All hands,
Satu kawasan namun berbeda kepentingan adalah cermin nyata ASEAN. Suatu kenyataan yang dicoba untuk disamarkan oleh para diplomat ASEAN dengan menggambarkan bahwa ASEAN adalah komunitas yang harmonis. Karena ilusi harmonis itu pula, para diplomat ASEAN merancang mimpi besar berjudul ASEAN Community, yang salah satu bagiannya adalah ASEAN Political-Security Community. Padahal konsep mimpi itu dijiplak dari pengalaman bangsa-bangsa di Eropa yang realitanya memiliki perjalanan sejarah yang berbeda dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
Satu kawasan namun berbeda kepentingan tercermin dalam isu keamanan maritim. Semua negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan kerjasama maritim, di antaranya untuk menangani isu-isu keamanan non tradisional. Tapi apabila diteliti lebih jauh, apa saja isu keamanan non tradisional pada domain maritim yang menjadi kepentingan masing-masing negara, akan terkuak bahwa betapa negara-negara ASEAN memang berbeda kepentingan.
Sebagai contoh, Negeri Tukang Klaim mengajak IMO dan IMB untuk terlibat dalam keamanan maritim kawasan. Negeri Tukang Klaim sekaligus negara eksportir teroris ini juga berupaya memasukkan masalah imigran ilegal dalam agenda kerjasama maritim ASEAN.
Kepentingan negeri Tukang Klaim dan sekaligus negara pengekspor teroris ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia dalam isu keamanan maritim mempunyai kepentingan di antaranya soal pencurian ikan dan pembalakan kayu secara ilegal. Dua kepentingan Indonesia ini tidak sejalan dengan kepentingan Negeri Tukang Klaim.
Begitu pula dengan Singapura. Negeri penampung uang haram dan para koruptor ini dalam bidang kerjasama maritim ASEAN sangat menggebu-gebu mengajak semua negara, termasuk aktor ekstra kawasan untuk memerangi perompakan dan pembajakan. Namun begitu diajak oleh Indonesia untuk mengembangkan pula kerjasama anti penyelundupan, nafsu negeri penampung koruptor ini langsung turun ke titik terendah.
Itu baru sebagian kecil contoh kasus yang menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menganut prinsip satu kawasan namun berbeda kepentingan. Masih banyak contoh lain pada bidang-bidang di luar keamanan maritim yang menunjukkan ketidaksepakatan negara-negara ASEAN. Kalau sudah begini, sebaiknya Indonesia tidak perlu sibuk mencari atau mengidentifikasi kepentingan nasional yang sama untuk menjadi modal kerjasama dalam seminar keamanan maritim kawasan di Manado pada 18 Agustus 2009 mendatang. Sebab mencari kesamaan kepentingan nasional dari masing-masing bangsa merupakan sebuah pekerjaan sia-sia.
Satu kawasan namun berbeda kepentingan adalah cermin nyata ASEAN. Suatu kenyataan yang dicoba untuk disamarkan oleh para diplomat ASEAN dengan menggambarkan bahwa ASEAN adalah komunitas yang harmonis. Karena ilusi harmonis itu pula, para diplomat ASEAN merancang mimpi besar berjudul ASEAN Community, yang salah satu bagiannya adalah ASEAN Political-Security Community. Padahal konsep mimpi itu dijiplak dari pengalaman bangsa-bangsa di Eropa yang realitanya memiliki perjalanan sejarah yang berbeda dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
Satu kawasan namun berbeda kepentingan tercermin dalam isu keamanan maritim. Semua negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan kerjasama maritim, di antaranya untuk menangani isu-isu keamanan non tradisional. Tapi apabila diteliti lebih jauh, apa saja isu keamanan non tradisional pada domain maritim yang menjadi kepentingan masing-masing negara, akan terkuak bahwa betapa negara-negara ASEAN memang berbeda kepentingan.
Sebagai contoh, Negeri Tukang Klaim mengajak IMO dan IMB untuk terlibat dalam keamanan maritim kawasan. Negeri Tukang Klaim sekaligus negara eksportir teroris ini juga berupaya memasukkan masalah imigran ilegal dalam agenda kerjasama maritim ASEAN.
Kepentingan negeri Tukang Klaim dan sekaligus negara pengekspor teroris ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia dalam isu keamanan maritim mempunyai kepentingan di antaranya soal pencurian ikan dan pembalakan kayu secara ilegal. Dua kepentingan Indonesia ini tidak sejalan dengan kepentingan Negeri Tukang Klaim.
Begitu pula dengan Singapura. Negeri penampung uang haram dan para koruptor ini dalam bidang kerjasama maritim ASEAN sangat menggebu-gebu mengajak semua negara, termasuk aktor ekstra kawasan untuk memerangi perompakan dan pembajakan. Namun begitu diajak oleh Indonesia untuk mengembangkan pula kerjasama anti penyelundupan, nafsu negeri penampung koruptor ini langsung turun ke titik terendah.
Itu baru sebagian kecil contoh kasus yang menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menganut prinsip satu kawasan namun berbeda kepentingan. Masih banyak contoh lain pada bidang-bidang di luar keamanan maritim yang menunjukkan ketidaksepakatan negara-negara ASEAN. Kalau sudah begini, sebaiknya Indonesia tidak perlu sibuk mencari atau mengidentifikasi kepentingan nasional yang sama untuk menjadi modal kerjasama dalam seminar keamanan maritim kawasan di Manado pada 18 Agustus 2009 mendatang. Sebab mencari kesamaan kepentingan nasional dari masing-masing bangsa merupakan sebuah pekerjaan sia-sia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar