Balanced Fleet: Persepsi Terhadap Ancaman

All hands,
Secara realitas, maksudnya tidak sepenuhnya mengacu pada Buku Putih Pertahanan 2008, ancaman terhadap kepentingan nasional yang terkait domain maritim berasal dari aktor negara dan non negara. Aktor negara yang dimaksud adalah FPDA, karena tiga dari lima FPDA “bermasalah” dengan Indonesia. Adapun ancaman dari aktor non negara utamanya muncul dari isu perompakan dan pembajakan di laut dan terorisme maritim.
Dalam menghadapi situasi demikian, menurut hemat saya, AL kita dituntut untuk melaksanakan konsep balanced fleet. Pada satu sisi kekuatan yang tersedia harus menghadapi ancaman dari aktor negara, pada sisi lain kekuatan yang sama harus pula menghadapi ancaman dari aktor non negara. Atau ditarik ke dalam peran Angkatan Laut, AL kita pada waktu yang sama harus melaksanakan peran militer plus diplomasi dan sekaligus melakukan peran konstabulari. Artinya konsep balanced fleet sebenarnya cocok dengan kondisi Indonesia saat ini dilihat dari persepsi terhadap ancaman.
Perencanaan kita masa kini juga tidak mengabaikan adanya ancaman dari aktor negara, meskipun dalam keseharian AL kita lebih banyak disibukkan oleh peran konstabulari. Apa yang tercantum dalam perencanaan bisa dilihat buktinya di Laut Sulawesi (Ambalat). Di sana gelar kekuatan dilakukan untuk melaksanakan peran militer dan diplomasi.
Cuma karena hingga saat ini Ambalat merupakan satu-satunya tempat di mana penggelaran kekuatan secara khusus dimaksudkan untuk melaksanakan peran militer dan diplomasi, porsi kedua peran belum berimbang dengan peran konstabulari. Konsep balanced fleet apabila ditinjau dari operasi-operasi yang dilaksanakan saat ini berdasarkan turunan dari peran Angkatan Laut masih belum terlaksana.