All hands,
Dalam ilmu manajemen konflik, salah satu teori yang diajarkan adalah memelihara konflik. Dengan memelihara konflik, terdapat keuntungan yang dapat diraih oleh pihak yang memelihara konflik tersebut. Terkait dengan masalah sengketa di Laut Sulawesi antara Indonesia versus Negeri Tukang Klaim, sudah selayaknya bila pemerintah memelihara konflik tersebut hingga jangka waktu yang belum ditentukan.
Pertanyaannya, kenapa harus dipelihara? Jawabannya tak bukan karena dengan adanya konflik itu, menjadi alat pemaksa agar Angkatan Laut Indonesia dibangun. Alat pemaksa itu ditujukan kepada pemerintah sendiri, selain kepada DPR, selain sebagai alasan legitimasi kepada pihak-pihak asing yang “rewel” dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut.
Masalah di Laut Sulawesi sebaiknya tidak perlu dipercepat penyelesaiannya melalui meja perundingan. Bahkan ada baiknya bila perundingan itu diulur saja. Sebab makin cepat penyelesaian masalah itu, dapat dipersepsikan makin mengurangi alasan tentang pentingnya membangun kekuatan Angkatan Laut.
Kalau yang dihadapi Angkatan Laut hanya kapal-kapal ikan, nilai strategis pentingnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut tidak signifikan. Akan ada pihak-pihak yang bertanya untuk apa membeli kapal kombatan yang dipersenjatai dengan rudal, meriam, torpedo dan sistem elektronika lainnya. Namun bila konflik yang dihadapi adalah ancaman pencaplokan wilayah Indonesia oleh Negeri Tukang Klaim, pertanyaan-pertanyaan tentang alasan pembangunan kekuatan Angkatan Laut menjadi gugur dengan sendirinya.
Dalam ilmu manajemen konflik, salah satu teori yang diajarkan adalah memelihara konflik. Dengan memelihara konflik, terdapat keuntungan yang dapat diraih oleh pihak yang memelihara konflik tersebut. Terkait dengan masalah sengketa di Laut Sulawesi antara Indonesia versus Negeri Tukang Klaim, sudah selayaknya bila pemerintah memelihara konflik tersebut hingga jangka waktu yang belum ditentukan.
Pertanyaannya, kenapa harus dipelihara? Jawabannya tak bukan karena dengan adanya konflik itu, menjadi alat pemaksa agar Angkatan Laut Indonesia dibangun. Alat pemaksa itu ditujukan kepada pemerintah sendiri, selain kepada DPR, selain sebagai alasan legitimasi kepada pihak-pihak asing yang “rewel” dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut.
Masalah di Laut Sulawesi sebaiknya tidak perlu dipercepat penyelesaiannya melalui meja perundingan. Bahkan ada baiknya bila perundingan itu diulur saja. Sebab makin cepat penyelesaian masalah itu, dapat dipersepsikan makin mengurangi alasan tentang pentingnya membangun kekuatan Angkatan Laut.
Kalau yang dihadapi Angkatan Laut hanya kapal-kapal ikan, nilai strategis pentingnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut tidak signifikan. Akan ada pihak-pihak yang bertanya untuk apa membeli kapal kombatan yang dipersenjatai dengan rudal, meriam, torpedo dan sistem elektronika lainnya. Namun bila konflik yang dihadapi adalah ancaman pencaplokan wilayah Indonesia oleh Negeri Tukang Klaim, pertanyaan-pertanyaan tentang alasan pembangunan kekuatan Angkatan Laut menjadi gugur dengan sendirinya.
1 komentar:
Memelihara konflik untuk bargaining termasuk cara yang cerdik untuk dicermati, mendulang kejadian sekitar sepuluh tahun yang lalu dimana banyak tuntutan untuk menghapuskan organ-organ terirorial AD, dihadapi dengan cerdik mengedepankan konflik separatisme di wilayah-wilayah barat, timur dan tengah, walhasil tuntutan ini reda dengan sendirinya. Konflik apalagi yang bisa kita kedepankan agar komponen2 masyarakat melihat angkatan laut sebagai "yang dibutuhkan" dan bukan sebagai "yang melengkapi" saja.
Posting Komentar