All hands,
Daripada sibuk mencari alternatif pengadaan sistem senjata yang lebih murah daripada kapal perang yang dapat dipahami sebagai upaya meniadakan Angkatan Laut secara pelan-pelan, lebih baik pengambil kebijakan pertahanan negeri ini merancang struktur kekuatan Angkatan Laut berdasarkan hitungan yang akurat. Hitungan yang akurat berarti bagaimana menerjemahkan Strategi Pertahanan Negara menjadi Strategi Militer Nasional alias grand strategy. Kalau nantinya diakui sulit untuk merumuskan grand strategy, hal itu disebabkan oleh Strategi Pertahanan Negara yang kabur, tidak jelas dan membingungkan.
Bila kita ingin membangun kekuatan pertahanan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbatasan sumber daya, maka rumuskan dulu strategi keamanan nasional. Strategi pertahanan merupakan turunan dari strategi keamanan nasional. Baru kemudian diturunkan lagi menjadi strategi militer nasional alias grand strategy. Dari situ kemudian baru bisa dirumuskan struktur kekuatan Angkatan Laut seperti apa yang dibutuhkan oleh negeri ini hingga 15 tahun ke depan.
Sangat tidak beralasan semenjak dini mendeklarasikan bahwa pembangunan kekuatan Angkatan Laut membutuhkan anggaran yang besar. Betul bahwa harga kapal perang tidak ada yang murah, namun masalahnya apakah Departemen Pertahanan sudah menghitung dengan akurat belum struktur kekuatan Angkatan Laut seperti apa yang dibutuhkan negeri ini.
Misalnya, berapa perbandingan kekuatan antara kapal kombatan (termasuk kapal selam), kapal patroli, kapal ranjau, kapal amfibi, kapal bantu dan pesawat udara? Sangat keliru kalau semenjak dini Departemen Pertahanan sudah “berteriak” bahwa pembangunan kekuatan laut memerlukan anggaran yang besar tanpa bisa mendefinisikan struktur kekuatan yang dibutuhkan.
Kalau kita mau jujur dan berpikir jernih, selama ini pembangunan kekuatan pertahanan negeri ini carut marut karena kontribusi Departemen Pertahanan juga. Silakan periksa, berapa banyak kebijakan yang lahir adalah cucu atau cicitnya dulu, baru kemudian kakeknya. Dengan kata lain, kebijakan turunan yang posisinya di tingkat bawah sudah lebih dulu lahir daripada induknya.
Apabila memang Departemen Pertahanan selama ini merasa usulan pembangunan kekuatan laut dari AL kita terlalu berat dari sisi biaya, sebaiknya departemen itu membuat perhitungan tandingan. Akan lebih baik bila Departemen Pertahanan menyusun struktur kekuatan Angkatan Laut versinya sendiri yang nantinya akan diperdebatkan dengan versi AL kita untuk kemudian dicarikan solusinya. Cara demikian lebih satria daripada mencari alternatif sistem senjata lain guna menggantikan pengadaan kapal perang yang dinilai mahal.
Untuk merancang struktur kekuatan Angkatan Laut, siapapun harus memperhatikan isu-isu keamanan yang akan berkembang ke depan. Sebab struktur kekuatan harus mampu menjawab dinamika lingkungan keamanan yang berkembang. Dari situ nantinya bisa ditentukan kebutuhan x kapal kombatan, y kapal patroli, z kapal ranjau dan lain sebagainya.
Bisa saja nantinya perhitungan struktur kekuatan dari Departemen Pertahanan berbeda dengan versi AL kita. Misalnya AL kita berpendapat bahwa hingga 15 tahun ke depan Indonesia memerlukan 8 kapal kombatan baru, sementara Departemen Pertahanan menilai kebutuhannya cuma 6 kapal kombatan baru. Dari situ kemudian akan timbul perdebatan yang sehat, sehingga pembangunan kekuatan yang terjadi betul-betul hasil rumusan yang kompetitif. Suasana seperti ini sudah banyak terjadi di negara-negara lain, tetapi belum terjadi di Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya tidak sulit, yakni kualitas sumber daya manusia di Departemen Pertahanan masih menjadi pertanyaan. Kalau kualitasnya sudah memadai, dapat dipastikan beberapa waktu lalu akan ada koreksi signifikan terhadap rancangan postur yang diajukan oleh masing-masing matra militer, begitu pula dengan rancangan MEF. Tetapi kenyataannya tidak ada koreksi, semua masukan secara garis besar di-amin-kan saja dan kemudian dijadikan dokumen resmi pemerintah.
Daripada sibuk mencari alternatif pengadaan sistem senjata yang lebih murah daripada kapal perang yang dapat dipahami sebagai upaya meniadakan Angkatan Laut secara pelan-pelan, lebih baik pengambil kebijakan pertahanan negeri ini merancang struktur kekuatan Angkatan Laut berdasarkan hitungan yang akurat. Hitungan yang akurat berarti bagaimana menerjemahkan Strategi Pertahanan Negara menjadi Strategi Militer Nasional alias grand strategy. Kalau nantinya diakui sulit untuk merumuskan grand strategy, hal itu disebabkan oleh Strategi Pertahanan Negara yang kabur, tidak jelas dan membingungkan.
Bila kita ingin membangun kekuatan pertahanan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbatasan sumber daya, maka rumuskan dulu strategi keamanan nasional. Strategi pertahanan merupakan turunan dari strategi keamanan nasional. Baru kemudian diturunkan lagi menjadi strategi militer nasional alias grand strategy. Dari situ kemudian baru bisa dirumuskan struktur kekuatan Angkatan Laut seperti apa yang dibutuhkan oleh negeri ini hingga 15 tahun ke depan.
Sangat tidak beralasan semenjak dini mendeklarasikan bahwa pembangunan kekuatan Angkatan Laut membutuhkan anggaran yang besar. Betul bahwa harga kapal perang tidak ada yang murah, namun masalahnya apakah Departemen Pertahanan sudah menghitung dengan akurat belum struktur kekuatan Angkatan Laut seperti apa yang dibutuhkan negeri ini.
Misalnya, berapa perbandingan kekuatan antara kapal kombatan (termasuk kapal selam), kapal patroli, kapal ranjau, kapal amfibi, kapal bantu dan pesawat udara? Sangat keliru kalau semenjak dini Departemen Pertahanan sudah “berteriak” bahwa pembangunan kekuatan laut memerlukan anggaran yang besar tanpa bisa mendefinisikan struktur kekuatan yang dibutuhkan.
Kalau kita mau jujur dan berpikir jernih, selama ini pembangunan kekuatan pertahanan negeri ini carut marut karena kontribusi Departemen Pertahanan juga. Silakan periksa, berapa banyak kebijakan yang lahir adalah cucu atau cicitnya dulu, baru kemudian kakeknya. Dengan kata lain, kebijakan turunan yang posisinya di tingkat bawah sudah lebih dulu lahir daripada induknya.
Apabila memang Departemen Pertahanan selama ini merasa usulan pembangunan kekuatan laut dari AL kita terlalu berat dari sisi biaya, sebaiknya departemen itu membuat perhitungan tandingan. Akan lebih baik bila Departemen Pertahanan menyusun struktur kekuatan Angkatan Laut versinya sendiri yang nantinya akan diperdebatkan dengan versi AL kita untuk kemudian dicarikan solusinya. Cara demikian lebih satria daripada mencari alternatif sistem senjata lain guna menggantikan pengadaan kapal perang yang dinilai mahal.
Untuk merancang struktur kekuatan Angkatan Laut, siapapun harus memperhatikan isu-isu keamanan yang akan berkembang ke depan. Sebab struktur kekuatan harus mampu menjawab dinamika lingkungan keamanan yang berkembang. Dari situ nantinya bisa ditentukan kebutuhan x kapal kombatan, y kapal patroli, z kapal ranjau dan lain sebagainya.
Bisa saja nantinya perhitungan struktur kekuatan dari Departemen Pertahanan berbeda dengan versi AL kita. Misalnya AL kita berpendapat bahwa hingga 15 tahun ke depan Indonesia memerlukan 8 kapal kombatan baru, sementara Departemen Pertahanan menilai kebutuhannya cuma 6 kapal kombatan baru. Dari situ kemudian akan timbul perdebatan yang sehat, sehingga pembangunan kekuatan yang terjadi betul-betul hasil rumusan yang kompetitif. Suasana seperti ini sudah banyak terjadi di negara-negara lain, tetapi belum terjadi di Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya tidak sulit, yakni kualitas sumber daya manusia di Departemen Pertahanan masih menjadi pertanyaan. Kalau kualitasnya sudah memadai, dapat dipastikan beberapa waktu lalu akan ada koreksi signifikan terhadap rancangan postur yang diajukan oleh masing-masing matra militer, begitu pula dengan rancangan MEF. Tetapi kenyataannya tidak ada koreksi, semua masukan secara garis besar di-amin-kan saja dan kemudian dijadikan dokumen resmi pemerintah.
2 komentar:
entah knapa pemerintah tak menyadari lagu nenek moyangku seorang pelaut bahwa sanya negar kita itu negar kepuleuan.seharusnnya dermaga 2 kita berjejer kapal perang dan lanal 2 kiat berjejer kapal selam. menilik dari pertempuran 2 di dunia bahwasanya semua pasukan di seberangkan lewat laut kan?harusnya tni al kita punya kaplyg banyak full armed itu akan menjadi efek detern tersendiri bagi negara laen lo..kayak korut yag pesawat and kapal perangnya dikit tapi dia punya roket yg lumayan banyak kan.semoga kedepan kita lebih bisa jaya . makmur dan sentosa ..jales veva jaya mahe
saya salut dengan anda bung allhand yang kritis dan peduli dengan AL kita. saya bagga dg AL kita, dg keterbatasannya masih mampu bekerja secara profesional mengawal keytuhan NKRI. menurut hemat,dalam menyusun struktur kekuatan laut kita,seharusnya disusun berdasarkan skala prioritas dan eskalasi ancaman. dengan kondisi keuangan negara yg terbats. oleh karena itu, okelah kita harus punya 2 ks baru. itu merupakan suatu keharusan. karena KS,walaupun cm 2, tetapi punya daya deterence yg besar, sehingga negara tetangga yang "nakal"tidak macam- macam. prioritas selanjutnya adalah masalah keamanan laut berupa perompakan,ilegal fishing,ilegal loging,peredaran obat2 terlarang,kejahatan antar negara,serta yg paling paran adalah pelanggaran kedaulatan. ini hanya bisa diatasi dengan naval presence, saya sangat setuju dg anda. nah menurut hemat saya, perbanyak satuan kapal patroli macam FPB pt pal, sedangkan di wilayah yg rawan sengketa bisa ditambah daya hancur dg rudal c802, daya pukul jadi berlipat ganda dan bisa membawa efek getar terhadap lawan( contoh di ambalat). ini juga harus didukung dengan pembangunan pangkalan di daerah strategis yg yg dianggap punya eskalasi ancaman yg besar(dari utara dan selatan). sehingga bisa menghemat bahan bakar. namun terlepas dari itu semua, satu hal yg sangat mempengaruhi yakni political will dari pemerintah. dan tanpa kemauan dari semua pihak sulit bagi kita untuk mengembakan AL kia.
bagaimana dg pendapat bung allhand sendiri, tolong kirim ke email saya : raffael26@gmail.com
Jayalah TNI Al, Jayalah Negeriku
Posting Komentar