All hands,
Selama ini komponen anggaran pertahanan kita terdiri dari dua, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Besaran anggaran rutin kita sekarang sekitar 65-70 persen, sisanya anggaran pembangunan. Komposisi itu sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu yang 85 persen isinya anggaran rutin.
Anggaran rutin itu isinya buat bayar gaji dan lain-lain yang sifatnya rutin. Anggaran pembangunan yah terkait dengan seluk beluk alutsista. Dengan kondisi begitu, nggak aneh kita susah beli alutsista baru. Jangankan beli baru, pelihara alutsista yang ada saja sulit.
Sadar nggak sih kita kalau penggunaan komponen demikian sebenarnya salah dari sisi ilmu keuangan? Kita sudah puluhan tahun lakukan itu, sehingga dianggap benar aja.
Menurut info dari seorang rekan yang paham dengan ilmu keuangan, anggaran rutin itu seharusnya tidak masuk dalam anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan itu isinya buat investasi, dalam hal ini alutsista. Soal bayar gaji, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam anggaran pertahanan. Harus ditaruh di pos lain.
Karena kita salah selama ini, data-data tentang peningkatan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menipu bagi kalangan awam yang nggak paham. Betul anggaran kita terus meningkat, tapi itu kan karena gaji terus naik sehingga otomatis meningkat. Peningkatan itu semu, karena tak cerminkan investasi sesungguhnya di bidang pertahanan.
Pengadaan alutsista baru kita macet. Kalau ada yang baru, pasti pakai fasilitas KE. Nggak ada yang rupiah murni.
So...sebaiknya kesalahan itu diperbaiki. Siapa yang harus perbaiki? Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. Mereka itu yang punya otorisasi soal anggaran pertahanan.
Selama ini komponen anggaran pertahanan kita terdiri dari dua, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Besaran anggaran rutin kita sekarang sekitar 65-70 persen, sisanya anggaran pembangunan. Komposisi itu sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu yang 85 persen isinya anggaran rutin.
Anggaran rutin itu isinya buat bayar gaji dan lain-lain yang sifatnya rutin. Anggaran pembangunan yah terkait dengan seluk beluk alutsista. Dengan kondisi begitu, nggak aneh kita susah beli alutsista baru. Jangankan beli baru, pelihara alutsista yang ada saja sulit.
Sadar nggak sih kita kalau penggunaan komponen demikian sebenarnya salah dari sisi ilmu keuangan? Kita sudah puluhan tahun lakukan itu, sehingga dianggap benar aja.
Menurut info dari seorang rekan yang paham dengan ilmu keuangan, anggaran rutin itu seharusnya tidak masuk dalam anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan itu isinya buat investasi, dalam hal ini alutsista. Soal bayar gaji, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam anggaran pertahanan. Harus ditaruh di pos lain.
Karena kita salah selama ini, data-data tentang peningkatan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menipu bagi kalangan awam yang nggak paham. Betul anggaran kita terus meningkat, tapi itu kan karena gaji terus naik sehingga otomatis meningkat. Peningkatan itu semu, karena tak cerminkan investasi sesungguhnya di bidang pertahanan.
Pengadaan alutsista baru kita macet. Kalau ada yang baru, pasti pakai fasilitas KE. Nggak ada yang rupiah murni.
So...sebaiknya kesalahan itu diperbaiki. Siapa yang harus perbaiki? Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. Mereka itu yang punya otorisasi soal anggaran pertahanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar