All hands,
Sebagai negara komunis, dalam organisasi Angkatan Laut Cina terdapat komisaris politik. Peran dan kewenangan komisaris politik melebihi peran dan kewenangan seorang perwira Angkatan Laut Cina yang menduduki jabatan komando, misalnya komandan kapal. Meskipun dia seorang komandan kapal yang dalam organisasi Angkatan Laut di negara-negara lain merupakan satu-satunya “raja” di kapal perang, namun dalam Angkatan Laut Cina posisinya “di bawah” komisaris politik.
Penting untuk diketahui pula bahwa keberadaan komisaris politik bukan terbatas pada kapal perang saja, tetapi mencakup pula kapal niaga Cina. Seperti diketahui, kapal niaga berbendera Cina adalah milik BUMN Cina. BUMN Cina kini telah menjadi menjadi salah satu raja pelayaran dunia menyaingi perusahaan pelayaran asal negara-negara Barat yang sudah mapan seperti Maersk Line, AHL dan lain sebagainya. Di semua kapal niaga Cina yang berlayar ke luar negeri dipastikan terdapat komisaris politik dengan jabatan samaran di kapal sebagai “awak biasa”.
Bagi pihak yang bukan orang Cina, tentu sulit memahami mengapa sampai ada komisaris politik di kapal niaga. Alasannya tidak lain adalah untuk mengawasi gerak-gerik seluruh awak kapal, termasuk afiliasi politik (kesetiaan terhadap partai) maupun kontak dengan pihak-pihak asing selama pelayaran internasional. Bagaimanapun harus dipahami bahwa semaju apapun Cina nantinya, selama pemerintahannya masih dikuasai oleh Partai Komunis, maka eksistensi komisaris politik akan terus berlanjut, baik di kapal perang maupun kapal niaganya.
Sebagai negara komunis, dalam organisasi Angkatan Laut Cina terdapat komisaris politik. Peran dan kewenangan komisaris politik melebihi peran dan kewenangan seorang perwira Angkatan Laut Cina yang menduduki jabatan komando, misalnya komandan kapal. Meskipun dia seorang komandan kapal yang dalam organisasi Angkatan Laut di negara-negara lain merupakan satu-satunya “raja” di kapal perang, namun dalam Angkatan Laut Cina posisinya “di bawah” komisaris politik.
Penting untuk diketahui pula bahwa keberadaan komisaris politik bukan terbatas pada kapal perang saja, tetapi mencakup pula kapal niaga Cina. Seperti diketahui, kapal niaga berbendera Cina adalah milik BUMN Cina. BUMN Cina kini telah menjadi menjadi salah satu raja pelayaran dunia menyaingi perusahaan pelayaran asal negara-negara Barat yang sudah mapan seperti Maersk Line, AHL dan lain sebagainya. Di semua kapal niaga Cina yang berlayar ke luar negeri dipastikan terdapat komisaris politik dengan jabatan samaran di kapal sebagai “awak biasa”.
Bagi pihak yang bukan orang Cina, tentu sulit memahami mengapa sampai ada komisaris politik di kapal niaga. Alasannya tidak lain adalah untuk mengawasi gerak-gerik seluruh awak kapal, termasuk afiliasi politik (kesetiaan terhadap partai) maupun kontak dengan pihak-pihak asing selama pelayaran internasional. Bagaimanapun harus dipahami bahwa semaju apapun Cina nantinya, selama pemerintahannya masih dikuasai oleh Partai Komunis, maka eksistensi komisaris politik akan terus berlanjut, baik di kapal perang maupun kapal niaganya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar