laut adalah bagaimana menghadirkan kapal perang di laut. Apapun bidang kegiatan suatu satuan Angkatan Laut, sasaran akhirnya tetap sama yaitu menghadirkan kapal perang di laut. Masalah ini hendaknya menjadi pemahaman semua insan yang mengawaki organisasi Angkatan Laut.
Hanya dengan hadir di laut maka kita dapat mengukur kemampuan dan kebisaan yang dipunyai oleh unsur-unsur kapal perang di Armada. Misalnya untuk mampu dan bisa melaksanakan pengendalian laut, harus melalui latihan-latihan rutin. Selain tentunya melaksanakan operasi-operasi rutin yang tujuan dasarnya adalah melaksanakan pengendalian laut, khususnya pada masa damai.
Karena sasaran akhir dari kinerja semua satuan kerja adalah menghadirkan kapal perang di laut, berarti semua satuan tersebut selain harus diawaki oleh sumber daya manusia yang berkualifikasi dan berdedikasi tentunya, juga harus didukung oleh pendanaan dari pemerintah. Pertanyaannya kemudian menjadi menarik apakah selama ini pemerintah sudah maksimal untuk mendukung hadirnya kapal perang di laut.
Tanggung jawab untuk menghadirkan kapal perang di laut tidak berhenti pada Angkatan Laut saja, sebab Angkatan Laut pun harus mendapat dukungan pendanaan memadai dari pemerintah. Artinya Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan pun punya tanggung jawab soal kehadiran kapal perang AL kita di laut.
Kalau selama ini kehadiran kapal perang kita di laut belum maksimal karena masih belum terpenuhinya anggaran pemeliharaan, pemerintah juga harus bertanggung jawab. Tidak adil kalau hanya menyalahkan AL kita, sebab mustahil bagi kita untuk menghadirkan kapal perang di laut apabila anggaran pemeliharaan dan operasinya tidak terpenuhi.
Kata kuncinya adalah AL kita adalah milik bangsa. Tinggi rendahnya kehadiran kapal perang di laut menunjukkan komitmen dan sekaligus rasa memiliki bangsa ini terhadap AL kita. Mungkin terlalu berlebihan, tetapi menurut pengalaman pribadi saya selama ini, yang memikirkan AL kita cuma kita yang berada di dalamnya. Seolah-olah para pemegang saham Angkatan Laut ---yakni bangsa ini, khususnya pemerintah--- tidak merasa mempunyai Angkatan Laut.
Kehadiran kapal perang di laut merupakan simbol eksistensi setiap Angkatan Laut. Tanpa kehadiran di laut, seberapa banyak pun suatu Angkatan Laut mempunyai kapal perang dalam susunan tempurnya, hal itu tidak berarti apa-apa. Kehadiran di laut, bukan kapal perang yang tambat di dermaga pangkalan adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Oleh karena itu, sasaran akhir dari kinerja semua satuan kerja di Angkatan Laut adalah bagaimana menghadirkan kapal perang di laut. Apapun bidang kegiatan suatu satuan Angkatan Laut, sasaran akhirnya tetap sama yaitu menghadirkan kapal perang di laut. Masalah ini hendaknya menjadi pemahaman semua insan yang mengawaki organisasi Angkatan Laut.
Hanya dengan hadir di laut maka kita dapat mengukur kemampuan dan kebisaan yang dipunyai oleh unsur-unsur kapal perang di Armada. Misalnya untuk mampu dan bisa melaksanakan pengendalian laut, harus melalui latihan-latihan rutin. Selain tentunya melaksanakan operasi-operasi rutin yang tujuan dasarnya adalah melaksanakan pengendalian laut, khususnya pada masa damai.
Karena sasaran akhir dari kinerja semua satuan kerja adalah menghadirkan kapal perang di laut, berarti semua satuan tersebut selain harus diawaki oleh sumber daya manusia yang berkualifikasi dan berdedikasi tentunya, juga harus didukung oleh pendanaan dari pemerintah. Pertanyaannya kemudian menjadi menarik apakah selama ini pemerintah sudah maksimal untuk mendukung hadirnya kapal perang di laut.
Tanggung jawab untuk menghadirkan kapal perang di laut tidak berhenti pada Angkatan Laut saja, sebab Angkatan Laut pun harus mendapat dukungan pendanaan memadai dari pemerintah. Artinya Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan pun punya tanggung jawab soal kehadiran kapal perang AL kita di laut.
Kalau selama ini kehadiran kapal perang kita di laut belum maksimal karena masih belum terpenuhinya anggaran pemeliharaan, pemerintah juga harus bertanggung jawab. Tidak adil kalau hanya menyalahkan AL kita, sebab mustahil bagi kita untuk menghadirkan kapal perang di laut apabila anggaran pemeliharaan dan operasinya tidak terpenuhi.
Kata kuncinya adalah AL kita adalah milik bangsa. Tinggi rendahnya kehadiran kapal perang di laut menunjukkan komitmen dan sekaligus rasa memiliki bangsa ini terhadap AL kita. Mungkin terlalu berlebihan, tetapi menurut pengalaman pribadi saya selama ini, yang memikirkan AL kita cuma kita yang berada di dalamnya. Seolah-olah para pemegang saham Angkatan Laut ---yakni bangsa ini, khususnya pemerintah--- tidak merasa mempunyai Angkatan Laut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar